Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peta perpolitikan Timur Tengah memasuki babak baru setelah UEA memutuskan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dalam sebuah kesepakatan Abraham Accord yang dimediasi oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kesepakatan normalisasi UEA-Israel muncul sebagai strategi balancing untuk merespon ancaman di kawasan serta mengetahui bagaimana respon serta dampak yang ditimbulkan dari negara-negara Timur Tengah dan dunia Arab atas kesepakatan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma neorealisme dengan konsep balancing sebagai pisau analisis. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dalam menjawab berbagai persoalan yang diusung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan strategi balancing UEA meningkatkan pertahanan dan keamanan secara maksimal bersama dengan Israel untuk membendung potensi ancaman yang datang dari Iran, Turki, dan musuh potensial lainnya di kawasan. Normalisasi tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap pergeseran peta politik Timur Tengah sehingga memiliki dampak positif terhadap perekonomian di kawasan dan berdampak negatif terhadap eskalasi perebutan pengaruh Turki dan Iran di kawasan sebagai penentang kesepakatan normalisasi UEA-Israel.

---

The political map of the Middle East entered a new chapter after the UAE decided to normalize diplomatic relations with Israel in the Abraham Accords Peace Agreement mediated by former US President, Donald Trump. This study aims to analyze how the UAE-Israel normalization agreement emerged as a balancing strategy to respond to threats in the region and to find out how the response and the impact of Middle Eastern countries and the Arab world on the agreement. This study utilize the neorealism paradigm with the concept of balancing as an analytical tools. In addition, this research uses a qualitative method through a case study approach in answering the various issues raised. The results of this study indicate that based on the balancing strategy, the UAE increases defense and security to the maximum together with Israel to stem potential threats coming from Iran, Turkey, and other potential enemies in the region. This normalization has significant implications for shifting the political map of the Middle East so that it has a positive impact on the economy in the region and a negative impact on the escalation of the struggle for influence between Turkey and Iran in the region as opponents of the UAE-Israel normalization agreement."

"Sejak awal pendiriannya di tahun 1948, Israel memiliki hubungan yang konfliktual dengan negara-negara Arab. Hal tersebut berkaitan dengan didirikannya negara tersebut pada wilayah bangsa Arab, yakni Palestina. Kondisi tersebut akhirnya memantik munculnya berbagai isu keamanan di antara Israel dan negara-negara Arab. Ketegangan tersebut terus berlanjut hingga Liga Arab menyodorkan proposal Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) di tahun 2002. Proposal tersebut memuat prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi Israel sebelum dapat menormalisasikan hubungannya dengan negara Arab. Di tahun 2020, UEA selaku negara yang turut menandatangani IPA secara mengejutkan menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords (AA), meski Israel belum memenuhi prasyarat yang tertulis dalam IPA. Dari permasalahan di atas, tulisan ini akan mengupas faktor-faktor yang mendorong UEA untuk mengambil kebijakan demikian. Dengan menggunakan analisis Realisme Neoklasik, penelitian ini berargumen bahwa terdapat dorongan struktural yang kemudian diterjemahkan melalui kondisi domestik UEA, sehingga mendorong terjadinya pengambilan keputusan normalisasi dengan Israel. Tekanan struktural menciptakan kebutuhan bagi UEA untuk berkoalisi dengan Israel selaku sekutu AS, untuk mengamankan diri dari ancaman Iran. Sedangkan kondisi domestik akan memperlihatkan kapasitas rezim MBZ dalam merespons stimulus eksternal. Melalui pertimbangan faktor-faktor di atas, keputusan UEA dapat dilihat sebagai upaya bandwagoning untuk mendapatkan keuntungan berupa insentif ekonomi dan militer dari koalisi AS.

---

Since its establishment in 1948, Israel has had conflicting relations with Arab countries. This is related to the formation of the state on the territory of the Arab nation, namely Palestine. This condition finally sparked the emergence of various security issues between Israel and Arab countries. These tensions continued until the Arab League presented the Arab Peace Initiative (API) proposal in 2002. The proposal contained prerequisites that Israel had to meet before it could normalize its relations with Arab states. In 2020, the UAE as a signatory to the IPA surprisingly normalized its diplomatic relations with Israel through the Abraham Accords (AA), even though Israel has not yet met the prerequisites written in the IPA. From the problems above, this paper will explore the factors that encourage the UAE to take such a policy. By using Neoclassical Realism analysis, this research argues that there is a structural impetus which is then translated through the UAE's domestic conditions, thus encouraging normalization decision making with Israel. The structural pressures create the need for the UAE to form a coalition with Israel as an ally of the US, to secure itself from the Iranian threat. Meanwhile, domestic conditions will capture the regime capacity to respond structural stimulus. By considering the above factors, the UAE's decision can be seen as a bandwagoning effort to gain economic and military incentives from the US coalition."

