Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Progam Jaminan kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menuntut rumah sakit bekerjasama dengan BPJS yaitu rumah sakit pemerintah, TNI/Polri atau swasta. Dituntut efisiensi, efektivitas biaya dengan membangun mutu klaim yang baik dan pengajuan berkas klaim sesuai target. (Gede,2015). Keterlambatan pengajuan berkas klaim dapat merugikan rumah sakit karena permasalahan problem resume rawat inap dan laporan operasi tidak lengkap, tidak terbaca, tidak diisi, tidak singkron antara anamnesis, diagnosis atau terapi. RST BWT telah membuat aplikasi data base resume rawat inap dan laporan operasi yang telah diterapkan bulan Maret 2020. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif bertujuan mengetahui efek penggunaan aplikasi terhadap ketepatan klaim BPJS dilihat dari lama klaim, produktifitas klaim, proporsi klaim pending / audit dan unpaid klaim. Sumber data dari wawancara mendalam pada petugas terkait klaim dan data pengajuan klaim BPJS Maret 2019 – Oktober 2021 kemudian dianalisa secara statistic gambaran sebelum diterapkan dan sesudah diterapkan aplikasi. Hasil penelitian ini diharapkan waktu klaim makin cepat, produktifitas makin meningkat, proporsi klaim pending dan audit makin menurun serta makin sedikit unpaid klaim. Kesimpulan penelitian ini diharapkan bahwa aplikasi resume rawat inap dan laporan operasi elektronik membantu ketepatan klaim BPJS sehingga saran dapat diterapkan pada RS lain yang belum memiliki SIM RS optimal atau belum E-rekamedik.

---

The National Health Insurance Program organized by the Social Security Administering Body (BPJS) requires hospitals to cooperate with BPJS, namely government, TNI/Polri or private hospitals. Demanded efficiency, cost effectiveness by building good claim quality and filing claim files on target. (Gede, 2015). The delay in submitting the claim file can be detrimental to the hospital because of problems with inpatient resumes and incomplete, unreadable, unfilled, unsynchronized history, diagnosis or therapy reports. RST BWT has made a database application for inpatient resumes and operating reports that have been implemented in March 2020. This research method is a quantitative and qualitative research aimed at knowing the effect of using the application on the accuracy of BPJS claims as seen from the length of claims, productivity of claims, proportion of pending / audit claims. and unpaid claims. Data sources from in-depth interviews with officers related to claims and data for submitting claims for BPJS March 2019 – October 2021 were then analyzed statistically before and after the application was applied. The result of this research is that it is expected that the claim time will be faster, productivity will increase, the proportion of pending and audit claims will decrease and there will be fewer unpaid claims. The conclusion of this study is that it is hoped that the application of inpatient resumes and operating reports will help the accuracy of BPJS claims so that the suggestions can be applied to other hospitals that do not have an optimal hospital license or have not e-recorded."

