Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kesesuaian unsur ketentuan WTO+ dan/atau WTO-X pada RTA menurut Article XXIV GATT dan Artilce V GATS serta unsur ketentuan WTO+ dan WTO-X pada teks perjanjian IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership) sebagai RTA dengan konsep komprehensif antara Indonesia dan Australia yang berlaku secara efektif sejak 2020 lalu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa ketentuan WTO+ sesuai dengan Article XXIV GATT, yang mensyaratkan preferensi tarif dan Article V GATS, yang membolehkan negara anggota WTO untuk membentuk kesepakatan perdagangan yang lebih liberal dibandingkan dengan apa yang sudah disepakati pada forum WTO dengan syarat mencakup ruang lingkup dan penghapusan diskriminasi. Mengenai unsur WTO-X, dalam pembentukan RTA tidak diwajibkan ada, namun pencantumkan ketentuan ini disilahkan kepada negara-negara yang hendak membentuk RTA. Dalam perjanjian IA-CEPA, unsur ketentuan WTO+ terletak pada preferensi tarif 0%, penyediaan pelatihan jasa, serta ketentuan investasi. Adapun unsur ketentuan WTO-X ditemukan pada ketentuan perdagagan elektronik (e-commerce), persaingan usaha dan kerja sama ekonomi. Melalui penelitian ini, WTO dan/atau Indonesia sebagai subjek hukum internasional, diharapkan mampu menginisasi pedoman pembentukan WTO+ dan WTO-X pada pembentukan RTA di kemudian hari.

---

This thesis discusses the suitability of the provisions of WTO+ and/or WTO-X in RTAs according to Article XXIV GATT and Article V GATS, and the provisions of WTO+ and WTO-X in IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership) text agreement as an RTA with the concept of comprehensive agreement between Indonesia and Australia which has been effective since 2020. The research method used in this thesis is a normative juridical approach. The results of the study express that the provisions of WTO+ are in accordance with Article XXIV GATT, which requires tariff preferences and Article V GATS, which allows WTO member countries to form trade agreements that are more liberal than what has been agreed in the WTO forum, in condition: they cover service’s scope and elimination of discrimination. Regarding the elements of WTO-X, is not required in the formation of an RTA but it is welcome to include this provision for countries wishing to form an RTA. In the IA-CEPA agreement, the elements of the WTO+ provisions lie in the 0% tariff preference, service training, and investment provisions. The elements of the provisions of WTO-X are found in the provisions of electronic commerce, competition law and economic cooperation. Through this thesis, the WTO and/or Indonesia as subjects of international law are expected to be able to initiate the guidelines for the formation of WTO+ and WTO-X in the formation of the RTA in the future."

"Perjanjian kerja sama perdagangan bebas Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership (IE-CEPA) melalui proses yang cukup panjang, dimulai pada tahun awal tahun 2011 dan putaran terakhir pada tahun 2018. Perjanjian ini meliputi berbagai sektor dimana telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang termasuk didalamnya. Sempat diwarnai penolakan oleh Indonesia pada tahun 2012, dan dibahas kembali pada tahun 2018. Tesis ini menelusuri bagaimana proses perundingan keluar dan masuknya aneks telekomunikasi dalam naskah perjanjian. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, situs resmi EFTA dan negara-negara anggotanya, serta dokumen laporan hasil perundingan pada tiap putaran. Menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam, tesis ini menunjukkan bahwa dalam merundingkan naskah perjanjian suatu negara dapat terdiri dari berbagai pihak. Kementerian Perdagangan sebagai juru runding utama dari pihak Indonesia, perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu kebijakan sektor telekomunikasi sebelum dapat merundingkannya dengan pihak EFTA. Kementerian Perdagangan juga menjalankan negosiasi integratif dengan kementerian-kementerian teknis terkait dengan pihak mitra agar jalannya perundingan tetap kondusif dan mencapai kesepakatan yang berkualitas dan menguntungkan semua pihak. Terakhir tesis ini melihat bahwa dalam perundingan sektor-sektor yang diperundingkan dapat dijadikan suatu bargaining chip dalam negosiasi, dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia dalam mendapatkan komitmen EFTA terkait Movement of Natural Persons.

