Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas salah satu faktor yang membuat pengesahan Women’s Reservation Bill, rancangan kebijakan menyediakan sepertiga kursi untuk perempuan di Lok Sabha India, terhambat pengesahannya. Salah satu faktor tersebut adalah keterwakilan perempuan di parlemen India yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya 7% dari pemilihan umum yang pertama kali di laksanakan di India. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur. Guna membahas permasalahan penelitian, digunakan teori Supply-Demand untuk menjelaskan sisi supply dan demand yang berpengaruh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di Lok Sabha India, yang menjadi salah satu alasan tidak disahkannya Women’s Reservation Bill. Teori ini dikemukakan Pippa Norris dan Joni Lovenduski di tahun 1995. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi supply, yang diuraikan menjadi sumber daya (waktu, uang, dan pengalaman) dan motivasi (dorongan, ambisi, dan minat dalam politik) lebih berfokus kepada ketersediaan perempuan untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat di dalam pemilihan umum. Sementara sisi demand memperlihatkan bahwa partai politik atau elit partai memilih calon-calon kandidat berdasarkan diskriminasi dan prasangka yang dilihat dari kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman dari masing-masing kandidat. Hal ini yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan dan menjadi alasan Women’s Reservation Bill terhambat hingga saat ini.

---

This paper discusses one of the factors that prevented the ratification of the Women's Reservation Bill, a policy draft to provide one-third of the seats for women in India's Lok Sabha. One of these factors is the very low representation of women in the Indian parliament, with an average of only 7% of the first general elections held in India. This research uses qualitative research methods with data collection techniques based on literature studies. To discuss research problems, the Supply-Demand theory is used to explain the supply and demand sides that affect the low representation of women in Lok Sabha India, which is one of the reasons the Women's Reservation Bill was not ratified. This theory was put forward by Pippa Norris and Joni Lovenduski in 1995. The findings of this study show that the supply side, which is broken down into resources (time, money, and experience) and motivation (drive, ambition, and interest in politics), focuses more on the availability of women to register as candidates in the general election. Meanwhile, the demand side shows that political parties or party elites assess candidate candidates based on discrimination and selection based on the ability, qualifications, and experience of each candidate. This causes the low representation of women and is why the Women's Reservation Bill has been hampered to date."

"Sektor keuangan dikenal sebagai sektor yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, sehingga muncul anggapan di masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk menjalankan karir di sektor tersebut yang tercermin dari rendahnya persentase perempuan pada sektor. Keberadaan Sri Mulyani Indrawati (SMI), sebagai perempuan yang memegang jabatan politis tertinggi dalam sektor keuangan diharapkan dapat menghilangkan persepsi negatif terkait posisi perempuan dalam sektor tersebut. SMI mendapat sorotan luas di media massa, yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sumber pengetahuan, sikap, dan ideologi (Van Dijk, 2000). Namun demikian, belum ada riset yang secara sistematis memeriksa bagaimana media mengkonstruksikan kepemimpinan SMI. Penelitian ini mengeksplorasi konstruksi yang dibangun oleh media terhadap SMI. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi makna dari konstruksi tersebut dan mengevaluasi posisi pemimpin perempuan di masyarakat melalui makna yang dihasilkan. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis secara tematik terhadap 268 artikel yang dikumpulkan lewat database Factiva dan new media podcast. Hasil penelitian menunjukkan representasi media terhadap pemimpin perempuan belum sepenuhnya layak karena masih terdapat stereotip gender dalam membangun konstruksi tersebut, walaupun sudah terdapat pengakuan atas hal-hal yang relevan terkait kepemimpinan. Selain itu, temuan analisis menunjukkan bahwa konstruksi kepemimpinan SMI juga tidak dapat dilepaskan dari konsep Orientalisme: kepemimpinan yang superior adalah yang berafiliasi dengan institusi Barat.