"Penelitian ini akan membicarakan latar belakang normalisasi hubungan UEA dengan Israel. Normalisasi hubungan UEA dan Israel ditandatangani pada 13 Agustus 2020 yang menjadikan UAE sebagai negara Arab ketiga yang melakukan pembentukan hubungan diplomatik dengan Israel, setelah sebelumnya melakukan perjanjian damai dengan Mesir-Israel (1979) dan diikuti dengan perjanjian damai Israel-Yordania (1994). Kesepakatan ini memunculkan banyak reaksi dari berbagai negara di dalam maupun luar Kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan belum ada konsultasi Kementrian Luar Negeri UAE dengan negara Arab lainnya. Kesepakatan ini menjadi semacam pertaruhan bagi UAE, resiko kesepakatan ini dapat membuat kepemimpinan UEA tidak populer di negara Arab lainnya namun juga bisa menjadi peluang yang sangat menguntungkan. Alasan diambilnya topik ini adalah UEA menjadi negara pertama di Kawasan Teluk yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ditengah konflik antara Palestina dan Israel yang belum mereda. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui data Pustaka dan artikel ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang pembentukan kesepakatan. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan dapat tergambar bahwa latar belakang terjadinya normalisasi diantara keduanya berkaitan dengan meningkatnya kepentingan bersama antara Israel dan negara-negara Teluk, khususnya UEA.

---

This study will discuss the background of the normalization of relations between the UAE and Israel. The normalization of relations between the UAE and Israel was signed on August 13, 2020, which made the UAE the third Arab country to establish diplomatic relations with Israel, after previously making a peace agreement with Egypt-Israel (1979) and followed by the Israel-Jordan peace agreement (1994). This agreement sparked many reactions from various countries inside and outside the Middle East Region. This is because there has been no consultation with the UAE Ministry of Foreign Affairs with other Arab countries. This agreement is a kind of gamble for the UAE, the risk of this agreement can make the UAE leadership unpopular in other Arab countries but it can also be a very profitable opportunity. The reason for taking this topic is that the UAE is the only country in the Gulf that has normalized relations with Israel amid the ongoing conflict between Palestine and Israel. The method used is descriptive qualitative through library data and scientific articles that aim to describe the background of the agreement formation. By using this method, it is hoped that the background of normalization between the two is related to the increasing mutual interest between Israel and the Gulf countries, especially the UAE."

"Normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA dan Maroko merupakan langkah yang signifikan dalam politik Timur Tengah. Normalisasi ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu keamanan dan geopolitik, ekonomi, serta dukungan dari Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa poin- poin penting dan krusial dalam normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko, membandingkan Abraham Accords dengan perjanjian serupa antara Israel dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, menganalisis potensi konflik dari normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko. Dengan kerangka Balance Theory of War dan Metode Penelitian Komparasi, penulis menemukan bahwa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina menjadi faktor penting dalam munculnya konflik dari normalisasi tersebut, perjanjian Abraham Accords memiliki kesamaan pola dengan perjanjian Israel dengan negara lain di kawasan Timur Tengah, potensi konflik terjadi disebabkan apabila tidak terpenuhinya perjanjian penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

---

The normalization of relations between Israel and the UAE and Morocco is a significant step in Middle Eastern politics. This normalization is driven by several key factors, namely security and geopolitics, economy, and support from the United States. This study aims to explore several important and crucial points in the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco, compare the Abraham Accords with similar agreements between Israel and countries in the Middle East region, and analyze potential conflicts arising from the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco. Using the Balance Theory of War framework and Comparative Research Methods, the author finds that resolving the conflict between Israel and Palestine is an important factor in the emergence of conflicts from such normalization, the Abraham Accords exhibit similar patterns with Israel's agreements with other countries in the Middle East, and potential conflicts arise if the conflict resolution agreements between Israel and Palestine are not fulfilled."

"Perubahan iklim telah menjadi isu global yang genting. Isu tersebut mendorong para pemangku kepentingan untuk berpindah kepada opsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), khususnya LSM lingkungan, memegang peran penting dalam advokasi lingkungan, tidak terkecuali di negara-negara Arab. Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara yang relevan untuk diteliti dikarenakan transformasinya dalam beberapa dekade menuju era globalisasi, serta tingkat modernitasnya yang tinggi. Penelitian ini akan mengkaji tentang Emirates Environmental Group (EEG), salah satu LSM lingkungan di UEA. Artikel ini akan membahas peran, strategi, dan pencapaian EEG dalam usahanya mengadvokasikan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka. Artikel ini menggunakan teori LSM Lingkungan Princen. Studi ini menemukan bahwa upaya EEG berfokus pada isu-isu lingkungan seperti pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan limbah. Karena reputasinya, EEG terakreditasi secara internasional. Dalam menjalankan misinya, EEG memiliki strategi bermitra dengan korporasi, pemerintah dan publik UEA. Strategi lain yang digunakan EEG adalah kampanye melalui program aksi dan edukasi. Melalui strategi tersebut, EEG telah mengurangi kerusakan lingkungan secara lokal, dan dalam prosesnya, membantu membimbing masyarakat UEA untuk menjadi lebih sadar akan lingkungan.

