Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat dilakukan praktik kedokteran, dimungkinkan ada keadaan dimana dokter menemukan pasien yang menyalahgunakan narkotika. Bila hal tersebut terjadi, akan ada dua kewajiban yang dihadapkan terhadap dokter, yaitu kewajiban untuk menjaga rahasia kedokteran dan kewajiban melaporkan pasien tersebut berdasarkan pasal 131 UU Narkotika. Karena hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan di Indonesia terkait pembukaan rahasia kedokteran oleh dokter bila dokter menemukan pasien yang menyalahgunakan narkotika menurut Permenkes No. 36 Tahun 2012, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan dilakukan menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk mencari tahu dan memberikan berbagai data yang ditemukan dari peraturan perundang-undangan dan sumber literatur yang lain mengenai bagaimana pengaturan terkait pembukaan rahasia kedokteran pasien yang menyalahgunakan narkotika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu dokter harus mengutamakan kewajiban untuk melaporkan pasien yang menyalahgunakan narkotika dan karena itu ia dapat membuka rahasia kedokteran pasien yang menyalahgunakan narkotika dikarenakan adanya kepentingan yang lebih diutamakan untuk diselamatkan dari bahaya narkotika yaitu kepentingan umum. Dengan dilakukannya pelaporan tersebut, dokter akan terhindar dari ancaman sanksi pidana pada pasal 131 UU Narkotika. Oleh karena itu, sebaiknya dokter melaporkan penyalah guna tersebut kepada Badan Narkotika Nasional agar dapat dilakukan rehabilitasi terhadap pasien.

---

When doctors doing their practice, it is possible for doctors to find patients who abuse narcotics. If this happens, there will be two obligations of the doctor, the obligation to keep medical secrets, dan the obligation to report the patient based on article 131 of the Narcotics Law. Because of that, this research aims to find out how the regulations in Indonesia regarding the disclosure of medical secrets by doctors if doctors find patients who abuse narcotics according to Minister of Health Regulation Number 36 of 2012, Law number 35 of 2009 about Narcotics, and also supported by other laws and regulations. The form of this research is normative juridical and is using a descriptive type of research to find out and provide various data found from regulation in Indonesia and other literature sources regarding how to regulate the disclosure of medical secrets of patients who abuse narcotics. Based on the research conducted, the results are that the doctors must prioritize the obligation to report the patients who abuse narcotics and thus he can reveal the medical secrets of patients who abuse narcotics because there are interests that need to be prioritized to be saved from the dangers of narcotics, which is the public interest. When the doctors report the patient, doctors can avoid the threat of criminal sanctions in article 131 of the Narcotics Law. Therefore, the doctor should report the drug abuser to the Badan Narkotika Nasional (BNN) so that the patient can be rehabilitated."

"Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diamatkan dalam pasal 46 UU Narkotika. Penauganan pecandu menjadi sulit, karena adanya peran ganda pada diri pecandu, di satu sisi mereka diangggap sebagai orang sakit, namun disisi lain mereka dianggap sebagai pelanggar hukum. Menurut Nitibaskara: komunitas pecandu umumnyanya menyadari, dengan meng-konsumsi Narkoba secara berlanjut merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan kesadaran tersebut membuat mereka akan tetap bersembunyi, dan dengan kondisi seperti itu sulit bagi mereka untuk dilakukan pengobatan, kecuali inisiatif sendiri, orang tua atau keluarganya melaporkan kepada pejabat yang berwenang.Namun ketentuann wajib lapor bagi pecandu sebagaimana diatur dalam UU Narkotika tersebut secara operasional belum dapat dilaksanakan, karena wadah/lembaga wajib Iapor sampai saat ini belum adaTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui instansi mana yang tepat untuk dliadikan wadahflembaga wajib lapor (sebagai upaya pencegahan) dan hagaimana mekanisme Serta prosedur pelaksanaanya. Selanjutnya bagaimana penanganannya agar mereka dapat dilakukan pendataan, rehabilitasi dan pengawasannya, dengan melibatkan instansi terkait lainnya. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus instrumental, dari hasil wawancara, pengamatan langsung, lokakarya dan penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa : 1) masih adanya permasalahan hukum bagi pecandu dalam penanganannya, dan belum ada jaminan hukum bagi pecandu yang melaporkan diri secara sukarela ; 2) lembaga wajib lapor yang tepat yaitu BNN di tingkat Pusat, BNP di tingkat Propinsi dan BNKab/Kota di tingkat Kabupaten/Kota ; 3) Iembaga tersebut mempunyai lugas mengkoordinasikan instansi terkait ( pusat/daerah), mernberikan dukungan teknis dan operasional dalam penanganan pecandu; 4) pembentukan lembaga, tata cara pelaporan dan penanganan pecandu akan diatur dengan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah ; 5) mekanisme pelaporan agar disinergikan dengan program harus reductions dengan mengedepankan puskesmas sebagai ujung tombak tempat pelaporan.Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi penulis adalah : mendifinisikan kriteria pecandu, yaitu siapa-siapa yang diwajibkan untuk melakukan pelaporan, apakah mereka yang secam phisik, psikhis mengalami sakit yang sangat kronis? Atau setiap orang yang menggunakan Narkoba dan sedang mengalami ketergantungan?

