Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keamanan (security), keselamatan (safety), dan keberlanjutan (sustainability) adalah konsep-konsep yang sudah lama diperbincangkan dalam isu-isu pemanfaatan orbit Bumi untuk mecegah kerusakan. Namun, tantangan lingkungan orbit Bumi yang semakin padat dan rumit membuat skenario kehilangan fungsional maupun aset antariksa itu sendiri semakin besar dan perlu dimitigasi. Pendekatan ketahanan (resilience) kemudian banyak dikembangkan oleh sejumlah negara dalam menjawab tantangan tersebut. Indonesia pun menghadapi tantangan yang sama meskipun aset antariksanya masih relatif sedikit. Kendati demikian, berbeda dengan negara lainnya, Indonesia telah memiliki konsep ketahanan nasional yang lebih luas sehingga pengembangan dan pengejawantahan konsep ketahanan antariksa yang sesuai dengan Indonesia diperlukan. Penelitian tesis ini membahas pengembangan konsep ketahanan antariksa (space resilience) dan menggali keterkaitannya dengan kebijakan dan praktik di Indonesia dalam konteks ketahanan nasional. Metode kajian yang digunakan mencakup wawancara dengan berbagai instansi dan pakar-pakar terkait; studi literatur; telaah media; dan telaah arsip. Tesis ini menemukan pengembangan konsep ketahanan antariksa yang terpadu dengan ketahanan nasional berpotensi besar untuk dilakukan berdasarkan pengalaman pemanfaatan orbit Bumi. Pola-pola ancaman berupa gangguan, serangan, dan peristiwa merusak yang terjadi di orbit Bumi sangat berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia di permukaan Bumi. Secara praktis, penyegaran ulang konsep Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dapat menjadi titik fokus dalam pengenalan ketahanan antariksa di Indonesia.

---

Security, safety, and sustainability are concepts that have long been discussed in the issues of using the Earth's orbit to prevent damage. However, the challenges of the increasingly congested and complicated Earth orbit environment make the scenario of functional loss and the space asset itself getting bigger and needs to be mitigated. The resilience approach has been developed by a number of countries in response to these challenges. Indonesia also faces the same challenges even though its space assets are still relatively small. However, unlike other countries, Indonesia already has a broader concept of national resilience so that the development and implementation of the concept of space resilience that is suitable for Indonesia is needed. This thesis research discusses the development of the concept of space resilience and explores its relationship to policies and practices in Indonesia in the context of national resilience. The study methods used include interviews with various agencies and related experts; study of literature; media review; and archives review. This thesis finds that the development of the concept of space resilience that is integrated with national resilience has great potential to be carried out based on the experience of utilizing Earth's orbit. Threat patterns in the form of disturbances, attacks, and destructive events that occur in Earth's orbit are closely related to Indonesia's national security on the Earth's surface. Practically speaking, refreshing the concept of Wawasan Nusantara as Indonesian geopolitics can be a focal point in the introduction of space resilience in Indonesia."

"Indonesia didaulat menjadi Negara Kepulauan, hampir seluruh batas wilayah Indonesia dikelilingi laut yang menempatkan perairan ini sebagai jalur strategis karena dilalui jalur perdagangan internasional. Dimana Bakamla RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan di Wilayah Perairan dan Yuridksi Indonesia untuk bisa mengantisipasi berbagai mancama ancaman yang hari ini lebih bersifat non militer seperti illegal fishing, human trafficking, penyelundupan narkoba melalui laut, hingga kecelakaan dan bencana di laut. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antar institusi yang dipimpin oleh Bakamla RI bersama institusi keamanan maritim yang ada untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman tersebut. Mengingat lingkungan strategis yang semakin dinamis, dengan adanya PP No 13 tahun 2022 bisa menjadi formulasi khusus untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia saat ini. Menggunakan pendekatan metode kualitatif melalui wawancara dan berdasarkan buku referensi dan jurnal dengan menggunakan pendekatan seperti Intelijen, Intelijen strategis, keamanan maritim, Kolaborasi, dan ketahanan nasional. Peneliti ingin melihat bagaimana peran kerjasama Bakamla dengan institusi terkait dalam menjaga keamanan maritim untuk memperkuat ketahanan nasional.

