Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak Tanggungan menjamin pelunasan atas utang tertentu, artinya bahwa jika debitur cidera janji, Kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum atas tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan hak mendahului daripada Kreditur-Kreditur lainnya. Bahwa dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 65/Pdt.Bth/2021/Pn.Jkt.Brt. dimana debitur telah tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang berakibat kreditnya menjadi menunggak, oleh karenanya sesuai dengan hukum perjanjian, Debitur sudah memenuhi kategori wanprestasi/cidera janji dan Bank melakukan lelang atas hak tanggungan yang diberikan oleh debitur. Metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bank menjual atas kekuasaan sendiri, bahwa penjualan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1211 KUHPerdata yaitu dilakukan dengan bantuan langsung oleh Kantor Lelang Negara tanpa memerlukan fiat Pengadilan. Kreditur sebagai pemohon eksekusi dapat melakukan eksekusi obyek hak tanggungan melalui Parate Eksekusi dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri ini dikuatkan dengan adanya janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji. Dalam praktiknya untuk mewujudkan prinsip keadilan pada lelang hak tanggungan, maka pelaksanaannya harus menerapkan keadilan kepada semua pihak yang diharapkan akan menimbulkan keadilan terhadap pemohon lelang dan pemilik objek lelang dan calon pembeli objek lelang.

---

Mortgage guarantees repayment of certain debts, meaning that if the debtor defaults, the Creditor holding the Mortgage has the right to sell through a public auction the land used as collateral according to the provisions of the legislation, with the right to precede other creditors. Whereas in the study of the West Jakarta District Court Decision Number 65/Pdt.Bth/2021/Pn.Jkt.Brt. where the debtor has not fulfilled its obligations according to the credit agreement which resulted in the credit being in arrears, therefore in accordance with the law of the agreement, the debtor has met the category of default/breach of promise and the Bank conducts an auction of the mortgage granted by the debtor. The approach method used by the author in this study uses a normative legal research approach. Normative legal research is research that refers to the legal norms contained in the legislation. Normative legal research is a legal research conducted by examining library materials or secondary data. The bank sells on its own power, that the sale is carried out according to the method regulated in Article 1211 of the Civil Code, namely carried out with direct assistance by the State Auction Office without requiring court fiat. The creditor as the applicant for execution can execute the object of the mortgage through the Execution Parate by following the applicable legal provisions. The authority to sell on its own power is strengthened by the promise in the Deed of Granting Mortgage (APHT), which states that the holder of the first Mortgage has the right to sell on their own power the object of the Mortgage if the debtor is in breach of contract. In practice, to realize the principle of justice in mortgage auctions, the implementation must apply justice to all parties which are expected to create justice for the auction applicant and the owner of the auction object and prospective buyers of the auction object."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas perjanjian pembiayaan yang disepakati dengan pemberi fidusia. Dalam hal pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Adanya titel eksekutorial pada jaminan fidusia menjadi perlindungan pada penerima fidusia dimanapun objek jaminan fidusia itu berada. Pada pendaftaran objek jaminan fidusia para pihak harus menggunakan objek jaminan milik pemberi fidusia. Hal itu telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/PDT/2018 objek jaminan tidak atas nama pemberi fidusia sehingga berakibat tidak sahnya sertifikat jaminan fidusia dan pemberi fidusia yang cidera janji merugikan penerima fidusia karena tidak dapatnya objek jaminan tersebut dieksekusi oleh penerima fidusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang objek jaminan tidak atas nama pemberi fidusia dan tanggung jawab debitur atas cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian permasalahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu analisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia dan wanprestasi. Analisis data yang dilakukan adalah diagnostik berdasarkan ketentuan mengenai jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan konsumen dan wanprestasi. Dalam hal perjanjian pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia sah jika objek jaminan merupakan milik pemberi fidusia agar memberi perlindungan kepada para pihak dan untuk mencegah terjadinya permasalahan seharusnya objek jaminan langsung dibaliknamakan kepemilikannya. Kerugian yang dialami kreditur akibat cidera janji harus dipertanggungjawabkan oleh debitur berdasarkan perjanjian pokok yang disepakati para pihak. Oleh karena itu kreditur harus meminta ganti rugi kepada debitur.

