Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadinya pengampuan dikarenakan seseorang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap berbuat hukum dan tidak dapat menjalankan kesehariannya maka harus dengan pengampu yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Yang dapat menjadi pengampu adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau keluarga semenda dalam garis kesamping sampai derajat keempat. Pengelolaan harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris selaku curandus atau orang yang berada dibawah pengampuan harus dengan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk melakukan tindakan pengampuan harus disertai pihak ketiga yaitu Balai Harta Peninggalan. Dalam pengelolaan harta warisan akan timbul permasalahan hukum yang terjadi bila ahli warisnya memperbolehkan untuk menjual atau menyewa atas barang-barang tidak bergerak maka pengampu diperbolehkan untuk menjual atau menyewa. Tetapi jika ahli waris tidak memperbolehkan maka pewaris diwajibkan untuk mengganti rugi semua aset atau harta yang dijualnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik simpulan bahwa dalam kegiatan pengampuan harus dibuat laporan yang stabil dari kegiatan pengampuan yang dijalani dan laporan tersebut dibuat antara pengampu dengan Balai Harta Peninggalan guna mempermudahkan kedua belah pihak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan orang yang dibawah pengampuan.

---

The occurrence of forgiveness is because someone who is an adult but is not capable of carrying out the law and cannot carry out his daily life must be with the guardian determined by the District Court Decision. Those who can become custodians are blood relatives in a straight line or a sibling family in a lateral line up to the fourth degree. The management of the inheritance given by the heir to the heirs as curandus or people who are under guardianship must be accompanied by a Certificate of Inheritance made before a Notary and to carry out the pardoning action must be accompanied by a third party, namely Balai Harta Peninggalan. In the management of inheritance, there will be legal problems that occur if the heirs allow to sell or rent immovable property, then the guardian is allowed to sell or rent. But if the heir does not allow it, the heir is obliged to compensate for all the assets or assets he sells. The research method used is normative juridical. Based on the results of the study, it was concluded that in custodial activities a stable report must be made of the custodial activities undertaken and the report was made between the custodian and the Heritage Treasurer to make it easier for both parties to take legal action related to the person under custodial."

"Ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg yang mengatur mengenai pemeriksaan setempat tidak menyebutkan pemeriksaan setempat sebagai sebuah kewajiban dan juga tidak menyebutkan secara tegas objek pemeriksaan setempat, kemudian pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek benda tidak bergerak misalnya tanah dan bangunan. Mengacu pada Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap subjek orang, sebagaimana diterapkan dalam Studi Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst dalam hal permohonan pengampuan. Kemudian, seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang didukung dengan lahirnya persidangan secara elektronik termasuk dalam hal persidangan pembuktian, sehingga pemeriksaan setempat juga dapat dilaksanakan secara elektronik. Dengan berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengaturan pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap subjek orang khususnya dalam permohonan pengampuan berdasarkan studi terhadap penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst serta Bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan secara elektronik berdasarkan studi terhadap penetapan No. 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang didasarkan pada metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis pembahasan ini, ketentuan pengaturan pemeriksaan setempat terhadap subjek orang khususnya dalam hal pengampuan dapat mengacu pada Pasal 439 KUHPerdata, selain itu mengenai prosedur pemeriksaan setempat secara elektronik secara khusus belum terdapat pengaturannya secara tegas, namun dengan melihat pelaksanaannya secara elektronik, maka ketentuannya tetap dapat mengacu sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan Pasalnya dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pengaturan pemeriksaan setempat perlu diatur lebih rinci bukan hanya terhadap tanah saja melainkan terhadap subjek orang serta pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan setempat secara elektronik agar juga dapat diatur lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan

