Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. KUHAP beserta peraturan turunan dan perluasannya terkait dengan praperadilan, baik di dalam peraturan pemerintah, PERMA, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KUHAP tidak mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Tiadanya suatu kriteria yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kompetensi relatif dari pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dalam menentukannya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis- normatif yang bertujuan untuk menganalisis mengenai kesesuaian antara paradigma hukum, asas-asas, dan dasar falsafah hukum positif dengan realitanya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penentuan kompetensi relatif permohonan praperadilan berdasarkan pada ruang lingkup kewenangan dan tujuan dari lembaga praperadilan sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga penentuan kompetensi relatif ini berdasarkan pada tempat penyidik dan penuntut umum melakukan kewenangannya yang termasuk dalam ruang lingkup objek pemeriksaan praperadilan. Penulis menyarankan dalam penelitian ini kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA mengenai acara pemeriksaan praperadilan, khususnya terkait dengan pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan adanya kepastian hukum dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan.

---

This thesis aims to analyze the determination of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. KUHAP and its derivative and extended regulations related to pretrial, both in government regulations, PERMA, as well as in the Constitutional Court Decision related to KUHAP does not regulate the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. The absence any criterion that can serve as a guide for to determine the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications has led to differences of opinion in determining them. This thesis uses a juridical-normative research method that aims to analyze the suitability of the legal paradigm, principles, and philosophical foundations of positive law with reality. Based on the research that has been done, the author conclude that the determination of the relative competence of pretrial applications must be based on the scope of authority and objectives of the pretrial institution as a form of horizontal supervision of the actions of investigators and public prosecutors in the preliminary examination stage, so that the determination of relative competence is based on the location of the investigator and the public prosecutor exercises his authority which is included in the scope of the object of pretrial examination. The author suggests in this study to the Supreme Court to issue a legal product in the form of a Supreme Court Regulation or PERMA regarding pretrial examination procedures, particularly related to the regulation of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. It aims to create legal certainty in determining the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya sengketa. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan batasan yang diatur secara jelas dalam peraturan yang mendasari dibentuknya lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Begitupun bagi lembaga kenotariatan dan lembaga peradilan, memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan tidak melampaui kewenangan yang telah diberikan guna mencapai kepastian hukum. Dalam hukum waris, walaupun masih terjadi pruralisme hukum dalam pelaksanaan pembagian waris, namun tetap ada pemisahan yang telah diatur secara jelas berkaitan dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam proses pembagian waris khususnya mengenai penetapan pembagian waris sehingga pelaksanaan pembagian waris harus dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa notaris memiliki kewenangan hak mewaris atasketurunan dari golongan tionghoa dan eropa dan dalam hal penetapan hak mewaris, notaris wajib berpedoman pada KUH Perdata sebagai pedoman pembagian waris. Surat keterangan mewaris merupakan kesepakatan pembagian waris oleh para ahli waris yang di tuangkan kedalam surat keterangan hak mewaris yang dibuat dihadapan notaris dengan disertai dengan pendapat hukum notaris. Dalam kasus waris, tidaklah tepat diajukan sebagai suatu permohonan sepihak. Untuk mengajukan persoalan waris ke pengadilan sebaiknya diajukan dalam bentuk gugatan sehingga pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan secara sepihak, maka pengadilan hanya memiliki kewenangandalam membubuhkan legalisasi atas pernyataan waris.

---

ABSTRACTThis study discusses the application for the determination of heirs without any dispute. Each state institution has authority and limits that are clearly regulated in the regulations that underlie the establishment of these institutions in government systems and community services. Likewise for notary institutions and judiciary institutions, have the authority to carry out their respective duties by not exceeding the authority that has been given in order to achieve legal certainty. In inheritance law, although legal pruralism still occurs in the implementation of inheritance distribution, there is still a clearly regulated separation relating to the authority of each institution in the process of inheritance distribution, especially regarding the determination of inheritance distribution so that the implementation of inheritance must be carried out by the competent institution to that. To answer this problem normative juridical legal research methods are used through literature study and analyzing secondary data through qualitative methods and analytical descriptive research types. The conclusion of this study shows that the notary has inheritance authority over descendants from Chinese and European groups and in the case ofdetermining inheritance rights, the notary is obliged to refer to the Civil Code as a guideline for the distribution of inheritance. Inheritance certificate is an agreement on the distribution of heirs by the heirs which is poured into a certificate of inheritance made before the notary accompanied by a notary's legal opinion. In the case of inheritance, it is not appropriate to submit it as a one-sided request. To submit an issue of inheritance to court, it should be submitted in the form of a lawsuit so that the court has the authority to issue a decision. Whereas if the application is submitted unilaterally, the court only has the authority to affix the legalization of the statement of inheritance."

"Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen akan menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Pengajuan upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan oleh pihak yang kalah ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pengajuan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan serta ditunjang dengan wawancara dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tidak membatasi dasar hukum pengajuan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen akan menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Pengajuan upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan oleh pihak yang kalah ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pengajuan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan serta ditunjang dengan wawancara dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tidak membatasi dasar hukum pengajuan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri.

---

The decision issued by Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in order to resolve disputes between consumer and business entity will probably lead to disappointment for parties who lose. Objection submission of BPSK decision may be filed by the losing party to the district court. This research discussed legal basis of objection submission of BPSK decision to district court and consideration of the judge in deciding be based on PERMA Nomor 1 Tahun 2006. This research used juridical normative analytical methods in writing; library research and supported by interviews. The results of this research showed that PERMA Nomor 1 Tahun 2006 don?t limit the legal basis of the objection submission of BPSK decision to district court."

"Bias putusan pengadilan yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu terus terjadi, fungsi hukum tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Pelaku kejahatan seringkali dijatuhkan hukuman secara tidak proposional. Seharusnya dalam pemberian hukuman pada pelaku tindak kejahatan tidak perlu memandang status mereka, karena adanya asas persamaan di hadapan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan adanya disparitas yang terjadi dalam pemberian hukuman. Pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan dianggap oleh masyarakat sebagai pelaksanaan keadilan harus mampu memenuhi unsur-unsur seperti mengutamakan hak dan kewajiban dari masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, dapat menghasilkan kemanfaatan dari proses penegakan hukumnya. Penelitian ini mengangkat isu bias yang terjadi pada putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap di Indonesia untuk di telaah dalam perspektif kriminologi. Utamanya bagaimana diskrepansi keputusan pengadilan berdasarkan posisi sosial dalam relasi kuasa. Tesis ini menggunakan teori un-equal justice dalam sosiologi hukum yang menjadi bagian dari kriminologi, konstruksi realitas kejahatan dan teori keadilan untuk menganalisis kedua belas putusan pengadilan yang dikombinasikan dengan konsep-konsep sosiologi hukum untuk menafsirkan kembali perbandingan pemberian hukuman yang akan dimunculkan sebagai permasalahan utama dalam tesis ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bias keputusan pengadilan terjadi karena kecenderungan penegak hukum dipengaruhi oleh adanya posisi sosial dan relasi kuasa, metode analisis perbandingan direpresentasikan melalui perbandingan data antara putusan pada kasus kelompok elit dengan kasus kelompok marjinal di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data putusan pada penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi untuk para penegak hukum agar dapat lebih adil, serius dan mampu bersifat netral dalam memutus tanpa dipengaruhi oleh adanya posisi sosial dan relasi kuasa sehingga hukum pada penerapannya tetap mampu menjaga keseimbangan atau proporsionalitas dan jauh lebih memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat karena hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang juga memberikan makna bahwa hukum harus mencerminkan serta mampu menerapkan keadilan sosial secara merata di Indonesia.

---

Biased verdict of district court that occur in Indonesia from time to time continue to happen, leading to the law no longer functioning as it should. Criminals are often punished disproportionately. When punishing criminals, it should not depend on their status. Equality before the law ensures fairness in sentencing and prevents disparities in punishment. Punishment imposed is seen by society as a way to achieve justice and should prioritize the rights and responsibilities of society, upholding social values that are important involves expecting public benefit when taking law enforcement action. This research raises the issue of bias in permanent verdict of district court in Indonesia, to be studied from a criminology perspective. The main thing is how discrepancies in verdict of district court are based on social position in power relations. This thesis utilizes the theory of unequal justice in legal sociology, a branch of criminology, along with the construction reality of crime and the theory of justice. It analyzes twelve verdict of district court by combining them with legal sociology concepts to represented the comparison of sentences, which will be the main focus of this thesis. The results of this research found that bias in verdict of district court due to the tendency of law enforcers to be influenced by social position and power relations. The comparative analysis method involves comparing data between decisions in cases of elite groups and cases of marginalized groups in Indonesia. Based on the analysis of decision data in this research, the author aims for this study to help law enforcement officials become fair, impartial, and unbiased in decision-making, free from social influences like power dynamics. This, in turn, ensures that the law maintains balance and fairness in its application. It is crucial to prioritize justice within society, as the law serves as a form of social control, emphasizing the importance of implementing social justice consistently throughout Indonesia."