---

This study focuses on how the implementation of compulsory reporting for drug abusers can be implemented as in article 46 of the Law on Narcotics. Handling the drug abusers is difficult, became ofthe multiple roles in them self; in one hand in their considerans as sick people, but on the other they are considered as violators of the law. Nitibaskara?s says : generally that community of the drug abusers are aware, to the consmnption of drugs is a continuing illegal act, with the awareness they will remain concealed, and with such conditions difficult for them to be applied, except for they initiative, the parents or their families reporting to / institutions which is have authority

However, provisions for the compulsory for reporting drug abusers as stipulated in the Law on Narcotics are not operational can be implemented, because the container /institutions required to report at this time is not yet available

Objectives of this research is to know where the appropriate institutions for obliged to report (as prevention efforts) and how the mechanisms and procedures handling. Next to them how the handling of the data collection can be done, rehabilitation and monitored, involved with other related institutions. Design of this research using qualitative research studies instrumental cases, the results of the interviews, direct observation, workshops and the distribution of the questionnaire can be concluded that: l) there is still legal problems in the handling of drugs abusers, and there is no legal guarantee for the drugs abusers to report themselves voluntarily 2 ) Institutions are obliged to report the exact level at BNN Center, BNP levels in the province and BNKab / City in the district / city; 3) of these institutions have the task of coordinating the relevant agencies (central / local), to provide technical and operational support in the handling of dmgs abusers; 4) the establishment of institutions, ways of reporting and handling of drugs abusers will be regulated by Regulation President or government regulation; 5) reporting mechanism to disinergikan with the program Harm reductions with the health center as the spearhead of the places reporting.

While the constraints faced by the authors is: mendifinisikan dope criteria, namely who is required to do the reporting, whether they are physical, psychological experience, which is chronic pain? Or any person using the drug and are experiencing dependence?"

"Keterbukaan Informasi Publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hak masyarakat atas informasi telah dijamin oleh UUD, dimana pada intinya masyarakat mempunyai hak untuk  mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan salah satunya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun usaha masyarakat dalam menuntut keterbukaan tidak selalu berjalan mulus. Melalui metode non doktrinal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana pengimplementasian keterbukaan informasi publik pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa belum teroptimalisasi dengan baik, karena faktanya masih banyak badan publik yang menolak untuk terbuka terhadap informasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, selain itu dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi oleh komisi informasi masih terdapat kekurangan pada prosedur penyelesaian yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang - undang. Dalam penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan saran dan masukan bagi pihak terkait seperti, badan publik dalam mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien agar lebih mudah untuk diakses masyarakat, pengembangan kualitas sumber daya manusia pada lembaga komisi informasi, penegakan hukum, serta diperlukanya revisi undang - undang keterbukaan informasi yang harus adaptif dengan perkembangan zaman.

