Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen perpajakan untuk mengatasi kontraksi ekonomi dan meningkatnya kesenjangan sosial akibat Pandemi Covid-19. Strategi yang ditempuh adalah mengoptimalkan penerimaan dari HNWI. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan hambatan penerapan wealth tax di Indonesia serta mengkaji regulasi HNWI tax di Uganda, Swiss, dan Prancis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang dimiliki Indonesia dalam menerapkan wealth tax, yaitu banyaknya jumlah HNWI Indonesia, pengoptimalan penerimaan perpajakan, dan distribusi pendapatan. Sementara hambatan yang harus dihadapi, yaitu belum terdapat landasan hukum pajak kekayaan di Indonesia, sulitnya mengumpulkan informasi kekayaan HNWI, HNWI memiliki kedekatan dengan pihak yang berkuasa, kurang trennya pajak kekayaan di negara lain, kemudahan HNWI dalam melakukan mobilitas ke luar negeri, dan ketakutan adanya tumpang tindih pemajakan. Di Uganda belum menerapkan wealth tax. HNWI hanya dipajaki dengan instrumen PPh namun terdapat tarif tambahan sebesar 10% untuk penghasilan pada lapisan teratas. Sementara Swiss dan Prancis telah mengenakan wealth tax. Penerapan wealth tax di Swiss lebih efektif daripada Prancis karena Swiss menerapkan tarif dan ambang batas yang lebih rendah dalam pemungutan pajak kekayaan sehingga tidak menyebabkan adanya potensi yang kabur dan perluasan dasar pengenaan pajak sekaligus

---

The Indonesian government uses tax instruments to overcome the economic contraction and increasing social inequality due to the Covid-19 Pandemic. The strategy adopted is to optimize revenue from HNWI. This thesis aims to analyze the potentials and obstacles of implementing a wealth tax in Indonesia and to examine HNWI tax in Uganda, Switzerland, and French. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. The results of this study indicate that there are several potentials to implement a wealth tax in Indonesia consisting of the large number of HNWIs in Indonesia, the purpose of optimizing Indonesian tax revenues, and income distribution. While the obstacles consisting of there is no legal basis for a wealth tax in Indonesia, the difficulty of collecting HNWIs wealth information, HNWI's proximity to stakeholders, the lack of trends in implementing wealth taxes in other countries, ease of physical mobility, and the fear of tax overlap. In Uganda, there is no wealth tax. So HNWIs are only taxed with the income tax instrument but there is an additional 10% rate for income at the top layer. Meanwhile, Switzerland and French have imposed a wealth tax. The application of a wealth tax in Switzerland more effective than French because Switzerland applies lower rates and thresholds in the collection of wealth taxes so that it does not cause potential loss and expansion of the tax base at the same time."

"High Net Wealth Individual (HNWI) menjadi sasaran pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak. Pendirian unit khusus dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas HNWI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi, mengindentifikasi masalah dan menganalisis peluang terkait optimalisasi pemungutan PPh atas Wajib Pajak (WP) HNWIdi Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Empat. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Strategi yang dilakukan berupa kerja sama dengan lembaga lain, membentuk sistem informasi dan membangun kepercayaan dengan WP. Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah WP, intensitas pergantian konsultan pajak, pemisahan pengelolaan WP HNWI, dan pencarian aset WP yang sulit. Peluang diperoleh dari pertumbuhan populasi dan aset HNWI dan terbukanya data WP melalui kasus Panama Papers.

---

High Net Wealth Indivudual (HNWI)was targeted by government to raise tax revenue resources. Special Tax Unit was established to optimalize the income tax collection on HNWI. This research is aimed to describe strategies, obstacles, and opportunities in optimilizing income tax collection on HNWI by Large Taxpayer Office (LTO) IV. This research was conducted with qualitative approach and in-depth interview as data collection method. As the result, the strategies are cooperate with some institutions, establish an information system, and build tax payer trust. The obstacles are the limititation of HNWI taxpayer amount, dynamic change of tax consultant, separation of HNWI tax collection, and difficulties in tracking HNWI asset. The opportunitiesare the increase of HNWI population and asset and the exposure of taxpayer data by Panama Papers case."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan pemerintah memberikan insentif pajak pada industri komponen otomotif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sasaran pemerintah dalam memberikan insentif pajak perlu dibarengi dengan pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif pajak, dan penetapan pelaksanaan pengawasannya, perlunya meningkatkan upaya-upaya untuk menimalisir hambatan dalam pemberian insentif pajak serta perlunya koordinasi antara investor dan pemerintah sehingga fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan tepat.

