Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pendampingan yang dilakukan pekerja sosial dalam proses adaptasi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA). Penelitian ini penting untuk dikaji karena pekerja sosial anak yang bernaung di bawah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mendampingi keluarga angkat untuk memperkuat hubungan antara COTA dan CAA. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pendampingan pekerja sosial dalam proses adaptasi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA). Skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara daring semi terstuktur dengan 6 (enam) orang informan yaitu ketua pelaksana, 2 (dua) pekerja sosial, dan 3 (tiga) Orang Tua Angkat. Seluruh proses penelitian dilakukan sejak Oktober 2020 sampai dengan September 2021 selama pandemi COVID-19. Lokasi pengambilan data dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial memiliki tugas memberikan pendampingan dalam proses adopsi yaitu home visit 2 untuk mengetahui perkembangan anak angkat dan kendala COTA maupun CAA selama masa asuhan dengan menuliskan laporan sosial untuk menilai kelayakan COTA dan CAA dalam melanjutkan proses adopsi. Pekerja sosial melakukan pendampingan psikososial terhadap COTA untuk menghadapi perubahan dan penyesuaian yang terjadi pada anak. Selama kunjungan rumah pekerja sosial mengajarkan keterampilan mengasuh anak kepada COTA dan membantu berinteraksi dengan CAA. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan pekerja sosial terhadap proses adaptasi yaitu home visit 2 dan pendampingan psikososial.

---

This thesis discusses the assistance provided by social workers in the adaptation process of Prospective Adoptive Parents (COTA) and Prospective Adopted Children (CAA). This research is important to study because child social workers under the Child Welfare Institution (LKSA) assist the adoptive families to strengthen the relationship between COTA and CAA. The purpose of this study is to describe the assistance of social workers in the adaptation process of Prospective Adoptive Parents (COTA) and Prospective Adopted Children (CAA). This thesis is a qualitative research with a descriptive design which was carried out using data collection techniques through semi-structured online interviews with 6 (six) informants, namely the chief executive, 2 (two) social workers, and 3 (three) adoptive parents. The entire research process was carried out from October 2020 to September 2021 during the COVID-19 pandemic. The location of data collection was carried out at Yayasan Sayap Ibu Jakarta. The results of this study indicate that social workers have the task of providing assistance in the adoption process, namely home visit 2 to find out the development of adopted children and the constraints of COTA and CAA during the care period by writing social reports to assess the feasibility of COTA and CAA in continuing the adoption process. Social workers provide psychosocial assistance to COTA to deal with changes and adjustments that occur in children. During home visits social workers teach COTA parenting skills and help interact with CAA. It can be concluded that the assistance provided by social workers to the adaptation process is home visit 2 and psychosocial assistance."

"This paper explores the rights of the adopted child arising from the legal relationship created between the former and his or her adoptive parents. The existing law in Indonesia in this regard creates a legal fiction where the act of adoption or raising a child ( adoption) which involves the taking another person's child is admitted into the unit and then attains a legal status equivalent to those the biological children with appurtebant right including use of the surname of adoptive parents, exsclusion of parental authority of the biological parents, and inheritance. The implication of the bestowing of equivalent status and rights as those of biological children are likewise discussed in this paper."

"Kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia berdampak pada pencatatan dokumen atas anak yang diangkat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ketidaksesuaian dokumen yang dimiliki akan berakibat kesulitan dalam pengurusan  beberapa hal salah satunya bidang kewarisan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum anak yang telah diangkat oleh orang lain sebagai ahli waris dari saudara kandungnya menurut hukum Islam serta pemenuhan dokumen untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini juga membahas bagaimana keberlakuan dua surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengunakan data primer dan data sekunder dengan hasil penelitian berbentuk preskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum anak yang telah diangkat dalam hukum adat Jawa dan hukum Islam tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga sedarahnya dalam hal ini adalah sebagai ahli waris dari saudara kandungnya. Dalam hal pemenuhan dokumen surat keterangan waris harus terlebih dahulu meminta pengesahan dari Pengadilan Agama atas pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara hukum adat sehingga dokumen identitas diri yang tidak sesuai dengan seharusnya dapat dimintakan perbaikannya. Keberlakuan surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat dapat menjadi alat bukti yang kuat harus dilakukan sesuai dengan aturannya dan terpenuhi baik dari sisi formil maupun materiilnya. Surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat tunduk pada hukum administrasi negara dan hukum perdata

