Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketidakpastian pandemi COVID-19 akan berakhir, mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan berbagai upaya perlindungan sosial, salah satunya yaitu melalui kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi tahun 2021. Kebijakan BST yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hidup pada masa pandemi, akan tetapi dalam implementasinya sejak Bantuan Sosial beralih dari bentuk sembako hingga menjadi uang tunai, data penerima manfaat yang tidak akurat selalu menjadi permasalahan klasik, sehingga mengakibatkan pemberian BST tidak tepat sasaran, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih kurang bijaksana oleh sebagian masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan BST. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan adanya kapabilitas dinamis dalam implementasi BST agar menjadi kebijakan adaptif, sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi tahun 2021. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kapabilitas dinamis dalam tata kelola pemerintahan dinamis yang dikemukakan oleh Neo dan Chen tahun 2007 berupa thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking ahead dan thinking across, namun belum memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking again dalam mengimplementasikan kebijakan BST di masa pandemi tahun 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kualitas pada kapabilitas thinking ahead dan thinking across. Pada thinking again, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kapabilitas untuk meninjau dan menganalisis data penerima BST, dan hasil dari implementasi kebijakan BST belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

The uncertainty of the COVID-19 pandemic will be ending, resulting in the DKI Jakarta Provincial Government issuing various social protection efforts, one of which is through the Cash Social Assistance (BST) policy during the 2021 pandemic. The BST policy provided by the DKI Jakarta Provincial Government aims to help the poor and affected by COVID-19 in meeting their daily needs in order to survive during the pandemic, but in its implementation since Social Assistance shifted from basic food items to cash, inaccurate beneficiary data has always been a classic problem, resulting in the provision of BST not right on target, so that the DKI Jakarta Provincial Government is still considered unwise by some people in implementing the BST policy. The DKI Jakarta Provincial Government requires dynamic capabilities in the implementation of BST so that it becomes an adaptive policy, so that dynamic governance can be realized. This study aims to analyze the dynamic capabilities of the DKI Jakarta Provincial Government in implementing the Cash Social Assistance policy during the 2021 pandemic. The theory used in this study is the dynamic capability in dynamic governance proposed by Neo and Chen in 2007 in the form of thinking ahead, thinking again, and thinking across. This study uses a post-positivist with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the DKI Jakarta Provincial Government already has dynamic capabilities in the form of thinking ahead and thinking across, but does not yet have dynamic capabilities in the form of thinking again in implementing BST policies during the 2021 pandemic. DKI Jakarta Provincial Government needs to improve the quality of thinking ahead and thinkingacross. On thinking again, the DKI Jakarta Provincial Government does not yet have the capability to review and analyze data on BST recipients, and the results of the implementation of the BST policy have not been in accordance with the expected goals. "

"ABSTRAKKemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi yang memerlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Maka, pengawasan yang dilakukan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara lintas sektoral. Fungsi ini diamanahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini akan menggambarkan kedudukan dan wujud peran BPKP serta penilaian pihak lain dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PPPK). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist. Teori yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis adalah gagasan pengawasan fungsional dari Taylor bahwa pengawas internal/fungsional berperan membantu atasan dalam menjamin tercapai atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta melalui studi terhadap dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa peran BPKP sebagai pengawas internal dalam PPPK telah didukung dengan perubahan struktural untuk menjamin independensi. Meskipun begitu, peran BPKP belum didukung oleh perbaikan fungsi struktural sehingga ditemukan peran BPKP belum berpengaruh secara signifikan pada level pelaksanaan program.

---

ABSTRACT

Poverty is believed as a multi-dimension phenomenon that needs cross sectoral and cross stakeholders efforts to alleviate it. Therefore, the supervision over the poverty alleviation program must be carried by the same perspective. The Financial and Developmental Supervisory Board (known as BPKP in Indonesian acronim) is mandated to be responsible for this cross sectoral supervision over Poverty Alleviation Acceleration Program. The research was held through postpositivist approach. Theory used in analyzing the collected data is the idea of functional supervision by Taylor about the role of a specialized division created to help the superior to assure that the subordinate do the work assigned. The data was collected through in-depth interview with related parties and a study over related documents. The research found that BPKP?s role as an internal supervisor for President has been supported by structural change to ensure independency. Nevertheless, that structural change wasn?t accompanied by functional change so that the research found BPKP?s role doesn?t affect program implementetion significantly."