---

This research discusses the validity of the fiduciary guarantee certificate which is a legal protection for the fiduciary recipient of the agreed financing agreement with the fiduciary. In the event that the fiduciary performs default, the fiduciary recipient can execute the fiduciary security object. The existence of the executorial title on the fiduciary guarantee protects the fiduciary recipient wherever the object of the fiduciary guarantee is. In registering the object of fiduciary security, the parties must use the object of the guarantee belonging to the fiduciary. This has been stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. In the decision of the Supreme Court Number 3584 K / PDT / 2018, the object of guarantee is not in the name of the fiduciary, which results in invalidation of the fiduciary certificate and the fiduciary who fails to promise to harm the fiduciary recipient because the fiduciary recipient cannot execute the guarantee object. The problems discussed in this study are the validity of the fiduciary guarantee certificate, which the object of guarantee is not in the name of the fiduciary and the debtor's responsibility for default in the consumer financing agreement. Research on the problem uses the normative juridical research method, namely analysis based on theory and legislation on fiduciary and default guarantees. The data analysis performed was a diagnostic based on the provisions regarding fiduciary security, consumer financing agreements and defaults. In the case of a financing agreement, the fiduciary guarantee certificate is valid if the collateral object is the property of the fiduciary in order to provide protection to the parties and to prevent problems from occurring, the object of guarantee should be immediately reversed in the name of its ownership. Losses suffered by the creditor due to default must be accounted for by the debtor based on the main agreement agreed by the parties. Therefore, the creditor must ask for compensation from the debtor."

"Lahirnya sertifikat Hak Tanggungan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kedudukan yang istimewa bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Hak Tanggungan sendiri memiliki kekuatan hukum setelah dilakukannya pendaftaran ke Kantor Pertanahan yang diawali dengan dibuatkannya APHT dihadapan PPAT, yang kemudian didaftarkan oleh PPAT ke Kantor Pertanahan. Namun, apabila terjadi sengketa terkait objek Hak Tanggungan, seringkali menyebabkan Hak Tanggungan menjadi hapus dan Kreditur kehilangan jaminan piutangnya, sementara pembebanannya sendiri telah dilakukan sesuai dengan aturan dan dibuktikan dengan lahirnya sertifikat Hak Tanggungan. Berdasarkan hal tersebut terdapat rumusan masalah berupa perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan yang memegang hak jaminan yang kepemilikan jaminan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel Juncto Putusan Nomor 770/PDT/2022/PT. DKI dan tanggung jawab Notaris atau PPAT yang membuat akta PPJB lunas dengan kuasa menjual, Akta Jual Beli, dan APHT yang dinyatakan batal demi hukum dan menyebabkan hapusnya Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif yang didasarkan pada data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi hak-haknya, sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Namun, karena pembatalan peralihan hak atas tanah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan menyebabkan Hak Tanggungan turut terhapus, sehingga Kreditur kehilangan jaminannya. Tetapi, Kreditur tetap masih mendapatkan perlindungan hukum dengan didasarkan pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dalam pemenuhan piutangnya. Adapun mengenai tanggung jawab Notaris atau PPAT yang membuat akta-akta terkait tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena apabila dilihat dari akar permasalahannya yaitu adanya kebohongan materiil dari isi akta PPJB lunas dan bukan pada bentuk formal dari akta-akta tersebut.