"Pandemi merupakan wabah suatu penyakit atau virus baru keseluruh dunia dan semua orang belum memiliki sistem kekebalan tubuh (immunity) terhadap virus tersebut sehingga menyebabkan banyak yang terkena dampak dan meninggal (WHO, 2010). Kurangnya kesiapan dan kesiapsiagaan dalam hal insiden manajemen sistem Rumah Sakit di Indonesia serta pengetahuan tenaga kesehatan yang berbeda-beda akan protokol Covid-19 dapat membawa risiko dan menjadi kendala bagi keselamatan pasien, tenaga medis, tenaga non-medis dan seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya penanggulangan pandemi ini, untuk itu dibutuhkan analisa mengenai kesiapan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama sebagai salah satu rumah sakit rujukan Covid 19. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesiapan RS dalam menangani kedaruratan pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kesiapan RS pada periode sebelum pandemi Covid-19, sejak bulan Desember tahun 2019 sampai February tahun 2020 berada pada level yang tidak baik dengan nilai dibawah 10%, artinya belum dipersiapkan. Pada saat pandemi bulan Maret sampai Juni tahun 2020 secara keseluruhan berada dibawah 60%, artinya tingkat kesiapan RS berada pada tingkat yang cukup baik dan kepemimpinan tim gerak cepat Covid19 sudah cukup efektif dalam menangani pandemi Covid-19 sesuai dengan standard. Hospital Readiness dari WH0 (2020), Kementerian Kesehatan RI (2020) dan Malcolm Baldrige, dan berkat kerjasama yang baik di internal rumah sakit antara Manajemen (Leadership), TGC, petugas kesehatan yang ada dan koordinasi yang baik di internal RS TNI AD serta eksternal rumah sakit, dengan pemerintah pusat dan daerah serta rumah sakit rujukan Covid-19 lainnya, begitupun edukasi yang baik dari rumah sakit terhadap masyarakat sekitar, dan kepedulian masyarakat terhadap protokol Covid-19, sehingga menghasilkan suatu keberhasilan pada periode New Norm bulan Juli-Desember tahun 2020, dimana RS telah memiliki tingkat kesiapan yang sangat baik dan kepemimpinan tim gerak cepat Covid-19 sudah sangat efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dengan nilai rata-rata diatas 90%, sehingga perlu dipertahankan dan di tingkatkan lagi. Berdasarkan data sekunder RS BWT pada Desember 2020, RS sudah menangani pasien Covid-19 sebanyak 302 orang sejak Maret-Desember tahun 2020 dengan CFR 4,4% dan tingkat kesembuhan sekitar 95%.

---

Pandemic is an epidemic of a new disease or virus that’s spread over multiple countries or continents and everyone does not have an immune system (immunity) against the virus, causing many to be ill, affected and die (WHO, 2010). Lack of readiness and preparedness in the case of hospital incidents management system in Indonesia as well as different knowledge and understanding of health workers about the Covid-19 protocol could pose risks to the safety of patients, medical personnel, non-medical personnel and all Indonesian people, to overcome this pandemic requires an analysis of the Hospital Readiness of the Bhakti Wira Tamtama as part of Covid-19 referral hospital in Indonesia. This research aims to analyze the hospital readiness in dealing with the Covid-19 pandemic. This research is a case study method. The results of this study indicate that the level of hospital readiness in the period before the Covid-19 pandemic, from December 2019 to February 2020, was below than 10%, meaning that it has not been prepared. During the pandemic in March to June 2020 the readiness level was below than 60%, meaning that the hospital readiness level was very good. The leadership of the Covid-19 was quite effective in dealing with the Covid-19 pandemic in accordance with the Hospital Readiness standard from WH0 (2020), the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (2020) and Malcolm Baldrige. However a good cooperation in the internal hospital between Management (Leadership), TGC, health workers and good coordination within the TNI AD Hospital and external hospitals, with the central government and regions and other Covid-19 referral hospitals, as well as good education from the hospital to the surrounding community, and public awareness of the Covid-19 protocol, make a huge impact at New Norm period of July-December 2020, where the hospital has an excellent hospital readiness level in dealing with the Covid-19 pandemic, so it needs to be maintained. Based on the data from BWT Hospital in December 2020, the hospital has been able to handle 302 Covid-19 patients from March to Desember 2020, with a case fatality rate around (CFR) 4,4% and the cure rate is about 95%."

