Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai pendorong pembangunan ekonomi, namun demikian sesuai data BPS 49% penduduk miskin Indonesia tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pembangunan di sektor pertanian yang berkelanjutan (Sustainable Agriculture) merupakan fokus penting untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan salah satu strategi yang dapat diupayakan adalah melalui Kemitraan Pemerintah - Swasta (Public Private Partnership/PPP). PT.Hikmahfarm merupakan salah satu perusahaan pertanian yang menjalankan konsep PPP dengan membangun kemitraan dengan kelompok petani mitra, sektor pemerintah dan sektor non-pemerintah dalam membangun ekosistem produksi hasil tani yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kemitraan di PT.Hikmahfarm sebagai salah satu strategi untuk menuju pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan (Sustainable Agriculture). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan PT.Hikmahfarm dapat mendorong sustainable agriculture melalui pemenuhan kebutuhan pangan yang berkelanjutan, terciptanya organisasi petani yang berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. PT.Hikmahfarm dalam kemitraan berperan signifikan sebagai service provider dan perantara bagi kelompok petani mitra dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani melalui penyedia lahan bagi petani, penyedia permodalan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kemampuan petani melalui berbagai kegiatan capacity building, serta adanya kepastian pemasaran bagi produk hasil tani.

---

As an agricultural country, Indonesia depends on its economic development through the agricultural sector. However, based on Indonesia Central Bureau of Statistics data, 49% of the poor Indonesian population lived in rural areas and worked in the agricultural sector. Sustainable development in the agricultural sector is an important focus to overcome poverty and improve social welfare; one strategy to achieve sustainable agriculture is through Public-Private Partnership (PPP). PT. Hikmahfarm is one of the agriculture businesses that implement the concept of PPP by building partnerships with farmers in rural areas, the government sector, and the non-government sector in building an ecosystem for sustainable agricultural production. This study aims to describe the partnership in PT.Hikmahfarm as one strategy to reach Sustainable Agriculture for poverty alleviation, using qualitative methods through documentation study, observation, and indepth interview. The result of this study identified that partnership in PT. Hikmahfarm can encourage Sustainable Agriculture through sustainable food needs, sustainable farmers' organizations, and the improvement of socio-economic welfare. PT.Hikmahfarm, in this partnership, plays a significant role as a service provider and intermediaries to overcome the problem of small farmers through providing cultivating land for farmers, provision of agricultural facilities and infrastructures, increasing small farmer capacity, and market certainty for agricultural products."

"Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, kebutuhan akan hasil-hasil peternakan juga meningkat. Sektor agribisnis peternakan mengalami perkembangan yang pesat. Pola Inti-Plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diterapkan di sektor peternakan, termasuk dalam budidaya peternakan ayam. Penggunaan Pola Inti-Plasma semakin menguat setelah krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 yang juga telah memukul sektor peternakan. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya kehendak dari para peternak untuk mencari rasa aman dari fluktuasi harga meskipun keuntungan yang diperoleh relatif lebih sedikit. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara perusahaan inti dengan peternak plasma harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian, baik asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian, serta bentuk perjanjian. Dari studi kasus ini diketahui bahwa perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. CAS telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk atau anatomi perjanjian telah memadai. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik. Guna memenuhi kedua asas tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak dan menetapkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Selain itu, diperlukan juga keyakinan perusahaan inti untuk menerapkan jaminan kepada peternak plasma.