---

Climate change has become a critical global issue. It has encouraged stakeholders to opt for environmentally friendly and sustainable choices. Non-governmental organizations (NGOs), especially environmental NGOs, play an important role in environmental advocacy, and Arab countries are no exception. The United Arab Emirates (UAE) is a relevant country to study due to its transformation in the decades leading to the era of globalization, as well as its high level of modernity. This study will examine the Emirates Environmental Group (EEG), an environmental NGO in the UAE. This article will discuss EEG’s role, strategy, and achievements of its efforts to advocate for the environment. This study uses qualitative methods with literature study techniques. This article uses Princen's Environmental NGOs theory. The study found that EEG's efforts focused on environmental issues such as utilization of resources and waste management. Due to its reputation, EEG is internationally accredited. In carrying out its mission, EEG has a strategy of partnering with corporations, governments and the UAE public. Another strategy used by EEG is campaigning through action and education programs. Through those strategies, EEG has mitigated environmental damage locally, and in the process, helped guide the people of the UAE to become more environmentally conscious."

"Artikel ini membahas tentang pariwisata halal di Uni Emirat Arab (UEA). Negara UEA adalah salah satu anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mendapat peringkat ke-5 sebagai destinasi pariwisata halal terbaik dunia pada 2019. Sebagai negara di kawasan Timur Tengah, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bukankah kehalalan tidak perlu dinyatakan lagi? Demikian pertanyaan yang mendasari penelitian ini. Dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini menjelaskan konsep pariwisata halal dalam perspektif UEA, potensi pariwisata yang dikembangkan dan penerapan pariwisata halal di UEA. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pariwisata halal di UEA merupakan konsep standardisasi pelayanan dan sarana dalam menarik wisatawan muslim mancanegara. Adapun potensi yang dikembangkan adalah warisan kebudayaan Islam dalam kemasan modernitas.

---

This article discusses halal tourism in the United Arab Emirates (UAE). The UAE is a member of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) which is ranked 5th as the world's best halal tourism destination in 2019. As a country in the Middle East region, with the majority of the population being Muslim, doesn't halal need to be declared again? These are the questions that underlie this research. By using qualitative research through literature study, this article explains the concept of halal tourism in the UAE perspective, the tourism potential that is developed and the application of halal tourism in the UAE. The theory used in this research is the tourism development theory. The results show that the concept of halal tourism in the UAE is a concept of standardization of services and facilities in attracting foreign Muslim tourists. The potential to be developed is Islamic cultural heritage in the packaging of modernity."

"ABSTRAKPacuan anjing Saluki merupakan salah satu cabang perlombaan olah raga tradisional tahunan pada festival-festival kebudayaan di Uni Emirat Arab. Pacuan anjing Saluki diselenggarakan karena tradisi berburu Arab badui kini tidak lagi dilakukan. Hal ini karena adanya kemajuan ekonomi melalui industrialisasi di Uni Emirat Arab dan dikeluarkannya hukum berburu oleh pemerintah setempat yang mengatur tentang kegiatan perburuan. Walaupun begitu, masyarakat Uni Emirat Arab yang merupakan keturunan dari suku-suku badui Arab turut menghidupkan kembali tradisi berburu dengan pacuan anjing Saluki. Pacuan anjing Saluki pun memiliki unsur-unsur yang sama, unsur-usur yang dimodifikasi, dan unsur-unsur yang dihilangkan dari tradisi Arab badui. Pacuan anjing Saluki dilakukan para pria, terutama dari keluarga para elit, dan dianggap memberikan kesenangan. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan kajian kepustakaan berupa buku-buku, media massa, situs web, dan pengamatan melalui video. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pacuan anjing Saluki menjadi upaya pemertahanan tradisi berburu Arab badui.