---

The financial sector is known as a male-dominated sector. Assumptions in the society arise, defining that a career in finance isn’t exactly made for women, which is reflected in the low percentage of women in the sector. The existence of Sri Mulyani Indrawati (SMI), as a woman who holds the highest political position in the financial industry, is expected to eliminate this negative perception towards the position of women in the financial sector. SMI receives wide attention in the media, which plays an important role in people's lives as a source of knowledge, attitudes, and ideology (Van Dijk, 2000). However, no research is found that has systematically examined how the media construct SMI leadership. This study explores the construction made by the media towards SMI. The research aims to explore the meaning of these constructions through the meanings generated. The research is conducted through a thematic analysis of 268 articles collected through the Factiva database and new media podcasts. The result of the study shows there are still gaps in the representation of women leaders and men leaders in the media, due to gender stereotypes found in the representation, although recognition of relevant matters related to leadership has already been made. Furthermore, findings also show that the construction of SMI leadership is influenced by the concept of Orientalism: that superior leadership is affiliated with Western institutions. "

"Ajaran Islam mendorong pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, namun capaian indeks kesetaraan gender negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) masih sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di 30 negara anggota OKI periode 2010–2018. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesetaraan gender pada sub-sample berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi negara OKI seperti kondisi konflik dan non-konflik, tingkat pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini melakukan regresi balanced panel data menggunakan metode Fixed Effect (FE), dimana kesetaraan gender diukur dengan menggunakan variabel yang dibangun dari sub-dimensi Gender Inequality Index (GII), yaitu rasio edukasi perempuan, partisipasi tenaga kerja perempuan, proporsi perempuan pada kursi parlemen, dan tingkat fertilitas. Hasil regresi menunjukan bahwa kesetaraan gender secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI pada tahun 2010–2018, terutama dalam aspek pemberdayaan perempuan, melalui peningkatan rasio edukasi dan partisipasi tenaga kerja perempuan. Selain itu, perbaikan faktor sosial-ekonomi juga mampu memberikan pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara konflik, berpendapatan rendah, dan IPM rendah. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai pembangunan ekonomi berbasis perspektif gender dan agama serta memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun strategi pembangunan yang bersifat inklusif

---

Islamic teaching encourages the importance of women role in supporting the development, however OIC member countries have very low gender equality index. This research aims to investigate the impact of gender equality on economic growth in selected 30 OIC member countries during 2010–2018. In addition, this study also aims to determine the effect of gender equality within sub-sample, based on socio-economic characteristics (such as: conflict and non-conflict countries, income levels, and Human Development Index categories). Balanced panel data regression using Fixed Effect (FE) model was performed to answer the research questions. This study uses variables constructed from the sub-dimensions of Gender Inequality Index (GII), specifically dimensions of female population with at least some secondary education, female labor force participation, proportion of seats held by women in national parliaments, and fertility rates. The results of this study indicate that gender equality significantly affects economic growth, especially in the aspect of women's empowerment through promoting female education and labor force participation. Furthermore, improvement in socio-economic factors is able to give higher impact on economic growth on conflict, low-income, and low-HDI countries. The empirical result is expected to enrich literature on economic development based on religion and gender perspectives and also has implications for policy makers to develop strategies that encourage inclusive economic growth."

"ABSTRAKKomunikasi keluarga memberikan dampak dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender kepada anak-anak. Komunikasi keluarga memiliki corak yang berbeda dalam berbagai masyarakat sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Pada suku Minangkabau yang menganut sistem matriarki, corak tersebut bersifat istimewa. Apalagi jika dibandingkan dengan komunikasi keluarga pada beberapa suku lainnya seperti Batak, Korowai, dan Bugis. Posisi perempuan dan laki-laki dalam beberapa suku tersebut memberikan implikasi yang besar dalam adat kehidupan hingga turun temurun. Peran keluarga sebagai komunitas paling inti menjadi yang sangat berperan dalam pengarusutamaan gender. Peran keluarga tersebut perlu diperkuat agar dapat menjadi gerbang utama sebelum mencapai pengarusutamaan gender pada lapisan lainnya yaitu komunitas, organisasi, institusi, pemerintah, dsb.

---

ABSTRACTFamily communication has an impact in increasing gender understanding to children. Family communication has a different pattern in various societies according to their respective customs and cultures. In the Minangkabau tribe that adheres to a matriarchal system, this pattern is special. Particularly, when compared to family communication in several other tribes such as the Batak, Korowai, and Bugis. The position of women and men in some of these tribes has a great impact on traditional life for generations. The role of the family as the most core community has a very important role in gender mainstreaming. The role of the family needs to be achieved to become the main gate before gender mainstreaming in other layers, such as communities, organizations, institutions, government, etc."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi Australian Labor Party (ALP) mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen Australia tahun 2016 melalui kuota gender sebagai “fast track” dan didukung oleh NLWN bersama EMILY’s List sebagai “incremental track” yang diterapkan oleh ALP untuk yang memperjuangkan keterwakilan perempuan ALP di Parlemen Australia. Ketimpangan gender dalam politik di Australia mendorong pemerintah Australia mengesahkan kebijakan tindakan afirmatif untuk kelompok minoritas termasuk di dalamnya perempuan. Di sisi lain, keterwakilan perempuan di parlemen diserahkan kepada partai politik. Namun, partai politik sering kali tidak cukup mampu untuk menerapkan kebijakan kuota gender 30 persen secara murni tanpa adanya agenda politik di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, ALP hadir sebagai salah satu partai politik terbesar di Australia berperan aktif dalam mengimplementasikan tindakan afirmatif melalui kuota gender dan NLWN. Untuk memahami topik ini, penulis menggunakan teori Perempuan, Kuota, dan Politik yang dipopulerkan oleh Drude Dahlerup dalam memahami aspek yang dapat diwujudkan partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di Australia. Skripsi ini menemukan ALP menggunakan dua model untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, yakni model fast track dalam bentuk kuota gender dan model incremental track dalam bentuk pelatihan, mentoring, dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh NLWN dan EMILY’s List.

