Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 197600 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gilang Kusumabangsa
"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bagi pemungut berdasarkan asas pemungutan pajak "The Four Maxims". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara terhadap 11 narasumber yang berasal dari Pemungut PPN PMSE dan Otoritas Pajak serta analisis dokumen berupa data pembayaran dan pelaporan PPN PMSE.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPN PMSE di Indonesia telah memenuhi asas keadilan, kenyamanan dan efisiensi berdasarkan "The Four Maxims". Namun pemungutan PPN PMSE di Indonesia belum memenuhi asas kepastian meliputi ketidakpastian definisi di dalam peraturan, status hukum pemungut, mekanisme penentuan Dasar Pengenaan Pajak, prosedur perpajakan, dan pengenaan sanksi.

This research aims to evaluate the Value-added Tax (VAT) collection on trading through the electronic system (TTES) from the TTES VAT Collector’s perception, based on "The Four Maxims" tax collection principle. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data was collected using interview techniques with 11 respondents from TTES VAT Collectors and tax authorities and document analysis in the form of TTES VAT payment and report data.
The results showed that TTES VAT collection in Indonesia has fulfilled the equality, convenience and efficiency principles based on "The Four Maxims". However, the collection of TTES VAT in Indonesia has failed to meet the criterion of certainty, owing to uncertainties in the definition, the legal status of the collector, the method for calculating the tax basis, tax procedures, and the enforcement of fines.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Fakhri Jamal Yusuf
"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengubah tugas dan fungsi pengawasan KPP Badan dan Orang Asing (Badora) untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh Account Representative (AR) di KPP Badora dalam melakukan pengawasan terhadap Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan menggunakan model ADKAR. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan mixed method. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AR mengalami hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE berdasarkan model ADKAR. Pada aspek awareness dan desire tidak ditemukan hambatan bagi AR dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE. Namun pada aspek knowledge, ability, dan reinforcement terdapat hambatan bagi AR dalam melakukan pengawasan terhadap pemungut PPN PMSE. Pada aspek knowledge, AR masih kurang memahami proses bisnis pemungut PPN PMSE. Pada aspek ability, terdapat beberapa hambatan yaitu belum adanya data pembanding nilai transaksi dan jumlah traffic, sistem informasi pengawasan yang belum mendukung, dan pengenaan sanksi yang belum dapat ditindaklanjuti. Pada aspek reinforcement, AR belum didukung dengan proses bisnis pengawasan yang sesuai dengan karakteristik pemungut PPN PMSE.

The Directorate General of Taxes (DGT) has changed the duty and supervisory function of the KPP Badan dan Orang Asing (Badora) to supervise Value-Added Tax (VAT) Collectors on Trading Through Electronic Systems (TTES). This research aims to analyze the obstacles faced by Account Representatives (AR) at KPP Badora in supervising TTES VAT collectors using the ADKAR model. A case study approach with mixed methods was employed in this research, with data collected through questionnaires and interviews. The results showed that ARs experienced obstacles in supervising PMSE VAT collectors based on the ADKAR model. While no significant obstacles were identified in the aspects of awareness and desire, challenges were evident in the aspects of knowledge, ability, and reinforcement. In the knowledge aspect, ARs lacked a comprehensive understanding of the business processes of TTES VAT collectors. In the ability aspect, obstacles included the absence of comparative data on transaction values and traffic volume, an insufficiently supportive supervisory information system, and unenforceable sanctions. Finally, in the reinforcement aspect, ARs were not supported by a supervisory business process tailored to the specific characteristics of TTES VAT collectors."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Evieta Syahyu Alamsyah
"Penerbitan peraturan yang mengatur terkait PMSE yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur terkait perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut mebuka peluang dan mempertegas ketentuan pajak yang harus dilaksanakan baik oleh marketplace maupun pelaku usaha yang melakukan transaksi berdagang didalamnya. Implementasi yang diterapkan oleh pelaku usaha atas transaksi dalam marketplace serta pengimplementasian ketentuan PMSE oleh marketplace mengalami kendala yang dihadapi setiap pihak yang terlibat atas kentetuan tersebut, terdapat pandangan dari tiap pihak yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan PPN PMSE oleh marketplace beserta kendala yang dihadapi setiap pihaknya, serta upaya untung menangani kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitain yakni deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengimplementasian PPN PMSE tidak dipahami sepenuhnya bagi pelaku usaha yakni marketplace dalam negeri. Kendala yang dihadapi tiap pelaku yakni belum adanya ketentuan yang kuat mengatur pemajakan atas transaksi yang dilakukan dalam marketplace untuk dapat memaksimlkan potensi penghasilan dan menjaring potensial loss atas pelaku usaha yang berdagang melalui platform marketplace.