"Sistem peradilan elektronik dengan E-Court diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) untuk meningkatkan penyelesaian perkara perdata. Pada tahap awal di tahun 2019, E-Court diterapkan pada pengadilan percontohan, termasuk di 6 pengadilan negeri. Dalam tahap uji coba diamati hasil E-Court belum maksimalnya pemanfaatan untuk menangani perkara, peningkatan penyelesaian perkara dan penggunaan aplikasi oleh advokat. Pada tahun 2020, E-Court diterapkan secara wajib ke seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk di 382 pengadilan negeri. Adanya ketidaksesuaian (gap) harapan dengan hasil sistem peradilan dengan E-Court pada tahap uji coba menyebabkan perlunya sebuah evaluasi terhadap E-Court setelah sistem ini diterapkan ke seluruh pengadilan. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan survei ke para pengguna E-Court dari kalangan hakim, panitera, dan advokat, berdasarkan kerangka Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone-McLean, yang terdiri dari kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kualitas layanan (service quality), kepuasan pengguna (user satisfication), dan manfaat (net benefit) serta ditambahkan variabel tambahan nilai keadilan (E-Justice value). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan setelah penerapan ke seluruh pengadilan, para pengguna menilai bahwa penerapan E-Court berhasil mengurangi biaya perkara, serta memudahkan akses pada proses peradilan dan data perkara, namun, belum sepenuhnya meningkatkan produktivitas penanganan perkara dan produktivitas aparat pengadilan. Variabel persepsi kesuksesan E-Justice value dan net benefit memiliki pengaruh signifikan satu sama lain, serta variabel information quality memiliki perngaruh signifikan pada E-Justice value. Selain itu juga diamati bahwa advokat memiliki persepsi kesuksesan E-Court yang lebih rendah dari para aparat peradilan.

---

Electronic court system using E-Court application is implemented by the Supreme Court of Indonesia (MA RI) to improve civil cases processing. For the first stage, in 2019 several courts were selected as pilot project, including district courts in 6 regions. During this trial period, it was observed that E-Court usage was less than optimal in case handling, case completion and usage by advocates. In 2020, the system is mandated to be used in all courts in Indonesia, including 382 district courts. The presence of gap between target and result during trial period created a necessity for an evaluation of E-Court after the system is implemented nationally. In this research, evaluation is done by using survey to gather perception of success among judges, registrars and advocates as users of the E-Court system, according to DeLone-McLean Information System success model, that consists of the following categories: system quality, information quality, service quality, user satisfaction, net benefit, with the addition of value gained by using electronic court system (E-Justice value). According to the result of this research, it is found that users perceive E-Court as successful in lowering litigation cost, improving access to judicial process and case information, yet not entirely successful in improving case handling and increasing court productivity. Variables of success perception in E-Justice value and net benefit are found to highly correlate with each other, while information quality is found to highly influence E-Justice value success perception. Furthermore, advocates have lower perception of E-Court’s success compared to court officials."

"[Praperadilan merupakan sarana yang disediakan hukum acara pidana sebagai sarana pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya khususnya pada tahap pra ajudikasi (pra persidangan). Adapun objek dari praperadilan tersebut menurut pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Objek tersebut kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusanya Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan menambahkan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka. Namun sebelum putusan MK tersebut diterbitkan, hakim pengadilan negeri Jakarta selatan sudah terlebih dahulu memperluas objek praperadilan berupa sah atau tidaknya penetapan tersangka. Oleh sebab itu perlu untuk dikaji bagaimana hakim menafsirkan objek praperadilan yang telah diatur didalam KUHAP pada saat sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 21/PUUXII/ 2014.;Pretrial is a forum that provided by criminal procedural law to oversee theperformance of investigators and prosecutor in carrying their function, primarilyin the pre-adjudication stage. Its object is governed by the Article 1 (10) JoArticle 77 Criminal Procedural Law Code (KUHAP) includes the validity ofarrest, validity of detention, and prosecution dismissal. However, theConstitutional Court has expanded the objects by issuing the Decision Number21/PUU-XII/2014 which includes search, seizure, and suspect determination aspretrial objects. Before the Constitutional Court Decision was issued, a Court ofJakarta Selatan judge has previously ruled the validity of suspect determination asone of pretrial object. Therefore, the research will focus on interpretation ofpretrial object governed by KUHAP Constitutional Court pre and postConstitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014., Pretrial is a forum that provided by criminal procedural law to oversee theperformance of investigators and prosecutor in carrying their function, primarilyin the pre-adjudication stage. Its object is governed by the Article 1 (10) JoArticle 77 Criminal Procedural Law Code (KUHAP) includes the validity ofarrest, validity of detention, and prosecution dismissal. However, theConstitutional Court has expanded the objects by issuing the Decision Number21/PUU-XII/2014 which includes search, seizure, and suspect determination aspretrial objects. Before the Constitutional Court Decision was issued, a Court ofJakarta Selatan judge has previously ruled the validity of suspect determination asone of pretrial object. Therefore, the research will focus on interpretation ofpretrial object governed by KUHAP Constitutional Court pre and postConstitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014.]"

