Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report merupakan salah satu perwujudan dari penerapan Investasi Berkelanjutan. x bergeser pada arah investasi yang lebih berkelanjutan. Hal ini guna mencapai komitmen dalam menghadapi isu global dan menjadi salah satu alat mencapai Tujuan Berkelanjutan. Skripsi ini membahas komitmen Indonesia terhadap penanganan isu global dimana didalamnya dibahas penerapan investasi berkelanjutan yang berbasis pada prinsip dan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang sering disingkat sebagai ESG. Atas hal tersebut dan atas faktor keanggotaan Indonesia dalam lembaga sekuritas internasional IOSCO melalui POJK No.51 /POJK.03/2017 atau POJK Keuangan Berkelanjutan untuk menerapkan investasi berkelanjutan berbasis prinsip ESG dalam Pasar Modal di Indonesia. Melalui POJK Keberlanjutan, maka setiap ketentuan yang ada didalamnya mengikat bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik termasuk penyusunan Laporan Keberlanjutan yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa Indonesia menerapkan investasi keberlanjutan sebagai komitmennya atas isu global dan bahwa ketentuan atas Laporan Keberlanjutan yang diatur dalam POJK Keuangan Berkelanjutan sudah Arah iklim investasi sedang cukup memadai walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal standarisasi.

---

Sustainability Report Investment. The direction of the investment climate is shifting towards a more sustainable investment direction. This is in order to achieve commitment in facing global issues and become one of the tools to achieve the Sustainability Goals. This thesis discusses Indonesia's commitment to addressing global issues in which it discusses the implementation of sustainable investments based on environmental, social and governance principles and aspects which are often abbreviated as ESG. For this and for the factor of Indonesia's membership in the international securities agency IOSCO through POJK No.51 /POJK.03/2017 or POJK on Sustainable Finance to implement sustainable investment based on ESG principles in the Indonesian Capital Market. Through the POJK on Sustainability, every provision contained in it is binding on Financial Service Institutions (LJK), Issuers, and Public Companies including the preparation of a Sustainability Report which will be discussed further in this thesis. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a literature research that produces a descriptive analytical research typology. The results of this study find the fact that Indonesia implements sustainability investment as its commitment to global issues and that the provisions on the Sustainability Report regulated in the POJK on Sustainable Finance are adequate although there are still shortcomings in terms of standardization."

"Perubahan iklim kini kian mengkhawatirkan, terutama Indonesia yang merupakan negara yang secara geografis rentan terpapar risiko perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi ini merugikan banyak pihak, termasuk institusi-institusi dalam sektor keuangan diketahui menjadi entitas yang dilanda dampak berat dari bencana akibat perubahan iklim tersebut. Perusahaan asuransi dipandang sebagai institusi dalam sektor keuangan yang dapat menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan institusi lainnya. Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report yang merupakan laporan terkait kinerja perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau yang disingkat sebagai ESG, dinilai dapat membantu perusahaan asuransi dalam mengatasi risiko terkait perubahan iklim. Atas hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menerapkan laporan keberlanjutan. Skripsi ini membahas urgensi penerapan laporan keberlanjutan sebagai upaya manajemen risiko lingkungan perusahaan asuransi di Indonesia dengan meninjau perbandingan pengaturannya dengan negara Singapura, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi untuk perbaikan pengaturan laporan keberlanjutan pada perusahaan asuransi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa masih terdapat perusahaan asuransi di Indonesia yang belum mematuhi penerapan laporan keberlanjutan, baik dari segi penyusunan dan penerbitan. Hal ini dikarenakan, pengaturan terkait laporan keberlanjutan pada POJK No. 51/POJK.03/2017 masih memiliki beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, khususnya terkait upaya manajemen risiko lingkungan. Di sisi lain, Singapura telah memiliki pengaturan terkait kewajiban perusahaan asuransi menyusun upaya manajemen risiko lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan. Pengaturan tersebut tercantum dalam SGX Rulebook yang kemudian juga diterbitkannya Guidelines on Environmental Risk Management kategori Insurers, panduan khusus bagi perusahaan asuransi untuk memasukan laporan iklim sebagai upaya manajemen risiko lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan.