---

The provisions of Article 153 HIR/Article 180 RBg which regulate local inspections do not mention local inspections as an obligation and also do not explicitly state the objects of local inspections. local to immovable objects such as land and buildings. Referring to Article 153 HIR/Article 180 RBg so that it is possible to carry out local examinations of subject persons, as implemented in the Study of Determination Number 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst in the case of requests for pardons. Then, along with the development of technology and information supported by the emergence of electronic trials, including in the case of evidentiary trials, local examinations can also be carried out electronically. Based on this, the formulation of the problem in this study is how the provisions for local inspections conducted on human subjects, especially in requests for forgiveness based on a study of the determination of No. 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst and what are the procedures for carrying out local inspections which are carried out electronically based on a study of the determination of No. 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. This study uses a juridical-normative research method which is based on qualitative methods. Based on the results of the research from the analysis of this discussion, the provisions for local inspection arrangements for the subject of persons, especially in terms of assistance, can refer to Article 439 of the Civil Code, in addition to that regarding the procedure for electronic local inspections specifically, there are no strict regulations yet, but by looking at the implementation electronically, then the provisions can still refer to what is stipulated in PERMA Number 1 of 2019 as amended by several provisions in PERMA Number 7 of 2022. Local inspection arrangements need to be regulated in more detail not only for land but also for subject persons and arrangements regarding procedures for carrying out local inspections in general. electronically so that it can also be regulated more strictly in laws and regulations."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara caregiver strain dan caregiving self-efficacy pada ibu selaku caregiver dari anak dengan retardasi mental. Pengukuran caregiver strain menggunakan alat ukur modified caregiver strain index (Thornton & Travis, 2003) dan pengukuran caregiving self-efficacy menggunakan caregiver self-efficacy scale (Boothroyd, 1993). Partisipan berjumlah 40 orang ibu yang memiliki anak yang mengalami retardasi mental. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara caregiver strain dan caregiving self-efficacy pada ibu selaku caregiver dari anak dengan retardasi mental (r = - 0,360; p = 0,023, signifikan pada L.o.S 0,05). Artinya, semakin tinggi caregiver strain yang dimiliki oleh ibu selaku caregiver dari anak dengan retardasi mental, maka semakin rendah caregiving self-efficacy yang dimilikinya. Untuk itu, disarankan agar ibu sebagai caregiver dari anak dengan retardasi mental mendapatkan intervensi untuk meningkatkan caregiving self-efficacy-nya.

---

This study was conducted to find the correlation between caregiver strain and caregiving self-efficacy among mothers as caregivers of mentally retarded child. Caregiver strain was measured using modified caregiver strain index (Thornton & Travis, 2003) and caregiving self-efficacy was measured using caregiver selfefficacy scale (Boothroyd, 1993). The participants of this study are 40 mothers who have mentally retarded child. The result of this study shows that there is a significant negative correlation between caregiver strain and caregiving selfefficacy (r = - 0,360; p = 0,023, significant at L.o.S 0,05). That is, the higher caregiver strain owned by mothers as caregivers of mentally retarded child, the lower caregiving self-efficacy of their. Therefore, the mothers as caregivers for mentally retarded child need to get intervention to increase their caregiving selfefficacy. "

"