"[ABSTRAKAnak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah akan menciptakan pada status anak luar kawin bagi anak bersangkutan. Konsekuensi normatif dari status anak luar kawin membawa pada tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Keadaan tersebut tentu menghilangkan hak-hak konstitusional anak. Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadi jawaban bagi anak luar kawin untuk memperoleh kembali hak tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memfokuskan pada dua hal, yaitu perlindungan anak dan pertanggungjawaban ayah biologis melalui pembuktian. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan oleh Pengadilan Negeri dalam menghadapi permasalahan anak luar kawin. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, oleh beberapa Pengadilan Negeri yang dibahas dalam penulisan ini terlihat ketidakkonsistenan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan status keperdataan anak luar kawin. Sehingga, perlu adanya kejelasan tentang aturan dan prosedur yang mengatur tentang penetapan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut dari pihak pihak pengadilan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.ABSTRACTThe children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision.;The children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision., The children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision.]"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kepastian hukum jual beli atas tanah dengan adanya Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). Tulisan ini menggunakan metode doktrinal, dengan tipologi penelitian preskriptif analisis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel dan jurnal. Kepastian hukum dalam pembuatan akta jual beli (AJB) atas tanah menjadi landasan utama dalam transaksi properti, dimana terdapat beberapa situasi/kondisi ketika proses transaksi jual beli sudah lunas, pembeli masih belum dibuatkan AJB, sementara pembeli ingin mendaftarkan kepemilikan atas obyek yang dibelinya menggunakan atas nama sendiri, tetapi kesulitan dalam mencari keberadaan pihak penjual, sehingga pembeli menggunakan cara lain untuk memperoleh kepastian hukum melalui gugatan ke pengadilan. Kepastian hukum pembuatan AJB atas tanah yang dibuat karena adanya putusan pengadilan sejatinya tidak memiliki pengaturan hukum baik dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang kini telah diperbaharui dengan PP No. 18 Tahun 2021), maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Meski di pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 tidak mengakomodasi, Putusan pengadilan dapat dijadikan pondasi dasar dalam melakukan peralihan hak maupun balik nama sertifikat disebabkan putusan memiliki prinsip “Res Judicata Pro Veritate Habetur” yang bermakna bahwa “putusan hakim harus dianggap benar” ketika putusan tersebut ditetapkan, berdasarkan irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip tersebut memposisikan hakim sebagai bagian fundamental dalam menegakkan keadilan dalam negeri terkait suatu perkara yang hendak diputuskan. Hal tersebut memberi akibat hukum bagi Pembeli untuk memiliki hak memperoleh sertifikat yang sah yang akan diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan atas kepemilikan tanah serta mendapat ganti rugi biaya perkara.

---

This article analyzes the legal certainty of buying and selling land with a court decision (Study of Tangerang District Court Decision Number 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). This paper uses a doctrinal method, with a prescriptive analysis research typology using primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of books, articles and journals. Legal certainty in making a sale and purchase deed (AJB) for land is the main basis for property transactions, where there are several situations/conditions when the sale and purchase transaction process has been completed, the buyer has not yet made an AJB. In contrast, the buyer wants to register ownership of the object he purchased using the above name. Still, it is difficult to find the seller's whereabouts, so the buyer uses other methods to obtain legal certainty through a lawsuit in court. The legal certainty of making AJB on land which is made because of a court decision does not have any legal regulation either in PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration (which has now been updated with PP No. 18 of 2021), as well as in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, although in article 37 of PP No. 24 of 1997 does not accommodate, court decisions can be used as the basic foundation for transferring rights or changing the name of certificates because the decision has the principle of "Res Judicata Pro Veritate Habetur" which means that "the judge's decision must be considered correct" when the decision is determined, based on the principle "For the sake of Justice Based on Belief in One Almighty God.” This principle positions judges as a fundamental part of upholding domestic justice regarding a case to be decided. This has legal consequences for the Buyer to have the right to obtain a valid certificate which will be issued by the South Tangerang City Land Office regarding land ownership and to receive compensation for court costs."