---

ABSTRACTThe focus on this study is the reasons government giving incentives tax to automotive industry. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the government's target to provide incentives tax needs to be gathered with coordinating the implementation of incentives tax and establishment of monitoring implementation, needs for increase efforts to minimize the barriers the provision of incentives tax, needs coordination between investor and government so that the PPh incentives facilities which had given should be implemented properly."

"ABSTRAKLaporan ini menguraikan analisis dari perhitungan pajak penghasilan jika wajib pajak kawin memiliki status kewajiban perpajakan yang berbeda. Jika istri memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, maka diperlukan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasakan perhitungan status kewajiban Pisah Harta dan Memilih Terpisah PH-MT . Dasar dari perhitungan PH-MT adalah penghasilan neto gabungan. Lain halnya jika istri memilih untuk menggunakan NPWP suami untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapatan istri dari satu pemberi kerja akan dianggap sebagai pendapatan suami yang dikenai pajak penghasilan final yang akan dilampirkan pada lampiran II SPT Tahunan suami.

---

---

ABSTRACTThis report explains about individual income tax calculation if married individual have different tax liability status. If wife choose to meet her tax right and obligation separately, then they need to calculate their tax payable based on husband and wife rsquo s net income. In other condition, if wife choose to use her husband rsquo s tax ID, then her income from one employer is considered as her husband income subject to final tax which will be attached to attachment II of husband rsquo s annual tax return."

"Serelah adanya krisis moneter pada tahun 1991 yang mana salah satu penyebabnya adalah kekurang hati-hatian dari banyak pemaahaan besar dalam mengelola keuangannya pada saat tersebut banyak peruqahaan mengambil pinjaman dalam valuta asing terutama USD, walaupun pendapatan yang diperoleh untuk membayar hutangnya tersebut dalam mata uang rupiah. Hal ini disebabkan oleh karena besarnya selisih tingkat bunga rupiah dengan tingkat bunga pinjaman valuta asing dan dilain pihak kurs rupiah terhadap mata uang asing sangatlah kuat.Krisis ekonomi mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya yang dalam valula asing tersebut, dan pada akhirnya mengakibatkan kebangkitan.Belajar dari hal tersebut diatas, timbul kebutuhan akan instrument derivatif guna menutup resiko yang diakibatkan oleh perubahan kurs mata uang asing dan juga perubahan tingkat bunga. Pada saal ini banyak jenis-jenis derivatif yang digunakan oleh perbankan dan perusahaan-perusahaan lainnya dalam mengelola resikonya. lnstrument derivatif dirasakan semakin cepat variasi nya demikian juga jumlah transaksinya.Dilain pihak salah satu tujuan ulama dari pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara Untuk ini diperlukan peraturan perpajakan yang memberikan kepastian hukum, bersifat adil, tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian atau tidak menggangu arus modal masuk yang dibutuhkan hagi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya juga haruslah ekonomis dalam hal administrasinya.Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, artikel penelitian. peraturan-peraluran perpajakan yang berlaku , Selain itu juga dilakukan pencarian informasi kepada pejabat dibidang perpajakan, konsulen pajak dan wajib pajak.Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan belum adanya peraturan perpajakan yang komprehensif dalam hal derivalif. Hal ini disebabkan karena demikian majunya instrument derivatif, sehingga kebanyakan lebih melihat hakekat ekonominya dan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saja untuk memperhitungkan pajak atas transaksi derivatif.Selain itu juga dari uraian dapat dilihat peraturan-peraturan yang dibuat terkadang lebih mementingkan penerimaan pajak dan kurang memperhatikan hakikat ekonomi dari derivatif itu sendiri.Pada akhirnya disarankan untuk melakukan penelitian yang Iebih mendalam dan komprehensif untuk perpajakan atas transaksi derivalif yang mana melibatkan ahli-ahli dalam instrument derivatif seperti Bank Indonesia. Sehingga dapat diciptakan peraturan perpajakan yang dapat meningkaikan penerimaan negara dan dilain pihak hakekat ekonomi tetap diperhatikan sehingga tidak menggangu penumbuhan perekonomian.