The issuance of regulations governing trade through electronic systems in which there are rules governing the tax treatment of these transactions opens up opportunities and reinforces tax provisions that must be implemented by both the marketplace and business actors who carry out trading transactions in them. The implementation implemented by business actors for transactions in the marketplace and the implementation of PMSE provisions by the marketplace experienced obstacles faced by each party involved in these provisions, there were different views from each party. The purpose of this study is to analyze the implementation of PMSE VAT collection by the marketplace along with the obstacles faced by each party, as well as efforts to overcome these obstacles. This research is a qualitative research with the type of research that is descriptive and uses data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of PMSE VAT is not fully understood for business actors, namely the domestic marketplace. The obstacle faced by each actor is that there are no strong provisions regulating the taxation of transactions carried out in the marketplace in order to maximize potential income and capture potential losses for business actors who trade through the marketplace platform."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Esi Sekar Rini
"ABSTRAK
Transaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini, perdagangan elektronik yang timbul karena adanya perkembangan teknologi. Dalam transaksi perdagangan, konsumen merupakan pihak yang memanfaatkan barang dam/atau jasa yang diperoleh. Konsumsi barang dan/atau jasa merupakan hal yang terutang PPN. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang perumusan kebijakan dan bagaimana strategi implementasi yang telah disiapkan oleh pemerintah dan membandingkan bagaimana kebijakan dan pengenaan PPN, khususnya atas BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean melalui PMSE dengan negara lainnya di ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk memungut PPN atas barang dan/atau jasa yang berasal dari luar negeri sebagaimana sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni equality dan karakteristik PPN yang bersifat netral, serta sesuai dengan konsep destination principle dan didasari oleh asas perpajakan revenue productivity. Dalam penetapan kebijakan, pemerintah memilih opsi yang dapat memberi kemudahan dan efisiensi bagi pemerintah dan Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, strategi implementasi yang disiapkan oleh pemerintah ialah dengan melakukan sosialisasi internal dan eksternal, serta mempersiapkan sistem yang baik untuk implementasinya baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

ABSTRACT
Digital transaction increasingly dominating the trading system in this era, electronic commerce arises due to technological developments. The government needs to implement a policy strategy to optimize taxation of digital transactions, one of which is through the VAT policy on Trade Through Electronic System. In a trade transaction, the consumer is the party who utilizes the goods and/or services obtained. Consumption of goods and/or services is subject to VAT payable. One of the VAT payable of consumption in the Customs Area is imposed regardless of the origin of the goods and/or services, including those which imported from outside the Customs Area. This research discusses about policy of VAT of Digital Goods and Services from outside into Customs and Excises Territory through Trade Through Electronic Systems (foreign e-commerce), which regulated in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the background reason of the policys formulation and to analyze the strategy of implementation which the Government has planned, also to compare the policy and implementation of VAT, especially about foreign e-commerce transaction of Digital Goods and Services, along with the other countries in ASEAN. The method of this research is a descriptive method and the study approach in this research is qualitative. The result of this research indicates that the formulation of the policies is based by the Governments attempt to collect a VAT of goods and/or services from overseas as accordant with the principle of tax collections which are equalityand the characteristic of VAT that tends to be neutral, also suitable with the concept of destination principle and based by the principle of revenue productivity taxation. In the establishment of policies, Government chose the option that give eases and efficiencies for both Government and Taxpayers who engages in taxation obligations. Furthermore, the strategy of implementation which Government prepares is to hold an internalized and externalities socialization, and to organize a decent system for the implementation, both from the technology and economy viewpoint.
"
2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
An-Nisa Usman
"Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia sudah seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka memperkecil kehilangan potensi penerimaan negara dan juga untuk menciptakan netralitas antara kegiatan perdagangan konvensional dan perdagangan PMSE atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Sejauh ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi PPN atas kegiatan PMSE, khususnya terkait PMSE atas jasa oleh pelaku di luar negeri. Pemerintah terlihat fokus terhadap pemungutan PPN kepada pedangang PMSE luar negeri. Peraturan PPN atas PMSE di dalam negeri yang telah dicabut tidak diterbitkan kembali dengan alasan peraturan PPN yang berlaku umum daapt diterapkan dalam PMSE. Hal ini tidak menciptakan netralitas antara pengusaha konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan pemajakan atas kegiatan e-commerce khususnya untuk PPN ditinjau dari netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist. Hasil penelitian ini pemenuhan netralitas dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu antara kegiatan PMSE dengan pedagang konvensional dalam negeri dan antara kegiatan PMSE dalam negeri dengan PMSE luar negeri. Dikarenakan belum adanya implementasi atas pemungutan PPN PMSE platform e-commerce dalam negeri menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara pedagang konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari netralitas belum tercapai meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk mencapai netralitas.

