Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hadirnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization, menimbulkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dianggap perlu untuk dilakukan mitigasi oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan itu, KSSK diberikan penguatan kewenangan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2020. Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, kewenangan dari anggota KSSK juga diperkuat dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, dan yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan LPS yang diperkuat adalah LPS dapat meningkatkan intensitas bersama dengan OJK, melakukan beberapa tindakan untuk memenuhi likuiditas dalam penanganan bank, penyelamatan bank selain bank sistemik, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan. Namun, dengan adanya penguatan kewenangan LPS tersebut ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yang salah satunya adalah permasalahan terhadap kewenangan LPS untuk menempatkan dana di bank, perlunya kewenangan LPS untuk dapat mengakses data bank setiap saat, dan potensi moral hazard. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru serta memberikan masukan untuk menguatkan kewenangan LPS dalam melakukan akses data dan/atau informasi Bank dan menentukan batas waktu yang jelas terhadap keberlakuan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana.

---

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which has been declared as a pandemic by the World Health Organization, causes the decline in economic growth is considered necessary for mitigation by the Government and the Financial System Stability Committee (FSSF) with the aim of maintaining the stability of the financial system. Therefore, the FSSF was given authorities stipulated in Law No. 2 of 2020. In order to support the implementation of FSSF's authority to handle the stability issues of the financial system, the authority of FSSF members is also strengthened by the law, one of them is the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The method used in this research is a juridical-normative method with using secondary data that include primary and secondary legal material, also supported with interview. This research finds that the aforementioned IDIC's authorities are IDIC can improve the preparations and intensify the preparations with Financial Services Authority, initiate actions to manage and/or increase IDIC liquidity, make loans for other parties, and apply for a loan to the government. However, with the strengthening of IDIC’s authority, there are several legal problems that arise, such as issues regarding the fund placement, the need for IDIC to be able to access bank’s data at any time, and the possibilities of moral hazard. This thesis is aimed to provide new information and suggestions to strengthen IDIC's authority over accessing data and/or information of banks and determining the clear headline of the IDIC's enforceability of fund placement."

"Dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia. Kegiatan usaha yang semakin rendah berdampak pada keuangan negara yang memungkinkan untuk terjadinya krisis sistem keuangan. Dengan demikian, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) sebagai langkah luar biasa untuk menangani krisis sistem keuangan akibat COVID- 19, yang memuat kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi COVID-19. Skripsi ini membahas bagaimana kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 2/2020 dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diberikan sesuai dengan kedudukan tiap lembaga, dan UU 2/2020 mengakibatkan berbagai perubahan kewenangan. Saran yang diberikan adalah lembaga terkait perlu untuk memberikan rasionalisasi mengenai perubahan kewenangan tersebut, serta KSSK untuk menginformasikan indikator kesuksesan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pandemi COVID-19.

---

In COVID-19 pandemic, economic activities in Indonesia has taken a downfall and can lead to a financial system crisis. Therefore, Law Number 2 of 2020 concerning Perppu Number 1 of 2020 on State Finance Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Framework of Dealing with Threats Endangering National Economy and/or Financial System Stability (Law 2/2020) is ratified as an extraordinary step to handle the financial system crisis due to COVID-19, which includes the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in order to adapt to the conditions of COVID-19. This paper discusses the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority according to Law 2/2020 and the implications. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. From this research it can be concluded that the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in preventing and handling financial system crisis is given according to their functions, and Law 2/2020 resulted in various changes in authority. The suggestions given are that related institutions need to provide a rationalization regarding the changes of authority, as well as KSSK needs to inform the indicators of success in preventing and handling financial system crisis due to COVID-19."