---

Alier financial crisis in 1997, in which one of the causes is imprudence of big companies in managing their financial matter, many companies have taken loan in foreign currency whereas their income for paying their debt is in rupiah. This happen due to interest rate of rupiah higher than interest rate of foreign currency and also exchange rate of rupiah is relatively strong compare to other currency.The economic crisis caused many companies face difficulty in paying their debt in foreign currency and finally resulted in bankruptcy.Learning from this problem, there is a need of derivative instruments to mitigate risk offoreign exchange rate and interest rate. Currently there are many types of derivatives used by banks and other companies for risk management. Derivative instruments growth so fast both in types and amount of transactions.On the other side, one of the main objectives of tax is increase the government revenue. Due to that, there is a need for tax regulation which give certainty in law, equality, and not distorting economic or incoming fund which is needed for economic growth and linally should be efficient in administrative matter.This research was done through library study from books, articles and current tax regulations. In addition to that, searching of information was also done by interviewing tax officer, tax consultant and companies.Result of the research shows that there are no comprehensive tax regulation for derivative. This is due to the advances of derivative instrument therefore mostly look at the economic substance and using accounting principle in calculating tax on derivative.On the other hand, from the analysis it is found that in some taxes regulation that has been made occasionally put the importance ofgetting the tax revenue and less attention to the economic substance of derivative itsellf.Finally, it suggests that a comprehensive research should be conducted for taxation on derivatives transaction which shall involve expetts in derivative instruments such the Central Bank. This will result in creating tax regulation that will increase govemment revenue and on the other side will as well put attention to the economic substance, so that will not distort the economic growth."

"Sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ketentuannya mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan pemungutan PPN. Faktur pajak berfungsi sebagai instrumen yang digunakan sebagai bukti dari pemungutan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PKP. Pada tahun 2014, berdasarkan permasalahan terkait penyalahgunaan faktur pajak diterbitkan kebijakan faktur pajak elektronik oleh DJP yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi PKP dan fiskus dalam proses pemeriksaan. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC menerapkan e-Faktur sebagai bentuk modernisasi sistem administrasi PPN perusahaannya. Setelah diimplementasikan lebih kurang lima tahun, masih terdapat beberapa kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e- Faktur. Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan electronic tax invoice system pada PT PP – EPC dalam upaya antisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam sistem administrasi PPN pada PT PP – EPC dan mengetahui upaya yang PT PP - EPC lakukan untuk mengantisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama penerapan sistem administrasi PPN menggunakan e-Faktur di PT PP – EPC masih timbul beberapa kasus faktur pajak fiktif karena terdapat penyesuaian dan penyempurnaan sistem e-Faktur. Namun, seiring berkembangnya teknologi permasalahan tersebut menjadi berkurang karena dilakukan pengembangan sistem administrasi internal sebagai bentuk perencanaan pajak PT PP – EPC. Pembaharuan sistem administrasi PPN dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi oleh DJP sehingga dapat mengurangi peluang kecurangan tersebut.

---

The Value Added Tax (PPN) administration system in its provisions requires Taxable Entrepreneurs to collect VAT. The Tax Invoice serves as an instrument used as evidence of the collection and crediting of VAT. In 2014, based on problems related to misuse of tax invoices, the DGT issued an electronic tax invoice policy with the aim of facilitating tax administration for PKP and tax authorities in the audit process. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC implemented e-Faktur as a form of modernizing the company's VAT administration system. After being implemented for approximately five years, there are still several cases of fictitious tax invoices in the e-Faktur system. This study discusses the application of the electronic tax invoice system policy at PT PP - EPC in an effort to anticipate fictitious tax invoices. This study aims to analyze the application of e-Faktur in the VAT administration system at PT PP - EPC and find out the efforts that PT PP - EPC did to anticipate fictitious tax invoices. This research is a descriptive study, with a qualitative approach and qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that during the implementation of the VAT administration system using e-Faktur at PT PP - EPC, several cases of fictitious tax invoices still arise because there are adjustments and improvements to the e-Invoice system. However, along with the development of technology, these problems have been reduced due to the development of an internal administration system as a form of PT PP - EPC tax planning. The DGT has updated the VAT administration system in a comprehensive and integrated manner so as to reduce the opportunities for fraud."

"Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren Tax Ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakuakn pemungutan pajak. Salah satu hal yang menyebabkan Tax Ratio di Indonesia rendah adalah proses administrasi perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudukan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi adminsitrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, dan E-Readiness, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan SIN dan juga kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data juga secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka dan juga wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan maupun pengawasan perpajakan dan juga menurunkan cost of taxation. Keselerasan strategis antar pihak terkait sudah mulai berjalan namun masih perlu persiapan yang lebih optimal untuk penerapan SIN. Pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk pengimplementasiannya namun masih harus ditingkatkan supaya penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia bisa diterapkan lebih maksimal.