---

Climate change is increasingly concerning, especially for Indonesia, a geographically vulnerable country exposed to climate change risks. The occurring climate change has detrimental impacts on various parties, including financial institutions, which are known to be heavily affected by climate-related disasters. Insurance companies are seen as financial institutions that face higher risks compared to others. Sustainability Reports, which are reports on a company's performance regarding environmental, social, and governance (ESG) aspects, are considered to assist insurance companies in addressing climate-related risks. Therefore, the Financial Services Authority, through POJK No. 51/POJK.03/2017, mandates insurance companies classified as Financial Services Institutions (Lembaga Jasa Keuangan - LJK) to implement sustainability reporting. This thesis discusses the urgency of implementing sustainability reports as an effort in environmental risk management for insurance companies in Indonesia, while examining a comparison with Singapore's regulations. The aim is to provide recommendations and evaluations for improving the regulations on sustainability reporting in Indonesian insurance companies. The research method employed in this thesis is normative juridical research. It is a literature review study resulting in a descriptive-analytical research typology. The findings reveal that there are still insurance companies in Indonesia that have not fully complied with the implementation of sustainability reporting, both in terms of preparation and publication. This is because the regulations related to sustainability reporting in POJK No. 51/POJK.03/2017 still lack comprehensive provisions, particularly concerning environmental risk management efforts. On the other hand, Singapore has regulations requiring insurance companies to incorporate environmental risk management into their sustainability reports. These regulations are outlined in the SGX Rulebook, accompanied by the issuance of the Guidelines on Environmental Risk Management for the Insurers category, which provides specific guidance for insurance companies to include climate reporting as an environmental risk management effort in their sustainability reports."

"This book provides a comprehensive overview of corporate social responsibility (CSR) and its practical applications. In addition to the structured procedure with definitions and CSR approaches, functions within the value chain are described in comprehensive manner with reference to business practice. Business trends in special sectors such as innovation management and hospitality management are also covered. Numerous practical examples and country-specific recommendations for decisions in practical situations are also offered."

"Penelitian ini mengevaluasi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan dan strategi keberlanjutan PT Dharma Satya Nusantara Tbk pada tahun 2020, serta membandingkan strategi keberlanjutan pada periode sebelum dan sesudah berlakunya POJK No. 51/POJK.03/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode analisis konten. Data yang digunakan merupakan data publik yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2020 belum sepenuhnya memenuhi informasi yang diwajibkan oleh POJK No. 51/POJK.03/2017. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa strategi keberlanjutan perusahaan sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi indikator penilaian strategi keberlanjutan dalam elemen tata kelola dan kepemimpinan, serta strategi ekonomi. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan strategi keberlanjutan pada tahun 2020 (setelah berlakunya POJK No. 51/POJK.03/2017) mengalami perbaikan dibandingkan strategi keberlanjutan pada tahun 2019 (sebelum berlakunya POJK No. 51/POJK.03/2017).

---

This study evaluates the sustainability report disclosure and sustainability strategy of PT Dharma Satya Nusantara Tbk in 2020, and compares the sustainability strategy in the period before and after the enactment of POJK No. 51/POJK.03/2017. This research uses a case study approach and content analysis methods. The data used is public data sourced from published annual report and company sustainability report. The results of the study indicate that the disclosure of the company's 2020 sustainability report has not fully met the information required by POJK No. 51/POJK.03/2017. This study also found that the company's sustainability strategy was quite good, although it did not fully meet the sustainability strategy assessment indicators in the elements of governance and leadership and economic strategy. However, the study also found that the sustainability strategy in 2020 (after the enactment of POJK No. 51/POJK.03/2017) has been improved compared to the sustainability strategy in 2019 (before the enactment of POJK No. 51/POJK.03/2017)."