---

The birth of the Mortgage Certificate aims to provide legal assurance and a privilege for the Creditor Holding the Mortgage, this is as stipulated in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land. Mortgage Rights themselves have legal force after registration at the Land Office which begins with the making of APHT before the PPAT, which is then registered by the PPAT at the Land Office. However, if there is a legal action related to the object of Mortgage Rights, it often causes the Mortgage Rights to be revoked and the Creditor loses the guarantee of his receivables, while the burden itself has been carried out in accordance with the rules and is proven by the issuance of a Mortgage Rights certificate. Based on this, there is a formulation of the problem, namely Legal Protection for Mortgage Holders of Debtor's Collateral Objects Whose Ownership Has Been Canceled by the Court (Study of Decision Number 423/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel in conjunction with decision number 770/PDT/2022/PT. DKI) and the responsibility of the Notary or PPAT who made the deed of PPJB paid in full with the power of attorney to sell, the Deed of Sale and Purchase, and the APHT which were declared null and void by law and resulted in the cancellation of the Mortgage Rights. The research method used is doctrinal research with a prescriptive research typology based on secondary data that qualitatively analyzed. The results of the research show that the rights of Mortgage Holders who act in good faith must be protected, as stated in SEMA Number 7 of 2012. However, due to the cancellation of the transfer of land rights by the South Jakarta District Court, will cause the Mortgage Rights to be erased, so that the Creditor lost his collateral. However, creditors still receive legal protection based on Article 1131 and 1132 of the Civil Code in fulfilling their receivables. Regarding the responsibility of the Notary or PPAT who made the related deeds, they cannot be held accountable, because if we look at the root of the problem, it is the existence of material lies in the contents of the PPJB deed of payment and not in the formal form of the deeds."

"Hak Tanggungan merupakan lembaga hak Jaminan dalam pemberian kredit yang sering digunakan lembaga keuangan khususnya bank. Bank sebagai pemegang hak tanggungan dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang dalam pemenuhan pelunasan piuntangnya yang diberikan kepada debitur karena memiliki hak istimewa untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan "Sertipikat Hak Tanggungan" yang mempunyai excecutorial tittle. Namun dalam prakteknya, objek hak tanggungan sering menjadi sengketa terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hutang piutang terhadap debitur dan bank selaku kreditur tidak dapat mengeksekusi objek hak tanggungan. Penulis akan meneliti apakah keberadaan Hak Tanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan Hak Tanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara hutang piutang dengan pihak ketiga dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Bgr Tahun 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa kreditur dan pihak ketiga melakukan pembagian hasil lelang secara prorate. Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim agar bank sebagai kreditur memiliki hak yang didahulukan atas pelunasan hutang debitur.

---

Hak Tanggungan is collateral rights institutions in granting loans that are often used by financial institutions, especially banks. Banks as holders of Hak Tanggungan are protected and guaranteed by the Law in fulfilling the repayment of their obligations granted to debitor because they have the privilege to carry out executions based on "Certificate of Hak Tanggungan" which has an excecutorial tittle. However, in practice, the object of Hak Tanggungan is often a dispute against a third party that has a debt dealings to the debitor and the bank as the creditor cannot execute the object of the Hak Tanggungan. The author will examine whether the existence of Hak Tanggugan can provide protection to creditors whose object of guaranteed Hak Tanggungan is used as the object of dispute in the case of debts with third parties in the resolution of the Bogor District Court Number 37/Pdt.G/2015/ PN.Bgr Tahun 2015. Resolution stating that creditors and third parties share proceeds in a prorate manner. The research method in this paper is juridical-normative research using document studies, namely in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials related to this research. The results of this study can be a consideration for judges so that banks as creditors have precedence over repayment of debitor debts."

"Hak tanggungan merupakan salah satu jenis jaminan yang digunakan sebagai jaminan pada pemberian fasilitas kredit, yang ketentuannya dituangkan dalam perjanjian jaminan. Dalam hal ini, aset debitur yang digunakan sebagai jaminan adalah hak atas dan dapat berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang sudah ada ataupun akan ada yang merupakan satu kesatuan pada tanah tersebut. Ketentuan mengenai bangunan, tanaman, dan hasil karya di atas tanah milik debitur harus dinyatakan dengan tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk meninjau lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perlindungan dan upaya hukum bagi debitur dalam permasalahan terkait lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur sebagai penjual dengan penetapan nilai limit yang tidak wajar atau rendah, sebab dengan adanya ketentuan mengenai nilai limit dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 122 Tahun 2023 dan ketentuan eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bisa memberikan kedudukan yang seimbang dan adil dalam pelaksanaan lelang eksekusi.