---

Indonesia was asked to become an archipelagic country, almost all of Indonesia's territorial borders are surrounded by sea which places these waters as a strategic route because international trade routes pass through them. Where Bakamla RI as a state institution that has authority in the Indonesian Waters and Jurisdiction Territory can anticipate various threats that today are more non-military in nature such as illegal fishing, human trafficking, drug smuggling by sea, to accidents and disasters at sea. So that collaboration between institutions is needed, led by Bakamla RI with existing maritime security institutions to anticipate these various kinds of threats. Given the increasingly dynamic strategic environment, the existence of PP No. 13 of 2022 can be a special formulation to overcome various kinds of problems that exist in Indonesia's current jurisdiction. Using a qualitative method approach through interviews and based on reference books and journals using approaches such as intelligence, strategic intelligence, maritime security, collaboration, and national resilience. Researchers want to see how the role of Bakamla cooperation with related institutions is in maintaining maritime security to strengthen national resilience."

"Tesis ini membahas tentang modalitas Ketahanan Aceh di era otonomi khusus dan dampak dari praktek otonomi khusus terhadap solusi penyelesaian konflik di Aceh dalam rentang waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dalam perspektif ketahanan nasional. PemerintahIndonesia memberikan otonomi khusus ke provinsi Aceh agar dapat mengatur kepentingan daerah atas prakarsa sendiri dengan menjunjung tinggi hak dan aspirasi penduduk setempat. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan siap dalam menghadapi dan mengatasi segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta kerentanan baik yang dating dari dalam maupun dari luar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitiankualitatif dengan melakukan studi kasus yaitu Aceh. Tiga teknik pengumpulan data digunakandalam penelitian ini yaitu studi literatur, pengamatan (observasi) dan wawancara. Hasilpenelitian pada tesis ini menunjukkan tentang efektifnya otonomi khusus sebagai solusi dari penyelesaian konflik di Aceh. Tesis ini juga menampilkan tentang tantangan dan ancaman dariotonomi khusus di Aceh.

---

This thesis discusses about Aceh Resilience Modality Special Autonomy and the impact of thespecial autonomy policy on conflict resolution in Aceh in the period of 2006 until 2021, in the perspective of national resilience. The Indonesian government granted special autonomy to theprovince of Aceh so that it can manage regional interests on its own initiative by upholding therights and aspirations of the local community. National resilience is a dynamic condition of a nation which includes all aspects of national life that are integrated and ready to face and overcome all strengthening, weakness, opportunity, threats, and vulnerability both either it is coming from outside and from inside. The research method used in this study is a qualitative research by conducting a case study, namely Aceh. Three data collection techniques were usedin this study, namely literature study, observation and interviews. The results of the research in this thesis show the effectiveness of special autonomy as a solution to conflict resolution inAceh. This thesis also presents the challenges and threats of special autonomy in Aceh."

"Kebijakan telemedicine dalam memberdayakan start-up teknologi kesehatan merupakan solusi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu menurunkan angka kesakitan ketika pandemik COVID-19. Berdasarkan sejarah kesehatan dunia, ancaman non militer pandemik seperti ini diprediksi akan selalu terjadi pada suatu waktu. Dalam kajian ketahanan nasional ancaman yang berdimensi keselamatan umum dapat mengganggu stabilitas suatu bangsa, maka kebijakan telemedicine ini perlu dianalisis dalam rangka adaptasi masa paska pandemik COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan tindakan partisipatif, penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, termasuk tinjauan pustaka, diskusi kelompok terfokus untuk mengembangkan model regulatory sandbox dalam mendukung kebijakan telemedicine di era disruptif pada 16 start-up yang tercatat. Studi ini mengungkapkan bahwa pengembangan regulatory sandbox pada bidang kesehatan masih terbatas, dimana start-up belum mengadaptasi dengan baik pada kebijakan data pribadi, keamanan, integrasi dan standar teknologi layanan kesehatan, serta inklusifitas. Adaptasi telah dilakukan terkait keberterimaan produk dari start-up telemedicine. Adaptasi rekomendasi kebijakan melalui regulatory sandbox berpotensi dalam memfasilitasi adopsi perkembangan teknologi kesehatan di era disruptif. Adaptasi kebijakan telemedicine paska pandemik COVID-19 melalui rekomendasi regulatory sandbox mencakup kesiapan penyedia penyelenggara telemedicine, kemitraan PSE dengan fasilitas kesehatan terkait standar pelayanan klinis yang akan digunakan, manajemen keamanan informasi, serta perlindungan data.