---

Along with the increasing of numbers and income per capita of Indonesia's population, the need for the livestock’s product is also increases. Livestock agribusiness sector experienced rapid development. The Pattern of Nucleus-Plasma is one of form of partnership that is also applied in the livestock sector, including in chicken farming. The Pattern of Nucleus-Plasma increasingly used after the crisis that hit Indonesia in the period of 1997-1998, that had also strike the livestock sector. This is a manifestation of the willingness of chicken farmers to seek security from price fluctuations despite the benefits are relatively few. Partnership Agreement made between the nucleus-company and plasma-farmers should refer to the legal aspects of the agreement, namely the principles of contract law, the validity requirements of the agreement, the parts or elements of the agreement, and the form of agreement. From the case study, it is found that the partnership agreement on chicken farming applied in PT. CAS has fulfilled the principle of consensus, the principle of the binding force, the principle of freedom of contract, as well as the validity requirements of the agreement. Likewise, the form or anatomy of agreement is adequate. However, the partnership agreement does not fully comply with the principle of balance and the principle of good faith. To meet the last both principles of contract law, it is necessary for government to involve in providing guidance and technical assistance to farmers, and establish an arbitration mechanism to resolve the conflict between the nucleuscompany and plasma-farmers. In addition, the nucleus-company should confidence to require a warranty to plasma-farmers."

"Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa negara memiliki peranan yang penting dan merupakan penggerak roda perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar melalui mekanisme kemitraan. Dalam hubungan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menghadapi persaingan yang tidak sebanding diantara Usaha Besar dan UMKM akibat skala usaha yang lebih kecil dan posisi tawar yang lemah. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar dari UMKM, terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen serta mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut pelaksanaan kemitraan perlu diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha yaitu Komisi pengawas persaingan Usaha (KPPU). Amanat pengawasan pelaksanaan kemitraan melahirkan tugas dan kewenangan baru kepada KPPU untuk menjaga iklim usaha dan persaingan yang sehat khususnya dalam pelaksanaan kemitraan di Indonesia.

---

The development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in some countries have an important role and is driving the economy. One effort that can be made by SMEs in enhancing its role in the economy is through partnerships with large company through a partnership mechanism. In a partnership relationship Micro, Small and Medium Enterprises face competition not comparable between Large Enterprises and SMEs due to the smaller scale enterprises and weak bargaining position. In order to improve the bargaining position of SMEs, the formation of market structure that ensures the growth of fair competition and protect consumers and prevent market domination by an individual or group that is detrimental to SMEs then passed Law No. 20 of 2008 on Micro, Small and medium and Government Regulation No. 17 of 2013 on the Implementation of Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and medium Enterprises under the provisions of the legislation implementing the partnership needs to be monitored in an orderly and organized by the institution established and tasked to oversee the Commission For Supervison Of Business Competition (KPPU). Supervision of the implementation of the mandate of the partnership spawned new duties and powers to the Commission to keep the business climate and fair competition, especially in the implementation of partnership in Indonesia."

"Tesis ini merupakan sebuah kajian pada Daerah Hilir Situ Gintung pasca bencana. Produksi ruang pada daerah resapan/ruang terbuka hijau dan pola hubungan kegiatan masyarakat merupakan sebuah siklus yang menjadi basis intervensi disain dengan mempertimbangkan faktor keseimbangan antara manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Usulan pemanfaatan daerah hilir sebagai Sentra Pertanian Organik dan Perikanan Darat merupakan optimalisasi boundaries-batas garis sempadan sungai dan ruang terbuka hijau sebagai generator ekonomi alternatif yang dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penataan kawasan diarahkan untuk mendukung keberadaan sentra budidaya tersebut agar terbentuk pola hubungan kegiatan masyarakat dan produksi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di masa mendatang.

---

This thesis is a study on Downstream Areas in Situ Gintung post-disaster areas. Production of space by the community activity relationship in the green space as a catchment area is a cycle that becomes the basis of design interventions that considers the balance of human and the environment in a sustainable manner. The proposed utilization of downstream areas as Organic Agriculture and Fisheries Center, is the optimization of boundary demarcation line, rivers and open spaces as an alternative economic generators that is managed and utilized together to improve standard living of the community. The planning aimed for the areas tend to supports the existence of such center in order to form the pattern of community activities and relations of space production that is safe, comfortable, productive and sustainable in the future."

"Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mendukung kegiatan pertanian. Namun pertanian di beberapa wilayah di Indonesia masih belum optimal karena menanam tanaman komoditas tanpa pertimbangan kondisi fisik lingkungan maupun kondisi sosial budaya masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun arahan kebijakan area prioritas pertanian yang mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan dan kecocokannya terhadap komoditas yang menjadi preferensi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode gabungan untuk melakukan penyusunan area prioritas pertanian berbasis ZAE, daya dukung lahan, dan komoditas preferensi petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas yang diminati petani adalah kakao, jagung, dan padi ladang. Preferensi komoditas ini memiliki korelasi signifikan khususnya dengan sumber pendapatan dan luas lahan garapan. Terdapat ketidaksesuaian lahan pertanian eksisting sebesar 51% dengan ZAE sementara secara umum pertanian di Nangapanda sesuai dengan kondisi daya dukung lahan karena berada pada tingkat daya dukung tinggi. Berdasarkan area prioritas pertanian yang terbentuk, maka pertanian di Nangapanda dapat memanfaatkan lahan kering terutama untuk perkebunan dengan arahan komoditas utama yang disesuaikan dengan kondisi fisik lahan dan preferensi petani yaitu kakao, mete, cengkeh, pala, merica.

---

Indonesia has great natural resource potential to support agricultural activities. However, agriculture in several regions in Indonesia is still not optimal because it grows commodity crops without considering the physical conditions of the environment as well as the socio-cultural conditions of the people. So this study aims to develop directive policy for agricultural priority areas that consider the physical conditions of the environment and their suitability for farmer’s preference of commodities. This study uses a quantitative approach with a combined method to carry out the arrangement of agricultural priority areas based on ZAE, land carrying capacity, and farmers' preference commodities. The results showed that the commodities that were of interest to farmers were cocoa, corn and upland paddy. The preference for this commodity has a significant correlation especially with the source of income and the area of arable land. There is an incompatibility of existing agricultural land of 51% with ZAE while in general agriculture in Nangapanda is in accordance with the carrying capacity of the land because it is at a high level of carrying capacity. Based on the agricultural priority areas that are formed, agriculture in Nangapanda can utilize dry land, especially for plantations with the main commodity directions adapted to the physical conditions of the land and farmers' preferences, namely cocoa, cashew, cloves, nutmeg, pepper."

"Sistem produksi linier pada industri telah memberikan ancaman serius bagi lingkungan, oleh karena itu, penting bagi dunia industri untuk mengadopsi prinsip ekonomi sirkular yang mencerminkan pola produksi berkelanjutan sebagai solusi transformatif dan korektif menuju pembangunan berkelanjutan. Transisi menuju ekonomi sirkular pada tingkat mikro menuju bisnis berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental pada kultur perusahaan, proses produksi serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya. Pada praktiknya secara umum, dunia usaha menghadapi banyak tantangan dan hambatan dalam mengadopsi ekonomi sirkular, terutama dalam mengatasi kompleksitas mengintegrasikan bisnis proses, rantai pasok dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan strategi bisnis perusahaan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menganalisis dan mengevaluasi tata kelola transisi adopsi ekonomi sirkular pada tingkat mikro atau perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis berkelanjutan. Teori transisi sosioteknis digunakan sebagai kerangka penelitian untuk mengidentifikasi dimensi sosial (pemberdayaan interaksi manusia) dan aspek teknis yang berpengaruh konfigurasi teknologi, nilai tambah bisnis, dan peran aktor pada proses implementasi prinsip ekonomi sirkular dalam perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik adopsi ekonomi sirkular pada studi kasus perusahaan agroindustri didukung dengan adanya komitmen dari top-management dalam menjalankan manajemen transisi, dengan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan kunci terutama para karyawan, melalui dukungan dan penciptaan ruang yang mefasilitasi  proses inovasi terbuka atas ide-ide para karyawan serta menerapkan strategi bisnis yang berfokus pada pengelolaan limbah dan pengelolaan sumber daya secara intensif pada operasional usaha, dengan menangkap peluang dalam penciptaan nilai tambah bagi bisnis sirkular perusahaan dan berkontribusi pada inovasi hijau.

