Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN adalah sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan negara. Kepuasan pengguna layanan SPAN masih di bawah target yang ditetapkan 3,54 dari 4,06 . Salah satu penyebabnya adalah kecepatan respon service desk yang masih rendah. Kinerja service desk dipengaruhi kondisi proses manajemen pengetahuan yang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan SITP dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja pengukuran kesiapan manajemen pengetahuan Direktorat SITP menggunakan Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, kepemimpinan dan strategi, dan lingkungan fisik. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner berskala likert survey research yang ditujukan kepada pegawai Direktorat SITP sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis dengan metode statistik deskriptif, Direktorat SITP mempunyai nilai rata-rata sebesar 4.05368 ready but needs a few improvement . itu berarti Direktorat SITP telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan, namun masih perlu melakukan beberapa perbaikan.

---

The Treasury System and State Budget SPAN is a system designed to integrate the process of budgeting, implementation and reporting of state finances. User satisfaction SPAN is still below the target set 3.54 from 4.06 . One reason is the speed of response service desk is still low. Performance of service desk is affected by conditions of knowledge management process that has not run optimally. This study aims to measure the level of readiness of implementation of knowledge management in the Directorate of Technology Treasury and Information System SITP and provide recommendations in the form of improvement strategies if there are factors that are not ready. The level of readiness is measured using a knowledge management Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF ie organizational culture, organizational structure, human resources, information technology, leadership and strategy, and the physical environment. Research carried out quantitatively using a Likert scale questionnaire survey research , addressed to the employees of the Directorate SITP as research objects. According to analysis by descriptive statistical methods, Directorate SITP has an average value of 4.05368 ready but needs a few improvement . These values indicate that the Directorate of SITP ready to implement knowledge management, but still need to do some improvement"

"Pengetahuan dan pengalaman merupakan sumber daya yang paling penting dalam suatu organisasi. Knowledge Management (KM) merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektualnya yaitu pengetahuan dan pengalaman. Minimnya pemahaman dan kurang fokusnya organisasi mengenai KM dapat mengakibatkan kegagalan dalam penerapan KM. Risiko kegagalan penerapan KM dapat dikurangi jika organisasi tersebut siap untuk menerapkan KM. Penelitian ini menganalisis kesiapan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dalam menerapkan KM. Model analisis kesiapan penerapan KM pada penelitian ini dikembangkan berdasarkan faktor-faktor KM enablers, dan sikap reseptif atau penerimaan anggota organisasi terhadap penerapan KM. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari survei dengan kuesioner sebanyak 143 sampel responden pegawai Ditjen Dikti. Berdasarkan pengukuran kesiapan menunjukkan seluruh faktor berada pada level 4 atau receptive, hanya faktor decentralization yang belum siap karena berada pada level 2 atau preliminery. Pada pengujian hipotesis, faktor yang mempengaruhi keinginan pegawai Dikti untuk terlibat dalam proses KM adalah collaboration, IT use, harapan manfaat dan harapan kemudahan dari penerapan KM.

---

Knowledge and experiences are the most critical resources in an organization. Knowledge Mangement (KM) is an effort to improve the organization's capability to manage it's intelectual assets like knowledge and experience. The lack of organizational understanding and focus on KM can lead to failure in the KM implementation. The risk of failure the implementation of KM can be reduced if the organization is ready to implementing KM.

This study aims to analyzes the readiness of Directorate General of Higher Education (DGHE) in implementing KM. The analysis model in this study was developed based on the factors of KM enablers, and receptive attitude or acceptance of a member organization of the implementation of KM. This study used data which be obtained from the questionnaire survey. The data collected are 143 respondent sample from DGHE staff.

The measuring of KM readiness show readiness of all the factors at the level of 4 or receptive, but only decentralization factor that was not yet ready at the level 2. On the hypothesis testing, the factors that influence the intention of DGHE staff to be involved in KM processes are collaboration, IT use, expectations benefits and expectations of the ease of implementation of KM."

"Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai satuan kerja yang bertugas memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi baik secara teknis maupun non teknis kepada seluruh unit kerja di Kemenkeu. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima, maka Pusintek membutuhkan sebuah pengelolaan pengetahuan dan pengalaman agar setiap pegawai diharapkan memiliki tingkat pengetahuan yang sama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode memetakan Knowledge Management Critical Success Factor (KMCSF) dan infrastruktur ke dalam aspek Knowledge Management, kemudian dihitung level Knowledge Management Readiness. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pusintek sudah berada pada level 4 (Receptive) yang berarti bahwa Pusintek telah siap dan mapan untuk menerapkan Knowledge Management.