---

The Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership (IE-CEPA) free trade cooperation agreement has gone through a long process, starting in early 2011 and the last round in 2018. This agreement covers various sectors in which telecommunications is one of the sectors included in it. It was marked by rejection by Indonesia in 2012, and was discussed again in 2018. This thesis explores how the negotiation process for the exit and entry of telecommunication annex in the agreement text. This research then used a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, the official website of EFTA and its member countries, as well as a document on the results of the negotiations at each round. Using the two-level game theory put forward by Robert D. Putnam, this thesis shows that in negotiating the text of the agreement a country can consist of various parties. The Ministry of Trade, as the main negotiator for the Indonesian side, needs to get approval from the Ministry of Communication and Information Technology as the telecommunications sector policy maker before it can negotiate with EFTA. The Ministry of Trade also carries out integrative negotiations with relevant technical ministries and with partners so that the negotiations remain conducive and reach a quality agreement that benefits all parties. Finally, this thesis sees that in negotiating the negotiated sectors can be used as a bargaining chip in the negotiations, as evidenced by Indonesia's success in securing EFTA's commitment to the Movement of Natural Persons.

"

"Sebagai negara dengan perekonomian yang berada di ranking keenam belas di dunia pada tahun 2018, kerjasama perdagangan internasional merupakan hal penting bagi Indonesia. Kerjasama perdagangan internasional pada awalnya hanya difokuskan pada negara-negara yang menjadi mitra dagang utama saja, baik dalam skala global maupun regional seperti ASEAN. Pada perkembangannya, Indonesia juga membuka diri dengan menjalin kerjasama perdagangan bebas atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan negara lain di luar kawasan yaitu Chile yang terletak di kawasan Amerika Latin. Akan tetapi jika ditinjau dari perdagangan internasional, nilai perdagangan antara Indonesia dan Chile tidak signifikan dibanding dengan negara lainnya yang berada di kawasan tersebut seperti Brazil dan Argentina. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Indonesia justru menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Chile dalam skema Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)? Melalui pendekatan kualitatif (studi literatur dan wawancara) dengan menggunakan teori pemilihan Mitra FTA oleh Solis dan Katada (2008), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif keterlibatan Indonesia dalam IC-CEPA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tiga motif atas keterlibatannya dalam IC-CEPA. Pertama, motif ekonomi, yakni untuk mendapatkan akses pasar bagi produk manufaktur khususnya produk unggulan alas kaki dan menghindari adanya trade diversion. Kedua, motif politik yaitu untuk meningkatkan status Indonesia melalui upaya menjadi trade hub bagi kawasan Amerika Latin di Asia Tengara. Ketiga, motif leverage yakni untuk meningkatkan kapasitas Indonesia di sektor pertanian mengingat Chile merupakan salah satu negara memiliki sistem pengelolaan sektor pertanian yang terbaik di dunia.

---

As a country with sixteenth economic ranking in the world (2018), international trade is important for Indonesia. The cooperation is initially focused on countries which become the main trading partners, both on a global and regional scale such as ASEAN. On its development, Indonesia also opened up by establishing a Free Trade Cooperation (FTA) or Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with other countries outside the region such as Chile in which it's located in Latin America. However, in terms of international trade, the total value of trade between Indonesia and Chile is small and unlike the trading with other countries in the same region. This matter then raises question, why Indonesia establish free trade cooperation with Chile in the Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) scheme? Through a qualitative approach (literature study and interview) using the theory of FTA partner selection by Solis and Katada (2008), this study aims to analyze the Indonesian motives behind its involvement and its decision to sign the IC-CEPA cooperation with Chile. The results of this study find that Indonesia has three motives for its involvement in IC-CEPA. First, economic motives, those are the need to export its manufactured products, particularly footwear and to avoid trade diversion. Second, political motive, that is to improve Indonesia's status through its efforts by becoming a trade hub for the Latin America countries in Southeast Asian regions. Third, leverage motive, that is to build Indonesia's capacity in the agricultural sector, considering that Chile is one of the countries with the best agricultural sector management system in the world."