---

The linear production systems on industry have put serious pressure on the environment, therefore, it is important to change into sustainable production patterns as the transformative and corrective solution towards sustainable development. The transition to Circular Economy (CE) at the micro level towards sustainable business needs afundamental change on business culture, production process and resources utilization. In general, CE implementation on business facing many challenges and obstacles, particularly in integrating the complexity of business processes, supply chains, and collaboration among stakeholders with the corporate business strategy. The purpose of this qualitative study is to analyze and evaluate the transition governance to the circular at micro level or corporate in achieving the sustainable business purpose. The socio-technical transition theory is being used as a research framework to identify the social dimension (empowerment of people’s interaction) and technical aspects than influence technological configurations, business added value and actor's role during the implementation of circular economy at company. The result of this study show that the practice of adopting a circular economy in the case agro-industrial company is supported by thecommitment of top-management in carrying out transition management, by involving all key stakeholders especiallyemployees, through supporting and creating ‘space’ that can facilitate an open innovation process for employees;ideas and implementing strategies that focus on waste management and intensive resource-management along their businessoperations, by capturing the opportunities of added-value creation for company's circular business and contribute to greeninnovation."

"Penggunaan insektisida yang intensif pada bawang merah berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Pengurangan dampak insektisida tanpa mengganggu pendapatan petani sekarang dan mendatang adalah harapan pertanian berkelanjutan. Tujuan penelitian untuk mengetahui perilaku petani terhadap insektisida dan membangun model penilaian risiko penggunaan insektisida dengan memadukan aspek ancaman, kerentanan dan kapasitas secara komprehensif. Metode probit dan SEM digunakan untuk menganalisis perilaku petani, sedangkan metode indeks risiko komprehensif dan geospasial digunakan untuk membangun model penilaian risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua petani menggunakan insektisida secara intensif dan melebihi dosis anjuran. Perilaku tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sosiodemografi, pengalaman, sumber informasi, dan persepsi. Petani yang memiliki sikap menghindari risiko gagal panen bersedia mengeluarkan biaya lebih tinggi dibanding petani netral dan suka risiko. Berdasarkan peta model penilaian risiko yang dibangun menunjukkan desa Tanjungsari dan Klampok tergolong berisiko tinggi. Model penilaian risiko penggunaan insektisida menghasilkan pemeringkatan risiko sekaligus rekomendasi secara komprehensif.

---

The intensive use of insecticides on shallots has a negative impact on health and the environment. Reducing the impact of insecticides without disrupting present and future income of farmers is the hope of sustainable agriculture. The aim of this research is to find out the behavior of farmers towards insecticides and to build a risk assessment model for using insecticides by comprehensively integrating aspects of threat, vulnerability and capacity. The probit and SEM methods are used to analyze farmer behavior, while the comprehensive risk index and geospatial methods are used to build a risk assessment model. The results showed that all farmers used insecticides intensively and exceeded the recommended dosage. This behavior is significantly influenced by sociodemographic factors, experience, sources of information, and perceptions. Farmers who have an attitude of avoiding the risk of crop failure are willing to pay higher costs than neutral and risk-averse farmers. Based on the risk assessment model map built, it shows that the villages of Tanjungsari and Klampok are classified as high risk. The risk assessment model for the use of insecticides produces a comprehensive risk rating as well as recommendations."

