Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan Akta Perjanjian Kredit. Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 471/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr untuk proses studi kasus terkait topik yang diangkat. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengalihan hak atas tagihan piutang terhadap Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan Akta Perjanjian Kredit. Teori-teori yang dibahas dalam tesis ini antara lain teori-teori terkait Hukum Jaminan, Akta Perjanjian Kredit, wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan cessie. Pembahasan mengenai dasar hukum yang digunakan terkait Akta Perjanjian Kredit dan pengalihan hak atas tagihan yang berlaku juga dituliskan dalam tesis ini. Penulis juga mengidentifikasi aspek-aspek dalam Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan, seperti klausula-klausula yang merugikan para pihak maupun kesesuaian prosedur pengalihan hak atas tagihan dengan yang diperjanjikan. Selain itu, Akta-Akta yang sudah diperjanjikan berdasarkan putusan dan bagaimana akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diteliti dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dan berbentuk penelitian preskriptif. Penelitian ini juga bersifat eksplanatoris.

---

This study discusses about unlawful actions against unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. This study uses Decision No. 471/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr for the case study process. This research discusses the legal consequences of unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. In addition, this study examines the analysis of unlawful actions against unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. The theories discussed in this thesis include theories related to the Guarantee Law, Deed of Credit Agreement, default, tort and Cessie. The Author also identifies aspects in the Deed of Credit Agreement and the Deed of Transfer of Rights on Receivables, such as clauses that are detrimental to the parties and suitability of procedure for transferring of rights on receivables between parties. The Deeds that have been agreed upon based on the decision and the legal consequences of the Deeds based on the applicable laws and regulations are examined in this thesis. The research method used in this study is the Normative Juridical method and is in the form of prescriptive research. This research also uses explanatory study."

"Penelitian ini membahas Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan akta perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Untuk mendalami topik ini, penelitian ini merujuk pada Putusan Nomor 50/PDT.G/2020/PN.Bks. Fokus utama penelitian ini adalah akibat hukum dari pengalihan hak atas tagihan piutang yang berhubungan dengan Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pengalihan hak atas tagihan (cessie) secara sepihak berdasarkan Akta tersebut. Teori yang dibahas mencakup Kredit, Hukum Perjanjian, Pengalihan Piutang (Cessie), Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum. Penulis juga mengkaji dasar hukum yang relevan untuk Akta Perjanjian Kredit serta pengalihan hak atas tagihan. Aspek-aspek dalam Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan dianalisis, termasuk klausula-klausula yang mungkin merugikan pihak-pihak terkait serta kesesuaian prosedur pengalihan hak sesuai perjanjian. Penelitian ini juga meneliti akta yang telah diperjanjikan berdasarkan putusan dan dampaknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal.

---

The research examines unlawful acts pertaining to the unilateral assignment of receivable rights under the Credit Agreement Deed between the creditor and the debtor. This study references Decision No. 50/PDT.G/2020/PN.Bks to investigate the topic. The primary focus is on the legal implications of the transfer of receivable rights in relation to the Credit Agreement Deed. Furthermore, the research analyzes unlawful acts in the context of the unilateral assignment of rights (cessie) as established by the aforementioned Deed. The theories addressed include Credit, Contract Law, Assignment of Receivables (Cessie), Default, and Unlawful Acts. The author also explores the legal foundations relevant to the Credit Agreement Deed and the assignment of receivable rights. Specific aspects within both the Credit Agreement Deed and the Deed of Assignment of Receivable Rights are scrutinized, including clauses that may disadvantage the involved parties and the compliance of transfer procedures with the stipulated agreement. Additionally, the study investigates the deed that has been executed in accordance with the ruling and its legal ramifications under applicable laws and regulations. The research methodology employed is doctrinal, characterized as normative legal research. "

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang membayarkan kepada pihak yang berpiutang yang disebabkan atas suatu perjanjian maupun undang-undang.  Lebih lanjut, subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dalam Putusan Nomor 442/Pdt/2020/Pt.Sby, pengalihan piutang secara subrogasi dan jaminan yang dibebankan dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB Tanah). Maka dari itu, penulis mengkaji aspek hukum terhadap pengalihan hak atas tanah dengan PPJB sebagai jaminan dari perjanjian kredit yang telah dialihkan secara subrogasi kepada pihak ketiga.