---

Tax Ratio in Indonesia every year has a downward trend. The declining trend of the Tax Ratio indicates that the performance of the tax authorities has not been optimal in collecting taxes. One of the things that causes the Tax Ratio in Indonesia to be low is the complex tax administration process. Therefore, it is necessary to reform the tax administration system in Indonesia to be more modern in order to realize an easy and simple tax administration system. Single Identity Number (SIN) can be a solution to simplify tax administration. By using the theory of Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and E-Readiness, this research aims to analyze the readiness of the implementation, and also the readiness of the government and related parties in implementing SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This research uses a qualitative approach, data collection methods and data analysis techniques are also qualitative. This research was conducted by means of literature studies and also in-depth interviews. The results of this research are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision and also reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of SIN. The government and other parties involved in the implementation of SIN are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia can be implemented more optimally."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum penerapan pajak terhadap layanan Google dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer diperoleh dan dikumpulkan pada penelitian ini dengan menggunakan pencarian, aktivitas inventarisis dan juga kajian terkait legalitas serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha PMSE luar negeri dapat dikenakan pajak penghasilan di Indonesia jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2020, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan terkait dengan pengenaan subjek pajak terhadap pajak penghasilan. Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri dalam hal ini adalah Google, walaupun kantor pusatnya berada diluar Indonesia tetap akan dikenakan pajak penghasilan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru. Pengenaan pajak terhadap perusahaan Google dapat dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru dari didalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 111 (perubahan pada pasal 2 ayat (4) UU PPh). Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pihak Google tidak bisa menolak atau mengemplang pajak kepada Pemerintah Indonesia dan wajib membayar kewajiban sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

---

This research aims to determine the general description of tax implementation on Google services with Permanent Establishment in Indonesia. The research method used is normative law with descriptive type and conceptual approach. The primary legal sources are obtained and gathered in this research by using search, inventory activities as well as studies related to legality and literature study. The research results showed that the foreign e-commerce business actors may be subject to income tax in Indonesia if already fulfilled the applicable requirements on Law No. 2 of 2020, Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation and laws and regulations related to imposition of tax subjects on income tax. The implementation of tax imposition of income tax on foreign e-commerce business actors in this case Google, although the head office is outside Indonesia will still be subjected to income tax based on the new laws and regulations. The tax imposition on Google company can be conducted by the presence of new laws and regulations from inside the Job Creation Law Article 111 (changes on Article 2 paragraph (4) Income Tax Law). With the laws and regulations, Google cannot refuse or evade taxes to Indonesian Government and required to pay the obligation as Overseas Taxpayer as stated in the laws and regulations."

"Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap sektor kehidupan manusia, seperti konstruksi, sehingga Pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan di mana salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Namun, realisasi insentif tersebut cukup rendah pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor deteminan dalam implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja pada sektor konstruksi menggunakan teori implementasi dari Grindle dengan menggunakan dimensi content of policy dan context of implementation. Pendekatan penelitian ini adalah post positivistdengan teknik analisa data secara kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan mengaplikasikan teknik pengumpulan data melalui field research melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP telah memberikan kebermanfaatan bagi pegawai pada sektor konstruksi. Implementasi tersebut pun dipengaruhi oleh sembilan determinan berdasarkan teori implementasi dari Grindle Indikator di mana interests affected menunjukkan keputusan perusahaan konstruksi memanfaatkan insentif adalah untuk membantu para pegawainya, type of benefits menunjukkan adanya kebermanfaatan bagi pegawai perusahaan konstruksi dengan bertambahnya penghasilan yang diterima, extent of change envisioned menunjukkan keikutsertaan perusahaan konstruksi didasarkan pada tujuan yang jelas untuk membantu pegawai, site of decision making meunjukkan bahwa keputusan perusahaan konstruksi telah melalui proses pengambilan keputusan pada jajaran direksi, program implementors menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak dalam implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP, resources committed menunjukkan adanya sumber daya yang digunakan perusahaan konstruksi dan juga Kementerian Keuangan dalam implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP, power, interest, and strategies of actor involved menunjukkan adanya kekuatan, keinginan, dan strategi perusahaan konstruksi untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, institution and regime characteristics menunjukkan adanya alasan perusahaan konstruksi untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, compliance and responsiveness menunjukkan adanya kepatuhan perusahaan konstruksi untuk menjalankan kewajiban pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 DTP. Selain itu, ditemukan dua faktor pendukung, yaitu kondisi finansial wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat empat faktor penghambat, antara lain keterlambatan petunjuk teknis, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, terbatasnya wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif, dan kendala administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu apresiasi kepada pemerintah dengan keseriusannya untuk membantu pegawai terdampak pandemi COVID-19 dan juga mendorong wajib pajak agar lebih aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah, seperti sosialisasi, kesiapan sistem perpajakan, dan dampak yang ditimbulkan suatu kebijakan kepada masyarakat.