"Pertumbuhan penduduk berimplikasi positif terhadap peningkatan permintaan semen. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama dalam keberlanjutan kawasan karst sebagai salah satu bahan baku utama industri semen. Kawasan karst Klapanunggal sebagai satu kesatuan ekosistem dengan industri semen memerlukan upaya pengembangan untuk harmonisasi dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mix methode) kuantitatif dan kualitatif, serta melakukan analisis secara deskriptif, dan menggunakan analisis Miles & Huberman untuk mengembangkan konsep. Hasil penelitian menunjukan industri semen di Klapanunggal memberikan dampak positif terhadap PDRB dan infrastruktur. Namun, industri semen belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil pemantauan emisi dan udara ambien saat ini memenuhi baku mutu nasional dan perlu dipertimbangkan untuk peningkatan teknologi dalam menurunkan emisi dan polutan sehingga dapat memenuhi baku mutu yang berlaku secara global. Berdasarkan hasil penilaian Valuasi ekonomi, kawasan karst Klapanunggal memiliki valuasi ekonomi dengan nilai sebesar Rp.4.156.219.112,40 selama satu tahun, berdasarkan hasil analisis mencatat bahwa jumlah kunjungan ke kawasan karst Klapanunggal tidak dipengaruhi oleh jarak tempuh dan biaya yang dikeluarkan oleh responden. Kawasan karst Klapanunggal memiliki keunikan bagi penggiat wisatawan minat khusus panjat tebing dan telusur gua. Untuk menciptakan harmonisasi dan keberlanjutan kawasan karst Klapanunggal diperlukan konsep pengembangan kawasan karst terintgerasi industri semen yang didukung oleh sinergi dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan.

---

The positive implications of population growth on the escalating demand for cement raise significant concerns, particularly regarding the sustainability of the karst region, a vital source of raw materials for the cement industry. The Klapanunggal karst area, as an integrated ecosystem with the cement industry, requires development initiatives to attain harmony and sustainability. This research using a mixed-method design, this research utilizes both descriptive analysis and Miles & Huberman's analytical framework to develop concepts. The findings reveal that the cement industry in Klapanunggal has a positive impact on the Regional Gross Domestic Product (PDRB) and infrastructure. However, it has not significantly contributed to the improvement of community income. Current monitoring of emissions and ambient air meets national standards, yet consideration should be given to enhancing technology to reduce emissions and pollutants, ensuring compliance with global standards. The economic valuation of the Klapanunggal karst region amounts to Rp. 4,156,219,112.40 annually, with visitation numbers unaffected by distance or incurred costs. The Klapanunggal karst region holds possesses distinctive attractions for specialized tourism activities, including rock climbing and cave exploration. To cultivate a balanced and sustainable environment in the Klapanunggal karst area, the formulation of an integrated karst development concept, supported collaboratively by all stakeholders in a synergistic manner, becomes indispensable."

"Dalam melakukan suatu usaha harus menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu tidak melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan sebagainya. Tetapi dalam Pasal 50a menyatakan bahwa 'ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikecualikan apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Apabila perbuatan dan/atau perjanjian yang dimaksud tersebut merupakan suatu perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dalam hal umum maka ketentuan tersebut tidak menjadi masalah, tetapi apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut merupakan melakukan suatu kegiatan usaha dalam bidang kemitraan maka hal tersebut akan menyebabkan suatu masalah yaitu terjadinya pertentangan antara Pasal 50a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa 'Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan'. Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam tesis ini akan dibahas mengenai perjanjian kemitraan inti plasma di Indonesia, kesesuaian perjanjian kemitraan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan sektor perkebunan.

---

In performing an business must apply the principles business competition healthy as regulated in the law number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition that is they did not do monopoly, as having only one buyer, mastery market and so on. But in article 50a stated that 'a provision in a law this could be exempted when deeds and / or agreement was aimed to implement laws and regulations'. When deeds and / or agreement referred to this is a deed to perform a business activities in terms of common so this regulation was not be a problem, but when deeds and / or agreement was done a business activities in the field of partnership so that this will cause a problem that is the difference between article 50a the act of number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition with act number 20 years 2008 on micro business, small and medium. On bill number 20 years 2008 stated that 'partnership is cooperation in entanglement business, either directly or indirectly, based on the principle need each other, trust, strengthen, and profitable'. So based on such statement in this will be discussed in the partnership agreements the nucleus plasma in Indonesia, conformity partnership agreements with the principles business competition healthy, and supervision with the implementation of the partnership the agricultural sector."