---

This paper analyzes how the concept of the mechanism for transferring receivables by subrogation in a credit agreement with the collateral of a binding agreement for the sale and purchase of land rights based on its regulations in Indonesia. This paper is prepared by using doctrinal research method. Basically, subrogation is regulated in the Civil Code, which is the replacement of the rights of the indebted party to the third party who pays the indebted party caused by an agreement or law.  Furthermore, subrogation can be utilized as a way to rescue credit. In Decision Number 442/Pdt/2020/Pt.Sby, the transfer of receivables by subrogation and the collateral charged in the credit agreement is land with a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB Tanah). Therefore, the author examines the legal aspects of the transfer of land rights with PPJB as collateral for credit agreements that have been transferred subrogated to third parties."

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilihat dari sudut pandang perbuatan melawan hukum. Melihat bagaimana terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, serta konsistensi hakim dalam memeriksa perkara tersebut dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Bentuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal, dengan menafsirakan dan menganalisis berdasarkan pada asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Dalam tulisan ini akan menganalisis putusan-putusan pengadilan terdahulu yang mendasari sikap Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi 4/Yur/Pdt/2018, yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Selain itu, tulisan ini juga melihat pertimbangan hakim pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2020-2021, bahwa hakim dalam pertimbangannya memandang pembatalan perjanjian secara termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dengan melihat terlebih dahulu hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak dan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Suatu perjanjian yang telah sah dan mengikat para pihak, yang dikemudian hari dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka telah melawan hukum yang menimbulkan kerugian atas perbuatan itu.

---

This thesis discusses the unilateral cancellation of agreements from the perspective of unlawful acts. It examines how the unilateral cancellation of agreements can be challenged through a lawsuit for unlawful acts or breach of contract, as well as the consistency of judges in examining such cases with lawsuits for unlawful acts. The research method used is doctrinal research, interpreting and analyzing based on legal principles and written legal sources. This paper will analyze previous court decisions that underlie the Supreme Court's stance in Jurisprudence 4/Yur/Pdt/2018, which states that unilateral cancellation of agreements is considered an unlawful act. In addition, this paper also examines the considerations of judges in legally binding decisions in 2020-2021, where judges consider the unilateral cancellation of agreements as an unlawful act by first examining the legal relationship between the parties and the fulfillment of the elements of unlawful acts, as stated in Article 1365 of the Civil Code. An agreement that is valid and binding for the parties, which is unilaterally canceled by one party, is considered an unlawful act that causes harm."

"Perbuatan hukum dengan tujuan peralihan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan melalui jual beli yang kemudian dibuatkan akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya, terdapat Akta Jual Beli (AJB) dengan tujuan peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869K/PDT/2022. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan AJB dengan tujuan peralihan hak atas tanah yang kemudian dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru. Untuk dapat memberikan penjelasan ekstensif terkait permasalahan utama tersebut maka dilakukan analisis tentang akibat hukum terhadap AJB peralihan hak atas tanah yang dibuat secara melawan hukum. Selain itu juga mengenai tanggung jawab PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur dalam pembuatan AJB peralihan hak atas tanah. Data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen pada penelitian doktrinal ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang diperkuat dengan wawancara kepada narasumber dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan akibat hukum dari AJB yang diteliti seharusnya kedua AJB tersebut tidak dapat dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru karena tidak memenuhi persyaratan formil pembuatan AJB yakni dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang dan PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur pembuatan AJB hak atas tanah diberikan sanksi baik secara administratif dengan pemberhentian secara tidak hormat, perdata dengan gugatan ganti rugi dan bahkan berpotensi diberikan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