Taxes on e-commerce activities in Indonesia should be levied to minimize the potential loss of state revenue and create equality between conventional trading activities and e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. With these regulations, the government seems to be too focused on collecting taxes for foreign PMSE traders, so it does not create a level playing field between conventional entrepreneurs and domestic e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. The purpose this article is to analyze how the VAT treatment of e-commerce activities is viewed neutrality principle. This study uses a quantitative approach with postpositivist paradigm. Based on the results of this study, the fulfillment of neutrality can be seen from two perspectives, namely, between PMSE activities and conventional domestic traders and between domestic PMSE activities and foreign PMSE. Due to the absence of implementation of the PMSE VAT collection on domestic e-commerce platforms, there is a different treatment between conventional traders and domestic e-commerce. So based on this it can be said that the goal of neutrality has not been achieved even though there have been efforts from the government to achieve neutrality."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahma Bayu Pamungkas
"Berdasarkan SE-23/PJ.51/2000, setiap bagi hasil terutang PPN jasa giling tebu. Kenyataannya, sistem bagi hasil berasal dari kerjasama dengan karakteristik berbeda. Jadi, penting untuk mengkaji kebijakan PPN jasa giling tebu dengan pola bagi hasil. Penelitian menganalisis bagi hasil dari konsep taxable supply serta mengevaluasi kebijakan dengan kriteria Dunn. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bagi hasil KSU tidak dapat dikenakan PPN karena tidak memenuhi syarat kumulatif normal approach.Secara umum, kebijakan PPN jasa giling tebu belum memenuhi kriteria Dunn. Kebijakan PPN jasa giling tebu sering menimbulkan dispute sehingga menambah cost of taxation terkait pengajuan keberatan dan banding.

According to SE-23/PJ.51/2000, every profit sharing is subject to VAT of sugar cane milling services. In fact, profit sharing system comes from cooperation with different characteristics. Therefore, it's important to review policy on VAT of sugar cane milling services with profit sharing system. This research analyzes profit sharing system from taxable supply concept and evaluates policy based on the criteria of Dunn. Data is gathered through literature study and depth interview. Research shows that profit sharing of KSU can't be subjected to VAT because it doesn't fulfill cumulative requirements of normal approach. In general, VAT policy of sugar cane milling services has not fully met the requirements for criteria of Dunn. VAT policy of sugar cane milling services often makes dispute that could potentially increases cost of taxation related to submission of objection and appeal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rani Melisa Triyanti
"ABSTRAK
Kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara sudah berlaku sejak tahun 2010. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk menyesuaikan konsep serta prinsip PPN yang berlaku di Indonesia yaitu destination principle. Selain untuk menyesuaikan konsep yang berlaku, adanya kebijakan ini juga diharapkan dapat diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan ini tidak sedikit pihak-pihak yang melakukan protes karena adanya batas minimal belanja yang cukup tinggi sehingga menganggap kebijakan ini kurang diminati pihak wisatawan mancanegara. Tujuan peneliti melakukan riset ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan PPN bagi wisatawan mancanegara berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.03/2010 dan menganalisis antara PMK 120/PMK.03/2019 dengan pemberlakuan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara jika dilihat dari konsep PPN yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dan mengikuti konsep yang ada. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan pengembalian PPN ini masih terdapat kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga tingginya batas minimal belanja yang membuat wisatawan mancanegara tidak memanfaatkan kebijakan ini. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait perubahan syarat untuk mendapatkan batas minimal belanja, tetapi pada peraturan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dapat diubah kembali.