Fokus penelitian ini adalah manajemen dokumen orang hilang sebagai respons bencana. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi makna manajemen dokumen dalam menanggapi bencana dalam kasus orang hilang di Timor Leste. Hasil analisis menghasilkan tiga perhatian seperti 1) dokumen tentang orang hilang, 2) manajemen dokumen tentang pencarian orang hilang yang sedang berlangsung, 3) makna dokumen orang hilang dan manajemen dokumen yang dicakup dari penanggulangan bencana sebagai kegiatan pada tahap respons. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep manajemen dokumen, orang hilang, manajemen bencana. Untuk mendapatkan makna dari masalah ini, penulis melakukan studi kasus kualitatif pada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang sering terlibat dalam manajemen bencana terkait dengan konflik bersenjata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kantor ICRC di Jakarta dan Dili melalui wawancara dengan menggunakan informan yang terdiri dari staf sebagai pengelola dokumen yang terlibat dan keluarga orang hilang yang telah dibantu oleh organisasi. Temuan mengidentifikasi pentingnya dokumen sebagai media yang mengembalikan kehidupan orang hilang setelah konflik Timor-Leste berakhir. ICRC bertindak sebagai pusat dokumentasi yang menyediakan sumber informasi yang terkait dengan orang hilang untuk memfasilitasi kegiatan pencarian. Sejalan dengan manajemen dokumen, fungsi kontrol muncul karena upaya dalam melindungi dan menghidupkan kembali masalah, orang, kegiatan, dan peristiwa. Pengelolaan dokumen melalui sejumlah proses mulai dari penciptaan, penggunaan, deskripsi, indeks, klasifikasi, penyimpanan, akses dan temu kembali, hingga pengawasan. Pengelolaan dilakukan terhadap dokumen karena terkandung isi yang sensitif, konfidensial, pembuktian, orisinalitas, dan hiraerki. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perhatian utama organisasi adalah untuk mengelola dokumen untuk mencapai tujuannya seperti yang ditunjukkan oleh ICRC sebagai organisasi kemanusiaan dalam menanggapi pencarian orang hilang sebagai akibat dari konflik. Singkatnya, penelitian ini mengusulkan wawasan baru ke dalam studi dokumen melalui paparan proses manajemen dokumen orang hilang yang akan mendukung bentuk tahap respons terhadap bencana yang terjadi di Timor-Leste.

---

The focus of this study is missing persons document management as disaster response. The purpose of this paper is to identify the meaning of document management in response to disasters in the case of missing people of Timor-Leste. The outcomes of analysis yielded three concerns such as 1) documents about missing persons, 2) document management about searching missing persons in progress, 3) the meaning of documents of missing persons and document management that covered from disaster management as an activity on the response stage. The analysis was carried out by linking the concept of document management, missing persons, disaster management. To get the meaning of the issue, the author conducted a qualitative case study on the International Committee of the Red Cross (ICRC) which is often involved in disaster management related to armed conflict. Data collection techniques were carried out by direct observation of the ICRC offices in Jakarta and Dili through interviews using informants consisting of staff as managers of the documents involved and the families of missing people who had been assisted by the organization. The findings identified the importance of the document as a media that gave back the lives of missing persons after the Timor-Leste conflict ended. The ICRC acts as a documentation center that provides information resources related to missing people to facilitate search activities. In line with document management, the control function arises because of an interest in protecting and reviving problem, people, activities, and events. The assessments on the proposed processes of missing persons’ document management are ranging from creation, description and use, storage and maintenance, index and classification, storage, access and retrieval, to supervision. Management is carried out on documents due to its originality, confidentiality, evidence, hierarchy, and sensitivity contents. The findings also suggest that the primary concern of the organization is to manage documents to achieve its objectives as indicated by the ICRC as a humanitarian organization in response to the search for missing persons as a result of the conflict. To sum up, this study proposes a new insight into the study of documents through exposure to the missing persons’ document management process that will support a form of response stage to the disaster that occurred in Timor-Leste.

"

"Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, salah satunya berupa waris. Di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Perlindungan Anak, PP No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Staatsblad 1917 Nomor 129 yang belum dicabut. Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 4 PP No. 54/2007 mengatur bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini merupakan cerminan dari hukum Islam, yakni anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Sementara itu dalam hukum perdata, terdapat perbedaan dengan ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak memutus segala hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Perbedaan ini berdampak pada ketidakpastian hukum pada pertimbangan hakim dalam menetapkan waris terhadap anak angkat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga seharusnya ketentuan tersebut dicabut dengan tegas, Lebih lanjut, permohonan pengangkatan anak oleh orang Islam seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi diajukan ke Pengadilan Agama. Diharapkan penelitian ini dapat menghapus ketidakpastian hukum mengenai hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua kandung menurut hukum perdata serta menyelesaikan kebingungan mengenai kewenangan absolut pengadilan mengenai permohonan pengangkatan anak.