---

Public Information Disclosure is an important factor in realizing a democratic government and in accordance with good governance. The public's right to information has been guaranteed by the Constitution, which essentially means that the public has the right to seek, obtain, possess, and store information using all available channels. Through information disclosure, the public can participate in monitoring government activities in the implementation of development, one of which is the procurement of government goods and services. However, the community's efforts in demanding openness do not always run smoothly. Through the non-doctrinal method, this research aims to see the extent of the implementation of public information disclosure in the field of government procurement of goods and services. The results of the study found that the implementation of public information disclosure in the field of goods and services procurement has not been optimized properly, due to the fact that there are still many public bodies that refuse to be open to information on the procurement of government goods and services, besides that in the process of resolving information disclosure disputes by the information commission there are still shortcomings in settlement procedures that are not in accordance with what is mandated by law. This research is also expected to provide suggestions and input for related parties such as, public agencies in developing information and documentation systems to manage public information properly and efficiently so that it is easier to access by the public, developing the quality of human resources at information commission institutions, law enforcement, and the need for revision of information disclosure laws that must be adaptive to the times."

"Pasar Modal memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai roda penggerak perkembangan perekonomian suatu negara. Keberadaan Pasar Modal mampu memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum atau. Initial Public Offering (IPO). Melalui penerbitan POJK 41/2020 menjadi dasar berlakunya Penawaran Umum Berbasis Elektronik (E-IPO) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi atau keterbukaan informasi pelaksanaan Penawaran Umum di Indonesia. Pelaksanaan sistem E-IPO sesuai dengan upaya penerapan prinsip keterbukaan informasi yang sangat penting untuk menciptakan pasar yang likuid dan efisien dengan kemudahan akses informasi khususnya bagi Investor. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan prinsip keterbukaan informasi pada sistem penawaran umum berbasis elektronik (E-IPO) di Indonesia dan perbandingannya dengan penerapan di Amerika Serikat melalui NASDAQ sebagai bursa elektronik pertama dan yang paling besar di dunia. Penulis juga menganalisis persamaan dan perbedaan penerapan prinsip keterbukaan informasi pada masing-masing negara. E-IPO perlu meningkatkan penerapan prinsip keterbukaan informasi melalui pembuatan peraturan yang komprehensif, kemudahan akses informasi dengan pengembangan situs resmi, dan transparansi pembentukan harga penawaran umum.

---

The Capital Market has a very important position as the driving force of a country's economic development. The existence of the Capital Market will able to provide an opportunity for companies to increase capital through an Initial Public Offering (IPO). The issuance of POJK 41/2020 is the basis for the enactment of an Electronic-Based Public Offering (E-IPO) to increase efficiency, effectiveness, accountability, and transparency or information disclosure on the implementation of the Public Offering in Indonesia. The implementation of the E-IPO system is in accordance with efforts to implement the principle of information disclosure which is very important to create a liquid and efficient market with easy access to information, especially for Investors. This research will discuss the application of the principle of information disclosure in the electronic-based public offering (E-IPO) system in Indonesia and its comparison with the application in the United States with NASDAQ as the first and largest electronic exchange in the world. The author also analyzes the similarities and differences in the application of the principle of information disclosure in each country. E-IPO needs to improve the application of the principle of information disclosure through comprehensive rulemaking, ease of access to information with the development of official websites, and transparency in the formation of public offering prices."

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip keterbukaan yang telah dilanggar emiten akibat adanya penggantian pembeli siaga pada saat penawaran umum terbatas berlangsung. Namun, karena emiten memiliki itikad baik, maka Bapepam menyatakan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab adalah pembeli siaga. Ketidakpastian informasi akibat adanya ketidakkonsistenan antara Pernyataan Pendaftaran dan pelaksanaannya merupakan alasan Bapepam memberi sanksi administratif kepada PT Victoria Sekuritas dan PT Batavia Prosperindo Sekuritas selaku pembeli siaga atas pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengalihan kewajiban pembeli siaga ini merugikan pemegang saham HMETD (investor) yang menanamkan modalnya pada perusahaan PT Bintang Mitra Semestaraya Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dengan pemberian sanksi administrative terhadap pembeli siaga merupakan salah satu kebijakan Bapepam guna menerapkan penerapan prinsip keterbukaan dalam rangka menyelenggarakan good corporate governance pada perusahaan efek dalam pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the principles of disclosure that has been violated due to the replacement of standby buyers while limited public offering took place. However, because the issuer has in good faith, the Bapepam said the party that should be responsible is the standby buyers. Uncertainty of information due to inconsistencies between the Registration Statement and the implementation itself is the reason for Bapepam to give administrative sanctions to PT Victorian Securities and PT Batavia Prosperindo Sekuritas for violations of Article 80 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market. The transfer of this Standby Buyers obligation has harmed shareholders (investors) who has invested their funds to companies, PT Bintang Mitra Semestaraya. This research is the study of law with a normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical. The results in this thesis concludes that the provision of administrative sanctions against the standby buyers is one of Bapepam way in order to implement the policy of application of the principle of openness in order to organize good corporate governance in securities companies in the Indonesian capital market. "

"Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (meaningful participation) menjadi tolok ukur (benchmark) dalam membentuk undang-undang yang bersifat inklusif dan berkualitas. Namun masih minimnya partisipasi masyarakat  dalam pembentukan undang-undang khususnya masyarakat terdampak dan memiliki kepentingan. Permasalahan yang dikaji adalah membandingkan praktik pembentukan undang-undang sebelum dan sesudah diberlakukannya pengaturan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), kemudian membentuk gagasan ideal terhadap pengaturan partisipasi masyarakat yang bermakna (meanigful participation). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal guna menghasilkan pandangan dan intepretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukan, pergeseran makna  partisipasi masyarakat menjadi partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) belum dimaknai dan diimplementasikan secara optimal oleh pembentuk undang-undang, khususnya dalam hal keterbukaan informasi, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained), dan penentuan masyarakat terdampak dan memiliki kepentingan. Kesimpulan yaitu diperlukan pengaturan konrektisasi masyarakat agar tidak terdapat masyarakat yang merasa tidak dilibatkan, integrasi laman resmi  sebagai sarana keterbukaan informasi dan fasilitasi masukan masyarakat dalam pembentukan undang-undang, penegasan pengaturan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained), diseminasi informasi yang berkesinambungan, dan peningkatan kualitas pembentuk undang-undang.

---

Meaningful Participation is a benchmark in forming inclusive and quality laws. However, there is still a lack of public participation in the formation of laws, especially those affected and those who have interests. The problem studied is comparing the practice of forming laws before and after the enactment of meaningful participation arrangements, then forming ideal ideas for meaningful participation arrangements. The research method used is a doctrinal research method to produce views and interpretations based on laws and regulations, legal doctrine, and legal theory. The results of the study show that the shift in the meaning of community participation to meaningful participation has not been optimally understood and implemented by legislators, especially in terms of information disclosure, the right to be explaine, and the determination of affected and interested communities. The conclusion is that it is necessary to regulate community connectivity so that no community feels they are not involved, integration of official websites as a means of information disclosure and facilitation of public input in the formation of laws, affirmation of regulation the right to be explained, dissemination of information that sustainable, and improving the quality of legislators."

"Rendahnya pemanfaatan layanan rehabiltasi rawat jalan secara sukarela di Klinik IPWL BNN setiap tahun terutama dalam 3 tahun terakhir sangat berdampak pada masih tingginya prevalensi angka penyalah guna narkotika di Indonesia. Sesuai dengan teori Andersen (1974), faktor penyebab perilaku pemanfaatan layanan kesehatan terdiri dari 3 yaitu faktor predisposing, enabling dan reinforcing. Penelitian ini hanya fokus terhadap faktor reinforcing yaitu dukungan keluarga terhadap pemanfaatan layanan rehabilitasi rawat jalan sukarela di Klinik IPWL BNN. Tujuan untuk menggali informasi secara mendalam tentang faktor dukungan keluarga terhadap pemanfaatan layanan rehabilitasi di Klinik IPWL BNN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa rendahnya pemanfaatan layanan rehabilitasi di klinik IPWL BNN disebabkan faktor kurangnya pengetahuan keluarga tentang bagaimana melakukan deteksi dini dan upaya intervensi terhadap anggota keluarga yang mulai terlibat penyalahgunaan narkotika sebelum keluarga membawa ke layanan rehabilitasi. Masih tingginya stigma dimasyarakat juga menjadi penyebab keluarga malu untuk membawa klien ke layanan, hubungan komunikasi antara keluarga kurang baik. Kurangnya sosialiasi program layanan rehabilitasi dan perlunya model intervensi dan regulasi tentang keterlibatan keluarga dalam rehabilitasi. Progam sosialisasi melalui media massa TV, radio, surat kabar, media sosial, majalah sangat efektif membantu penyebaran informasi deteksi dini penyalahguna narkotika di lingkungan keluarga serta upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Kemudian untuk mengatasi tingginya stigma terhadap pecandu narkotika dimasyarakat perlu adanya bentuk layanan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat (rehabilitasi berbasis masyarakat).