---

The telemedicine policy in empowering health technology start-ups is a solution implemented by the Indonesian government to help reduce morbidity rates during the COVID-19 pandemic. Based on world health history, it is predicted that non-military pandemic threats like this will always occur at some time. In studying national resilience, threats with a public safety dimension can disrupt the stability of a nation; this telemedicine policy needs to be analyzed in the context of adaptation to the post-COVID-19 pandemic period. Using a participatory action approach, this research was conducted using qualitative descriptive methods, including a literature review and focus group discussions to develop a regulatory sandbox model to support telemedicine policies in a disruptive era on 16 recorded start-ups. This study reveals that the development of regulatory sandboxes in the health sector is still limited, and start-ups still need to adapt well to personal data policies, security, integration and health service technology standards, and inclusiveness. Adaptations have been made regarding product acceptance from telemedicine start-ups. Adapting policy recommendations through a regulatory sandbox has the potential to facilitate the adoption of health technology developments in a disruptive era. Adaptation of post-COVID-19 pandemic telemedicine policy through regulatory sandbox."

"Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami serta mendapatkan manfaat dalam menjawab permasalahan maupun kendala – kendala Indonesia dalam merealisasi penguasaan teknologi pembuatan dan pengembangan program kendaraan taktis bagi kepentingan pembangunan ekonomi, pertahanan dan keamanan nasional Indonesia dengan menggunakan beberapa sudut pandang teori dari persaingan supply chain global dari Porter, teori keamanan kawasan (Regional Security Complex Theory) Barry Buzan, teori strategi Ketahanan Nasional dan berdasarkan pada konsep Pancagatra dan teori sistem dunia oleh Wallerstein. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif eksploratif. Temuan dari penelitian ini ternyata terdapat kendala – kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri swasta dan BUMN dalam melakukan produksi dan mengembangkan kendaraan taktis. Kendala yang dimaksud adalah pengembangan kendaraan taktis masih berfokus pada desain dan persenjataan, sedangkan untuk penguasaan akan teknologi, pengembangan mesin masih sangat bergantung terhadap teknologi impor yang dikembangkan dari negara lain, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya Riset dan Development (R&D) di industri pertahanan nasional. Selain itu kendala berikutnya adalah kendaraan taktis memerlukan sumber daya teknologi yang tinggi. Kemudian masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya produk pada industri komponen dalam negeri. Teknologi kendaraan taktis yang dinamis juga membuat Indonesia semakin jauh tertinggal. Terakhir, belum adanya dukungan dan upaya pemerintah yang nyata terhadap perkembangan industri komponen kendaraan taktis dalam negeri. Begitu pentingnya penguasaan teknologi industri terdapat sejumlah cara untuk dapat meningkatkan kemandirian, salah satu cara dengan melakukan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Kebijakan ISI dianggap cara tepat untuk meningkatkan daya saing industri nasional dalam menghadapi dinamika tantangan di era globalisasi saat ini dari perdagangan bebas yang semakin kompetitif