"[Skripsi ini membahas tentang pengaturan pelaksanaan putusan Pengadilan PajakNomor : Put-49837/PP/M.III/16/2013 dan putusan Nomor :Put.43537/PP/M.XVI/15/2013 serta pelaksanaan eksekusi yang dilakukan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dan Kantor Pelayanan Pajak JakartaTanah Abang Dua atas Putusan Banding Pengadilan Pajak tersebut. Penelitian iniadalah penelitian hukum normatif empiris (legal normative empirical research).Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap bunyi pasal 43ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sertamelakukan amandemen terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, khusus nya terhadap ketentuan yang mengatur mengenaipengenaan sanksi terhadap wajib pajak sebagai akibat ditolaknya permohonanbanding wajib pajak oleh Pengadilan Pajak, supaya lebih memberikan rasakeadilan bagi wajib pajak., This undergraduate thesis discusses the implementation of the verdict of the TaxCourt Number : Put-49837/PP/M.III/16/2013 and verdict Number :Put.43537/PP/M.XVI/15/2013 and the execution carried out by the Tax OfficeKosambi and Tax Office Jakarta Tanah Abang Two over Appeal Verdict of theTax Court. This study is an empirical study of normative law (legal normativeempirical research). The results of the study suggested that the amendment to thearticle 43 paragraph (5) and (6) of Government Regulation Number 74 of 2011and amendment of Law of General Provisions and Tax Procedures, especialy tothe provisions governing the imposition of sanctions to tax payers as a result ofthe taxpayer's appeal rejected by the Tax Court, in order to better provide a senseof fairness for tax payers]"

"Istri selaku pasangan yang masih hidup semestinya menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) meskipun terdapat perjanjian perkawinan karena menurut Pasal 1063 KUHPerdata perjanjian perkawinan tidak melepaskan hak mewaris dari pasangan yang masih hidup, sehingga pihak tersebut tetap menjadi ahli waris. Oleh karena itu, istri memiliki hak sebagai ahli waris dan diterangkan ke dalam Surat Keterangan Waris (SKW) oleh notaris. Pada kenyataannya, ditemukan bahwa istri tidak berhak menjadi ahli waris dikarenakan terdapat perjanjian perkawinan pisah harta, sehingga SKW yang sudah dibuat oleh notaris dibatalkan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian dilakukan dengan maksud menganalisis ketidaktepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan SKW yang dibuat notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menjelaskan bahwa sebelum penghapusan penggolongan penduduk, masyarakat membuat SKW kepada lembaga-lembaga penerbit seperti lurah/camat, notaris, dan BHP sesuai golongan mereka. Selepas dihapuskan, maka masyarakat bebas hendak membuat SKW di lembaga manapun. Adapun pembatalan SKW yang dibuat notaris oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Sby adalah tidak tepat. SKW yang dibuat oleh Notaris AH sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan berlaku yaitu KUHPerdata.

---

The wife as the surviving spouse should be the heir as stipulated in Article 832 of the Civil Code (KUHPerdata) despite the existence of a marriage agreement because according to Article 1063 of the KUHPerdata the marriage agreement does not release the right to inherit from the surviving spouse, so that party remains the heir. Therefore, the wife has the right as an heir and is explained in the Certificate of Inheritance (SKW) by a notary. In reality, it was found that the wife was not entitled to be an heir due to the existence of a property separation marriage agreement, so that the SKW that had been made by the notary was cancelled as in the Surabaya District Court Decision Number 204/Pdt.G/2023/PN Sby. The research was conducted with the intention of analysing the inaccuracy of the legal considerations of the panel of judges in cancelling the SKW made by the notary. This research is a doctrinal legal research that describes the problem in an explanatory manner to collect secondary data in the form of legal materials through document studies. The materials that have been collected are then analysed qualitatively. The results of the analysis explain that before the abolition of population classification, people made SKW to issuing institutions such as lurah/camat, notary, and BHP according to their class. After the abolition, people were free to make SKWs at any institution. The cancellation of the SKW made by the notary by the panel of judges based on legal considerations in Surabaya District Court Decision Number 204/Pdt.G/2023/PN Sby is inappropriate. The SKW made by Notary AH is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, namely the Civil Code."