---

Mortgage is one type of collateral used as security for the provision of credit facilities, the provisions of which are set out in a security agreement. In this case, the debtor's assets used as collateral are rights to and can be in the form of existing or future buildings, plants, and works that form an integral part of the land. The provisions regarding buildings, plants, and works on the debtor's land must be expressly stated in the Deed of Granting Mortgage. In this study, the author aims to further review how the form of protection and legal remedies for debtors in problems related to execution auctions conducted by creditors as sellers with the determination of unreasonable or low limit values, because with the provisions regarding the limit value in the Minister of Finance Regulation concerning Auction Implementation Guidelines Number 122 of 2023 and the provisions of execution in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, can provide a balanced and fair position in the implementation of execution auctions."

"Dalam praktek dunia bisnis, lazim digunakan kredit untuk menambah modal usaha, akan tetapi dalam hal debitur membutuhkan modal lagi, sedangkan debitur sudah tidak mempunyai benda yang dapat diberikan sebagai jaminan, maka tidak menutup kemungkinan debitur menggunakan benda milik pihak ketiga sebagai jaminan, salah satunya adalah tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Tesis ini membahas mengenai perlindungan pihak ketiga yang barangnya digunakan sebagai jaminan oleh debitur. Jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa konsekuensi hukum bagi pihak ketiga yang memberikan tanah dan bangunannya sebagai jaminan dalam perjanjian kredit secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hak tanggungan, maka tanah milik Hj. Suhesmi dapat dieksekusi, karena dengan penandatanganan SKMHT yang merupakan kuasa bagi koperasi untuk membebankan hak tanggungan berarti Hj. Suhesmi dengan rela memberikan bendanya untuk menjadi jaminan utang dari koperasi. Mengenai perlindungan hukum bagi Hj. Suhesmi dapat meminta kesepakatan kepada bank untuk menjual tanahnya tersebut secara dibawah tangan, sehingga dengan penjualan tersebut diharapkan akan mendapat harga tertinggi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Saran bagi notaris adalah agar notaris lebih dapat memahami keinginan dari para pihak, sehingga dapat menuangkannya pada akta sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan notaris dapat terhidar dari sanksi bila terjadi sengketa.

---

In practice the world of business, credit or financing is often used to increase the business capital, but when debitor need more business capital and debitor are not having things to be used as collateral, so it is possible debitors use objects belonging to third party as guarantee, which one is the land burdened with Mortgage. The thesis discussed about protection a third party who give their land that used as collateral by a debitor. The writing of this thesis is using case study research by normative-juridical research approach.

The results of discussion over the formulation of the problem, law known that the consequences for the third party who gives ground and his building as security in credit agreement automatically under the provisions of civil law and it with a mortgage, the land belonged to Hj. Suhesmi can be executed, because with the signing of the Authorization for the Assignment of a Mortgage which is a power of Attorney for the right to charge the cooperative dependent means Hj. Suhesmi willingly gave his to be a guarantee of the debt of the cooperative. About legal protection for Hj. Suhesmi can ask for an agreement to the bank to sell their land they are under the hand, so that the market with sales were expected to be the highest esteem that can be beneficial to both parties. Advice for notary is that notary better understand desire of the parties, so that can pour in certificate in accordance with the agreement the parties.Until there is no the party being disadvantaged, and notary can be spared of the if disputes."

"Dalam pemberian fasilitas kredit, bank dapat meminta adanya jaminan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dijaminkan sebagai jaminan kredit tidak terlepas dari adanya sengketa tanah. Salah satu sengketa kepemilikan tanah yang kerap terjadi yaitu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Ada akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Objek Hak Tanggungan. Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan apabila objek Hak Tanggungan kepemilikannya tumpang tindih, perlu mendapatkan pelindungan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian doktrinal yang bertujuan menelaah akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Hak Tanggungan dan pelindungan hukum Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan apabila ada tumpang tindih kepemilikan objek Hak Tanggungan. Penelitian ini juga melakukan studi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 109/PDT/2023/PT DKI. Melalui penelitian ini didapatkan hasil bahwa terhadap objek Hak Tanggungan yang tumpang tindih, salah satu sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak dapat dibatalkan. Apabila hak atas tanah hapus karena dibatalkan, Hak Tanggungan juga turut hapus. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan belum secara konsisten mendapat pelindungan hukum meskipun telah ada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 bahwa kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik wajib dilindungi.