".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai dari kinerja ESG perusahaan, pelaporan keberlanjutan, dan penggunaan standar pelaporan GRI terhadap nilai pasar ekuitas di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis panel data dengan 33 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel dengan periode penelitian sepanjang 6 tahun, yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Kinerja ESG perusahaan diukur dari nilai ESG komposit, pelaporan keberlanjutan dinilai dari persentase cakupan pelaporan, dan penggunaan standar pelaporan GRI diwakili oleh variabel dummy. Dalam ketiga model yang digunakan, penelitian tidak hanya menggunakan skor kinerja ESG komposit sebagai proksi skor, tetapi juga menggunakan model baseline (tanpa skor) dan skor per pilar ESG. Dari hasil olah data, dapat disimpulkan bahwa laporan keberlanjutan terbukti mempengaruhi nilai pasar secara signifikan dan positif. Namun, setelah melewati skor ESG komposit pada level tertentu, pengaruhnya pada nilai pasar justru negatif. Selain itu, penggunaan standar pelporan GRI mempengaruhi nilai pasar secara signifikan negatif. Penelitian menyimpulkan bahwa kinerja ESG, pelaporan keberlanjutan, dan standar pelaporan GRI hanya memiliki relevansi nilai jika skor yang digunakan adalah skor komposit ESG dan bukan skor per pilar saja.

---

This study aims to analyze the value relevance of Indonesian companies’ ESG performance, sustainability reporting, and the use of GRI reporting standards on market value in Indonesia. This study uses panel data analysis on 33 public companies listed on the Indonesia Stock Exchange as a sample with a research period of from 2013 to 2018. The company's ESG performance was measured by the composite ESG value, sustainability reporting was assessed by percentage of reporting coverage, and the use of GRI reporting standards is represented by dummy variables. In the three models used, the study not only used the composite ESG performance score as a proxy for the score, but also used the baseline model (without including any ESG score) and the score of each pillar of the ESG. From the results, it can be concluded that the sustainability report is proven to affect market value significantly and positively. However, after the composite ESG score passes a certain level, its effect on the market value is actually negative. In addition, the use of GRI reporting standards significantly affects market value negatively. The study concludes that ESG performance, sustainability reporting, and GRI reporting standards only have value relevance if the score used is the ESG composite score and not just the score of each ESG pillar.

"

"Penelitian ini menganalisis metode pengukuran ESG rating yang dikeluarkan oleh 4 lembaga pemeringkat ESG yaitu S&P , MSCI, Sustainalytics, dan Refinitiv dengan metode AHP dan Delphi dimana hasilnya akan menentukan metode mana yang paling cocok digunakan untuk menganalisa risiko ESG di  PT. PLN (PERSERO). Dari hasil pengolahan data ditemukan bahwa metode pengukuran ESG rating dari Sustainalytic memiliki nilai prioritas yang paling tinggi yaitu 43,3% hal itu tidak berbeda jauh dengan metode dari S&P dengan nilai 34,1%. Sementara itu metode dari 2 lembaga pemeringkat ESG lainnya memiliki bobot yang lebih rendah yaitu MSCI dengan 12,1% dan Refinitiv dengan 10,5%. Untuk pengelolaan risiko ESG yang efektif, PLN disarankan untuk membentuk sub-divisi risiko ESG di bawah divisi risiko strategis yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko ESG. Dimana mitigasi untuk Risiko lingkungan adalah membuat laporan risiko iklim fisik dan kekurangan air, menetapkan tanggung jawab manajerial untuk mengurangi intensitas karbon energi, melindungi keanekaragaman hayati, rehabilitasi lingkungan. Dari risiko sosial mitigasinya adalah berkomitmen pada program tanggap darurat yang efektif dengan penetapan tanggung jawab manajerial yang jelas, komunikasi yang efektif, dan penyediaan akses layanan bagi kelompok kurang mampu, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dari risiko tata kelola mitigasinya adalah memperkuat program whistleblower dan menetapkan tanggung jawab manajerial terhadap penilaian risiko etis.