---

.The lack of knowledge about legal procedure of child adoption in Indonesia resulted in document discrepancies of the adopted child. The document discrepancies will complicate the process of many things, one of them is the matter of inheritance. This research discusses the legal position of an adopted child as the heir of their blood relative according to Islamic law and the document fulfillment for the legal heir certificate. This research also discusses the validity of two legal heir certificates witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa (village chief) and Camat (subdistrict head). The scope of this research is limited only to the raised case.  This is an empirical and juridical research that uses both primary and secondary with the result presented in a form of analytical perspective. The result of the research shows that the children adopted by Javanese customary law and Islamic law are legally rightful heirs to their blood relatives, in this case their siblings. Meanwhile, regarding document fulfillment for the legal heir certificate, the adoption done by customary law should be legalized by proposing to either District Court or Religion Court to resolve the discrepancies in the identity documents. The legal heir certificate witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa and Camat can be a strong valid evidence as long as it’s made in accordance with the regulation and fulfills its formal and material aspects. The legal heir certificates issued by Lurah/Kepala Desa and Camat are subject to the state administrative law and the civil law."

"Mengenai adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam. Adopsi anak merupakan cara pasangan suami isteri yang tidak dapat memiliki anak dari hasil perkawinannya. Namun adopsi anak Di Indonesia sering dilakukan tanpa prosedur hukum sehingga tidak menutup kemungkinan jika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan setelah mengadopsi seorang anak, maka munculah permasalahan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat termasuk mengenai hak asuh anak angkat tersebut. Dengan demikian, Skripsi ini membahas mengenai Hak Asuh Anak Angkat Tanpa Prosedur Hukum dalam Hal Terjadi Perceraian dengan Analisis Putusan No.19Pdt.G/2013/Pa.PP). Skripsi disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembahasan dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar yakni pengertian, jenis, syarat dan tata cara, akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa prosedur hukum serta pembagian hak asuh anak angkat tanpa prosedur hukum akibat dari perceraian. Penulis juga membandingkan kasus-kasus perceraian dari berbagai putusan pengadilan sehingga didapati suatu permasalahan mengenai pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui Pengadilan. Kemudian, penulis mengaitkan setiap permasalahan hukum dengan UU Perkawinan, PP adopsi, UU Perlindungan Anak dan KHI.

---

Regarding child adoption, it has been regulated in the Child Protection Act No. 35 of 2014, Regulation of the Minister of Social No.110 of 2009 and Compilation of Islamic Law. Adoption of children is a way for married couples who cannot have children from their marriage. However, because adoption in Indonesia is frequently done without legal procedures, it is possible that if a marriage dissolves after adopting a child, legal issues arise between the adoptive parents and the adopted child, including custody of the adopted child. Thus, by analyzing Decision No.19.Pdt.G/2013/Pa.PP, this thesis discusses the Custody of Adopted Children Without Legal Procedures in the Event of Divorce. The normative juridical method is used to write the thesis. The normative juridical method is used to write the thesis. The discussion is carried out by elaborating the fundamental theories, namely the understanding, types, conditions, and procedures, the legal consequences of adopting children without legal procedures, and the distribution of custody of adopted children as a result of divorce. The author also compares divorce cases from various court decisions in order to identify a problem with non-judicial adoptions of children. The author then connects each legal issue to the Marriage Law, Adoption Law, Child Protection Law, and Compilation of Islamic Law."