---

COVID-19 has impacted human activities, significantly construction, and the government of Indonesia has stipulated several tax incentives that include tax incentives on employment income tax borne by the government. The realization of the tax incentive was low in 2020 and significantly increased in 2021. This research is purposed to analyze the determinant factor of implementation of a tax incentive on employment income tax borne by the government in the construction sector with the theory of implementation by Grindle. The approach of this research is post-positivist with a qualitative analysis method. The types of data are primary and secondary through interviews and literary studies. The research has shown that the implementation of a tax incentive on employment income tax borne by the government has given a positive impact on the employee in the construction sector. The implementation is affected by the determinant factor of the theory of implementation by Grindle that interests affected shows that the construction company have applied for the incentive with a purpose to help its employee; type of benefits shows that the benefit of the incentive is the increment of income of the construction employee; extent of change envisioned shows that the construction company has a good reason to apply for the incentive which is to help its employee; site of decision making shows that the construction company has had decision making process in the management; program implementors shows that there were a lot of people who have involved in the implementation process; resources committed; power, interest, and strategies of the actor involved shows that the construction company has shown the power, interest, and strategies to involved in the incentive; institution and regime characteristics shows that each stakeholder has its own reason to involved in the incentive; and compliance and responsiveness shows the obedient and responsibility of the stakeholders. Moreover, this research finds out that financial condition and compliance are the supporting factors. On the other hand, delay of the guidance, lack of information, limited recipient, and administrative problems are the obstacles that have affected the implementation. This research has also shown that the government should be appreciated for the effort and encourage the taxpayers to be more active. However, the government needs to improve the accessibility of information, the tax system, and the policy’s effect on the taxpayers."

"Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan untuk melihat evaluasi pilot project antara BEI dan DJP, potensi pemanfaatan dan biaya dari kerangka innovation for tax compliance dan cost of taxation, faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari kerangka success factors for information technology governance dan kesiapan pemerintah ditinjau dari konsep e-government challenges. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa XBRL berpotensi untuk diterapkan di dalam sistem administrasi perpajakan, hambatan yang ditemukan yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang mengerti XBRL terutama didalam perpajakan serta taksonomi yang harus disesuaikan oleh otoritas pajak agar dapat menaungi semua wajib pajak yang akan menerapkannya. Sementara dukungan yaitu dari segi biaya tidak ada masalah di otoritas pajak, konsultan adaptif dan juga lingkungan internal dan eksternal yang suportif. Evaluasi dari penerapan XBRL antara BEI dan DJP memudahkan administrasi di DJP sehingga DJP akan melakukan piloting project kembali setelah penetapan standar taksonomi. Kesiapan DJP akan implementasi XBRL masih belum siap karena belum ada penetapan taksonomi yang akan digunakan serta belum ada diskusi dengan pihak eksternal terkait pengimplementasian XBRL tetapi sudah ada rencana di internal DJP untuk pengadopsian XBRL sebagai tools wajib pajak dalam membuat laporan keuangan.

---

One of the causes of the low tax ratio in Indonesia is taxpayer compliance. Modernization of tax administration in the field of taxation needs to be done to keep up with the times and improve compliance. The existence of a memorandum of understanding between the Directorate General of Taxes and the Indonesia Stock Exchange is the beginning for the implementation of the XBRL pilot project in Indonesia. This research was conducted using a post-positivist approach and by using a qualitative method. Data collection techniques are carried out through documentation and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes. The study was conducted to see the evaluation of the pilot project between the IDX and the DGT, the potential utilization and costs of the innovation framework for tax compliance and cost of taxation, the supporting and inhibiting factors in terms of the success factors for information technology governance framework and government readiness in terms of the concept of e-government challenges. The results of the research conducted said that XBRL has the potential to be applied in the tax administration system, the obstacles found are the lack of human resources who understand XBRL, especially in taxation and taxonomy which must be adjusted by the tax authorities in order to overshadow all taxpayers who will implement it. While support, namely in terms of costs, there is no problem with the tax authorities, adaptive consultants and also a supportive internal and external environment. Evaluation of the implementation of XBRL between IDX and DGT facilitates administration at DGT so that DGT will pilot the project again after setting taxonomy standards. DGT's readiness for the implementation of XBRL is still not ready because there has been no determination of the taxonomy to be used and there have been no discussions with external parties regarding the implementation of XBRL but there are plans within DGT internally for the adoption of XBRL as a tool for taxpayers in making financial reports."