---

This study examines the ESG rating measurement methods issued by four ESG rating agencies: S&P, MSCI, Sustainalytics, and Refinitiv, using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and delphi. The results determine which method is most appropriate for analyzing ESG risks at PT. PLN (Persero). Data analysis reveals that the ESG rating measurement method from Sustainalytics has the highest priority value at 43.3%, which is closely followed by the S&P method at 34.1%. The methods from the other two ESG rating agencies have lower weights, with MSCI at 12.1% and Refinitiv at 10.5%. For effective ESG risk management, PLN is advised to establish an ESG risk sub-division under the strategic risk division, which will be fully responsible for ESG risks. Environmental risk mitigation includes preparing reports on physical climate risks and water shortages, assigning managerial responsibilities to reduce energy carbon intensity, protecting biodiversity, and environmental rehabilitation. Social risk mitigation involves committing to effective emergency response programs with clear managerial responsibilities, effective communication, and providing access to services for underprivileged groups, as well as creating an inclusive work environment. Governance risk mitigation includes strengthening the whistleblower program and assigning managerial responsibilities for ethical risk assessments."

"Pendekatan investasi ESG dan investasi syariah memiliki nilai-nilai yang mirip. Investasi syariah didasarkan pada prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai maqashid syariah (yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda). Sementara itu, pada konsep investasi ESG, perlu dilakukan penyaringan terhadap sektor-sektor usaha tertentu. Namun, menerapkan ESG di industri jasa keuangan syariah di Indonesia, terutama di industri pasar modal masih memiliki tantangan, salah satunya adalah regulasi yang belum memadai. Oleh karena itu, Tesis ini bertujuan untuk menganalisis penerapan maqashid syariah pada investasi ESG dan menguraikan upaya pengaturan untuk mengintegrasi investasi ESG dalam ketentuan pasar modal syariah Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif-analitis. Analisis terhadap konsep maqashid syariah, maslahah mursalah, dan prinsip syariah di pasar modal akan dikaitkan dengan peraturan yang terkait dengan investasi ESG. Hasil penelitian menemukan bahwa ajaran Islam kompatibel dengan prinsip-prinsip yang diterima secara universal dari UN Global Compact, yaitu hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi. Selanjutnya, Tesis ini mengusulkan dibuatnya ketentuan baru mengenai integrasi investasi ESG dalam pasar modal syariah yang mencakup: (1) Efek dan Kriteria Efek dalam DES ESG, (2) DES ESG yang ditetapkan OJK, dan (3) DES ESG yang diterbitkan PP DES.

---

The ESG investment approach and Islamic investment have similar values. Sharia investment is based on sharia principles which aim to achieve maqashid sharia (i.e. safeguarding the soul, religion, mind, lineage and property). Meanwhile, in the ESG investment concept, it is necessary to filter certain business sectors. However, implementing ESG in the Islamic financial services industry in Indonesia, especially in the capital market industry, still has challenges, one of which is inadequate regulation. Therefore, this Thesis aims to analyze the application of maqashid sharia in ESG investment and describe regulatory efforts to integrate ESG investment in the provisions of the Indonesian Islamic capital market. This Thesis is normative juridical research, which research results is in the form of prescriptive-analytical. Analysis of the concepts of maqashid sharia, maslahah mursalah, and sharia principles in the capital market will be linked to regulations related to ESG investment. The results of the study found that Islamic teachings are compatible with the universally accepted principles of the UN Global Compact, which are human rights, labor, environment, and anti-corruption. Furthermore, this Thesis proposes to make new provisions regarding the integration of ESG investment in the Islamic capital market which includes: (1) Securities and Securities Criteria in DES ESG, (2) DES ESG stipulated by OJK, and (3) DES ESG issued by PP DES."