"Tesis ini menganalisis tentang motif pemerintah Indonesia dalam pembentukan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IA-CEPA merupakan kerja sama ekonomi bilateral yang dijalin antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Sebagai negara mitra yang berdekatan secara geografis, kemitraan strategis ini akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia dan Australia. Tesis ini menggunakan teori motif dalam menjalin kerja sama internasional menurut Mireya Solis dan Saori N. Katada untuk menganalisis motif pemerintah Indonesia dalam menjalin IA-CEPA. Menurut Solis dan Katada, motif suatu negara menjalin kerja sama dapat terbagi menjadi tiga motif yaitu motif ekonomi, keamanan, dan leverage. Penelitian ini memfokuskan pada motif ekonomi dan keamanan yang melatarbelakangi Indonesia dalam pembentukan IA-CEPA. Motif ekonomi Indonesia dalam implementasi IA-CEPA dapat dilakukan melalui perluasan akses pasar melalui liberalisasi perdagangan bebas barang, jasa, serta investasi. Sedangkan motif keamanan dalam pembentukan kemitraan adalah untuk memperkuat status keamanan dan meningkatkan citra Internasional.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya IA-CEPA Indonesia mendapatkan keuntungan dalam perluasan akses pasar di Australia karena penghapusan tarif hingga 0% dilakukan oleh Australia pada seluruh pos tarif impor asal Indonesia. Peningkatan volume perdagangan dan investasi juga dirasakan sangat signifikan karena IA-CEPA memberikan rasa kepercayaan bagi kedua negara untuk saling terbuka dalam menjalin kerja sama. Motif keamanan juga menjadi latar belakang Indonesia dalam menjalin kerja sama ini. Dengan bekerja sama dengan negara maju seperti Australia dapat meningkatkan kepercayaan dunia Internasional untuk dapat menjalin kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia. Kemitraan yang strategis dapat memberikan Indonesia transfer teknologi dibidang pertahanan dan persenjataan.

---

This study analyzes the motives of the Indonesian government in establishing the Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IA-CEPA is bilateral economic cooperation that is created between Indonesia and Australia. This agreement was first launched in 2010 with the aim of improving economic relations between the two countries. As a geographically close partner country, this strategic partnership will provide many benefits for Indonesia and Australia. This study uses motive theory in establishing international cooperation according to Mireya Solis and Saori N. Katada to analyze the motives of the Indonesian government in establishing the IA-CEPA. According to Solis and Katada, a country`s motives for establishing cooperation can be divided into three motives namely economic motives, security, and leverage. This research focuses on economic and security motives underlying Indonesia in the formation of the IA-CEPA. Indonesia's economic motives in implementing IA-CEPA can be done through expanding market access through liberalization of free trade in goods, services, and investments. While the security motive in forming partnerships is to strengthen security status and enhance the image of the International.

The results of this study indicate that the presence of the IA-CEPA Indonesia benefited from expanding market access in Australia because the elimination of tariffs by 0% was carried out by Australia at all import tariff posts from Indonesia. The increase in the volume of trade and investment was also felt to be very significant because the IA-CEPA provided a sense of trust for the two countries to be mutually open in collaborating. The security motive is also Indonesia's background in establishing this partnership. Working with developed countries such as Australia can increase international confidence in the world to be able to establish wider cooperation with Indonesia. A strategic partnership can provide Indonesia with the transfer of technology in the field of defense and weaponry."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Indonesia menyepakati liberalisasi perdagangan pada sektor perikanan dalam kerja sama Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA). Penelitian ini menggunakan dua konsep. Pertama adalah Society Centered Approached yang dikemukakan oleh Thomas Oatley kemudian yang kedua adalah Two Level Game yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam. Adapun metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok kepentingan untuk tujuan umum membentuk aksi kolektif berupa siaran pers bersama yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia guna meninjau kembali kesepakatan sektor perikanan dan IE-CEPA. Berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dengan pemerintah dapat dilihat bahwa perjanjian yang disepakati mencerminkan kepentingan kelompok ekonomi. Berdasarkan preferensi negosiator Indonesia liberalisasi perdagangan yang dibentuk dalam IE-CEPA dilandaskan pada tiga alasan utama. Pertama, EFTA merupakan kelompok negara yang memiliki daya beli yang tinggi. Kedua, IE-CEPA merupakan milestone Indonesia untuk memasuki pasar Kawasan Eropa. Kemudian yang terakhir berdasarkan request dan offer pada sektor perikanan, negosiator Indonesia memfokuskan negosiasinya pada peningkatan kapasitas guna meningkatkan mutu perikanan Indonesia di pasar Kawasan Eropa dan Amerika. Berdasarkan hal tersebut pada akhirnya mendorong Indonesia untuk meliberalisasi sektor perikanan dalam kerjasama IE-CEPA.