---

Adoption is a legal act that brings about legal consequences, one of which is inheritance. In Indonesia, adoption is regulated in several laws and regulations, including the Child Protection Law, Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Adoption, and Staatsblad 1917 No. 129, which has not been repealed. Article 39 paragraph (2) of the Child Protection Law and Article 4 of Government Regulation No. 54/2007 stipulate that adoption does not sever the blood relationship between the adopted child and their biological parents. This reflects Islamic law, where an adopted child remains an heir to their biological parents. Meanwhile, under civil law, there is a difference with the provisions of Staatsblad 1917 No. 129, which states that adoption severs all relationships between the adopted child and their biological parents, making the adopted child an heir to their adoptive parents. This difference leads to legal uncertainty regarding judges' considerations in determining inheritance for adopted children. To address this issue, a study was conducted using a normative juridical method. The study's findings show that the adoption provisions in Staatsblad 1917 No. 129 are no longer in line with societal conditions, and therefore, these provisions should be explicitly revoked. Furthermore, adoption petitions by Muslims should not be submitted to the District Court but to the Religious Court. It is hoped that this study can eliminate the legal uncertainty regarding the inheritance rights of adopted children concerning the inheritance of their biological parents under civil law and resolve the confusion regarding the absolute jurisdiction of the court concerning adoption petitions. "

"Notaris dalam membuat akta pemisahan dan pembagian harta warisan harus mengetahui status harta yang ditinggalan. Dalam hal harta warisan berupa polis asuransi jiwa terdapat ketidakpastian hukum terkait status harta tersebut yang didalamnya hanya memuat satu nama penerima manfaat. Permasalahan yang dibahas adalah status polis asuransi jiwa sebagai harta peninggalan dan ketentuan dalam polis asuransi jiwa apabila hanya mencantumkan satu nama ahli waris dari beberapa ahli waris. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan hasil wawancara. Berdasarkan penelitian ini status polis asuransi jiwa sebagai harta peninggalan pewaris adalah bagian dalam budel harta waris dan bukan wasiat walaupun didalam polis tersebut hanya mencantumkan satu nama ahli waris. Namun untuk memberikan kepastian hukum kepada pewaris ataupun ahli waris maka ketentuan dalam polis asuransi harus mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa pencairan uang klaim asuransi jiwa sebagai bagian harta waris. Apabila polis asuransi jiwa memang diniatkan oleh pewaris sebagai wasiat untuk penerima manfaat maka notaris harus dilibatkan untuk pembuatan akta wasiat nya sehingga akta wasiat tersebut menjadi satu kesatutan dokumen dengan polis asuransi jiwa yang diterbitkan dan hal ini mempermudah notaris dalam pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta warisan.