"Meningkatnya laju pembangunan nasional disegala bidang, mengakibatkan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit juga semakin meningkat. Menghadapi masalah kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergeseran pada sistem pelayanan kesehatan dan perkembangannya pada masa yang akan datang, terutama dengan disepakatinya pasar bebas ASEAN (AFTA) tahun 2003 serta disusul dengan APEC tahun 2010 dan 2020, dimana pelayanan rumah sakit dituntut untuk mampu memberikan pelayanan profesional berdasarkan standard global, sehingga pengembangan rumah sakit sangat perlu ditingkatkan. Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan yang ketat antar rumah sakit untuk merebut pangsa pasar, sehingga efisiensi dari kegiatan rumah sakit serta peningkatan mutu pelayanannya hams benar-benar dijaga dan ditingkatkan. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sebagai Rumah Sakit ABRI tingkat III sangat berpotensi untuk berkembang statusnya menjadi Rumah Sakit tingkat II, hal ini dapat dilihat dari kapasitas jumlah tempat tidurnya dan kemampuan jenis pelayanannya serta dari jumlah sumber daya manusianya. Melihat perkembangan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sampai saat ini, dapat disimpulkan bahwa misi rumah sakit sudah berubah, dimana semula hanya sebagai Rumah Sakit ABRI, sekarang menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat serta berkembang ke arah rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan rumah sakit ABRI di wilayah Jawa tengah. Sejalan dengan perkembangan dunia perumahsakitan dalam menyongsong era globalisasi, maka Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang harus megantisipasi dan mempersiapkan diri agar mampu berkompetisi dengan rumah sakit lainnya, oleh karena itu diperlukan perencanaan strategi pengembangan rumah sakit. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis faktor ekstenal dan faktor internal yang berpengaruh terhadap strategi pengembangan rumah sakit, melalui fokus group diskusi, tahap input dengan memakai IFE dan EFE Matrix, tahap matching dengan SWOT matrix dan SPACE matrix serta tahap decision dengan QSP matrix. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan posisi strategi rumah sakit berada didalam posisi sangat bagus untuk menggunakan dan menggerakkan kekuatan sumberdaya (internal) guna memanfaatkan peluang, dan mengatasi kelernahan serta menghindari ancaman yang ada Terdapat faktor ekstenal dan faktor internal potensial yang harus ditindaklanjuti dengan strategi terpilih, sedangkan tipe strategi paling tepat untuk diterapkan adalah Strategi Agresif dengan alternatif strategi yang sesuai yaitu market penetration, market development, produk development, backward / forward / horizontal integration, conglomerate/ concentric / horizontal diversification dan strategi kombinasi, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Dengan mengimplementasikan strategi terpilih kedalam program-program yang tepat diharapkan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang akan dapat lebih berkembang dan dapat mencapai misi dan visinya sebagai rumah sakit ABRI.

---

The increasing of National escalation in whole sectors, causing the speed-up economic growth of the society. As a result of this increasing, societal demand on health service especially in the hospital tend to be increase too. Facing healthy problem, the improvement of knowledge and science, change on healthy service system and its increasing in the future, hospital to be insisted capable giving professional service based on global standard. Chiefly with The Asean Free Trade Area ( AFTA ) acceptance which on going in 2003 and will be followed by The Asia Pasific Economic Cooperation ( APEC ) in 2010 and 2020, consequently hospital development is a must. This situation will cause tight competition between hospital to take market segment, at last the efficiency of hospital activities and its increasing in service quality have to be keep on and progress.

Bhakti Wira Tamtama Hospital in Semarang as an army ( ABRI ) hospital level III has potent to grow its status to be level H hospital. It is considered on its bed capacity and kind of health service which enable to do and human resources that available significantly. According to progress report Bhalcti Wira Tamtama Hospital Semarang nowaday, it could be considered that main point of its mission had been changed. Its previous mission only to be an army hospital now it give public health service. It is also develop to be hospital of teaching and centre of reference army ( ABRI) hospital in Central Java Region.

As a developing of hospitalizing sector in facing globalization era, Bhakti Wira Tamtama Hospital have to anticipate and get ready itself to be capable in competing with other hospital. So it need hospital development strategic planning. This research conducted to analyze external and internal factors that gave impact on hospital developing strategy. The steps of research start from focusing discussion group, the input stage using IFE and EFE Matrix, the matching stage using TOWS Matrix and SPACE Matrix and finally the decision stage using QSP Matrix.

The research output be concluded that strategic positition of the hospital exist in best way to use and actuate internal human resources to catch opportunity, solve weakness and avoid the existed threat. There are potential external and internal factors that have to be followed with chosen strategy. The chosen strategy that appropriatable to be applied is Aggresive Strategy. As an alternative there is appropriate strategy that stated as market penetration, market development, product development , backward ! forward 1 horizontal integration, conglomerate I concentric 1 horizontal diversification and combinational strategy. It could be applied according to situation and condition that have been faced. By implementing chosen strategy into the right programs it is hoped that Bhakti Wira Tamtama Hospital Semarang will be more developed and could reach its mission and vision as an army (ABRI) hospital."