"Munculnya pandemi Covid-19 membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat, yang mengakibatkan kestabilan dan penurunan perdagangan bursa. Stakeholder menjadi lebih berhati-hati serta selektif saat mengambil keputusan. Maka, perusahaan harus mengungkapkan laporan keuangan yang berkualitas kepada stakeholder dalam mengambil keputusan yang akurat. Salah satu informasi perusahaan yang harus diungkapkan adalah informasi non-keuangan, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Penerapan ESG mendorong bisnis perusahaan untuk berperilaku etis, di mana hal ini juga membantu stakeholder untuk terhindar kerugian apabila perusahaan berperilaku yang dapat menimbulkan risiko. Studi ini memiliki tujuan untuk menguji kembali secara empiris pengaruh dari penerapan ESG terhadap nilai perusahaan di Indonesia, di mana sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2021. Variabel independen pada penelitian yakni Skor ESG, di mana nilai dari tiap komponen merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan Thomas Reuters. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dummy variable, di mana acuannya merupakan Indeks ESG SL IDX KEHATI. Variabel independen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan, yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skor dan Indeks memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adanya penerapan ESG pada perusahaan dapat meminimalisir asimetri informasi serta potensi konflik dengan para stakeholder. Selain itu, ESG Index digunakan untuk mengatasi kekhawatiran stakeholder trehadap isu-isu ESG, di mana hal ini dapat memberi sinyal yang memungkinkan stakeholder untuk lebih akurat untuk menilai perusahaan berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam indeks

---

The emergence of the Covid-19 pandemic has made the business competition even tougher, which has resulted in stability and a decline in stock exchange trading. Stakeholders become more careful and selective when making decisions. Therefore, companies must disclose quality financial reports to stakeholders in making accurate decisions. One of the company information that must be disclosed is non-financial information, namely Environmental, Social, and Governance. The application of ESG encourages the company's business to behave ethically, which also helps stakeholders to avoid losses if the company behaves in a way that may pose a risk. This study aims to empirically re-examine the effect of applying ESG on company value in Indonesia, where a sample of companies are listed on the Indonesia Stock Exchange from 2012-2021. The independent variable in this study is the ESG Score, where the value of each component is the result of an assessment conducted by Thomas Reuters. In addition, this study also uses a dummy variable, where the reference is the ESG SL IDX KEHATI Index. The independent variable in this study is firm value, which is proxied by Tobin's Q. The results show that scores and indexes have a positive influence on firm value. The existence of the application of ESG in companies can minimize information asymmetry and potential conflicts with stakeholders. In addition, the ESG Index is used to address stakeholder concerns about ESG issues, which can provide a signal that allows stakeholders to more accurately assess companies based on the standards specified in the index."

"Salah satu cara yang umum digunakan oleh para pengambil keputusan investasi dalam mendapatkan informasi mengenai aspek ESG adalah melalui data yang disediakan oleh lembaga penyedia data ESG. Akan tetapi, kurangnya transparansi, kekhawatiran akan praktik greenwashing dan berbagai risiko seperti benturan kepentingan mengkhawatirkan investor dan memicu para regulator di berbagai bagian dan negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan India berencana untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur tentang lembaga tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan adanya rencana pengaturan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon regulator ketiga negara tersebut terhadap perkembangan industri lembaga penyedia data ESG di negaranya serta apakah di Indonesia juga terdapat urgensi untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa meskipun masih dalam tahap perkembangan, lembaga penyedia data ESG di Uni Eropa, Jepang dan India sudah lumayan kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Di Uni Eropa telah ada peraturan yang mengatur tolok ukur ESG dari sisi benturan kepentingan, transparansi, kontrol internal, hingga pertanggungjawabannya. Sedangkan regulator Jepang tengah merancang suatu pedoman perilaku bagi lembaga penyedia data ESG yang mencakup prinsip-prinsip antara lain seperti penjagaan kualitas data, manajemen benturan kepentingan, dan transparansi. Di India juga sedang dirancang peraturan yang mencakup perizinan, transparansi, serta benturan kepentingan. Didapatkan pula bahwa di Indonesia juga perlu diadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG karena perlindungan hukum yang kurang memadai, beberapa masalah yang ada pada lembaga penyedia data ESG, berkaca dari kasus perusahaan pemeringkat efek, dan merupakan salah satu prinsip IOSCO tentang Regulasi Pasar Modal.