---

The low utilization of voluntary outpatient rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic every year, especially in the last 3 years has a significant impact on the high prevalence of narcotics abusers in Indonesia. In accordance with Andersens theory (1974), the causes of health service utilization behavior consisted of 3 factors: predisposing, enabling and reinforcing. This study only focused on reinforcing factors, namely family support for the utilization of voluntary outpatient rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic. The purpose of this study is to explore information about the factors of family support for the utilization of rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic. This study uses qualitative methods by collecting data through interviews and focus group discussions. Based on the results of the study, it was found that the low utilization of rehabilitation services at the BNN IPWL clinic was due to a lack of family knowledge about how to conduct early detection and intervention efforts through rehabilitation of family members who were involved in narcotics abuse before family access to rehabilitation centre. The stigma in the community is also a cause of shame for families to bring clients to services, communication links between poor families. Lack of socialization of rehabilitation service programs and the need for intervention models and regulations regarding family involvement in rehabilitation. Socialization programs through mass media such as television, radio, newspapers, social media, and magazines are very effective in helping disseminate information on early detection of narcotics abusers in the family environment and rehabilitation efforts for narcotics addicts. Then to overcome the high stigma against narcotics, the community it self needs to be empowered in a form of comprehensive rehabilitation program (community based rehabilitation)."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis dan sangat rentan. Remaja dalam rentan usia transisi banyak mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup, banyak muncul persoalan negatif yang salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Berbagai alasan remaja menyalahgunaan narkoba antara lain baik dari faktor internal maupun eksternal. Jika faktor internal yaitu faktor individu dan faktor permasalahan dalam keluarga, sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan dimana lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat remaja tinggal dan adanya ketersediaan narkoba. Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif yang sangat besar dimasa yang akan datang maka semua elemen bangsa seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat, keluarga dan lembaga lainnya seperti LSM dan lembaga swadaya lainnya untuk mulai dari sekarang melakukan gerakan pencegahan guna penanggulangan bahaya narkoba pada remaja. Pokok permasalahan yang peneliti angkat dalam tesis ini adalah adakah pengaruh keluarga, masyarakat dan pendidikan terhadap pencegahan bahaya narkoba dikalangan remaja dengan tujuan untuk mengetahui penyebab utama timbulnya masalah penyalahgunaan narkoba menurut persepsi remaja dan metode pencegahan yang bagaimana yang dapat diterapkan pada remaja agar tidak menggunakan narkoba serta dapat mewujudkan ASEAN bebas narkoba tahun 2015 mendatang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif/ kuantitatif dimana peneliti mengadakan penelaahan dokumen dan wawancara terhadap informan (pengguna narkoba) untuk mengetahui alasan remaja menggunakan narkoba dan menggunakan metode kuantitatif yaitu penyebaran kuesioner terhadap remaja yang masih bersekolah pada SLTA dengan batasan usia antara 15 s/d 20 tahun, keluarga, masyarakat dan pendidik pada wilayah Jakarta Pusat. Hasil Analisis yang didapat pada penelitian ini adalah untuk dua variabel bebas yaitu variabel keluarga dan masyarakat secara simultan berkorelasi lemah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pencegahan bahaya narkoba dikalangan remaja sedangkan variabel pendidikan secara simultan menghasilkan korelasi yang lemah dan berpengaruh Signifikan terhadap pencegahan bahaya narkoba. Ini disebabkan karena peran keluarga khususnya orang tua di Jakarta Pusat terlalu sibuk bekerja sehingga kurang memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian dan membimbing anak-anak khususnya remaja sehingga remaja merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang akhirnya terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Sedangkan pada variabel masyarakat diperkotaan terlebih Jakarta Pusat kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta pola hidup masyarakat yang individualistis amat rentan bagi remaja untuk terjerumus kepada pergaulan yang tidak sehat yaitu penyalahgunaan narkoba.