---

ABSTRACTSaluki race is one of the traditional sports competition at cultural festivals in the United Arab Emirates. Saluki race is held because the Bedouin tradition for hunting is no longer done nowadays. This is because United Arab Emiretes has a development in economic through industrialization issues law for hunting in the region. The people of United Arab Emirates who are descendants of Bedouin tribes then revive the tradition of hunting with Saluki through Saluki race. Saluki race has the elements which are same, modified, and removed from the Bedouin tradition of hunting with Saluki. Saluki race is performed by men, especially from the ruling families, and it becomes a leisure activity to them. This journal uses a descriptive qualitative approach and taking data from literature sources, such as books, mass media, website, and observation through video. The result shows that the existence of the Saluki race is an effort to preserve the Bedouin tradition of hunting with Saluki. "

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum dokter terkait pelaksanaan perintah jangan lakukan resusitasi dengan melakukan studi perbandingan tiga negara, yaitu Indonesia, Belanda dan Uni Emirat Arab. Hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terdiri dari: (1) perbandingan regulasi perintah jangan lakukan resusitasi di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab, (2) perbandingan regulasi tanggung jawab dokter yang melaksanakan penolakan tindakan medis di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab, (3) perbandingan regulasi tanggung jawab dokter yang melaksanakan perintah jangan lakukan resusitasi di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perintah jangan lakukan resusitasi diakui di Indonesia, Belanda, maupun Uni Emirat Arab. Dokter tidak bertanggung jawab atas akibat atau efek samping yang ditimbulkan dari pelaksanaan penolakan tindakan medis dan perintah jangan lakukan resusitasi baik di Indonesia, Belanda, maupun Uni Emirat Arab. Penulis berpendapat perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai batas usia kompeten pasien yang dapat mengajukan penolakan tindakan medis, praktik jangan lakukan resusitasi, dan dokter penilai. Selain itu, Indonesia dapat mencontoh praktik jangan lakukan resusitasi di Belanda yang lebih efisien.

---

This study aims to explain the physicians' liability regarding the implementation of the do not resuscitate order by conducting a comparative study of three countries, which include Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The subjects discussed in this thesis consist of: (1) comparison of regulations on the do not resuscitate order in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates, (2) comparison of the regulations on physicians' liability who carry out informed refusal in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates, (3) comparison of the regulations on the physicians’ liability who carry out the do not resuscitate order in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The research method used in this study is normative juridical with data sources obtained from literature study and interview. The results of the study show that the do not resuscitate order is recognized in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The physician is not liable for the consequences or side effects arising from the implementation of the informed refusal and the order do not resuscitate order either in Indonesia, the Netherlands, or the United Arab Emirates. In the author's opinion, more comprehensive regulation is needed regarding the age limit for patients who can submit informed refusals, the practice of do not resuscitate, and the assessing physician. Furthermore, Indonesia can follow the more efficient do not resuscitate practice in the Netherlands."

"World Expo adalah pameran internasional yang menghadirkan negara-negara dari seluruh dunia untuk memamerkan budaya dan penemuan terbaru mereka dalam pengembangan kelangsungan hidup yang baik di masa depan. Pada tahun 2021 Dubai, Uni Emirat Arab terpilih menjadi tuan rumah World Expo. Uni Emirat Arab memaksimalkan acara ini karena Dubai Expo 2020 merupakan cara yang efektif untuk membangun citra yang baik. Uni Emirat Arab melakukan diplomasi publik melalui serangkaian acara Dubai Expo 2020. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi diplomasi publik Uni Emirat Arab melalui Dubai Expo 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya diplomasi publik Uni Emirat Arab melalu Dubai Expo 2020. Periset menggunakan satu konsep dalam hubungan internasional, yakni konsep tiga lapisan diplomasi publik dengan metode riset berupa metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan Teknik wawancara sebagai data primer dan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi diplomasi publik yang dilakukan oleh masing-masing aktor dari Uni Emirat Arab dapat mencapai tujuan diplomasi publik dalam jangka pendek melebihi ekspektasi di dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktor hubungan internasional ini sesuai dengan bentuk tiga lapisan diplomasi publik serta cukup memenuhi konten dari setiap lapisan tersebut, yakni: monolog, dialog serta kolaborasi.

---

The World Expo is an international exhibition that brings countries around the world to showcase their culture and latest discoveries in the development of good survival in the future. In 2021 Dubai, United Arab Emirates was chosen to host the World Expo. The United Arab Emirates maximised this event because Expo 2020 Dubai could be considered an effective way to build a good image. The United Arab Emirates conducted public diplomacy through a series of Dubai Expo 2020 events. The problem in this study is how the United Arab Emirates' public diplomacy strategy through Dubai Expo 2020. This research aims to analyse the United Arab Emirates' public diplomacy efforts through Dubai Expo 2020. Researchers use one concept in international relations, namely the concept of three layers of public diplomacy with a research method in the form of a descriptive qualitative method with interview techniques as primary data and secondary data collection techniques in the form of literature review. The results of this study indicate that the success of public diplomacy strategies carried out by each actor from the United Arab Emirates can achieve public diplomacy goals in the short term beyond expectations in the international world. The efforts made by these international relations actors are in accordance with the form of three layers of public diplomacy and sufficiently meet the content of each layer, namely: monologue, dialogue and collaboration. "