---

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) Ministry of Finance is an unit which provides Information Technology and Communication services, either technically or non technically, to all other units in the Ministry of Finance. In order to sustain first-class treatment, it is necessary for PUSINTEK to acquire and implement Knowledge Management so that every employee has the same level of knowledge. Hence, the writer is doing research on the readiness level of knowledge management implementation in PUSINTEK, Ministry of Finance.

This research is done to analyze the readiness of Pusintek in implementing Knowledge Management using the following method: by mapping Knowledge Management Critical Success Factor (KMCSF) and infrastructure into Knowledge Management aspects. The result of this research stated that Pusintek already at level of 4 (Receptive), which means that Pusintek has been prepared and established to implement Knowledge Management."

"Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang manajemen pengetahuan, mengamanatkan setiap Satuan atau Unit Perangkat Kerja Daerah (SKPD/UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan manajemen pengetahuan (KM). Pelaksanaanya melalui sebuah sistem manajemen pengetahuan (KMS) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sebelum sebuah organisasi menerapkan KMS, perlu diketahui terlebih dahulu kesiapan KM organisasi tersebut. Hal ini untuk mengurangi adanya risiko kegagalan implementasi KMS. Saat ini BPSDM belum mengetahui tingkat kesiapan manajemen pengetahuannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan KM di BPSDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan KM sebelum mengimplementasikan KMS. Selain itu penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat faktor KM yang belum siap. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM critical Success Factor (KMCSF) ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survey terhadap sampel pegawai BPSDM. Kemudian dihitung rata-rata kesiapan setiap faktor, serta dianalisis untuk mendapatkan rekomendasi dalam meningkatkan kesiapan KM. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa nilai kesiapan KM BPSDM 75,7% atau level receptive. Hal ini mengindikasikan BPSDM telah siap dalam penerapan KM. Meskipun secara keseluruhan tingkat kesiapan pada level receptive, namun terdapat faktor yang masih perlu ditingkatkan kesiapannya yaitu faktor organisasi.

---

DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 164 of 2017 on knowledge management, mandates every Unit or Unit of Local Working Units (SKPD / UKPD) and Regional Owned Enterprises (BUMD) to implement knowledge management (KM). Implementation through a knowledge management system (KMS) coordinated coordinated by the Agency for Human Resource Development (BPSDM). Before an organization implements KMS, it is important to know in advance the readiness of the organization's KM. This is to reduce the risk of failure of KMS implementation. Currently BPSDM not yet know the level of readiness of knowledge management. Therefore, it is necessary to measure the level of readiness of KM in BPSDM. This study aims to determine the level of readiness of KM before implementing KMS. In addition, this study provides recommendations for improvement if there are factors that are not ready KM. This level of readiness is measured by mapping KM critical Success Factor (KMCSF) variables into abstract, soft, and hard aspects. The data were collected using survey method of BPSDM employee sample. Then calculated the average readiness of each factor, and analyzed to get recommendations in improving the readiness of KM. Based on this research note that the readiness value of KM BPSDM 75,7% or receptive level. This indicates that BPSDM is ready for KM implementation. Despite the overall level of readiness at the receptive level, there are still factors that need to be improved in the readiness of organizational factors."