---

The influences of family, public society and education to the prevention of the dangerous of drug and narcotic in adolscents The background of this research is the increasing of drug abuse in adolscents. Adolscence are the golden moment, critical moment and vulnerable moment. Adolscents in the transition age have been facing many problems in life, there are many negative problems, One of that is drug abuse. Adolscents have many reasons why they do that, it can be from internal and external factors. The internal factors are Individual and family problems meanwhile the external problem is the influence of education and environment whereas the adoscents stay and also the accesible of the drug.

Base on the reality and the big negative impact in the future that happening in social life, all the national elements such as the government, the law offical, education institution, society , family and others such as Non-Government Official (NGO) and self-helped Institution nowadays are doing the prevention through the protection of the dangerous of drug in adolscents.

The main problem on this thesis is ?Do the family, society and education have a big influence to the drug abuse in adolscents?? The aim is to figure out the main cause of the drug abuse in the adolscent?s point of view and the prevention methode that can be implemented to adolscent so they won?t use drug and also to fulfill ASEAN Program ?Free of narcotic year of 2015. This research were using the qualitatif method which the steps are ; the researcher did document?s examination and interview to the drug abuser to develop the reasons and the quantitatif method by distributing questioner forms to the high school students with the average age between 15-20, family, environment and education on territorial Central Jakarta.

The result of this research are two free variables; Family and society variables that had a weak correlation significantly give influence to the prevention of drug. This happened since family role in particular parents in central jakarta dont have enough time to give attention and guidance their children, especially their adolscent, so that the adolscents get less affection and attention that finally make them sink as a drugs abuser. Meanwhile on social variable at urban people, especially in Central jakarta have less concerned to the environment surrounded and individual social ?life pattern is very vulnerable to the adolscents to get in the unhealthy life which is drug abuse."

"Penyalahgunaan obat terlarang di kalangan remaja/pelajar dewasa ini merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya menyangkut remaja atau pelajar itu sendiri akan tetapi juga ada hubungan dengan berbagai faktir yaitu keluarga, lingkungan tempat tinggal , lingkungan sekolah serta aparat hukum baik sebagai faktor penyebab, pencetus maupun yang menanggulangi. Orang tua murid sebaiknya memiliki pengetahui tentang penyalahgunaan obat terlarang yang dapat terjadi pada anggota keluarganya. Oleh karena itu tujuan dari survei adalah untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan orang tua murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tentang jenis, bentuk,cara penggunaan serta ciri-ciri fisik pengguna Narkotik, Alkohol dan Zat adiktif lainnya (NAZA). Survei ini menggunakan rancangan deskriptif analitik yang bersifat cross-sectional untuk mengukur tingkat pengetahuan orang tua murid SLTP tentang NAZA di empat sekolah terpilih di Depok Jawa Barat. Pengetahuan orang tua murid terhadap jenis, bentuk, cara penggunaan dan ciri-ciri fisik anak pengguna NAZA seperti minuman keras, obat sedatif seperti diazepam (pil BK), nitrazepam (mogado,) dan flunitrazepam (rohypnol), jenis cannabis seperti ganja/mariyuana, jenis opiat (heroin/putaw), jenis amfetamim seperti ekstasi/shabu-shabu) serta jenis kokain ternyata masih sangat rendah. Dari sekitar 33.3% orangtua murid hanya mengetahui paling banyak 2 dari 6 jenis NAZA tersebut. Ditemukan 26.5% orangtua murid yang tidak tahu bentuk minuman keras, 49.6% tidak tahu bentuk dari obat sedatif, 44.4% tidak tahu bentuk dari jenis cannabis, 62.4% tidak tahu bentuk dari jenis opiate, 57.3% tidak tahu bentuk dari jenis amfetamin dan 75.2% tidak tahu bentuk jenis kokain. Sebanyak 13.1%, 57.3%, 57.6%, 44.4%, 2.6%, 68.7% dan 78.8% berturut-turut tidak mengetahui cara penggunaan minuman keras, obat sedatif, cannabis, opiat, amfetamin dan kokain. Sebagian besar responden tidak mengetahui ciri ciri fisik anak pengguna NAZA dengan baik, sedangkan besar orang tua murid memperoleh informasi tentang NAZA melalui media majalah/koran atau televisi disusul dengan melalui penyuluhan dan seminar. Pihak sekolah perlu bekerjasama dengan orang tua murid dalam menanggulangi masalah NAZA dan melakukan intervensi melalui multimedia yang ditujukan kepada orang tua.