---

One of the ways commonly used by investment decision makers in obtaining information about ESG aspects is through the data provided by ESG data providers. However, lack of transparency, concerns over greenwashing practices and various risks such as conflict of interest are worrying investors and have prompted regulators in various parts and countries such as the European Union, Japan and India to regulate ESG data providers. In Indonesia itself, there are currently no regulations governing this institution and to date there has been no plan to regulate this institution. Therefore, this research aims to understand the response of the regulators of the three countries to this matter as well as whether there is an urgency in Indonesia to regulate these institutions. This research uses normative juridical research methods using secondary data. The results of the study shows that in the European Union there exists regulations that regulate ESG benchmarks in terms of conflict of interest, transparency, internal control, and its accountability. Meanwhile, the Japanese regulator is designing a code of conduct for ESG data providers which includes but not limited to principles such as maintaining data quality, conflict of interest management, and transparency. In India, regulation is also being drafted covering issues including but not limited to licensing, transparency, and conflicts of interest. It was also found that in Indonesia there is an urgency to regulate ESG data providers due to inadequate legal protection, some problems exist with ESG data providers, reflecting on the past cases of credit rating agencies, and it is one of the IOSCO Principles of Securities Regulation."

"Karena meningkatnya jumlah perubahan dan ketidakpastian, perusahaan perlu memiliki fleksibilitas keuangan untuk menjaga keberlanjutan kinerja keuangan mereka dalam jangka panjang. Investor dan pemberi pinjaman perusahaan semakin melihat bahwa ESG merupakan aspek penting untuk diterapkan dan diungkapkan yang dapat menentukan keputusan investasi atau pinjaman mereka. Keputusan ini dapat berdampak pada arus modal masuk dan kemampuan pembiayaan kepada perusahaan yang dapat mempengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan. Implementasi ESG dan pengungkapannya di Indonesia sangat terbatas dan baru mulai didorong oleh regulator pada tahun 2017. Sedikit penelitian yang membahas apakah ESG mempengaruhi kendala keuangan dan fleksibilitas keuangan di Indonesia. Menurut teori keagenan, teori pemangku kepentingan, dan teori persinyalan, memiliki kinerja ESG yang baik dapat membangun hubungan pemangku kepentingan yang erat, mengoptimalkan pengambilan keputusan perusahaan, mengelola risiko, dan meningkatkan profitabilitas, dan selanjutnya dapat meningkatkan kepemilikan kas, utang, dan fleksibilitas pembiayaan ekuitas. Studi ini menunjukkan pengaruh ESG terhadap fleksibilitas keuangan dan peran mediasi kendala keuangan. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021 sebagai sampel untuk menguji mekanisme yang mempengaruhi kinerja ESG terhadap fleksibilitas keuangan. Analisis jalur dan tes sobel digunakan untuk menguji peran mediasi kendala keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ESG secara signifikan meningkatkan fleksibilitas keuangan. Hasil uji analisis Path dan uji sobel menunjukkan bahwa kendala pembiayaan memediasi kinerja ESG dan fleksibilitas keuangan perusahaan tetapi pada tingkat yang lebih rendah daripada hubungan langsung. Penelitian ini memiliki arti penting bagi perusahaan, investor, dan kreditur untuk mengevaluasi kinerja ESG dan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang relevan.

---

Due to the increasing number of changes and uncertainties, companies need to have financial flexibility to preserve the sustainability of their financial performance over the long term. Company’s investors and lenders are increasingly seeing that ESG is an important aspect to implement and disclose that can determine their investment or lending decision. This decision can impact the capital inflow and financing capability of the firm, which can affect the company's financial flexibility. The implementation of ESG and its disclosure in Indonesia is limited and only started to be pushed by regulators in 2017. Little research has addressed whether ESG affects financial constraints and financial flexibility in Indonesia. This study aims to show the effect of ESG on financial flexibility and the mediating role of financial constraints. We used companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2015 to 2021 as a sample to test the mechanisms that affect ESG performance on financial flexibility. Path analysis and Sobel test are used to test the mediating role of financial constraint. The results revealed a notable positive influence of ESG performance on financial flexibility. However, both the path analysis and Sobel test findings indicated that financing constraints were not successful in mediating the relationship between a company's ESG performance and financial flexibility, as the direct effect remained stronger. The findings carry significant implications for various stakeholders, including corporate executives, government entities, investors, and creditors."