"Pusat Pengolahan Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan unit yang memiliki tugas mengelola SI/TI di BKPM. Permasalahan yang terjadi di Pusdatin adalah pengetahuan dan kemampuan melekat pada masing-masing individu dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sulitnya pengetahuan tersebut diketahui atau diakses oleh pegawai lain, sehingga dapat berdampak pada terganggunya layanan di Pusdatin. Untuk itu Pusdatin membutuhkan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang dapat mengelola pengetahuan, sehingga harapannya, para pegawai dapat menangkap, menyaring, dan menerima pengetahuan yang ada, serta menciptakan pengetahuan baru untuk mendorong kontribusi maksimum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta target Pusdatin.Pengelolaan pengetahuan atau yang dikenal dengan knowledge management (KM) adalah proses menangkap atau menggunakan keahlian kolektif dari sebuah institusi pada semua bagian bisnis ? di kertas, dokumen, database (disebut explicit knowledge), atau dalam pikiran manusia (disebut tacit knowledge). Penerapan KM sangat membutuhkan persiapan yang matang agar tidak mengalami kendala atau kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan organiasasi dalam implementasi KM (KM readiness), sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan dalam implementasi KM. Model KM readiness disusun berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian dilakukan melalui sensus terhadap seluruh pegawai Pusdatin dengan menggunakan kuesioner. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk memastikan model KM readiness yang telah disusun benar serta untuk mendapatkan variabel yang valid dan reliabel. Kemudian analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kesiapan organisasi dalam implementasi KM.Analisis faktor konfirmatori menghasilkan faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan KM di Pusdatin, yaitu faktor budaya organisasi, struktur organisasi, individu, dan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan KM di Pusdatin berada pada kategori tinggi. Artinya, organisasi telah memiliki kemampuan yang memadai, dan karenanya telah matang kesiapannya untuk implementasi KM.

---

Data and Information Center (Pusdatin) is the unit which has responsible to manage IS/IT in Indonesia Coordinating Board (BKPM). The problem is the knowledge and capabilities inherent in each individual and not well documented. It makes difficult to be known or accessed by other employees. This condition could lead distraction and inefficiency on the service level in Pusdatin. For that reason, Pusdatin requires an information technology-based system that can manage knowledge, so at the end, employees can capture, filter, and accept existing knowledge, as well as creating new knowledge to encourage the maximum contribution in performing basic tasks, functions and target of Pusdatin.

Knowledge Management (KM) is the process to capturing and making use of a firm?s collective expertise anywhere in the business? on paper, in documents, in database (called explicit knowledge), or in people?s head (called tacit knowledge). Implementation of KM requires careful preparation to avoid having problems or failures. Therefore, this study aims to measure the degree of readiness of an Organization in the implementation of KM (KM readiness), so that it can give recommendations to improve readiness in implementing KM.

Model KM readiness compiled based on literature and previous relevant studies. The study was conducted through a census of all employees Pusdatin using questionnaires. After the data is collected, the data were analyzed using confirmatory factor analysis to ensure readiness KM models that have been prepared are correctly and to get the variables are valid and reliable. Then, descriptive analysis is used to get an idea of the level of readiness of the organization in the implementation of KM.

Confirmatory factor analysis results the factors used to measure KM readiness level in Pusdatin. The analysis showed that the degree of readiness of Knowledge Management in Pusdatin at the high category. This means that the organization has had sufficient capability, and therefore has matured readiness to implement KM."

"Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian program kerja di Balitbangdiklat Kementerian Agama adalah meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai basis pengambilan kebijakan oleh unit teknis di Kementerian Agama. Faktanya sampai akhir tahun 2014, pemanfaatan hasil penelitian Balitbangdiklat oleh unit teknis di Kementerian Agama tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Tidak terdapatnya sistem berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antar peneliti di Balitbangdiklat diindikasikan menjadi salah satu penyebab kurangnya kualitas hasil penelitian, sehingga berdampak pada sedikitnya hasil penelitian Balitbangdiklat yang digunakan oleh unit teknis. Penelitian ini menganalisis model dan merancang prototype knowledge management system bagi peneliti di Balitbangdikat Kementerian Agama, dengan menggunakan pendekatan soft system methodology yang dipadukan dengan teori pendukung seperti knowledge audit dari Burnett dan teori budaya organisasi dari Cameron & Quinn. Penelitian ini menghasilkan 11 aktivitas sistem dalam model konseptual, enam fitur knowledge management system dan rancangan mekanisme non teknis bagi implementasi knowledge management system di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

---

One of indicators used to measure work performance in Agency of Research and Development, and Training, Ministry of Religious Affairs is the utilization of research results as the policy-making basis by a technical working-unit in the ministry. In fact until late 2014, the utilization of research results had not meet the stated target. The not existence of knowledge sharing system for researchers is predicted as one of the factors of insufficcient quality of research, which lead to the under-used of research results. This study aims to analyze model and design prototype of knowledge management system for researchers in Agency of Research and Development, and Training. This study uses soft system methodology approach combined with supporting theories such as Burnett's knowledge audit and the theory of culture organization by Cameron&Quinn. This research resulted in 11 activities in the conceptual model, six functional features, and non technical mechanism design for the organization in implementing knowledge management system."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"