---

This study aims to be able to understand and get benefits in answering Indonesia's problems and constraints in realizing mastery of technology for the manufacture and development of tactical vehicle programs for the interests of Indonesia's economic development, defense and national security by using several theoretical points of view from global supply chain competition from Porter, Regional Security Complex Theory Barry Buzan, theory of the National Resilience strategy and based on the concept of Pancagatra and the theory of world systems by Wallerstein. This research was compiled using an exploratory qualitative method. The findings of this study turned out to be obstacles faced by private industry players and SOEs in producing and developing tactical vehicles. The obstacle in question is that the development of tactical vehicles still focuses on design and weaponry, while for mastery of technology, engine development is still very dependent on imported technology developed from other countries, this is also due to the lack of Research and Development (R&D) in the national defense industry. In addition, the next obstacle is that tactical vehicles require high technological resources. Then there is still a low ability of human resources and product resources in the domestic component industry. The dynamic tactical vehicle technology also makes Indonesia even further behind. Finally, there is no real government support and efforts for the development of the domestic tactical vehicle component industry. So important is the mastery of industrial technology there are a number of ways to be able to increase independence, one way is by industrializing import substitution (ISI). The ISI policy is considered the right way to increase the competitiveness of national industries in the face of the dynamics of challenges in the current era of globalization from increasingly competitive free trade."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konsep security dan defence dalam studi ketahanan nasional yang kemudian menganalisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi pada krisis kesehatan pandemi Covid-19 agar menjadi masukan dalam RUU Kamnas untuk dapat disahkan di DPR untuk menciptakan keamanan dan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk ancaman kontemporer terkait security dan defence, serta persamaan dan perbedaannya.Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Informan yang diwawancarai sebanyak 2 orang pejabat setingkat Eselon III dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.Hasil analisis dari penelitian ini adalah bentuk ancaman kontemporer yang terjadi di Indonesia adalah ancaman di perbatasan yang mempengaruhi keutuhan wilayah, ancaman separatisme dari KKB di Papua serta beberapa bencana alam yang memakan korban jiwa, dan saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Persamaan konsep security dan defence dapat dilihat dari regulasi dan konsepnya. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari kelembagaan, konstitusi, dan sumber ancaman. Pada analisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan pandemi yang berimbas pada sektor lain baik politik, ekonomi, dan keamanan. Dampak yang paling dirasakan adalah banyaknya pasien yang meninggal dunia, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan tingginya jumlah pengangguran. Belum sinerginya pemerintah pusat dengan daerah serta tumpang tindihnya kewenangan dalam penyelesaian masalah menyebabkan makin bertambahnya korban pandemi. Oleh karena itu diperlukan regulasi kebijakan keamanan nasional yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian pandemi ini.

---

ABSTRACTThis research discusses the concepts of security and defence in a national resilience study which then analyzes political resilience and economic resilience in the Covid-19 pandemic health crisis so that it becomes an input in the National Security Draft to be passed in the Parliament to create national security and defence. This study aims to explain the forms of contemporary threats related to security and defence, as well as their similarities and differences.This research method uses descriptive qualitative research design. The research data collection technique was carried out through interviews and literature study. Informants who were interviewed were 2 echelon III officials from the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.The results of the analysis of this research are the forms of contemporary threats that occur in Indonesia are threats at the border that affect the territorial integrity, the threat of separatism from the KKB in Papua and several natural disasters that take lives, and currently the Covid-19 pandemic is happening. The similarities between the concepts of security and defence can be seen from the regulations and concepts. While the difference can be seen from the institutional, constitutional, and source of threats. In the analysis of political resilience and economic resilience in the face of the threat of a pandemic health crisis which impacted on other sectors of politics, economy and security. The most pronounced impact is the number of patients who died, declining economic growth, and high unemployment. The lack of synergy between the central government and the regions and overlapping authority in solving problems has led to an increase in pandemic casualties. Therefore, national security policy regulation is needed that regulates the authority and responsibility and coordination between institutions in resolving this pandemic."