---

The notary has to know the treasure status that left behind in making the deed of the separation and distribution of inheritance. In case of inheritance in life insurance policy, there is legal uncertainty regarding the treasure status, which contains only a beneficiary. The problems discussed are life insurance policy status as an inheritance and the provisions that only includes the name of heir which from several heirs. The researcher used normative juridical by reviewing the provisions legislation and supported by the interview results as the research method. Based on this research, the life insurance policy status as an inheritance of heir is part of inheritance in a bundle and is also not an inheritance if the insurance policy includes only a name of heir. However, to give legal certainty to heir, so that there has to be provision in insurance policy must include clause stated that the fund disbursement of life insurance as part of inheritance. If insurance policy is intended benefit from the heir as inheritance, then the notary has to be involved in making inheritance deed so that it becomes one complete document with life insurance policy that published and can make easier for the notary in making the deed and classifying the allocation of inheritance."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perjanjian pengelolaan harta kekayaan suami-istri ke dalam suatu lembaga Trust yang dikenal di negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon untuk menjaga harta kekayaan keluarga demi kelangsungan generasi penerus. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana keberlakuan perjanjian ini menurut hukum Indonesia yang pada umumnya tidak mengenal konsep trusts yang memisahkan kepemilikan antara pemilik benda secara hukum legal owner dan pemilik manfaat atas benda tersebut beneficial owner . Ketentuan dalam perjanjian tersebut juga berpotensi dapat bertentangan dengan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata dan dalam hal bertentangan, bagaimana penetapan ahli waris dan pelaksanaan hak waris anak mengingat adanya perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa perjanjian mengenai pembentukan lembaga Trust untuk mengelola harta kekayaan suami-istri tidak dapat dibuat dan diberlakukan menurut hukum Indonesia, namun dapat saja dibuat diluar negeri yang mengakui lembaga Trust dengan tetap dibatasi oleh ketentuan memaksa hukum waris dalam KUH Perdata termasuk legitieme portie dan ketentuan Trust harus dikuatkan keberlakuannya melalui surat wasiat sebagai instrumen yang diakui untuk mengesampingkan aturan pewarisan menurut undang-undang. Tanpa surat wasiat, penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan akan tunduk pada hukum waris barat dalam KUH Perdata terlepas adanya perjanjian tersebut. Pembentukan lembaga Trust di luar negeri sebenarnya lebih bermanfaat untuk harta kekayaan di luar negeri dan mengingat hal ini, hukum waris dalam KUH Perdata juga mengenal beberapa lembaga yang memiliki fungsi dan karakteristik serupa Trust yang dapat digunakan untuk menjaga bagian bebas dari harta peninggalan pewaris demi kelangsungan generasi penerusnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the agreement on the management of the husband wife rsquo s assets under Trusts, as acknowledged in Anglo Saxon countries, in order to protect the family assets for future generations. The issues focus on how the enforcement of such agreement based on the Indonesia rsquo s laws which, in general, do not acknowledge the trusts concept i.e., separation between legal ownership and beneficial ownership . In addition, the provisions under such agreement can potentially infringe the inheritance laws under the Indonesian Civil Code and in this case, whether the inheritance disposition will be subject to the inheritance laws or the said agreement. This thesis rsquo research methodology is legal normative. The research result has shown that the agreement on the establishment of a Trust for the purpose of managing the husband wife rsquo s assets cannot be made and enforced under the Indonesia rsquo s laws, rather it should be made and governed based on the foreign law where the Trust is established. However, such agreement shall be subject to the forced heirship laws under the Indonesian Civil Code including the heir rsquo s mandatory portion protected under the law or known as legitieme portie and must be supported by a testament, being the stipulation acknowledged under the law to waive the applicability of the inheritance provisions under the law to the extent permitted . Without a testament, the inheritance disposition will be determined by the law regardless of such agreement. Considering that setting up a Trust in other countries will be more beneficial to those assets located outside Indonesia, the Indonesian Civil Code also acknowledges several institutions having characteristics similar to Trust which may be used as mechanism for managing the inheritance estate excluding legitieme portie so as to protect those portion of estate for future generations."

"Retardasi mental adalah gangguan psikologis yang banyak ditemui di dunia. Penderita retardasi mental mengalami banyak keterbatasan dalam aspek intelektual dan perilaku adaptif. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan orang lain untuk membantunya melakukan kegiatan sehari-hari yang disebut caregiver. Dalam merawat anak dengan retardasi mental, seringkali caregiver merasa kesulitan pada aspek fisik, finansial, emosional, dan sosial/personal yang disebut dengan caregiver strain (Thornton &Travis, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara caregiver strain dan resiliensi pada ibu sebagai caregiver dari anak dengan retardasi mental. Resiliensi adalah daya tahan terhadap emosi pada individu yang memperlihatkan keberanian dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi yang tidak menyenangkan (Wagnild & Young, 1993). Peneliti menggunakan alat ukur Modified Caregiver Strain Index (MCSI) dari Thornton dan Travis (2003) serta alat ukur The Resilience Scale (R- 25) dari Wagnild dan Young (1993). Sampel dari penelitian ini berjumlah 42 orang. Penelitian ini menghasilkan hubungan yang tidak signifikan antara kedua variabel dengan r = 0,110. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan kontrol terhadap karakteristik care-recipient berdasarkan tingkat keparahan retardasi mental yang dimiliki sehingga hasil yang didapat tidak terlalu beragam.