One of the legal actions to transfer land rights can be carried out through sale and purchase, which is then made an authentic deed by a Land Deed Official (PPAT) authorized to transfer to the new right holder by the Government Regulation Number 24 of 1997 regarding Land Registration. However, in reality, there are Land Title Deeds made by unauthorized parties as found in the case of Supreme Court Decision Number 1869K/PDT/2022. The main problem discussed in this thesis is related to the tort of law in the process of making AJB in order to transfer land rights to new rights holders. To be able to provide an extensive explanation related to the main problem, an analysis is carried out on the legal consequencesof the Land Title Deed for the transfer of land rights made against the law In addition, it is also about the responsibility of the PPAT who violates the procedure in making AJB for the transfer of land rights. Secondary data obtained through document studies in this doctrinal research is in the form of legal materials reinforced by interviews with sources and then analyzed qualitatively. From the results of the research, it can be explained that although there are differences in the legal consequences of the AJBs studied, the two AJBs should not be transferred to the new right holder because they do not fulfill the formal requirements for making AJBs, which are carried out in the presence of an authorized PPAT and PPATs who violate the procedures for making AJBs of land rights are given sanctions both administratively with dishonorable dismissal, civil with compensation claims and even potentially criminal sanctions if they meet the elements in Articles 264 and 266 of the Criminal Code.

 

"

"Skripsi ini akan membahas mengenai suatu pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak pada studi kasus putusan nomor 207/Pdt.G/2020/PN Ptk, dan bagaimana akibat hukum serta dampak yang akan terjadi apabila salah satu pihak membatalkan dengan tidak berdasar dan tidak memiliki alasan yang jelas, apakah hal tersebut termasuk kedalam Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian menganalisis bagaimana suatu perjanjian dapat dilakukan melalui social media dan menguji keabsahannya sesuai dengan peraturan yang terdapat didalam undang undang dan juga KUHPerdata apakah sudah dapat dikatakan sebagai perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Lalu putusan hakim dalam memutuskan perkara akan dianalisis.

---

This thesis will discuss the cancellation of an agreement that was carried out unilaterally in the case study of the decision number 207/Pdt.G/2020/PN Ptk, and what are the legal consequences and the impact that will occur if one party cancels with no basis and does not have good reasons it is clear whether this is included in a Default or an Unlawful Act. Then analyze how an agreement can be made through social media and test its validity in accordance with the regulations contained in the law and also the Civil Code whether it can be said to be a binding agreement between the two parties. Then the judge's decision in deciding the case will be analyzed."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan PPAT lain, seperti dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang berdasarkan perjanjian hutang piutang didasarkan surat kuasa mutlak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT seharusnya paham bahwa surat kuasa mutlak tidak diperkenankan pada proses pemberian hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 tahun 1997 agar mencegah akta yang dibuatnya batal demi hukum, dan tidak merugikan pihak terkait ataupun PPAT lain. Persoalan mengenai bagaimana tanggung jawab PPAT atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan berdasarkan kuasa mutlak dan perlindungan PPAT Y yang terlibat atas AJB yang sebelumnya dibuat berdasarkan kuasa mutlak dihadapan PPAT lain menjadi dasar pembahasan penelitian ini. Guna mendapat jawaban atas kedua persoalan tersebut, sehingga metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Adapun tipologi penelitian ini adalah eksplanatoris. Data sekunder didapat dari studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa PPAT IR terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata dan administratif, sementara PPAT Y tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Perlindungan bagi PPAT Y dapat dilakukan setelah pemanggilan oleh Majelis Kehormatan Daerah untuk memberikan keterangan sesuai dalam Pasal 9 Kode Etik IPPAT.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) in carrying out their positions must be careful to avoid unlawful acts that can harm themselves and other PPATs, such as in the making of a Sale and Purchase Deed (AJB) which is based on a debt agreement based on an absolute power of attorney as stated in the Decision. District Court Number 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT should understand that absolute power of attorney is not allowed in the process of transferring land rights in accordance with the provisions of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph (1) letter d of PP Number 24 of 1997 in order to prevent the deed he made is null and void, and does not harm related parties or other PPATs. The issue of how PPAT is responsible for unlawful acts committed based on absolute power and protection of PPAT Y involved in AJB which was previously made based on absolute power before other PPATs is the basis for the discussion of this research. In order to get answers to these two problems, so that the normative juridical research method is carried out through document studies (library). The typology of this research is explanatory. Secondary data obtained from the study of documents which were analyzed qualitatively. Based on the results of the analysis, PPAT IR is proven to have violated the law, and can be asked for civil and administrative responsibility, while PPAT Y is not proven to have violated the law. Protection for PPAT Y can be carried out after being summoned by the Regional Honorary Council to provide information in accordance with Article 9 of the IPPAT Code of Ethics."