"Sebagai akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, pemerintah Indonesia membentuk jaring pengaman keuangan dalam bentuk blanket guarantee untuk mencegah terjadinya bank run dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama pada industri perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjaminan simpanan dalam sistem perbankan di Indonesia berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menganalisis pengaturan premi berbasis risiko yang akan diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi LPS nantinya ketika premi ini diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan LPS. Hasil penelitian adalah dengan terbitnya UU LPS, penjaminan simpanan di Indonesia dilakukan oleh LPS sebagai bentuk sistem penjaminan simpanan eksplisit yang menggantikan kebijakan blanket guarantee sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penjamin simpanan, LPS menetapkan dan mengenakan premi penjaminan kepada setiap bank peserta penjaminan, yang saat ini berdasarkan Pasal 13 UU LPS berlaku sistem flat rate premium dengan pengenaan premi yang sama untuk setiap bank. Berdasarkan Pasal 15 UU LPS, terbuka kemungkinan untuk mengubah sistem flat rate premium menjadi sistem premi berbasis risiko, yaitu tingkat premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank dengan penilaian kriteria kuantitatif yang dinilai oleh LPS dan kriteria kualitatif yang dinilai oleh otoritas pengawas perbankan.

---

As a result of the monetary crisis in 1997, the Indonesian government established a financial safety net in the form of a blanket guarantee to prevent a bank run and restore public confidence, especially in the banking industry. This study aims to identify deposit insurance in the banking system in Indonesia based on Law Number 24 Year 2004 on the Indoensia Deposit Insurance Corporation (IDIC) and analyzed the regulation of risk-based premiums that will be applied in the banking system in Indonesia, as well as possible constraints faced by LPS later when the premium is applied. This research is a normative juridical literature. Data were collected by literature study and interviews with IDIC. The study is by the publication of the IDIC Act, the deposit guarantee in Indonesia conducted by LPS as a form of explicit deposit insurance system that replaces the previous policy of blanket guarantee. In order to carry out his duties as a guarantor of deposits, IDIC establish and impose insurance premium to each member bank guarantee, which is currently based on Article 13 of the Act applies IDIC flat rate premium system with the imposition of premiums the same for every bank. Under the IDIC Act Article 15, it is possible to change the flat rate premium system to become riskbased premium system, which is the premium rate is different between one bank and another bank based on the scale of the risk of bank failures with the assessment criteria are assessed by quantitative and qualitative criteria IDIC assessed by the banking supervisory authority."

"Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan berbagai langkah untuk membangun kesiapan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, diantaranya menyiapkan peraturan pelaksana dan kebijakan terkait proses bisnis. Namun demikian, terdapat permasalahan yang belum dapat diputuskan oleh LPS terkait dengan penyajian pelaporan keuangan Program Restrukturisasi Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun analisis yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan penyajian pelaporan keuangan Program Restrukturisasi Perbankan. Analisis mencakup hal tentang pengguna pelaporan keuangan, asesmen keunikan transaksi keuangan, entitas pelaporan, dan standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan pelaporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus tunggal, dengan penggunaan teknik penyusunan eksplanasi untuk menganalisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Restrukturisasi Perbankan memiliki pengguna laporan keuangan yang bersifat pervasif, tidak memiliki transaksi unik yang belum terdapat dasar pengaturannya dalam Standar Keuangan Akuntansi umum, dan merupakan entitas pelapor yang terpisah dari LPS yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Dengan demikian, Program Restrukturisasi Perbankan dapat menyajikan pelaporan keuangan tujuan umum dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum.

---

The Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has taken various steps to build readiness for the implementation of the Banking Restructuring Program, such as preparing regulations and policies related to business processes. However, there is a problem that has not been decided by IDIC related to the presentation of the financial reporting of the Banking Restructuring Program. This study aims to compile an analysis that can be used as a basis for consideration in presenting the financial statements of the Banking Restructuring Program. The analysis includes matters concerning users of financial reporting, assessment of the uniqueness of financial transactions, reporting entities, and accounting standards that can be used to prepare financial reporting. The method used in this research uses a single case study method, with the use of explanation-building techniques to analyze the data. The results of the analysis show that the Banking Restructuring Program has pervasive users of financial statements, does not have unique transactions that have not been regulated in general accounting standards, and is a separate reporting entity from the Indonesia Deposit Insurance Corporation that can use the going concern assumption. Thus, the Banking Restructuring Program can present general purpose financial reporting using generally accepted accounting standards."