"ABSTRAKPada tahun 2018, diketahui terjadi sebanyak 232,447,974 serangan siber ke jaringan Indonesia. Sektor yang menjadi perhatian adalah instansi pemerintah, karena menjadi target utama serangan siber. Domain .go.id (website pemerintah) menempati peringkat pertama dengan 30,75% lebih sering terkena defacement. Untuk mengatasi masalah ancaman siber, Pemerintah Indonesia membentuk BSSN, yang mempunyai unit kerja Pusopskamsinas, yang kemudian telah membentuk Secuity Operation Center (SOC). Namun SOC yang sudah dibentuk belum sesuai kebutuhan, yang ada saat ini belum cukup karena lingkup, maturitas dan kapabilitas SOC masih terbatas, sedangkan ancaman siber setiap detik selalu berkembang, dibutuhkan kemampuan kontra intelijen siber sebagai langkah dan strategi intelijen untuk memprediksi dan menanggulangi kemungkinan ancaman siber, serta membangun pola koordinasi dengan SOC lainnya untuk mewujudkan Collaborative Cyberdefense. Maka dibentuklah National Secuity Operation Center (NSOC), yaitu pengembangan dari SOC yang memerlukan upaya rencana pembangunan keamanan siber yang terukur untuk menjamin keberhasilaln tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan kemampuan kontra intelijen siber di Pusopskamsinas menggunakan langkah kerangka kerja keamanan siber berdasarkan NIST CSF, yang dipadukan dengan Penilaian maturitas dan kapabilitas pada SOC di Pusopskamsinas menggunakan SOC-CMM, serta rekomendasi rencana aksi menggunakan konsep kontra intelijen siber.

---

ABSTRACTIn 2018, there were 232,447,974 cyber attacks on the Indonesian network. The sector of concern is government agencies, because they are the main target of cyber attacks. Domain. Go.id (government website) ranks first with 30.75% more often affected by defacement. To overcome the problem of cyber threats, the Government of Indonesia formed BSSN, which has a work unit of Pusopskamsinas, which then has formed the Secuity Operation Center (SOC). However, the SOC that has been formed is not yet in accordance with the needs, which is currently not enough because the scope, maturity and capability of the SOC is still limited, while cyber threats are always developing every second, cyber counterintelligence capabilities are needed as a step and intelligence strategy to predict and cope with possible cyber threats , and build coordination patterns with other SOCs to realize Collaborative Cyberdefense. Then a National Secuity Operation Center (NSOC) was formed, which is the development of an SOC that requires measurable cyber security development plans to ensure the success of its duties and functions. Therefore, this research will develop the capacity of cyber counterintelligence in Pusopskamsinas using the steps of the cyber security framework based on NIST CSF, which is integrated with the assessment of maturity and capability in SOC in Pusopskamsinas using SOCCMM, and recommendations for action plans using cyber counter intelligence concepts cyber."

"[ABSTRAKHutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pada saat ini pemanfaatan hutan produksi melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) menunjukkan gejala yang terus semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi hutan produksi, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perizinan IUPHHK-HA serta untuk merumuskan strategi pemberian IUPHHK-HA dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan tehnik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths). Hasil penelitian ini adalah luas kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin adalah seluas 33,6 juta hektar atau 49% dari total kawasan hutan produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perizinan IUPHHK-HA terdiri dari faktor strategik internal (kekutan dan kelemahan) dan faktor strategik eksternal (peluang dan ancaman). Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait perizinan IUPHHK-HA berada pada kuadran I sehingga strategi yang harus diterapkan adalah strategi SO atau agresif.

---

ABSTRACTProduction Forest is forest that has a basic function of producing forest products. At the present time the utilization of Production Forest through Business Permit to Utilize the Timber Forest Product at the Natural Forest (IUPHHK-HA) continues to decline. This research aimed to analyze the conditions of Production Forests, identifying the factors that influence the licensing of IUPHHK-HA as well as to formulate the licensing strategy of IUPHHK-HA in order to improve national economic resilience. It uses qualitative methods and techniques analysis of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). The result indicates that the production forest area which has not been issued business permit is 33.6 million hectares or 49% of the total production forest area. Factors influencing the licensing of IUPHHK-HA consist of internal (strengths and weaknesses) as well as external (opportunities and threats) strategic factors. Based on the results of SWOT analysis, the position of the Ministry of Environment and Forestry concerning the licensing of IUPHHK-HA is in the first quadrant, so that strategy should be applied is SO strategy or aggressive strategy., Production Forest is forest that has a basic function of producing forest products. At the present time the utilization of Production Forest through Business Permit to Utilize the Timber Forest Product at the Natural Forest (IUPHHK-HA) continues to decline. This research aimed to analyze the conditions of Production Forests, identifying the factors that influence the licensing of IUPHHK-HA as well as to formulate the licensing strategy of IUPHHK-HA in order to improve national economic resilience. It uses qualitative methods and techniques analysis of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). The result indicates that the production forest area which has not been issued business permit is 33.6 million hectares or 49% of the total production forest area. Factors influencing the licensing of IUPHHK-HA consist of internal (strengths and weaknesses) as well as external (opportunities and threats) strategic factors. Based on the results of SWOT analysis, the position of the Ministry of Environment and Forestry concerning the licensing of IUPHHK-HA is in the first quadrant, so that strategy should be applied is SO strategy or aggressive strategy.]"