"ABSTRAKMerek merupakan "tanda" berupa kata, angka, gambar, simbol ataupunwarna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakansatu barang dengan barang lainnya. Hak atas merek merupakan salah satukelompok benda bergerak tak berwujud, yang diberikan kepada orang yangmemang berhak dan di dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak, sehinggasering disebut sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Sebagai hak milik,maka hak atas merek pun dapat beralih salah satunya melalui perjanjian. Skripsiini membahas tentang pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jualbeli, diambil contoh kasus merek "BUGARIN". Adapun yang menjadi pokokpermasalahan adalah bagaimana pengaturan pengalihan hak milik dalam KitabUndang-Undang Hukum Perdata , bagaimana pengaturan pengalihan hak atasmerek terdaftar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek, serta bagaimana analisis yuridis atas Akta Perjanjian PengalihanHak atas Merek Terdaftar "BUGARIN" dikaitkan dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatifyang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah. Metodepengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kegiatan penelitiankepustakaan dan mempelajari data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa hak atasmerek merupakan salah satu hak milik yang diatur dalam Pasal 570 KitabUndang-Undang Hukum Perdata. Sebagai hak milik, berdasarkan Pasal 40 ayat(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 hak atas merek dapat beralih karenapewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan olehperaturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek ?BUGARIN?,merupakan salah satu contoh pengalihan hak atas merek terdaftar dikarenakanoleh perjanjian. Walapun dalam Akta Perjanjian Pengalihan Merek "BUGARIN"tidak disebutkan kata jual beli, namun akta tersebut memenuhi unsur jual beliyang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

ABSTRACTTrademark is a "sign" the form of words, numbers, pictures, symbols or

colors to provide identification of the manufacturer so it can distinguish between

goods. Trademark rights is one of intangible movable assets, which is given to

people who are eligible and in it contains an absolute mastery, so often referred to

as the property of an intangible nature. As property rights, trademark rights was

able to switch one of them through treaties. This thesis discusses the transfer of

trademark rights with the sale and purchase agreement, drawn brand case

"BUGARIN". The fundamental problem is how the transfer of property rights

arrangements in the Book of the Civil Code Act, how the arrangements for

transfer of trademark are set out in Act No. 15 Year 2001 about Trademark, and

how the legal analysis on the Deed of Assignment Agreement Registered brand

"BUGARIN" associated with Act No. 15 of 2001 about Trademark and the Book

of the Civil Code. The method of writing this thesis using research methods that

have a normative juridical that have purpose to seek an answers about a problem.

Collecting data methods conduct with using the research literature and study of

secondary data. We can concluded that trademark rights is one of property rights

provided for in Article 570 of Act Book of the Civil Code. As property, pursuant

to Article 40 paragraph (1) of Act No. 15 year 2001 about Trademark, transfers

of trademark be able due to inheritance, wills, grants, agreements, or other causes

which are justified by the legislation. The transfer of rights to the brand

"BUGARIN", is one example of transfer of trademark because of the agreement.