---

Mental retardation is a psychological disorder which is commonly found in the world. People with mental retardation had many limitations in intellectual aspects and adaptive behavior. Therefore, they need others people who can help them to carry out daily activities that called caregiver. In caring for children with mental retardation, caregiver often find difficulties on physical, financial, emotional, and social/personal called caregiver strain.

This study aims to determine the relationship between caregiver strain and resilience among mothers as caregiver of children with mental retardation. Resilience is emotional stamina and has been used to describe persons who displays courage and adaptability in the wake of misfortunes.

Researcher used Modified Caregiver Strain Index (MCSI) that compiled by Thornton and Travis (2003) as well as the Resilience Scale (R-25) that compiled by Wagnild and Young (1993). Sample of this study were 42 mothers as caregiver of mental retarded children.

This study yielded no significant relationship between the two variables with r = 0.110. Suggestion for further research should be conducted to control care-recipient characteristics based on the severity of mental retardation so the results are not too diverse."

"Dalam setiap perkawinan pada masyarakat, tak jarang pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan. Maka dari itu, mereka melakukan pengangkatan anak. Namun, hingga saat ini belum terdapat unifikasi peraturan terutama dalam bidang waris sebagai akibat hukumnya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam aturan dari Hukum waris perdata barat dan hukum waris adat yang dimana kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum positif waris yang sama – sama mengikat dan berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kedudukan dan hak anak angkat mengenai hal mewaris serta hak yang diperoleh anak angkat dalam pembagian waris keluarga ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum adat, khususnya adat batak toba dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan terhadap kedua aturan hukum waris yang berbeda ini menimbulkan masalah dalam pengangkatan anak di Indonesia, khususnya mengenai dampak terhadap hak waris anak angkat tersebut.

---

In every marriage in society, it is not uncommon for a married couple to be unable to obtain offspring. Therefore, they adopt a child. However, until now there has been no unification of regulations, especially in the field of inheritance as a legal consequence. There are similarities and differences in the rules of Western civil inheritance law and customary inheritance law, which are both part of positive inheritance law that are equally binding and applicable in Indonesia. This research aims to discuss the position and rights of adopted children regarding inheritance and the rights obtained by adopted children in the distribution of family inheritance from the perspective of civil law and customary law, especially Batak toba custom with normative juridical research methods. The results of this study conclude that these two different inheritance law rules cause problems in the appointment of children in Indonesia, especially regarding the impact on the inheritance rights of the adopted child."

"Skripsi ini membahas mengenai anak hasil incest terkait status dan kedudukannya dalam penerimaan harta warisan ditinjau menurut hukum Islam. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah status hukum anak hasil incest dan kedudukannya dalam penerimaan harta warisan ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa terdapat anak hasil incest yang dilakukan secara legal dimana anak tersebut berstatus sebagai anak sah sehingga dapat dinasabkan dan berhak mewaris dari ayah dan ibunya. Dan juga terdapat anak hasil incest yang dilakukan secara illegal dimana anak tersebut berstatus sebagai anak zina sehingga hanya dapat dinasabkan dan berhak mewaris dari ibunya saja. Namun, tetap dapat memperoleh sebagian harta yang dimiliki oleh ayahnya melalui mekanisme hibah, wasiat, atau wasiat wajibah.

---

The focus of this thesis is about the child of incest relating to status and position in the admission of inheritance according to Islamic law. The problems are how the legal status of the child of incest and its position in the admission of inheritance according to Islamic law. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. The conclusion of this thesis is that there are existing children from a legal incest relationship, where they have the status as legitimate children, so they can be “dinasabkan” to their father and mother and entitled to inherit from their father and mother. There also exist children of illegal incest and have the status as adultery child, so they only can be“dinasabkan” to their mother and therefor, only entitled to inherit from their mother. However, they can obtain some properties owned by their father through gift, testament, or obligatory bequest mechanism."