"ABSTRAKTesis ini membahas kelengkapan resume medis dan ketepatan koding diagnosisdalam potensi risiko klaim BPJS di Unit Rawat Inap RSUD Cempaka Putih Tahun2016. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desainstudi cross sectional. Hasil penelitian ditemukan ketidaklengkapan pengisianresume medis pada variabel diagnosis sekunder 46%, variabel tanda tangan dokterpenanggung jawab layanan 10,5%, variabel pemeriksaan penunjang 1,6 %.Ketidaktepatan koding diagnosis pada diagnosis utama 28,2%, diagnosis sekunder6,4% dan prosedur 6%. Didapatkan risiko klaim tertunda akibat ketidaklengkapanresume medis sebesar Rp. 159.580.200,-, dan didapatkan selisih klaim akibatketidaktepatan koding diagnosis sebesar Rp. 7.062.100,- pada bulan Novemberdan Rp. 4.821.400,- di bulan Desember.Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan sosialisasi Standar ProsedurOperasional (SPO), pelatihan koding, pemberlakuan reward dan punishment,audit koding, pembentukan Tim Koding, dan evaluasi secara berkesinambunganoleh manajemen.

---

ABSTRACTThis research discussed about medical resume completeness and the accuracy ofcoding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units ofRSUD Cempaka Putih in 2016. This research used mix method approach withcross sectional design. This research found that there is still incompleteness infilling the medical record for secondary diagnostic variables 46%, the signature ofin charge physician variable 10,5%, and supporting examination variable 1,6 %.Inaccuracy of coding diagnoses on primary diagnostic 28,2%, secondarydiagnostic 6,4% and procedur 6%. The risk of claims is delayed due to theincompleteness of medical resume amounting to Rp. 159.580.200,- ,and obtainedthe difference in claims due to inaccuracy of Rp. 7.062.100,- in November andRp. 4.821.400,- in December.The results suggested that socialization of standar operational procedur,codingpractice, reward dan punishment implementation, coding audit, coding teamformulation, and continous evaluation by management."

"Rumah sakit memiliki tujuan memberikan pelayanan yang merata tanpa memandang status ekonomi, untuk pemerataan pemberian layanan dan kemudian pemerintah membentuk JKN yang selanjutnya dikelola oleh BPJS kesehatan. Pasien peserta BPJS yang sudah dilayani akan dilakukan penagihan klaim kepada BPJS. Apabila berkas klaim yang diterima BPJS tidak lengkap maka pembayaran akan ditunda sampai rumah sakit melengkapi adanya kesepakatan antar  rumah sakit dan BPJS. Penelitian ini merupakan penelitian observasional atau non-eksperimental dengan menggunakan metode kualitatif melalui telaah dokumen berkas klaim pending tahun 2021 dan wawancara mendalam terhadap informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab klaim pending di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nabasa tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah dari total 5380 klaim yang diajukan, ada 1599 kasus klaim pending. Dari hasil penelitian juga didapatkan ada tujuh faktor penyebab klaim pending dan tiga kasus terbanyak adalah resume medis tidak lengkap, koding tidak sesuai serta konfirmasi USG pada rawat jalan. Penyebab kasus klaim pending tersebut karena tidak ada pengecekan dahulu berkas klaim sebelum berkas tersebut diajukan, human error, serta petugas koder dan verifikator rumah sakit yang tidak kompeten.

---

The hospital aims to provide equal services regardless of economic status, leading to establishment of the National Health Insurance (JKN) managed by the Health Insurance Administration Agency (BPJS Kesehatan). Patients who are participants of BPJS will have their claims billed to BPJS after receiving treatment. If the claim documents obtained by BPJS are incomplete, the payment will be postponed until the hospital completes the necessary agreement between the hospital and BPJS. This research is an observational or non-experimental study conducted using qualitative methods through the review of claim document files pending in 2021 and in-depth interviews with informants. The goal is to obtain information about the factors causing pending claims at the Nabasa Mother and Child Hospital in 2021. The results of this study show that out of a total of 5,380 claims submitted, there were 1,599 cases of pending lawsuits. The research also identified seven factors causing pending claims, with the top three being incomplete medical resumes, incorrect coding, and lack of confirmation for outpatient ultrasound examinations (USG). The causes of these pending claim cases are attributed to the need for prior verification of claim documents before submission, human error, and incompetent hospital coders and verifiers."