"ABSTRACTThe purpose of writing this thesis is to have an understanding of the authority and new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling and preventing financial crises in Indonesia in accordance with Laws and Regulations in force in Indonesia. This thesis will describe the new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the financial system and differences in the authority of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling failed Banks before and after issuance of Law No.9 of 2016 on Prevention and Management of Financial System Crises. The research method employed in this research is examination of existing law materials. Therefore, descriptive research is conducted to provide background on the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in eradicating financial crises and maintaining the stability of the banking system in Indonesia after the issuance of Law No.9 of 2016. Based on the results of thesis analysis, a conclusion can be drawn that the new authority held by the Indonesia Deposit Insurance Corporation under Law No. 9 of 2016 can create an accurate, prompt and secure prevention and handling process and maintain the stability of the financial system in Indonesia so as to prevent another financial crisis. Based on analysis of the issue, the authors hope that this thesis can provide recommendations for the development of the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the banking system in Indonesia as well as providing a proper protection and proper handling of the banking system in Indonesia especially preventing occurrence of financial crises.

---

ABSTRAKTujuan dari penulisan skripsi ini untuk memiliki pemahaman tentang kewenangan dan peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan dan pencegahan terhadap krisis keuangan di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menjabarkan mengenai peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabiltas sistem keuangan dan perbedaan terhadap kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan Bank gagal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam memberantas krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia setelah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan bahwa kewenangan baru yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari Undang-undang No.9 tahun 2016 dapat menciptakan pencegahan dan proses penanganan yang tepat, cepat dan aman serta dapat menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi krisis keuangan. Berdasarkan dari analisis isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia serta menciptakan perlindungan dan penanganan yang baik kepada sistem perbankan di Indonesia dan terutama untuk mencegah terjadinya krisis keuangan."

"BRI (Bank Rakyat Indonesia) berhasil melakukan restrukturisasi kredit, khususnya segmen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Mengengah), pada masa pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit berhasil mendorong BRI mencapai kinerja keuangan tertinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan restrukturisasi kredit BRI tersebut. Objek penelitian ini adalah Divisi Credit Restructuring and Recovery Segmen Kredit UMKM. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis membuktikan bahwa faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi krisis adalah kemampuan BRI dalam menyesuaikan strategi yang adaptif terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Kriteria debitur dan siklus restrukturisasi merupakan faktor penentu keberhasilan restrukturisasi kredit sebelum kebijakan restrukturisasi ditetapkan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kombinasi 3 (tiga) komponen utama, yaitu tingkat suku bunga, jangka waktu kredit, dan penundaan pembayaran, sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan restrukturisasi kredit. Selain itu, terdapat 5 (lima) komponen pendukung keberhasilan restrukturisasi kredit BRI, yaitu pemasaran kredit, jaminan kredit, nilai personal, informasi dan komunikasi, dan kerja sama pihak luar.

---

BRI (Bank Rakyat Indonesia) succeeded in loan restructuring, especially in the MSMEs (Micro Small Medium Enterprises) segment. Loan restructuring has succeeded in pushing BRI to achieve the highest financial performance. This study aims to determine the key success factors of BRI's loan restructuring. The research object is the Credit Restructuring and Recovery Division for the MSMEs segment. This study applies a qualitative case study. Interviews and documentation were used to collect the data. The findings indicate that the critical success factor in dealing with the crisis is BRI's ability to adapt to government policies change. The debtor's criteria and loan restructuring cycle are critical success factors of BRI's loan restructuring before the loan restructuring policy is set. The findings also indicate that the combination of 3 (three) main components, namely interest rates, extending loan terms, and payment delays, are a determining factors for the success of loan restructuring policies. In addition, there are 5 (five) components that support the success of BRI's loan restructuring, namely loan marketing, loan guarantee, personal values, information and communication, and other party cooperation."