---

This study aims to analyze the reason of Indonesia agreed toward liberalization of the fisheries sector in the Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE- CEPA). This study uses two concepts. The first is the Society Centered Approach proposed by Thomas Oatley then the second is the Two Level Game that proposed by Robert D. Putnam. The methodology used in this study is a qualitative method with literature studies and interviews as instruments in collecting the data. This study found that interest groups for the general purpose are forming a collective action in the form of a joint press release addressed to the Government of Indonesia to review the fisheries sector agreement and the IE-CEPA. Based on the negotiations conducted by the interest groups with the government, the agreements reflect the interests of the economic groups. Based on the preferences of Indonesian negotiators, the trade liberalization established in the IE-CEPA is based on three main reasons. First, EFTA is a group of countries that have high purchasing power. Second, IE-CEPA is a milestone for Indonesia to enter the European Region market. Then finally, based on requests and offers in the fisheries sector, Indonesian negotiators focused their negotiations on capacity building to improve the quality of Indonesian fisheries in the European and American markets. Based on the result, it encourages Indonesia to liberalize the fisheries sector in the IE-CEPA."

"Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia sejak mendahuluiMalaysia di tahun 2008. Industri kelapa sawit memiliki kontribusi signifikan terhadap ProdukDomestik Bruto Indonesia. Kebijakan Renewable Energy Directive II to the Delegated Act2019 yang diberlakukan oleh Uni Eropa mengancam keberlanjutan industri kelapa sawitIndonesia dengan rencana untuk menghentikan penggunaan kelapa sawit per tahun 2030.Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia berupaya mencari pasar baru untuk kelapa sawitdengan menjalin kerja sama dengan berbagai negara, salah satunya Persatuan Emirat Arab(“PEA”) sebagaimana tertuang dalam IUAE-CEPA. Penelitian ini menganalisis prosespembentukan IUAE-CEPA tersebut serta potensi peningkatan ekspor minyak sawit Indonesiadengan diberlakukannya IUAE-CEPA. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif denganmenggunakan gabungan metode doktrinal dan nondoktrinal. Dalam penelitian ini ditemukanbahwa pembentukan IUAE-CEPA dapat mendukung perdagangan antara Indonesia dan PEAserta membantuk Indonesia mengakses pasar baru, tidak hanya PEA, namun juga ke negara-negara Timur Tengah lainnya dengan PEA sebagai pintu masuk.

---

Indonesia is the largest palm oil producer in the world since overtaking Malaysia in 2008. The palm oil industry has a significant contribution to Indonesia's Gross Domestic Product. The 2019 Renewable Energy Directive II to the Delegated Act policy implemented by the European Union threatens the sustainability of the Indonesian palm oil industry with plans to stop using palm oil by 2030. To overcome this, Indonesia is trying to find new markets for palm oil by collaborating with various countries, one of which is the United Arab Emirates (“UAE”) as stated in IUAE-CEPA. This research analyzes the process of establishing the IUAE-CEPA as well as the potential for increasing Indonesian palm oil exports with the implementation of the IUAE-CEPA. This research is normative juridical research using a combination of doctrinal and non-doctrinal methods. In this research, it was found that the formation of IUAE-CEPA could support trade between Indonesia and the UAE and help Indonesia access new markets, not only the UAE, but also other Middle Eastern countries with the PEA as an entry point."

"Kemajuan ekonomi Indonesia yang pesat menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan, termasuk bagi negara-negara EFTA yang terletak di wilayah Eropa dan merupakan negara-negara maju. Namun demikian, jarak antar negara dan perbedaan kondisi negara tidak menjadi penghalang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan EFTA dalam IE-CEPA. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis motif Indonesia menyetujui IE-CEPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, 'website' resmi EFTA dan pemerintah Indonesia, serta studi kepustakaan dari sumber-sumber tertulis lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki motif ekonomi, politik, dan' leverage' dalam IE-CEPA. Motif ekonomi Indonesia mencakup motif memperluas akses pasar ke EFTA dan Uni Eropa melalui EFTA serta menghindari pengalihan perdagangan yang dapat dilakukan oleh EFTA kepada Indonesia. Motif politik Indonesia mencakup memperkuat hubungan damai Indonesia dengan EFTA yang terganjal dengan perbedaan pemikiran dan meningkatkan pengakuan Indonesia di ranah internasional, khususnya oleh EFTA dan mitra-mitranya. Motif 'leverage' Indonesia mencakup menyelenggarakan 'capacity building dan mempertahankan pembelajaran yang diterima dari EFTA serta menciptakan 'precedent' sebagai negara Asia Tenggara ketiga yang bekerja sama dengan EFTA.