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persalinan operasi sesar pada pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit X menurut faktor risiko yang mendorong terjadinya persalinan operasi sesar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode cross sectional. Pendekatan secara kuantitatif menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data rekam medis persalinan pada pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit X, jumlah sampel sebanyak 240 responden. Faktor risiko pada ibu hamil meliputi umur ibu berisiko (< 21 tahun dan > 35 tahun) sebesar 28,8%, tinggi badan ibu berisiko (≤ 145 cm) sebesar 5,4%, jarak kehamilan berisiko (≤ 24 bulan) sebesar 25,4%, paritas yang berisiko (> 3 persalinan) sebesar 5%, graviditas yang berisiko (> 3 persalinan) sebesar 20,4%, proporsi ibu memiliki riwayat kegagalan kehamilan 22,9%, dan proporsi ibu memiliki riwayat operasi sesar sebesar 51,7%. Faktor risiko pada janin meliputi berat badan bayi berisiko (< 2500 dan > 4000 gram) sebesar 11,7%, proporsi denyut jantung janin tidak normal (< 120 dan > 160 kali/menit) sebesar 3,8%, umur kehamilan berisiko (< 37 dan ≥ 42 minggu) sebesar 5%, letak janin kondisi sungsang sebesar 5,8% dan kondisi lintang sebesar 2,9%. Kemudian, pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit X yang memiliki faktor komplikasi obstetri 42,9%.

---

This study aims to determine the description of cesarean delivery in BPJS Health patients at Hospital X according to the risk factors that encourage cesarean delivery. This research uses quantitative research with cross sectional method. The quantitative approach uses secondary data obtained from medical records of childbirth in BPJS Health patients at Hospital X, the number of samples is 240 respondents. Risk factors for pregnant women include the age of the mother at risk (< 21 years and > 35 years) of 28.8%, the height of the mother at risk (≤ 145 cm) of 5.4%, the distance between pregnancy at risk (≤ 24 months) of 25, 4%, parity at risk (> 3 deliveries) by 5%, gravidity at risk (> 3 deliveries) by 20.4%, proportion of mothers having a history of pregnancy failure 22.9%, and proportion of mothers having a history of cesarean section 51, 7%. Risk factors for the fetus include at-risk baby weight (< 2500 and > 4000 grams) of 11.7%, proportion of abnormal fetal heart rate (< 120 and > 160 beats/minute) of 3.8%, gestational age at risk (< 37 and 42 weeks) by 5%, the position of the fetus in the breech condition by 5.8% and the latitude by 2.9%. Then, BPJS Health patients at Hospital X who have obstetric complications factors are 42.9%."

"Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat pengguna BPJS merasa puas dengan inovasi pelayanan kesehatan melalui program BPJS. Namun, masalah justru terjadi pada pihak instansi kesehatan yang merupakan pihak pendukung program BPJS Kesehatan yang mengalami masalah pending claim. Permasalahan pending claim ini harus segera diatasi karena pending claim menyebabkan kerugian akibat pembiayaan pelayanan lebih besar daripada jumlah klaim yang dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor input, faktor proses, faktor hasil (output) dalam prosedur pengajuan klaim rawat inap pasien BPJS di RS Hermina Ciputat, dan mendapatkan gambaran yang menyebabkan pending claims (output) di RS Hermina Ciputat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan observasional deskriptif dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa faktor input yang mengakibatkan banyaknya pending claims di RS Hermina Ciputat antara lain: faktor Man (kompetensi ataupun pengetahuan dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga koder yang kurang terkait klaim BPJS); Money (belum dilaksanakannya secara berkelanjutan evaluasi kinerja kepada dokter spesialis); Methods (belum semua ada dan maksimal untuk panduan praktik klinis/clinical pathways); Materials (aplikasi SIMRS tidak praktis dan lambat, jaringan internet lama); dan Machine (kurangnya sarana dan prasarana). Hasil lain dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mengakibatkan pending claims di RS Hermina Ciputat antara lain: kesulitan dalam melengkapi bukti administrasi klaim dan kesalahan pengisian administrasi dengan tepat; pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap; kualitas pengisian resume medis dan pengisian resume medis yang tidak sesuai; kurang lengkapnya bukti-bukti penunjang klaim; pemberian kode untuk diagnosa primer dan sekunder yang tidak tepat; dan kesalahan pengentrian jenis perawatan.