"Dengan adanya lembaga pengangkatan anak bagi suatu keluarga atau seseorang yang tidak mempunyai anak atau ingin menambah anaknya dapat melakukan pengangkatan anak sebagai salah-satu jalan keluarnya. Orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia menurut peraturan yang ada bagi mereka berlaku BW dalam lapangan hukum perdata tapi sehubungan dengan tidak terdapatnya pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam BW, maka bagi mereka diberlakukan Staatsblad 1917/129. Sehubungan dalam Staatsblad 1917/129 tidak mengatur mengenai kewarisan maka timbul permasalahan yakni apakah anak angkat dapat saling mewaris dengan orang tua angkatnya, sedangkan hubungan saling mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sudah terputus. Dengan dianggapnya anak angkat dianggap sebagai keturunan atau anak kandung dari orang tua angkatnya maka ketentuan mengenai kewarisan bagi seorang anak kandung dalam BW dapat diberlakukan juga terhadap seorang anak angkat dalam hal mewaris dari orang tua angkatnya. Menurut Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam yang dalam hal ini mengenai peraturan tentang pengang-katan anak mengatur bahwa dengan adanya pengangkatan anak pada dasarnya tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah serta akibat-akibatnya terutama dalam lapangan hukum kewarisan dan hukum perkawinan. Walaupun dalam lapangan hukum Kewarisan anak angkat bukanlah merupakan ahli waris dari dari orang tua angkatnya namun seorang anak angkat masih dapat menerima harta peninggalan dari orang tua angkatnya, melalui lembaga wasiat. Dengan adanya keanekaragaman hukum mengenai pengangkatan anak sudah seharusnyalah dilakukan pemikiran-pemikiran ke arah pembentukan UU mengenai pengangkatan anak. Dimana UU tersebut haruslah memperhatikan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, Turki dan Brunei Darussalam, termasuk di dalamnya perihal bentuk pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan akibat hukum yang timbul dari dilakukannya pengangkatan anak. Peraturan yang mengatur pengangkatan anak di tiga negara ini, yaitu di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, di Turki diatur dalam Turkish Civil Code dan di dalam Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, dan di Brunei Darussalam diatut dalam Adoption of Children Act dan Islamic Adoption of Children Act. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu untuk segera membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur pengangkatan anak secara komprehensif demi kepentingan terbaik anak dan sebagai wujud perlindungan terhadap pengangkatan anak.

---

This thesis discusses the arrangements of child adoption in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam, including the forms of child adoption, requirements for child adoption, procedures for child adoption, and the legal consequences arising from doing the adoption. The regulations governing child adoption in these three countries: in Indonesia, it is regulated in Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption and in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110/HUK/2009 concerning Requirements for Adoption of Children, in Turkey it is regulated in the Turkish Civil Code and in the Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, and in Brunei Darussalam it is regulated in the Adoption of Children Act and the Islamic Adoption of Children Act. This study was conducted using the juridicalnormative method, also by using comparative approach based on the applicable law in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam. The result of this study suggests that Indonesia needs to establish a legislation that regulates child adoption comprehensively for the best interests of the child and as a form of protecting the child adoption itself."

"Tidak semua pasangan suami istri yang sudah menikah memiliki kesempatan untuk melahirkan anak. Salah satu pilihan yang dapat mereka lakukan untuk memperoleh anak adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya. Belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perihal tersebut, sehingga dapat mengakibatkan posisi anak angkat menjadi rentan. Belum lagi jika kemudian orang tua angkatnya harus bercerai. Perceraian orang tua angkat akan membawa akibat hukum bagi anak angkat. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan gambaran yang akan terjadi mengenai kedudukan hukum dan pemeliharaan anak angkat apabila orang tua angkatnya bercerai. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi kedudukan dan status si anak menjadi seorang anak angkat yang sah. Terhadap anak angkat yang sah melekat seluruh hak dan kewajiban layaknya seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan. Demikian pula apabila orang tua angkatnya kemudian bercerai, maka akibat hukum dari perceraian orang tua angkatnya terhadap anak angkatnya adalah sama seperti akibat hukum perceraian terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

---

Not all married couples who are married have the opportunity to bear children. One of the options they can do to have children is adoption. Adoption of a child is a legal act that has legal consequences for the position of the adopted child in the adopted family. There are no specific laws and regulations that regulate this matter so that it can result in the position of adopted children to be vulnerable. Not to mention if the adoptive parents have to divorce. Adoptive parent divorce will have legal consequences for adopted children. The purpose of writing this thesis is to provide an overview of what will happen regarding the legal position and maintenance of adopted children if the adoptive parents divorce. The writing method used in this thesis is normative juridical. Adoption of a child carried out according to law through a Court Order will provide legal certainty for the position and status of the child to become a legal adopted child. Legitimate adopted children are attached to all rights and obligations as if they were born in a marriage. Likewise, if the adoptive parents later divorce, the legal consequences of the divorce of the adoptive parents for their adopted children are the same as the legal consequences of divorce against children as regulated in the Marriage Law."