---

When providing mortgage facilities, banks can request collateral in the form of lan rights bound by Hak Tanggungan. Land rights pledged as credit collateral cannot be separated from land disputes. The land ownership disputes that often occurs is overlapping ownership of land rights. There are legal consequences of overlapping ownership of land rights to the Mortgage Rights Object. Banks as holders of mortgage rights, if their mortgage rights objects overlap, need to obtain legal protection. This research is conducted using doctrinal research which aims to examine the legal consequences of overlapping ownership of land rights to Hak Tanggungan and the legal protection of the Bank as the holder of Hak Tanggungan if the ownership of Hak Tanggungan objects is overlapping. This research also studies the decision of DKI Jakarta High Court Number 109/PDT/2023/PT DKI. Through this research, it was found that for overlapping objects of Hak Tanggungan, the cancellation shall be done for one of a land certificate as proof of land ownership. If land ownership is extinguished because of the cancellation, Hak Tanggungan are also distinguished. This research also concludes that bank as Hak Tanggungan holder have not consistently received legal protection even though SEMA Number 7 0f 2012 states that creditors as a Hak Tanggungan holders in good faith must be protected."

"Tesis ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam Kredit Pemilikan Rumah dengan kasus yang terjadi pada Bank X, dimana jaminan kredit yang ada pada Bank X digugat oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah dari jaminan tersebut. Kedudukan Bank X selaku kreditur preference pemegang Hak Tanggungan dan proses pemberian kredit yang dilakukan pun dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses KPR yang dilakukan oleh Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada dengan menerapkan prisnip prudential banking dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Bank X merupakan kreditur yang beritikad baik, sehingga kepentingannya harus dilindungi oleh hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 sudah mengatur perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur yang beritikad baik. Namun dalam kasus ini hukum tersebut dikesampingkan, dan kedudukan bank selaku kreditur preference menjadi tidak mutlak.

---

This thesis discusses the legal protection for the bank as creditor Mortgage holders in Housing Credit From Bank X Cases, where the credit guarantees available From the Bank X sued by a third party claiming to be legitimate owner of the collateral. The Bank X Status as the holder of preference Mortgage lenders shaken and processes performed lending has also been questioned. This study case uses the literature resources with juridical normative approach to generate qualitative analytical descriptive data. Based on the results of this study concluded that the mortgage process is carried out by the Bank X is in conformity with the provisions of the existing credit by applying prudential banking principles as well. Therefore, it can be said that Bank X as a good faith creditor, so its interest should be protected by law. In the Indonesia Supreme Court's Jurisprudence No. 394/K/Pdt/1984 on May 31, 1985 has been set as the legal protection of creditor banks were acting in good faith. But in this case the law be excluded, and the position of the bank as creditor preference not becomes absolute."

"Hak Tanggungan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UUHT”) seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Tanggungan. Objek Hak Tanggungan yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli (“AJB”) yang dibuat atas dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) dengan kausa pinjam meminjam sehingga dikatakan bahwa objek Hak Tanggungan tersebut cacat hukum, menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) dibatalkan melalui Putusan Pengadilan. Hal ini menyebabkan pemegang Hak Tanggungan menjadi dirugikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap bank sebagai pemegang Hak Tanggungan atas pembatalan APHT yang objeknya diperoleh berdasarkan AJB yang cacat hukum dan tanggung jawab PPAT atas pembatalan APHT yang objeknya diperoleh berdasarkan AJB yang cacat hukum. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan melakukan studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012. Perlindungan hukum tersebut diberikan dengan beberapa cara yaitu mengajukan gugatan untuk menjual objek Hak Tanggungan, mengajukan pembatalan perjanjian kredit jika terjadi wanprestasi, atau menjual melalui lelang benda kepunyaan debitur jika terjadi wanprestasi. Adapun berkenaan dengan tanggung jawab PPAT atas pembatalan APHT yang objek Hak Tanggungannya diperoleh berdasarkan AJB yang cacat hukum adalah secara perdata, administratif, dan kode etik. Bank sebaiknya mengonfirmasi dan memverifikasi secara langsung ke tempat objek Hak Tanggungan untuk memastikan bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah pihak yang menguasai secara fisik objek Hak Tanggungan tersebut. PPAT sebaiknya menjalankan tugasnya secara cermat dan hati- hati, dengan memeriksa semua dokumen yang relevan dengan perbuatan hukum yang hendak dituangkan ke dalam akta autentik yang dibuatnya.