"ABSTRAKSaat ini terdapat berbagai badan, lembaga atau otoritas tertentu yang menjalankan fungsi dan peran Pemerintah, diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan ketenagakerjaannya sendiri. Salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Pasal 78 undang-undang dimaksud, Pimpinan LPS yakni Dewan Komisioner LPS berwenang menetapkan sistem kepegawaian LPS. Secara garis besar jenis status pegawai di Indonesia adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada undang-undang aparatur sipil negara dan pegawai swasta yang tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan. Pegawai LPS bukan merupakan pegawai negeri sipil karena tidak memenuhi kriteria, namun tidak pula harus tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa apakah sistem kepegawaian LPS sudah memenuhi aspek hukum ketenagakerjaan, Tesis ini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa sistem kepegawaian LPS secara mayoritas telah sesuai dengan kaidah hukum ketenagakerjaan, namun ada beberapa hal yang masih kurang selaras. Adapun penyebab ketidaksesuaian antara lain, yaitu: perbedaan persepsi atas kewenangan yang dimiliki, rendahnya peran pengawas, dan pemahaman hukum ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTCurrently there are certain bodies, institutions or authorities that perform the functions and roles of the Government, are authorized to regulate their own employment policies. One of them is the Deposit Insurance Agency established under Act Number 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation. In accordance with Article 78 of the Act, LPS Leadership Board of Commissioners of LPS is authorized to establish LPS staffing system. Broadly speaking the type of employee status in Indonesia is a civil servant who is subject to the State Civilian Apparatus Act and private employees subject to the Employment Act. LPS employees are not civil servants because they do not meet the criteria, but they are not subject to the labor law. This thesis uses descriptive normative research method with the intention to test the hypothesis that whether LPS staffing system has fulfilled labor law aspect, this thesis uses secondary data from legal material which is primary, secondary and tertiary. Based on the results of the study it was found that the LPS staffing system by majority has been in accordance with labor law, but there are some things that are still less aligned. The causes of nonconformities are differences in perceptions of authority possessed, low role of supervisor and understanding of labor law"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak risiko mortalitas dan morbiditas terhadap Kinerja Keuangan Asuransi Jiwa di Indonesia pada masa COVID-19. Data pada penelitian diperoleh dari Satgas (Pemerintah Indonesia) untuk kasus terinfeksi dan kematian COVID-19 dari 2020 hingga 2021. Kinerja keuangan industri asuransi jiwa seperti perolehan premi dan klaim asuransi pada masa pandemi akan dianalisis menggunakan metode statistik seperti regresi dan t-test. Kajian ini tidak akan fokus pada kegiatan pemerintah Indonesia dan kebijakan perusahaan asuransi jiwa yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Pandemi yang berdampak pada peningkatan risiko mortalitas yang meberikan dampak negatif pada kinerja keuangan industri Asuransi Jiwa di beberapa negara di dunia, namun Asuransi Jiwa di Indonesia yang memiliki rasio penetrasi kecil dibandingkan dengan negara-negara maju melewati pandemi dengan hasil yang berbeda.