---

This thesis discusses the efforts of the Australian Labor Party (ALP) to encourage increased representation of women in the Australian Parliament in 2016 through a gender quota as a “fast track” and supported by NLWN together with EMILY's List as an “incremental track” implemented by ALP for those who fight for ALP women's representation in the Australian Parliament. Gender inequality in politics in Australia prompted the Australian government to adopt an affirmative action policy for minority groups including women. Meanwhile, specifically, the affairs of women's representation in parliament are left to political parties. However, political parties are often not capable enough to implement a 30 percent gender quota policy purely without a political agenda in it. Departing from this, ALP is present as one of the largest political parties in Australia, plays an active role in implementing affirmative action through gender quotas and NLWN. To understand this topic, the author also uses the Women, Quota, and Politics theory popularized by Drude Dahlerup in understanding aspects that can be realized by political parties to encourage women's representation in Australia. This thesis found that ALP uses two models to encourage women’s representations in parliament, namely the fast track model in the form of a gender quota and the incremental track form of training, mentoring, and financial assistance conducted by NLWN and EMILY’s List."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan representasi perempuan dalam bidangolahraga yang masih banyak dimiliki oleh laki-laki yaitu sepak bola. Juga untuk mengetahuimakna denotasi, konotasi dan mitos dalam iklan “Iklan Piala Dunia Wanita Jerman: 'Kamibermain untuk negara yang bahkan tidak mengenal nama kami'”. Penelitian ini dilakukandengan menggunakan metode kualitatif dan analisis semiotika Roland Barthes beserta teoriperiklanan. Analisis semiotik Roland Barthes dalam hal ini diawali dengan makna denotasiyang merupakan makna sebenarnya, kemudian makna konotatif yang bermakna ganda danpada akhirnya akan menjadi mitos. Hasil yang diperoleh dari adegan-adegan terkaitrepresentasi perempuan dalam bidang olahraga mengandung beberapa konsep yaitu perempuansebagai pengurus rumah tangga, perempuan berpakaian feminim, perempuan bergantung padasuami, dan perempuan lemah dan lambat.

---

This study aims to interpret the representation of women in the field of sports that are stillwidely owned by men, soccer. It is also to find out the meaning of denotation, connotation andmyth in the advertisement “Germany's Women's World Cup advert: 'We play for a nation thatdoesn't even know our names'”. This research is done by using qualitative methods andsemiotic analysis by Roland Barthes along with the theory of advertisement. Roland Barthes'semiotic analysis in this case begins with the denotation meaning, which is the real meaning,then the connotative meaning, which has a double meaning and will eventually become a myth.The results obtained from scenes related to the representation of women in the field of sportscontain several concepts, namely women as housekeepers, women dressed in feminineattributes, women dependent on their husbands, and women who are weak and slow."

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan penting dalam proses legislasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, DPRD DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia memiliki fungsi kontrol dan legislasi yang esensial, terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang menjawab masalah masyarakat. Meskipun terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta pada periode 2019-2024 sebesar 4% dari periode sebelumnya, efektivitas mereka dalam mendorong kebijakan yang mendukung hak- hak perempuan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan eksternal yang dihadapi oleh perempuan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan teori representasi politik oleh Sarah Childs, yang menyoroti pentingnya representasi substantif selain representasi deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran fisik perempuan dalam DPRD tidak cukup untuk menjamin pengakomodasian kepentingan perempuan dalam kebijakan daerah. Melalui wawancara dengan tiga anggota legislatif perempuan DPRD DKI Jakarta, peneliti mengidentifikasi tiga hambatan utama: ego sektoralisme, stereotip gender, dan prioritas kebijakan eksekutif yang tidak selalu sejalan dengan agenda legislasi mengenai isu- isu perempuan. Temuan ini menjelaskan relevansi teori representasi politik, khususnya dalam konteks representasi substantif. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa faktor eksternal menjadi hambatan perempuan anggota DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi legislasi.