"Penelitian ini membahas tentang dukungan psikososial yang diberikan oleh Pekerja Sosial kepada anak berhadapan dengan hukum selama masa rehabilitasi. Hal ini menjadi upaya Pekerja Sosial untuk memulihkan keberfungsian sosial anak agar dapat berperan kembali dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara semi terstruktur, studi literatur tersistematis, diskusi kelompok terpumpun, dan observasi. Penelitian ini melibatkan setidaknya 13 informan, yang terdiri dari 6 Pekerja Sosial, 6 anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial. Sebagai pendukung, peneliti turut melibatkan Psikolog dalam penggalian data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ragam bentuk dukungan psikososial yang diberikan oleh Pekerja Sosial kepada ABH selama masa rehabilitasi sosial. Bentuk dukungan psikososial dapat diberikan melalui kegiatan bermain bersama, pelantunan musik, dan kegiatan kesenian yang diperuntukkan bagi ABH berusia di bawah 15 tahun. Selain itu, layanan dukungan psikososial juga dapat diberikan melalui kegiatan terapi psikososial. Kegiatan vokasional dan konseling juga menjadi alternatif dukungan bagi ABH. Dari berbagai bentuk dukungan psikososial yang diberikan, diketahui berdampak positif terhadap perkembangan anak secara psikologis dan sosial selama masa rehabilitasi di Sentra Handayani. Mulai dari ABH memiliki keterampilan vokasional, manajemen emosi yang baik, kemampuan adaptasi dan sosialisasi yang optimal, hingga pulihnya dari rasa trauma dan stres yang dialami. Oleh sebab itu, ABH menjadi berfungsi kembali secara sosial dan dapat berperan dalam lingkungan masyarakat.

---

This study discusses at the type of psychosocial support that Social Workers typically provide to children who have run afoul of the law during their rehabilitation period. This is one of the Social Worker's efforts to restore their social functioning so that they can play a role in society once the process of social reintegration has begun. This study employs a qualitative approach with descriptive research. In-depth semi-structured interviews, systematic literature studies, focus group discussion, and observation are also used in this study to collect data. At least there 13 informants were involved in this study, including 6 Social Workers, 6 children in conflict with the law (CICL), and the Head of Social Rehabilitation Services. In addition to research data, researchers involve Psychologists in interview process. The study's findings concluded that various forms of psychosocial support were provided by Social Workers to CICL during the social rehabilitation period. For CICL under the age of 15, psychosocial support can be provided through activities such as playing together, singing music, and performing arts. Furthermore, psychosocial support can be provided through psychosocial therapy activities such as cognitive behavioral therapy, emotional freedom techniques, empty chair therapy, reality therapy, and meditation relaxation therapy. Counseling and vocational activities can also provide psychosocial support. It is known that the various types of psychosocial support provided have a positive impact on children's psychological and social development during their rehabilitation at the Sentra Handayani. From CICL to having vocational skills, good emotional management, optimal adaptability, and socialization, to recovering from trauma and stress. As a result, CICL is socially functional again and can contribute to the community."

"Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk menjalani rehabilitasi sosial dan menyandang status sebagai ABH. Kasus yang melibatkan ABH mengakibatkan munculnya stigma negatif dari lingkungan sekitar anak, ABH seringkali dianggap sebagai anak nakal terutama pada ABH yang berstatus sebagai pelaku. Stigma negatif berpengaruh pada kurangnya rasa percaya diri anak. Kurangnya rasa percaya diri pada ABH memungkinkan terlibatnya kembali anak dalam tindakan hukum setelah masa rehabilitasi, khususnya jika anak merasa kurang percaya diri dan tidak yakin dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Sedangkan semestinya, anak memiliki rasa percaya diri sehingga dapat mengembangkan kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki untuk hal positif seperti melanjutkan pendidikan dan menghindari kembali terjadinya keterlibatan dengan hukum. Untuk dapat meningkatkan maupun menumbuhkan rasa percaya diri pada ABH, Pekerja Sosial dalam LPKS memiliki peran penting. Salah satu peran Pekerja Sosial dalam rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kepercayaan diri anak untuk menumbuhkan rasa optimis pada anak terhadap masa depannya setelah rehabilitasi. ABH saat awal masuk lembaga tergolong kurang percaya diri berdasarkan perilaku ABH yang cenderung menarik diri, kurang mampu mengungkapkan perasaan dan keluhan yang dirasakan, serta kurang aktif dalam berpendapat di kegiatan berkelompok. Maka dari itu, terdapat urgensi untuk dapat meneliti bagaimana pekerja sosial berperan dan berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada ABH. Penelitian ini membahas tentang upaya Pekerja Sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri anak berhadapan dengan hukum selama masa rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan selama 16 bulan sejak September 2022 s/d Desember 2023, dimulai dari proses perizinan, pengambilan data hingga penulisan laporan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui kondisi kepercayaan diri ABH di Sentra Handayani dan mengetahui bagaimana pekerja sosial berupaya untuk meningkatkan kepercayaan diri ABH selama rehabilitasi. Untuk dapat memenuhi tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu, wawancara, observasi dan studi literatur. Penelitian ini melibatkan setidaknya empat belas informan yang diwawancarai yang terdiri dari lima orang Pekerja Sosial, enam orang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Psikolog Lembaga, Koordinator Residensial, dan Penanggungjawab Residen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri ABH melalui pemberian konseling individu, bimbingan sosial dan kegiatan vokasional. Dalam meningkatkan kepercayaan diri ABH, Pekerja Sosial berperan sebagai konselor, edukator, fasilitator dan broker. Dalam ketiga kegiatan tersebut, Pekerja Sosial memberikan motivasi, apresiasi dan membuat ABH mampu mengemukakan pendapat, perasaan serta kesulitan yang dialami selama masa rehabilitasi serta mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan selama rehabilitasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Setelah mendapatkan dukungan dari Pekerja Sosial, kepercayaan diri ABH diperlihatkan melalui ABH yang lebih mudah terbuka dalam konseling individu, mampu mengungkapkan perasaan dan kesulitannya serta aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok saat bimbingan sosial.

---

Children in Conflict with the Law (CICL) are placed in the Social Welfare Institution to undergo social rehabilitation and have the status of CICL. Cases involving CICL result in the emergence of negative stigma from the environment around children, CICL are often considered as delinquents, especially for ABH who are offenders. Negative stigma affects children's lack of self-confidence. Lack of self-confidence in CICL allows them to be re-involved in legal action after the rehabilitation period, especially if the child lacks self-confidence and is not sure of their abilities or potential. Children should have self-confidence so that they can develop their abilities and skills for positive things such as continuing their education and avoiding re-involvement with the law. To be able to increase or foster CICL’s self-confidence, Social Workers in Social Welfare Institution have an important role. One of the roles of Social Workers in social rehabilitation is to restore children's confidence to create a sense of optimism in children about their future after rehabilitation. CICL when they first entered the institution were classified as lacking confidence based on their behavior, which tended to be withdrawn, less able to express their feelings and complaints, and less active in expressing their opinions in group activities. Therefore, there is an urgency to be able to examine how social workers play a role and try to increase CICL’s self-confidence during rehabilitation. This research discusses the efforts of Social Workers in increasing self-confidence of Children in Conflict with the Law during rehabilitation period. This research uses a qualitative approach with descriptive type of research. This research was conducted for 16 months from September 2022 to December 2023, starting from the licensing process, data collection to writing research reports. This research objective is to identify self-confidence of CICL in Sentra Handayani and to identify Social Worker’s role in increasing CICL’s self-confidence during rehabilitation. To be able to fulfill the research objectives, this research uses three ways, which are interviews, observations and literature studies. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. At least fourteen informants were involved in this research to be interviewed, including five Social Workers, six Children in Conflict with the Law, Institution Psychologist, Residential Coordinators, and Resident in Charge. Results showed that Social Workers efforts in increasing CICL self-confidence provided through individual counselling, social guidance and vocational activities. In increasing self-confidence of CICL, Social Workers acts as counsellors, educators, facilitators and brokers. In these three activities, Social Workers provide motivation, appreciation, and make CICL able to express their opinions, feelings and difficulties experienced during the rehabilitation period also encourage children to actively participate in activities during rehabilitation to grow children’s self-confidence. After receiving support from Social Workers, CICL's confidence is shown through ABH who are more open in individual counseling, able to express their feelings and difficulties and actively participate in group discussions during social guidance."