Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang : Implementasi kebijakan akreditasi puskesmas dimulai sejak 2015 hal ini sebagai jawaban atas adanya tantangan di era globalisasi ini. Pada tahun 2021 BPJS mensyaratkan adanya sertifikat akreditasi bagi puskesmas untuk menjalin kerja sama. Hal ini mendapat tanggapan yang bervariasi baik positif maupun negatif. Ada yang beranggapan akreditasi adalah kewajiban adapula yang menganggap sebagai kebutuhan, bagaimanapun sebagai insan kesehatan yang bekerja di puskesmas harus mematuhinya. Pertanyaan penting bagi pembuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia adalah apakah akreditasi tidak memiliki konsekuensi seperti menurunkan kepuasan kerja para pegawai. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 133 responden pada 4 puskesmas yaitu Puskesmas Pangkalan Lada terakreditasi paripurna, Puskesmas Arut Selatan terakreditasi utama, Puskesmas Teluk Bogam terakreditasi madya dan puskesmas Sambi belum terakreditasi pada bulan April tahun 2021. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rerata kepuasan kerja pegawai berdasarkan status akreditasi (p=0,0005). Namun diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan kepuasan kerja pegawai puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat.

---

Background: The implementation of accreditation policies in primary healthcare centres have been implemented since 2015, as a response towards the challenges in this globalization era. Recently in 2021, the Indonesian government made it mandatory for primary healthcare centres to have an accreditation certificate, as a prerequisite for them to be covered by the government health insurance (BPJS). This recent policy was met with a variety of opinions, both positive and negative. Despite this difference of opinions, health personnel in primary healthcare centres need to comply with accreditation policies. An important matter that needs to be addressed by policy makers are whether accreditation policies can cause negative consequences such as decreasing the job satisfaction of employees. This study is a quantitative study with a cross sectional design. A total of 133 samples from 4 primary healthcare centers, namely Pangkalan Lada Primary Healthcare Centre which was fully accredited, Arut Selatan Primary Healthcare Centre which has a major accreditation, Teluk Bogam Primary Healthcare Centre which has a semi-major accreditation and Sambi Primary Healthcare Centre which wasn’t accredited. Data was collected with an online questionnaire, taken in April 2021. The results showed that there was a significant difference of average employee satisfaction scores between the different primary healthcare centres (p = 0,0005). However, an association between the satisfaction score with other demographic variables and was not found."

"Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur utama pantura dengan kondisi geografis yang berbukit banyak turunan, tanjakan, dan tajam menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kabupaten Batang membentuk PSC 119 Si Slamet pada tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 4 tahun 2013, Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 15 tahun 2017. Kabupaten Batang melakukan inovasi meluncurkan aplikasi berbasis android bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dibidang kesehatan khususnya pelayanan gawat darurat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu SPGDT Public Safety Center PSC 119 SI SLAMET sebagai inovasi layanan gawat darurat Pra Rumah Sakit menggunakan teori Knowledge Management dan Servqual. Metode pengumpulan data secara kualitatif dengan indepth interview dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSC119 SISLAMET adalah pemberian cara baru layanan kegawatdaruratan yang memberi kemudahan akses kepada masyarakat dengan cara menelepon ke nomor 119, sms, whatsapp atau aplikasi berbasis android selama 7 hari 24 jam dengan target respon time maksimal 10 menit. Layanan ini berkualitas baik lihat dari dimensi tangible, reliability,responsiveness, assurance serta empathy. Akan tetapi dalam pelaksanaanya sosialisasi yang kurang maksimal kepada sebagian masyarakat. Rekomendasai yang diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisai PSC 119 Si Slamet, melengkapi dokumen, dan peningkatan mutu pelayanan PSC 119.

---

Batang regency is one of the regencies in Central Java province which is located in main line of pantura with geographical condition which is hilly many derivative, incline,and sharp become one cause of high traffic accident number. Batang regency establishes PSC 119 Si Slamet in 2016 as stated in Presidential Instruction No. 4 of 2013, Permenkes No. 19 of 2016 and Pergub Jawa Tengah No. 15 of 2017. Batang District innovation launched android based applications aimed at improving the quality of health services in the field of health in particular emergency services. The purpose of this research is to know service quality of Integrated Emergency Management System SPGDT Public Safety Center PSC 119 SI SLAMET as an innovation of pre hospital emergency service using Knowledge Management and Servqual theory. Method of collecting data qualitatively with indepth interview and document review.

The results show that the PSC119 SI SLAMET is a new way of emergency service that provides easy access to the public by calling to the number 119, sms, whatsapp or android based applications for 7 days 24 hours with a target response time of maximum 10 minutes. The service is of good quality see from tangible dimension, reliability, responsiveness, assurance and empathy. However, in the implementation of socialization is less than themaximum to some communities. Recommendations include the need to improve the socialization of PSC 119 Si Slamet, complete the document, and improve the servicequality of PSC 119."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.  

---

Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved."