---

BPJS users are satisfied with the innovation of health services through the BPJS program. However, the problem occurred on the health agencies which are supporter institutions of the BPJS Health program which experienced pending claims problem. This problem of pending claims must be addressed immediately because pending claims cause losses due to service costs are greater than the number of claims paid. This study aims to identify input factors, process factors, output factors in the procedure for submitting claims for BPJS inpatient claims at Hermina Ciputat Hospital and to obtain an overview of the causes of pending claims (output) at Hermina Ciputat Hospital. This study uses descriptive observational approach with qualitative methods through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the input factors that result in the number of pending claims at Hermina Ciputat Hospital include: Man factor (competence or knowledge of specialist doctors, general practitioners, and coding staff who are not competent handling BPJS claims); Man factor (competence or knowledge of specialist doctors, general practitioners, and coding staff who are lacking in relation to BPJS claims); Money (no continuous performance evaluation or specialist doctors); Methods (not maximal impelementation of practice guidelines/clinical pathways); Materials (the SIMRS application is not user-friendly and slow, slow internet connection); and Machine (lack of facilities and infrastructure).Other results of the study show that the factors resulting in pending claims at Hermina Ciputat Hospital include: difficulties in completing proof of claim administration and administrative filling errors; incomplete filling of medical record files; the quality of filling out medical resumes and filling out medical resumes that are not appropriate; incomplete evidence supporting the claim; inappropriate coding for primary and secondary diagnoses; and errors in determining treatment type."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kejadian pending claims pasien rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah (RSU HGA) pada bulan pelayanan Januari hingga Desember 2022 sebanyak 493 berkas dari total pengajuan 5.603 berkas (8,8%). Adapun total tagihan yang mengalami penundaan pembayaran klaim sebesar Rp3.924.719.300 dari total yang diajukan Rp27.912.112.900 (14,06%). Kejadian pending claims di RSU HGA seharusnya tidak terjadi atau dapat diminimalisir apabila pengelolaan klaim dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab pending claims pasien rawat inap BPJS kesehatan di RSU HGA, serta memberikan alternatif solusi pengelolaan klaim pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSU HGA. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di Unit Casemix, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Rekam Medik RSU HGA, pada bulan April hingga Mei 2023. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder melalui telaah dokumen dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pending claims pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSU HGA pada tahun 2022 antara lain terkait pengisian resume medis (33,1%), permintaan konfirmasi BPJS Kesehatan terkait masalah medis dan koding (33,1%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (17,6%), ketidaktepatan pemberian kode tindakan medis (3,6%), diagnosis primer (2,8%) dan sekunder (2,1%), ketidaksesuain administrasi klaim (3,5%), serta kasus KLB yang diklaimkan ke BPJS Kesehatan (4,2%). Terjadinya keterlambatan dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan oleh RSU HGA kepada BPJS Kesehatan dengan rata-rata keterlambatan 5,7 hari. Pending claims dan keterlambatan pengajuan klaim RSU HGA disebabkan karena faktor input dan proses.  Faktor input antara lain faktor man yaitu terkait jumlah dan kompetensi SDM, money yaitu ketersediaan dana pelatihan staf, method yaitu ketersediaan peraturan internal RS, dan machine yaitu sistem informasi RS. Sedangkan faktor proses antara lain kelengkapan dan ketepatan waktu pengisian resume medis, kurangnya melampirkan bukti penunjang berkas klaim, ketepatan pemberian kode penyakit dan prosedur, permintaan konfirmasi oleh verifikator BPJS Kesehatan terkait permasalahan medis dan koding, serta administrasi klaim. Peneliti menyarankan kepada manajemen RSU HGA untuk melakukan kajian ulang Analisis Beban Kerja (ABK) Unit Casemix dan penempatan posisi staf koder, meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan baik internal maupun eksternal, pengembangan sistem informasi yang dimiliki oleh rumah sakit untuk keperluan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim BPJS Kesehatan, mengembangkan kebijakan pemberian reward dan punishment kepada dokter spesialis, serta mengimplementasikan manajemen risiko SIMRS. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan klaim BPJS Kesehatan di RSU HGA.