---

Indonesia`s rapid economic progress has made Indonesia a promising market, including for EFTA countries, which are developed countries and located in Europe. However, barriers which include the distance between countries and the differences in state conditions do not stop the economic cooperation between Indonesia and EFTA in IE-CEPA. The purpose of this study is to analyze Indonesia`s motives in approving IE-CEPA. This study uses qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, EFTA and Indonesian government official websites, as well as literature studies from other written sources. The results of the study indicate that Indonesia has economic, political, and leverage motives in IE-CEPA. Indonesia`s economic motives include the motive for expanding market access to EFTA and the European Union through EFTA, as well as avoiding trade diversion that can be carried out by EFTA to Indonesia. Indonesia`s political motives include strengthening Indonesia`s relations with EFTA in peace which is hampered by the differences of mind and enhancing Indonesia`s recognition in the international sphere, especially by EFTA and its partners. The leverage motives of Indonesia are carrying out capacity building and maintaining the process received by EFTA, as well as creating precedent as the third Southeast Asian country in FTA cooperation with EFTA."

"This thesis is aimed to discuss the arrangement of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements.The agreements are the Bilateral Investment Treaty ("BIT") and the Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement (" IC-CEPA ”) which involves the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia as parties to both agreements. This research is a normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the ISDS mechanism settlement at BIT was not much different when compared to the mechanism settlement at the IC-CEPA even though both of them appointed ICSID and UNCITRAL as international arbitration institutions for ISDS. However, with the enactment of IC-CEPA which replaced BIT, it will guarantee legal certainty for both partiesespecially related to avoiding claims that are filed separately but contain the same substance.

---

Tesis ini akan membahas pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement (“ISDS”) dalam perjanjian investasi internasional, dalam hal ini the Bilateral Investment Treaty (“BIT”) serta Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement(“IC-CEPA”) yang melibatkan Republik Indonesia dan Australia sebagai para pihak dalam kedua perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa ISDS pada BIT tidak banyak perbedaan jika dibandingkan dengan pengaturan mekanismenya pada IC-CEPA meskipun keduanya sama-sama menunjuk ICSID dan UNCITRAL sebagai institusi arbitrase internasional bagi ISDS. Namun demikian, dengan diberlakukannya IC-CEPA yang menggantikan BIT, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedua pihak terutama terkait menghindari gugatan yang diajukan secara terpisah namun berisi substansi yang sama."

"Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang ekonomi yang mana didalamnya memuat pengaturan penanaman modal (investment chapter) yang digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam mengatur penanaman modal asing, termasuk Indonesia. Adapun masalah yang akan dibahas antara lain bagaimana pengaturan penanaman modal dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia dan CEPA Indonesia-EU dengan menggunakan FTA EU-Singapura dan Model BIT India sebagai pembanding, dan kemudian berdasarkan perbandingan tersebut manakah pengaturan yang sebaiknya dimuat dalam CEPA Indonesia-EU. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan pendekatan komparatif dan konseptual. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan penanaman modal yang ada dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia, FTA EU-Singapura, dan Model BIT India untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang sebaiknya diatur dalam CEPA Indonesia-EU. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat substantial obligations yang terdapat dalam perjanjian investasi internasional tersebut sebagai faktor pembanding yang meliputi standard of treatment (yang terdiri dari national treatment, most favoured nation treatment, fair and equitable treatment, serta full protection and security, performance requirements, expropriation, dan penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat persamaan dan perbedaan dari masing-masing perjanjian investasi internasional yang ada, dan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada Model BIT India merupakan perjanjian yang paling ideal untuk diadopsi Indonesia dalam CEPA Indonesia-EU.

---

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is a form of international agreement in the field of economics which contained investment chapter used by various countries in the world in regulating foreign investment, including Indonesia. The problems that will be discussed within this paper include how foreign investments are regulated in the investment chapter on CEPA Indonesia-Australia and the CEPA Indonesia-EU using the FTA EU-Singapore and Model BIT India as a comparison, and then based on these comparisons which provision should be included in the CEPA Indonesian-EU. To answer this problem, a comparative and conceptual approach is used. A comparative approach is used to see how the investment provision exist in the investment chapter of the CEPA Indonesia-Australia, the EU-Singapore FTA, and the Indian BIT Model to provide an overview of the provisions that should be regulated in the Indonesia-EU CEPA. The conceptual approach is used to view the substantial obligations contained in the international investment agreement as a comparison factor in which includes the standard of treatment (which consists of national treatment, most favorite nation treatment, fair and equitable treatment, and full protection and security), performance requirements, expropriation, and dispute resolution. The conclusion of the research conducted is that there are similarities and differences from each of the existing international investment agreements, and based on the similarities and differences that exist, the Model BIT India is the most ideal agreement to be adopted by Indonesia in the CEPA Indonesia-EU."