"Kebijakan naturalisasi pesepakbola asing dengan alasan kepentingan negara senantiasa digaungkan demi peningkatan prestasi jangka pendek. Namun nyatanya, peningkatan prestasi sepakbola Indonesia masih belum bisa memenuhi harapan. Karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi dalam rangka menggali lebih jauh implementasi kebijakan naturalisasi dalam perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pengambilan data melalui observasi secara terstruktur, in-depth interview kepada 9 informan kunci dan penguatan dari data dokumen terkait informasi naturalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun peningkatan prestasi melalui jalur naturalisasi belum signifikan, namun berdampak besar pada ketahanan nasional karena berkontribusi terhadap pemain lokal melalui transfer of knowledge dan membangun rasa nasionalisme. Pembinaan usia dini menjadi masalah klasik yang terus terjadi sehingga Indonesia tetap stagnan berada di bawah negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Filipina. Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk peningkatan prestasi jangka panjang, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, terlebih Indonesia akan menghadapi bonus demografi menuju generasi unggul dan Indonesia emas tahun 2045.

---

The naturalization policy for foreign footballers is often utilized to increase a short-term football achievement. However, in reality, Indonesia’s football achievement is still far from expectation. Therefore, this research is aimed at exploring in order to find out more on the implementation of naturalization policy in the perspective of national resilience. This research is using qualitative approach with study case methods, by using samples through a structured observation, in-depth interview on 9 key informants as well as gathering documented data on naturalization information. This research shows that although there is no significant increase in football achievement, it has proven to strengthen the national resilience due to the contribution of transfer of knowledge and the development of nationalism among players. Early childhood development is still a classic problem that restrain Indonesia to surpass the achievement of other ASEAN countiries such as Vietnam, Thailand, Malaysia and the Philippines. This research also finds that in order to increase sports achievement in the long term, Indonesia needs qualified human resources. Moreover, Indonesia will face a demographic bonus in building a high-competence generation towards the development of “Indonesia Emas” in 2045."

"[ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai upaya pencapaian kemandirian pertahanan Indonesia untuk menjamin ketahanan nasional dalam bidang pasokan alpanhakam yang didukung oleh industri pertahanan dalam negeri yang dalam hal ini adalah PT Pindad. Sebagai salah satu BUMN industri pertahanan, PT Pindad merupakan salah satu pilar kedaulatan utama yang harus dilindungi dan diberikan dorongan oleh negara untuk dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional dengan terjaminnya pasokan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Penelitian ini bertujuan menganalisa mengenai dukungan yang diberikan oleh PT Pindad pada pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alpanhakam Indonesia dan upaya pengembangan Divisi Kendaraan Khusus PT Pindad dalam mengembangkan kapasitas dan produktivitas untuk memberikan kontribusi atas kebutuhan pasokan alpanhakam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mediskripsikan dan memperoleh pemahaman mengenai upaya PT Pindad dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas dalam upaya pencapaian kemandirian pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi pustaka, informan wawancara ini terdiri dari 6 (enam) orang dari unsur PT Pindad, Kementerian Pertahanan, dan KKIP. Konsep dan teori yang digunakan yaitu konsep ketahanan nasional, konsep kemandirian industri pertahanan, konsep kompleks industrial militer (military-industrial complex), dan konsep pertahanan negara. Hasil penelitian adalah Indonesia saat ini perlu untuk melakukan peningkatan kuantitas dan modernisasi alpanhakam yang ada dalam rangka mencapai kekuatan pokok komponen utama dalam menyelenggarakan pertahanan negara, PT Pindad telah cukup memberikan kontribusi dalam pemenuhan alpanhakam melalui produk pertahanan dan keamanan yang dihasilkannya, produk pertahanan dan keamanan tersebut terdiri dari senjata, munisi, dan kendaraan khusus. Dalam upaya memberikan kontribusi pemenuhan alpanhakam, PT Pindad sebagaimana industri pertahanan di Indonesia pada umumnya mengalami permasalahan dalam bidang terbatasnya penguasaan teknologi, permodalan, dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, PT Pindad melakukan berbagai pembenahan diantaranya reorganisasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, melakukan kerja sama dengan luar negeri untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan meningkatkan pemasaran, dan dukungan pemerintah melalui penanaman modal negara.