"Situasi pandemi Covid-19 memengaruhi kondisi sosial dan psikologis masyarakat, termasuk mahasiswa. Salah satu tekanan yang dirasakan oleh mahasiswa adalah tekanan psikologis akibat menurunnya kemampuan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan pemerintah untuk meringankan pembayaran UKT tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam pembayaran UKT terhadap kesehatan mental mahasiswa serta mengetahui perbedaan kondisi kesehatan mental mahasiswa yang mendapatkan akses bantuan keuangan dengan mahasiswa yang tidak mendapatkan akses bantuan keuangan. Berdasarkan pengujian quasi eksperimen dengan metode regresi Difference in Difference (DiD) ditemukan bahwa mahasiswa yang mendapatkan akses bantuan keuangan mengalami penurunan rata-rata tekanan psikologis yang signifikan setelah mendapatkan treatment. Baik mahasiswa yang mendapatkan akses bantuan keuangan berupa skema cicilan dan potongan mengalami penurunan rata-rata tekanan psikologis yang signifikan. Oleh karena itu Akses Bantuan Keuangan pada mahasiswa perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas kesehatan mental mahasiswa. Sehingga bantuan keuangan dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga kualitas kesehatan mental masyarakat ketika terjadi shock pada perekonomian

---

The Covid-19 pandemic situation affects the social and psychological conditions of the community, including university students. One of the pressures felt by students is psychological pressure due to decreased ability to pay tuition fees. The government's policy to ease the university students' financial burden is regulated by the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) No. 25 of 2020 concerning Standards of Higher Education Operational Cost Units. This study aims to determine the effect of financial assistance on students' mental health and determine the differences in mental health conditions of students who get access to financial assistance with students who do not get access to financial assistance. Quasi-experimental testing with the Difference in Difference (DiD) regression method found that students who gained financial assistance experienced a significant decrease in average psychological distress. Students who get access to financial assistance in installment schemes or deductions experience a significant average psychological pressure decrease. Therefore, Access to Financial Assistance for college students can improve the quality of students' mental health so that financial assistance can be one solution in maintaining people's mental health when there is a shock in the economy."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prinsip Good Governance yang dibahas yaitu akuntabilitas, transparasi dan berlandaskan hukum dan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini. Teori 7S Mc Kinsey dipergunakan untuk membuktikan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, sistem, skill staffing serta style shared value kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the analysis of non cash transactions based on Good Governance principles in DKI Jakarta Provincial Government. The principles of Good Governance discussed are accountability, transparency and law based and the results of this study indicate that the process of non cash implementation in Jakarta Capital City Government begins in full in 2016 includes revenue and expenditure of APBD. Implementation of non cash mechanism that is done is based on good governance but not yet perfect because that done by Provincial Government of DKI Jakarta still in development stage so that still need support from parties that assist city government not only from banking sector but from stakeholder vendor third party And the community also succeeded in the success of this non cash implementation. McKinsey 39 s 7S theory is used to prove that various aspects such as strategy, structure, system, skill staffing and style shared value all play an important role in the successful implementation of this non cash mechanism program."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

---

This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."

"ABSTRAKSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3386 / SJ dan Nomor903/3387 / SJ yang menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 mengarahkan pergeseran pos anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2018. Komponen Tambahan Keluarga, Manfaat Umum dan Tambahan Penghasilan PNSD yang sebelumnya tidak dianggarkan dianggap memberatkan. Variasi Besarnya tunjangan dan pengenaan APBD tersebut memicu kontroversi dari Pemerintah Daerah. Pemerintah DKI Jakarta menggunakan pos Pengeluaran Tak Terduga untuk menutupi kekurangan dana serta memutuskan menambah TKD 14 as salah satu komponen disediakan meski tidak mendapat penandaan DPRD DKI Jakarta. Rasionalitas Pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan ini menjadi pertanyaan penelitian. Novinskey (2015) menyatakan bahwa Pilihan Rasional Kelembagaan cenderung konsekuensialisme, strategis, kalkulatif, adaptifstrategi, dan pelaku kebijakan individualis-metodologis. Sebagai teori pendamping, Menggunakan Birokrat yang Memaksimalkan Anggaran oleh Niskanen (1971) perilaku birokrat dan sponsor. Uraian tersebut dibuat atas unsur 1) rasionalitas, 2) motif strategis, 3) mendorong lembaga formal, dan 4) mendorong lembaga informal di Kebijakan. Penelitian dengan pendekatan post-positivis bertujuan untuk memperkaya teori pilihan rasional, khususnya dalam kebijakan anggaran Pemerintah DKI Jakarta. Pengamatan dilakukan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan ditriangulasi dengan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, Seknas FITRA, TGUPP, dan KPPOD. Penelitian menunjukkan itu Berdasarkan dimensi 1) rasionalitas, pemerintah daerah menilai konsekuensi anggarantidak selalu signifikan; 2) motif strategis, didorong oleh kemampuan keuangan dan wewenang; 3) lembaga formal, mengikuti rekomendasi Surat Edaran dan Peraturan yang diamanatkan Pemerintah; dan 4) kelembagaan informal karena keutamaan etika pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, pendorong utama aktor berasal dari institusi formal. Akan Namun, penggunaan surat edaran sebagai regulasi kebijakan memiliki kecenderunganpenyalahgunaan anggaran sehingga tidak sesuai dengan konteks pencairan THR ini. Saran yang bisa disediakan adalah memperbaiki mekanisme kendali pelaksanaan anggaran dan membatasi penggunaan peraturan kebijakan oleh kementerian.ABSTRACTMinister of Home Affairs Circular Number 903/3386 / SJ and Number903/3387 / SJ, which explains Government Regulation No. 19/2018 directs a shift in the budget post to pay for the 2018 holiday allowance (THR). Additional Family Components, General Benefits and Additional PNSD Income that were not previously budgeted are considered burdensome. The variation in the amount of allowances and the imposition of the APBD has sparked controversy from the Regional Government. The DKI Jakarta government used the Unexpected Expenditure post to cover the lack of funds and decided to add TKD 14 aces as one of the components to be provided even though it did not receive the mark of the DKI Jakarta DPRD. The rationality of the DKI Jakarta Government in implementing this policy is a research question. Novinskey (2015) states that Institutional Rational Choices tend to be consequentialism, strategic, calculative, adaptive strategy, and individualist-methodological policy actors. As a companion theory, Using Bureaucrats to Maximize Budgets by Niskanen (1971) the behavior of bureaucrats and sponsors. The description is made on the elements of 1) rationality, 2) strategic motives, 3) encouraging formal institutions, and 4) encouraging informal institutions in policy. Research with a post-positivist approach aims to enrich the theory of rational choice, particularly in the budget policy of the DKI Jakarta Government. Observations were made to the Regional Civil Service Agency, the Regional Financial Management Agency, and the DKI Jakarta Regional Development Planning Agency and triangulated with the DKI Jakarta DPRD, Ministry of Home Affairs, Academics, Seknas FITRA, TGUPP, and KPPOD. Research shows that based on dimension 1) rationality, local governments assess the consequences of the budget not always significant; 2) strategic motives, driven by financial capacity and authority; 3) formal institutions, following the recommendations of Circular and Regulations mandated by the Government; and 4) informal institutions because of the ethical virtues of policy makers. Overall, the main drivers of actors come from formal institutions. However, the use of circular letters as policy regulation has a tendency misuse of the budget so that it does not fit the context of this THR disbursement. Suggestions that could be provided are improving budget execution control mechanisms and limiting the use of policy regulations by ministries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta. "

"Penelitian ini merupakan studi kasus di salah satu rumah sakit swasta tipe C di Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk melakukan evaluasi efektivitas alur pelayanan sectio caesarea (SC) emergency pada tahun 2021 (masa pandemi COVID-19) dari sisi input, proses, dan outcome. Alur pelayanan sectio caesarea (SC) emergency yang ada disesuaikan dengan referensi Pemerintah dan Profesi (POGI), yakni adanya skrining COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan swab-RDT Antigen dan rontgen thorax, serta konsultasi kepada Spesialis Paru atau Penyakit Dalam. Penelitian ini dilakukan dengan mix-method, secara kuantitatif dengan metode potong lintang dari berkas rekam medis dan dilanjutkan dengan kualitatif dari para informan kunci dan informan tambahan. Penelitian dilakukan pada 379 sampel pasien yang melakukan persalinan secara sectio caesarea (SC) emergency periode Januari-Desember 2021. Karakteristik pasien didapatkan 75,5% adalah usia 20-35 tahun dengan rata-rata 29,32 tahun; 58,8% adalah multipara dengan rata-rata paritas 1,96; dan 92,3% usia kehamilan 37-42 minggu dengan rata-rata 38,50 minggu. Diagnosis pasien didapatkan 77% kategori 2 dan 95,5% status non COVID-19. Diagnosis kategori 1 sebanyak 11,8% adalah fetal distress dan diagnosis kategori 2 sebanyak 27,7% adalah ketuban pecah dini (KPD), dengan response time kategori 1 <30 menit hanya 1,1% dan response time kategori 2 dalam 30-75 menit sebanyak 33,2%. Kemudian rata-rata waktu informed consent didapatkan 3,71 menit; waktu konsul Spesialis Paru/Penyakit Dalam didapatkan 4,06 menit; waktu konsul Spesialis Anestesi didapatkan 3,77 menit; proses transfer pasien didapatkan 6,01 menit; waktu spinal anestesi didapatkan 5,08 menit; waktu mulai operasi sampai bayi lahir didapatkan 20, 37 menit, dengan rata-rata pasien per-bulan adalah 31,58 dan waktu tanggap sectio caesarea (SC) emergency selama 111,87 menit. Pada analisis bivariat didapatkan adanya korelasi yang bermakna antara rerata jumlah pasien terhadap waktu tanggap sectio caesarea (SC) emergency (p-value=0,019), dan tidak ada hubungan bermakna antara diagnosis kategori 1 dan kategori 2 (p-value=0,767) serta status COVID-19 dan Non COVID-19 (p-value=0,071) terhadap waktu tanggap sectio caesarea (SC) emergency; namun status COVID-19 terhadap waktu tanggap SC emergency memiliki hubungan bermakna dari sisi substansi. Pada kualitatif, didapatkan bahwa seluruh informan sudah mengetahui dan memahami alur pelayanan SC emergency selama pandemi ini, faktor pendukung yang ada adalah kekompakan dan kerjasama tim, dukungan manajemen rumah sakit untuk mengutamakan safety tenaga kesehatan ditunjang oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai, serta faktor penghambat yang ada adalah proses skrining/penapisan COVID-19 (hasil pemeriksaan penunjang), letak kamar operasi di lantai 2 dan tidak ada lift khusus transfer pasien, serta kekosongan alat pelindung diri (APD) dan linen operasi. Kesimpulannya, penilaian efektivitas alur pelayanan SC emergency tahun 2021 dengan pendekatan goal approach belum efektif, dilihat dari outcome yaitu rata-rata waktu tanggap SC emergency yang belum mencapai target indikator mutu (≤30 menit).