---

This paper aims to analyze the impact of mortality and morbidity risk on the Financial Performance of Life Insurance in Indonesia during the COVID-19 period. Data in the study were obtained from the Task Force (Government of Indonesia) for COVID-19 infected cases and deaths from 2020 to 2021. The financial performance of the life insurance industry such as premium acquisition and insurance claims during the pandemic will be analyzed using statistical methods i.e regression and t-test. This paper will not focus on the activities of the Indonesian government and the policies of life insurance companies that may affect their business. Pandemic has had an impact on increasing the risk of mortality which has a negative impact on the financial performance of the Life Insurance industry in several countries, but Life Insurance in Indonesia, which has a small penetration ratio, is going through the pandemic in a different way."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan audit internal berbasis risiko (Risk Based Internal Audit – RBIA), khususnya pada kondisi pandemi Virus Corona di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah bersama regulator telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Penurunan kinerja Bank selama pandemi dan perluasan wewenang LPS menimbulkan peningkatan profil risiko LPS. Kondisi ini mendorong LPS untuk memperkuat pelaksanaan audit internal melalui pendekatan audit internal berbasis risiko (risk based internal audit – RBIA). Penerapan RBIA pada beberapa area yang berisiko akan memperkuat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. Pada masa pandemi, terdapat beberapa area yang menjadi prioritas, antara lain: Penerapan RBIA pada proses pengelolaan likuiditas dana LPS, khususnya terkait pendanaan dalam rangka melaksanakan fungsi lembaga.Penerapan RBIA pada proses penerimaan dan pengelolaan data dan informasi, khususnya terkait data dan informasi dalam rangka memutuskan penyelamatan Bank Selain Bank Sistemik (BSBS).

---

This research discusses about the implementation of risk-based internal audit (RBIA), especially during the Corona Virus pandemic study case at Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The government and regulators have issued various policies, regulations to restore the Indonesian economy. Declining in Bank performance and the expansion of IDIC powers led to an increase in the risk profile of IDIC. This condition encourages IDIC to strengthen internal audit through risk based internal audit (RBIA) approach. The application of RBIA in several areas at risk will strengthen and increase the effectiveness of the implementation of the functions and tasks of the institution. During a pandemic, there are several priority areas, among others:

Implementing RBIA in IDIC liquidity management process, particularly in relation to funding in order to carry out coorporate functions.

Implementing RBIA in the process of receiving and managing data and information, particularly in relation to data and information in order to decide to save banks other than systemic banks."

"Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang buruk terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia menjadi salah satu perhatian publik dalam dua tahun ini. Pada Agustus 2020, yaitu sebesar 9,8 juta orang dan Agustus 2021, yaitu sebesar 9,1 juta orang. Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap masalah tingkat pengangguran yang ada saat ini. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan perbaikan terkait masalah pengangguran saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana opini masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Analisis sentimen dilakukan terhadap opini masyarakat dengan menggunakan media sosial Twitter sebagai sumber data. Untuk mengukur kinerja model digunakan tiga algoritma yaitu Naïve Bayes, Decision Tree, dan Random Forest. Hasil pada penelitian ini adalah terdapat label positif yang memiliki 1710 sentimen, dan untuk label negatif yang memiliki 1553 sentimen. Untuk algoritma terbaik yang dihasilkan pada penelitian ini adalah Random Forest, yaitu dengan nilai akurasi sebesar 79%. Penelitian ini juga menghasilkan 15 fitur yang berpengaruh terhadap topik penelitian. Untuk fitur berpengaruh dengan bobot positif tertinggi adalah ‘abai’. Sedangkan untuk fitur berpengaruh dengan bobot negatif tertinggi adalah ‘materai’.

---

The COVID-19 pandemic has had a negative impact on employment in Indonesia. The problem of unemployment in Indonesia has become one of the public's concerns in the past two years. In August 2020, which was 9.8 million people and August 2021, which was 9.1 million people. Given these conditions, the government needs to make improvements to the problem of the current unemployment rate. Seeing these conditions, the government needs to make improvements related to the current unemployment problem. The main purpose of this research is to find out how the public opinion regarding the government's efforts in overcoming the unemployment problem during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Sentiment analysis was carried out on public opinion using Twitter as a data source. To measure the performance of the model, three algorithms are used, namely Nave Bayes, Decision Tree, and Random Forest. The results of this study are positive labels that have 1710 sentiments, and negative labels that have 1553 sentiments. The best algorithm produced in this study is Random Forest, with an accuracy value of 79%. This research also produces 15 features that influence the research topic. For the influential feature with the highest positive weight is 'ignore'. Meanwhile, the influential feature with the highest negative weight is 'stamp'."