---

The Right of Dependency made in accordance with the provisions of Law No. 4 of 1996 concerning the Right of Dependency on Land and Land-Related Objects ("UUHT") should provide legal protection for the holder of the Right of Dependency. The object of the Right of Dependency obtained based on the Deed of Sale and Purchase ("AJB") made on the basis of the Sale and Purchase Agreement ("PPJB") with the cause of borrowing so that it is said that the object of the Right of Dependency is legally defective, causing the Deed of Grant of Right of Dependency ("APHT") to be canceled through a Court Decision. This causes the holder of the Right of Dependency to be disadvantaged. The problems raised in this study are related to the legal protection that should be given to the bank as the holder of the Right of Dependency for the cancellation of APHT whose object is obtained based on a legally defective AJB and PPAT's responsibility for the cancellation of APHT whose object is obtained based on a legally defective AJB. This legal research uses a doctrinal legal research method by conducting a literature study to collect secondary data which is then analyzed qualitatively and presented in an analytical explanatory manner. The results of this study show that banks as holders of Dependent Rights in good faith get legal protection as stipulated in the Supreme Court Circular Letter No. 7 of 2012. The legal protection is provided in several ways, namely filing a lawsuit to sell the object of the Dependent Rights, filing for cancellation of the credit agreement in the event of a default, or selling through auction the object belonging to the debtor in the event of a default. As for PPAT's responsibility for the cancellation of APHT whose object of Dependent Rights was obtained based on AJB which is legally defective, civil, administrative, and code of ethics. The Bank should confirm and verify directly to the place of the object of the Right of Dependency to ensure that the giver of the Right of Dependency is the party who physically controls the object of the Right of Dependency. PPAT should carry out its duties carefully and carefully, by examining all documents relevant to the legal act that it wants to pour into the authentic deed it makes."

"Pasar Modal merupakan sarana investasi bagi investor yang ingin memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk intrumen investasi yang ada di Pasar Modal adalah Obligasi. Perlindungan investor merupakan satu kata kunci di Pasar Modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Hal ini sangat penting dan mutlak karena bagaimana mungkin investor menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya. Sampai saat ini, baru terdapat satu putusan pengadilan yang menangani kasus terkait Emiten Gagal Bayar. Putusan pengadilan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan untuk mengkaji apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 1) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal bersifat preventif dan represif; dan 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, khususnya mengenai posisi Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang Obligasi di dalam maupun di luar pengadilan.

---

Capital Market is an investment tool for investors who want to get profit. One of the investment instruments in Capital Market is Bond. Investor protection is one of the keywords in Capital Market. Protection is a basic need of investors in which its availability must be guaranteed. Investor Protection is very important because how could investor have their money invested without any guarantee or protection to their investment. To date, there is only one court judgment related to Default Issuer. It is the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016.

The purpose of this thesis is to examine the legal protection provided to the Bond Holders against Default Issuer in accordance with laws and regulations in Capital Market, and to examine the conformity of the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 with the Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market.

Based on the analysis, some conclussions are made, among others: 1) legal protection given to the Bond Holders against Default Issuer pursuant to laws and regulations in the Capital Market is preventive and repressive; and 2) Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016 is made in accordance with the Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market, especially regarding the role of Trust-Agent in representing the interest of Bond Holders inside and outside the court."