---

Junior high school student?s parents knowledge about narcotics, alcohol and addictives in Depok 2002. At present drug abuse is a major issue among teenagers/students. It does not only involve teenagers/students it selves, but also their families, the neighborhood, the school environment, law enforcement as main factors as well as anticipators. Parents should have knowledge about drug abuse among family members. Therefore the aim of this study is to obtain information of the junior-high school parents on knowledge about drugs, alcohol and addictives i.e. type of drugs, appearance of drugs, the way using drugs and the physical individual characteristics of drug users. The study was conducted in selected schools of Depok, West Java. The analytic descriptive cross-sectional method was used to measure the level of knowledge of the parents. The level of knowledge of the parents on alcoholic beverages, sedative group such as diazepam (BK tablet), nitrazepam (mogadon) and flunitrazepam (rohypnol), cannabis (ganja / marijuana), opiate (heroin / putaw), amphetamine (shabu-shabu, ecstacy) and cocaine. The parents did know at the most, two kinds of drug among six. Among them 26.5% did not know about alcoholic beverages and 49.6% about sedative group. Of the parents 44.4%, 62.4%, 57.3%, 75.2% did not know about the different appearances of cannabis, opiate, amphetamine and cocaine type respectively. A total of 13.1% , 57.3%, 57.6%, 44.4%, 62.6%, 68.7% and 78.8% did not know how to use alcoholic beverages, sedative group, cannabis, opiate, amphetamine and cocaine Most parents did not know well the physical, individual characteristics of drug users. Information about drugs was obtained from magazine, newspaper or television, followed by counseling and seminars. Schools should cooperate with parents to overcome the problem of NAZA and knowledge of parents should be improved through multimedia."

"Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika membutuhkan suatu rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai unsur, salah satunya mencakup tindakan yang bersifat rehabilitatif. Sebab, paradigma penjatuhan sanksi kurungan penjara bagi penyalahguna tidaklah tepat, karena seorang penyalahguna yang memiliki sifat adiktif terhadap narkotika perlu disembuhkan melalui upaya rehabilitasi. Dengan mengolah data sekunder, maka dihasilkan tulisan yang menjabarkan profile relapse penyalahguna narkotika TC, untuk melihat kecenderungan relapse pada penyalahguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi terapi komunitas atau Therapeutic Community (TC) di Balai Besar Rehabilitiasi BNN. Hasil tulisan ini, menunjukan profile relapse pada rehabilitasi TC di BNN, tergolong cukup rendah dibanding profile relapse lainnya.

---

To overcome the abuse of drugs requires a continuous series of actions from various elements, which one of them is a rehabilitative action. Prison punishment for drug abusers is not appropriate, because a drug abuser who is addicted to drugs needs to be healed through rehabilitation. This paper is made by analyzing secondary data, and the result of the analysis is a description of Therapeutic Community drug abuse relapse profile, which is used to analyze the tendency of relapse on drug abusers who have experienced the Therapeutic Community in Balai Besar Rehabilitasi BNN. The result of this paper shows that relapse profile on Therapeutic Community rehabilitation in BNN is lower than other relapse profile."