---

The Regional House of Representatives (DPRD) plays a crucial role in the legislative process at the provincial and district/city levels. In this context, the DPRD of DKI Jakarta, as the capital of Indonesia, holds essential control and legislative functions, particularly in creating Regional Regulations (Perda) that address societal issues. Although there has been a 4% increase in women's representation in the DPRD DKI Jakarta for the 2019-2024 period compared to the previous term, their effectiveness in promoting policies supporting women's rights remains limited. This study aims to identify the external barriers faced by female members of the DPRD DKI Jakarta during the 2019-2024 period in advocating for women's interests through legislative functions. The research employs a qualitative method, collecting both primary and secondary data. Based on Sarah Childs' theory of political representation, which highlights the importance of substantive representation in addition to descriptive representation, this study finds that the physical presence of women in the DPRD is not sufficient to ensure the accommodation of women's interests in regional policies. Through interviews with three female legislative members of the DPRD DKI Jakarta, the researcher identified three main barriers: sectoral egoism, gender stereotypes, and executive policy priorities that do not always align with legislative agendas on women's issues. These findings underscore the relevance of political representation theory, particularly in the context of substantive representation. Additionally, this study illustrates that external factors pose obstacles for female members of the DPRD DKI Jakarta in performing their legislative functions."

"Penelitian ini membahas ketidaksetaraan gender yang ada dalam tradisi Ala Kachuu di Kirgistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan representasi ketidaksetaraan gender dalam film Ала Качуу/Ala Kachuu 2018 dan Film Ала Качуу/Ala Kachuu 2020 dengan teori representasi oleh Stuart Hall dan teori ketidaksetaraan gender oleh Mansour Fakih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan Creswell (2009) dilengkapi dengan teknik sinematografi Mise-en-scène. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya ketidaksetaraan gender dalam dua film tersebut yang meliputi marginalisasi peran ibu, posisi anak perempuan, stereotip perempuan, beban kerja, subordinasi, dan kekerasan.

---

This research discusses the gender inequality that exists in the Ala Kachuu tradition in Kyrgyzstan. This research aims to reveal the representation of gender inequality in the film Ала Качуу/Ala Kachuu 2018 and Ала Качуу/Ala Kachuu 2020 with representation theory by Stuart Hall and gender inequality theory by Mansour Fakih. The method used in this research is qualitative based on Creswell (2009) complemented with the cinematographic technique Mise-en-scène. The results of the research conclude that there is gender inequality in the two films which includes the marginalization of the mother's role, the position of daughters, women stereotypes, workload, subordination, and violence.

"

"Penelitian bertujuan mengungkap prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diwacanakan dalam berita-berita mengenai rencana tes keperawanan di Indonesia yang muncul di The Jakarta Post versi online. Dalam penelitian ini, ancangan penelitian yang digunakan mengacu pada teori Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (1993), yang menjelaskan keterkaitan antara wacana dengan konteks sosial. Untuk dapat menemukan prinsip-prinsip kesetaraangender, penelitian ini menggunakan perangkat undang-undang yang berlaku di Indonesia.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam berita dengan tema yang sama, The Jakarta Post versi online menunjukkan penolakan terhadap rencana tes keperawanan karena melanggar prinsip kesetaraan gender. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diungkapkan oleh The Jakarta Post dalam berita yang muncul tahun 2007, 2010, dan 2013 menunjukkan kesesuaian dengan sejumlah prinsip kesetaraan gender yang ditemukan dalam undang-undang.

---

The objective of this paper is to analyze the discourse of basic principles of gender equality in news of plans to conduct virginity tests in Indonesia as reported in The Jakarta Post (online version). In this study, the theory of Critical Discourse Analysis developed by Norman Fairclough (1993), which describes the relationship between discourse and its social context, is be applied as core theory. In order to identify these principles of gender equality, this study draws on existing national laws regarding gender equality.The results of this study reveal that The Jakarta Post (online version) rejects the use of virginity tests on the grounds these would violate principles of gender equality. The principles of gender equality expressed by The Jakarta Post in news articles appearing in 2007, 2010, and 2013 are consistent with principles of gender equality contained in national laws regarding basic principles of equality."