"Program Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1.000 kelahiran hidup. Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin baru mencapai 69,3% dan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas baru mencapai 55,4%. Tujuan penelitian ini mengetahui pemanfaatan program Jampersal berdasarkan karakteristik ibu di wilayah kerja Puskesmas Arut Selatan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012. Penelitian ini menggunakan rancangan cross Sectional, dilakukan pada bulan Januari sampai April 2012. Uji statistik yakni univariat sampai dengan bivariat. Pada pemanfaatan Jampersal hanya 5 variabel yang berhubungan yaitu : pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, waktu tempuh dan biaya transportasi.

---

Labor Assurance Program (Jampersal) is an government?s effort to decrease Maternal Mortality Rate (AKI) and Infant Mortality Rate (AKB). Based on Indonesia Health Demographic Survey (SDKI) 2007, AKI is 228 per 100.000 live births, and AKB is 34 per 1.000 ones. According to Riskesdas 2010, labor by health officer to low income target group is just reach 69.3% and in new facility 55.4%. This study aims to find out utilization Jampersal based on maternal characteristic in working area of public health center South Arut, South Arut subdistrict, West Kotawaringin regency 2012. It is using cross sectional design, carried out on January to April 2012. Statistical test using univariat and bivariat one. In utilization of Jampersal only 5 variables have correlation that are: knowledge, occupation, income, lenght of time to health service and additional cost."

"Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuan roadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkan langsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen, penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitas sarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisi input, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan prasurvei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaian akreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhan kompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukan adalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumen serta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement public health centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public health centers in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of the filing of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only upon appointment directly, without measuring the readiness of public health centers both in terms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability of resources includes human resources, funds and facilities infrastructure standard instrument of accreditation of public health centers.

The purpose of this research is to know accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed the input, process and output based on variable phase and readiness resources preaccreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depth interviews conducted with the review document.

The results showed that the availability of funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centers accreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of human resource competency and the completeness of the documents is still low. A proposed recommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperwork and do a self assessment regularly and scheduled."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."

"Peran kepemimpinan memiliki arti yang sangat penting dalam peningkatan mutu melalui akreditasi pada organisasi pelayanan kesehatan primer. Kepemimpinan yang efektif berpengaruh terhadap proses menuju keberhasilan akreditasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepala puskesmas dalam persiapan akreditasi puskesmas di Puskesmas Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat tahun 2016. Puskesmas Beber merupakan puskesmas yang telah melalui tahap persiapan akreditasi dan puskesmas pertama di Jawa Barat yang akan dilakukan survei akreditasi nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan prinsip kecukupan dan kesesuaian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Puskesmas Beber dan focus group discussion (FGD) terhadap 16 staf Puskesmas Beber yang terbagi dalam dua kelompok FGD. Untuk keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, metode dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan peran kepemimpinan kepala puskesmas merupakan hal yang utama dalam persiapan akreditasi. Dari informasi yang didapatkan dari hasil FGD dan wawancara mendalam, peran kepemimpinan dalam persiapan akreditasi adalah penetapan tujuan organisasi dengan komitmen dan visi yang jelas, membangun pondasi organisasi dengan tim yang kuat dan memiliki kapabilitas, membangun kemauan staf untuk berpartisipasi dengan menunjukan nilai-nilai kepemimpinan, menghasilkan ide-ide termasuk melakukan kajibanding untuk perbaikan mutu, dan melakukan perubahan dengan menggerakan semua sumberdaya yang ada. Secara umum dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan kepala puskesmas dalam persiapan akreditasi merupakan kunci utama. Peran kepemimpinan tersebut pada akhirnya mendorong sistem yang kuat yang dapat membawa seluruh staf puskesmas untuk bersamasama dalam satu visi, meningkatkan mutu pelayanan melalui akreditasi puskesmas.

---

The process of communication, collaboration and coordination have a major impact on the effectiveness of the organization and an important element in the achievement of quality health services. The purpose of this study to analyze patterns of communication, collaboration and coordination in Puskesmas Ibrahim Adjie - Bandung, which has implemented a quality standard ISO 9001: 2008 and as the best health center in 2016 in West Java.

The research method uses a qualitative approach is confirmatory. To maintain the validity of the data was performed using triangulation sources and methods of data collection is done by in-depth interviews to four people who are important in the process, focus group discussions by six staff, observation and study of the document.

The results showed there is a pattern of all levels and channels of communication. The pattern of broad-spectrum collaboration is secondary. Coordination patterns are strengthening and expansion. Barriers that often happens, the choice of priority delivery of information, the dual role, misunderstanding, trouble harmonize time activities with other agencies, the repetition of the process of coordination when there is change of officials such as district or village heads, the delay in the approval of program activity reports from the district and village.

Suggestions are to continue to maintain the existing pattern and increase, the need for advocacy for the strengthening of human resources, the need for a MoU, it is necessary to transfer the pattern of the process that has been ongoing basis to the health center personnel. Outside agencies similar to apply the pattern of the existing processes."