ABSTRACT
Value Added Tax (VAT) Refund policy for foreign tourists entered into force ever since the year 2010. The VAT Refund policy was made by the government to adjust the concept and principles of VAT in Indonesia, which is the destination principle. In addition to adjusting the current VAT concept, the VAT Refund policy was also made with the expectation to attract foreign tourists to visit Indonesia. However, since the enactment of The VAT Refund Policy, there has been a number of parties who criticized its high threshold spending limit, which led many to believe that this policy could be seen as less attractive to foreign tourists. The purpose of this research is to analyze the evaluation of VAT policies for foreign tourists through PMK No. 76/PMK.03/2010, also to analyze between PMK No. 120/PMK.03/2019 and the implementation of the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis technique. Data collection techniques used in this research are carried out through literature and field studies. The result of this research shows that the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia is in compliance to the current VAT concept. However, there are still flaws in the implementation of the VAT Refund policy. One of the flaws in the implementation is the lack of socialization from the government, and also the high threshold spending limit which prevents foreign tourists from utilizing this policy. The government has issued a new regulation containing changes of requirements for obtaining the minimum threshold of spending limit, and yet there are still a number of flaws to the regulation that might expected to be revised."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cahya Inggrid Puspaningrum
"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sari Ramadhanti
"E-commerce merupakan suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi di mana transaksi bisnis tidak dilakukan secara konvensional. PPN akan dikenakan jika terdapat penyerahan dan boleh tidak terjadi pembayaran tetapi setiap penyerahan akan dikenakan PPN. Muncul kekeliruan terkait pengenaan PPN PMSE ini atas pembayaran atau penyerahan karena dalam transaksi sistem elektronik ini konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum adanya penyerahan BKP karena pada prinsipnya berdasarkan Pasal 4 UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak. Oleh karena itu penulis membahas pengaturan mengenai PPN PMSE dan pengawasan DJP terkait pengenaan PPN PMSE. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai PPN PMSE dan pengawasan DJP terkait pengenaan PPN PMSE dan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Pemberlakuan PMK No 60/PMK.03/2022 tersebut tidak selaras dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 di mana pada pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan PerUUan. Oleh karena itu diperlukan perubahan Undang-Undang PPN karena perkembangan ekonomi saat ini yang sangat dinamis. Peran pengawasan DJP dalam menghimpun PPN dari PMSE adalah untuk memastikan bahwa proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip keadilan dan harus lebih ditingkatkan.

E-commerce is an example of advances in information technology where business transactions are not carried out conventionally. VAT will be charged if there is a delivery and there may be no payment but every submission will be subject to VAT. Therefore, the author discusses the regulation regarding TTES VAT and DGT supervision regarding the imposition of TTES VAT. This writing aims to analyze the regulation regarding PMSE VAT and DGT supervision regarding the imposition of TTES VAT and is carried out using a normative juridical method. The enactment of PMK No. 60/PMK.03/2022 is not in line with the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution where states that taxes and other levies that are coercive for state purposes are regulated by a law. Therefore, it is necessary to amend the VAT Law because of the current very dynamic economic development. The role of DGT's supervision in collecting VAT from TTES is to ensure that the process of collecting, depositing, and reporting TTES VAT is in accordance with applicable regulations by applying the principle of justice and must be further improved.depositing, and reporting TTES VAT is in accordance with applicable regulations by applying the principle of justice and must improved."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tannia Mega Putri
"Skripsi ini membahas tentang implementasi pemungutan pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah banyak terjadi permasalahan saat pemungutan PPN atas pulsa elektronik, tidak jelasnya status Pengusaha Kena Pajak pada pengusaha pulsa elektronik, faktur pajak yang tidak diterbitkan oleh pengusaha pulsa elektronik, pengenaan PPN atas pulsa elektronik, transaksi pulsa yang terlalu banyak dan tidak terlihat. Kebijakan atas pemungutan pajak atas pulsa elektronik dilakukan dengan dua cara yaitu sama seperti pemungutan PPN atas BBM dan pemungutan PPN atas pedagang eceran.

This research discusses design of policy about value added tax collection for the electronic prepaid mobile phone. This research is a qualitative descriptive research. The results of this research is description that many problems occur when VAT collection fromelectronic prepaid mobile phone which are not explained entrepreneurs taxable, an invoice tax not published, the imposition of VAT on electronic prepaid mobile phone, and many transactions and is not visible. Design of the value added tax collection for the electronic prepaid mobile phoneis done in two ways, just like VAT on FUEL and the casting of ballots over retail traders of VAT."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>