---

This research is a case study in a type C private hospital in Bogor Regency which aims to evaluate the effectiveness of the emergency sectio caesarea (SC) service flow in 2021 (the COVID-19 pandemic) in terms of input, process, and outcome. The existing emergency sectio caesarea (SC) service flow is adjusted to the Government and Profession (POGI) reference, namely the presence of COVID-19 screening by carrying out an antigenic swab-RDT examination and chest X-ray, as well as consultation with Lung Specialists or Internal Medicine. This research was conducted using a mix-method, quantitatively with a cross-sectional method from medical record files and followed by qualitative research from key informants and additional informants. The study was conducted on 379 samples of patients who delivered emergency caesarean section (SC) for the period January-December 2021. Characteristics of patients obtained were 75.5%, aged 20-35 years with an average of 29.32 years; 58.8% were multiparous with a mean parity of 1.96; and 92.3% gestational age 37-42 weeks with a mean of 38.50 weeks. The patient's diagnosis obtained 77% category 2 and 95.5% non-COVID-19 status. Category 1 diagnosis of 11.8% was fetal distress and diagnosis of category 2 of 27.7% was premature rupture of membranes (PROM), with category 1 response time <30 minutes only 1.1% and category 2 response time within 30-75 minutes as much as 33.2%. Then the average time for informed consent was 3.71 minutes; the time for the Lung Specialist/Internal Medicine consul was 4.06 minutes; Anesthesia specialist consul time was 3.77 minutes; patient transfer process obtained 6.01 minutes; spinal anesthesia time was found to be 5.08 minutes; the time from the operation to the birth of the baby was 20.37 minutes, with the average patient per month was 31.58 and the emergency sectio caesarea (SC) response time was 111.87 minutes. In bivariate analysis, it was found that there was a significant correlation between the mean number of patients and the response time for emergency sectio caesarea (SC) (p-value=0.019), and there was no significant relationship between category 1 and category 2 diagnoses (p-value=0.767) and status COVID-19 and Non COVID-19 (p-value=0.071) for emergency sectio caesarea (SC) response time; however, the status of COVID-19 on the emergency SC response time has a significant relationship in terms of substance. In qualitative terms, it was found that all informants already knew and understood the flow of emergency SC services during this pandemic, the supporting factors were cohesiveness and teamwork, hospital management support to prioritize the safety of health workers supported by adequate infrastructure and human resources (HR). appropriate, and the existing inhibiting factors are the COVID-19 screening process (results of supporting examinations), the location of the operating room on the 2nd floor and no special elevator for patient transfers, as well as the vacancy of personal protective equipment (PPE) and operating linen. In conclusion, the assessment of the effectiveness of the SC emergency service flow in 2021 with the goal approach approach has not been effective, seen from the outcome, namely the average emergency SC response time that has not reached the target quality indicator (≤30 minutes)."