---

This research was motivated by the occurrence  of pending claims of  BPJS Kesehatan inpatients at Hasanah Graha Afiah General Hospital (RSU HGA) in the service month of January to December 2022 as many as 493 files from a total of 5,603 files (8.8%). The total bills that experienced delays in claim payment amounted to Rp3,924,719,300 from the total submitted Rp27,912,112,900 (14.06%). The occurrence of pending claims  at HGA Hospital should not occur or can be minimized if claims management can be managed properly. Therefore, this study aims to identify the causes  of pending claims of  BPJS Kesehatan inpatients at HGA General Hospital, as well as provide alternative solutions for managing BPJS Kesehatan inpatient claims at HGA General Hospital. This research is a case study research with a qualitative approach. Data collection was carried out at the Casemix Unit, Inpatient Installation, and Medical Record Installation of HGA Hospital, from April to May 2023. Data sources include primary data and secondary data. Primary data are taken by means of in-depth interviews and observations, while secondary data through document review and literature review. The results showed a picture of pending claims for BPJS Kesehatan inpatients at HGA Hospital in 2022, including those  related to filling out medical resumes (33.1%), BPJS Kesehatan confirmation requests related to medical problems and coding (33.1%), incomplete claim support files (17.6%), inaccuracy in providing medical action codes (3.6%), primary (2.8%) and secondary (2.1%) diagnoses, claims administration discrepancies (3.5%), and outbreak cases claimed to BPJS Kesehatan (4.2%). There was a delay in submitting BPJS Kesehatan claims by HGA Hospital to BPJS Kesehatan with an average delay of 5.7 days. Pending claims and  delays in submitting HGA hospital claims are caused by input and process factors.  Input factors include man factors, namely related to the number and competence of human resources, money, namely the availability of  staff training funds, methods, namely the availability of  internal hospital regulations, and machines, namely hospital information systems. Meanwhile, process factors include the completeness and timeliness of filling out medical resumes, the lack of attaching supporting evidence for claim files, the accuracy of providing disease codes and procedures, requests for confirmation by BPJS Kesehatan verifiers related to medical problems and coding, and claim administration. The researcher suggested to the management of HGA Hospital to conduct a review of the Workload Analysis (ABK) of the Casemix Unit and the placement of coder staff positions, improve the competence of officers through training both internal and external, develop information systems owned by the hospital for socialization, monitoring and evaluation purposes related to BPJS Kesehatan claim management, develop reward and punishment policies to specialists, as well as implementing SIMRS risk management. The findings of this research are expected to contribute to the development of BPJS Kesehatan claim management policies at HGA General Hospital."

"Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit.Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada.Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU.

---

In order to improve the quality of hospital services in Indonesia, one of the government?s efforts is a system of Public service Agency (BLU). So the government hospitals in Indonesia are required to implement this system public service agency.The purpose of this study was to get an overview from identification aspects of a Public Service Agency requirements, the elaboration of regulatory, human resources and hospital performance.

This research is a type of observational study with a qualitative and quantitative approach through interviews, document review techniques and questionnaires. The study was conducted in three Army hospital with ten people as the informants.

The results showed that all three hospitals ever prepare requirements and ready to be BLU in term of substantive requirements, technical, administrative and human resources. Performance and financial services increased in 2014 with the passage of National Health Insurance (JKN) implementation. Elaboration of internal policies related to BLU unclear and actual implementation is not clear yet.

This study suggests that Army hospital can be advisable to obtain the status of full BLU. It gradually starts from the Hospital level two Dustira and was followed by two other hospitals by learning and imitating of the Hospital who already have the status of Public service agency."