---

ABSTRACTThis research describes the efforts of Indonesia to achieve the independence on national defense in the field of defense equipment supply supported by the domestic defense industry which in this case is PT Pindad. As one of the state's owned defense industry, PT Pindad is one of the main pillars of sovereignty that should be protected and given a boost by the state to be able to evolve so as to increase national resilience by ensuring the supply of defense equipment and security. This research aims to analyze the support of PT Pindad on meeting the needs and modernization of Indonesian defense equipment, and the development efforts of Special Vehicle Division of PT Pindad in developing the capacity to contribute to the supply needs of defense equipment. This study uses descriptive qualitative method to describe and gain an understanding of the efforts of PT Pindad in improving capacity and productivity in achieving the independence of defense. This study uses interviews and literature, informant interviews consist of 6 (six) persons from the PT Pindad, the Ministry of Defense, and KKIP. Concepts and theories used the concept of national resilience, the concept of the independence of the defense industry, the concept of military industrial complex, and the concept of the state defense. Results of the research is PT Pindad has enough to contribute in fulfilling defense equipment through the defense and security products it produces, which consists of weapons, munitions, and special vehicles. In an effort to contribute to the fulfillment of defense equipment, PT Pindad as a defense industry in Indonesia in general has experienced limited mastery in the field of technology, capital, and human resource competencies. To overcome these problems, PT Pindad undertakes various improvements including reorganization to improve performance and productivity, cooperation with foreign countries to improve the mastery of technology and improve marketing, and support the government through the state capital investment., This research describes the efforts of Indonesia to achieve the independence on national defense in the field of defense equipment supply supported by the domestic defense industry which in this case is PT Pindad. As one of the state's owned defense industry, PT Pindad is one of the main pillars of sovereignty that should be protected and given a boost by the state to be able to evolve so as to increase national resilience by ensuring the supply of defense equipment and security. This research aims to analyze the support of PT Pindad on meeting the needs and modernization of Indonesian defense equipment, and the development efforts of Special Vehicle Division of PT Pindad in developing the capacity to contribute to the supply needs of defense equipment. This study uses descriptive qualitative method to describe and gain an understanding of the efforts of PT Pindad in improving capacity and productivity in achieving the independence of defense. This study uses interviews and literature, informant interviews consist of 6 (six) persons from the PT Pindad, the Ministry of Defense, and KKIP. Concepts and theories used the concept of national resilience, the concept of the independence of the defense industry, the concept of military industrial complex, and the concept of the state defense. Results of the research is PT Pindad has enough to contribute in fulfilling defense equipment through the defense and security products it produces, which consists of weapons, munitions, and special vehicles. In an effort to contribute to the fulfillment of defense equipment, PT Pindad as a defense industry in Indonesia in general has experienced limited mastery in the field of technology, capital, and human resource competencies. To overcome these problems, PT Pindad undertakes various improvements including reorganization to improve performance and productivity, cooperation with foreign countries to improve the mastery of technology and improve marketing, and support the government through the state capital investment.]"