Although the Deed of Trademark Transfer Agreement "BUGARIN" is not

mentioned the word ?sale and purchase?, but the deed meets the elements of sale

and purcase agreement set forth in Section 1457 of Act Book of the Civil Code."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta wasiat oleh notaris seharusnya memperhatikan ketentuan asas legitime portie yang berlaku sebagai dasar dalam pembuatan akta wasiat tersebut. Hal ini karena setiap ahli waris harus menerima bagian mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa ada yang merasa dirugikan sehingga dapat memberikan kepastian bagi para ahli waris dan menghindarkan dampak tuntutan hukum yang dapat timbul dikemudian hari. Permasalahan dalam tesis ini adalah implikasi hukum terhadap bagian mutlak ahli waris legitimaris dari adanya suatu akta wasiat yang dibuat berdasarkan akta kesepakatan bersama dimana isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) dan notaris yang membuat akta wasiat tersebut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitime portie) ahli waris legitimaris tidak serta merta langsung batal atau batal demi hukum, melainkan dapat diajukan gugatan dari ahli waris untuk menuntut bagian mutlaknya sehingga akta wasiat tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan dan bagian mutlak ahli waris legitimaris yang terlanggar akan dikembalikan sesuai dengan besarnya bagian mutlak yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris yang menuntut tersebut sedangkan sisanya akan diberikan kepada ahli waris yang sesuai dengan akta wasiat tersebut. Selain itu, dalam pembuatan akta wasiat tersebut, Notaris tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pembuatan akta wasiat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sahnya suatu akta sehingga notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mengenai gugatan tersebut.

---

This thesis discusses the making of a will by a notary who should pay attention to the provisions of the legitime portie principle that apply as the basis for making the will. This is because each heir must receive their share in accordance with statutory provisions without anyone feeling disadvantaged so as to provide certainty for the heirs and avoid the impact of lawsuits that may arise in the future. The problem in this thesis is the legal implications for the absolute part of the legitimacy of the heirs from the existence of a will made based on a deed of mutual agreement where the contents violate the absolute part (legitieme portie) and the notary who made the will is declared to have committed an unlawful act. The research method used is doctrinal by using secondary data in the form of literature studies and qualitative approaches. The results of this study reveal that wills whose contents violate the absolute part (legitime portie) of legitimacy heirs are not immediately null and void, but a lawsuit can be filed from the heirs to demand their absolute part so that the will becomes unenforceable and part absolute legitimacy heirs who are violated will be returned in accordance with the size of the absolute share owned by the legitimacy heirs who claim it while the rest will be given to the heirs in accordance with the deed of will. In addition, in making the will, the Notary was not proven to have committed an unlawful act because the making of the will had fulfilled the formal and material requirements for the validity of a deed so that the notary could not be held responsible for the lawsuit."

"Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pemindahan hak atas saham yang di dalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum dengan fokus pada studi kasus Perkara Nomor 2845 K/Pdt/2023. Jika merujuk pada ketentuan yang ada dalam undang-undang sejatinya pemindahan hak atas saham memiliki sejumlah prosedur hukum yang harus dipatuhi guna memberikan jaminan keadilan bagi para pihak. Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan keabsahan secara hukum terkait pemindahan hak atas saham yang berimplikasi pada perubahan susunan pemegang saham beserta susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Oleh karena itu, penulisan dilakukan dengan mengkaji berbagai mekanisme hukum yang ada. Selanjutnya analisis dilakukan untuk menentukan apakah para pihak yang terlibat dalam upaya pemindahan hak atas saham telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan layak untuk dimintakan pertanggungjawaban. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Perseroan Terbatas tatkala hendak melakukan pemindahan hak atas saham agar dapat lebih memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan. Tak hanya itu, hasil analisis penulisan ini akan menunjukkan pentingnya memiliki pemahaman hukum guna memastikan keabsahan pemindahan hak atas saham dan perlindungan hak-hak yang terkait.

---

This paper aims to analyze the transfer of rights to shares involving elements of unlawful acts, with a focus on the case study of Case Number 2845 K/Pdt/2023. When referring to the provisions in the law, the transfer of rights to shares involves several legal procedures that must be followed to guarantee justice for the parties. The main issue to be discussed in this paper relates to the legal validity of the transfer of rights to shares, which has implications for changes in the composition of shareholders as well as the composition of the board of directors and board of commissioners in a limited liability company. This thesis employs a doctrinal research method. Therefore, the paper will examine various existing legal mechanisms. Furthermore, the analysis will determine whether the parties involved in the transfer of rights to shares have fulfilled the elements of unlawful acts as described in Article 1365 of the Civil Code and whether they should be held liable. The findings of this paper are expected to contribute to limited liability companies seeking to transfer rights to shares, urging them to pay closer attention to the conditions stipulated. Additionally, the analysis will highlight the importance of legal understanding in ensuring the validity of the transfer of rights to shares and the protection of related rights. "