Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang dibuat oleh Notaris SS dengan didasari Irrevocable Power of Attorney. Yang mengakibatkan pengalihan saham yang tidak dikehendaki oleh pemegang saham sehingga menimbulkan kerugian baginya. Dalam tesis ini terdapat dua permasalahan yaitu (1) implikasi keabsahan Irrevocable Power of Attorney SOP terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada PT BPM dan (2) tanggung jawab notaris atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang telah dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018 dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Irrevocable Power of Attorney yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan RUPS LB melampaui kewenangan dari yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Sehingga menyebabkan Akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Akibat dari pembatalan akta notaris tersebut juga menyebabkan akta autentik yang dibuatnya mengalami penurunan kekuatan pembuktian sehingga menjadikannya akta dibawah tangan sepanjang diakui oleh para pihak dan mempunyai kekuatan pembuktian tetapi tidak autentik.

---

This thesis discusses to The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM which was made by the Notary SS based on the Irrevocable Power of Attorney. Which resulted in the transfer of shares that were not desired by the shareholder so as to cause loss to him. In this thesis there are two issues, namely (1) the implications of validity of the Irrevocable Power of Attorney SOP on The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM and (2) the Notary's responsibility for The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM that has been made. The research method used is normative juridical, which is research conducted to study written legal norms to analyze Supreme Court Decision Number 1580 K/Pdt/2018 with secondary data types and data collection tools for study documents or library materials. The results of the study stated that the Irrevocable Power of Attorney used as the basis for the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders exceeded the authority of the power of attorney. Thus, causing the deed made to be null and void. As a result of the cancellation of the notarial deed, it also causes the authentic deed he made to experience a decrease in the strength of proof, making it an underhand deed as long as it is recognized by the parties and has evidentiary power but is not authentic."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah dan menimbulkan sengketa ke pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Son. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan kuasa penghadap yang tidak sah. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Akta Berita Acara RUPS PT menjadi tidak sah. Peranan Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Notaris tidak memeriksa kewenangan bertindak penghadap, tidak menghitung kuorum RUPS dan tidak melakukan penyuluhan hukum kepada penghadap terkait pembuatan Akta BA RUPS PT, Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah meliputi tanggung jawab perdata, pidana, administrasi dan kode etik.

---

This thesis discusses the Notary's responsibility for the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) which based on an invalid power of attorney and raises a dispute to the court in the Sorong District Court Decision Number 27/Pdt.G/2018/PN.Son. The Deed of Minutes of the GMS made by a Notary is declared invalid by the Panel of Judges because its contents are considered to violate the provisions of the legislation. The issues raised in this thesis are validity of Deed of Minutes of the GMS which is based on invalid power of attorney, the role and responsibilities of Notary to the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The typology of this research is explanatory, the type of research used is normative legal research (normative juridical). Technical data collection is obtained by means of library research in the form of document studies. Data analysis uses qualitative analysis The result of this research are the invalidity of the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The role of the Notary in the Deed of Minutes of the GMS which based on an invalid power of attorney is the Notary does not examine the authority to act of appearers before GMS, does not examine the quorum of the GMS and does not provide legal counseling to the appearers regarding the holding of the GMS. The Notary's responsibilities for the Deed of Minutes of the PT GMS which is based on invalid power of attorney include civil, criminal, administrative and code of ethics responsibilities."

"PT. SHGW Bio-Tea Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 3 Januari 2013 (selanjutnya disebut RUPSLB) dengan agenda rapat 'mempertimbangkan usulan pergantian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan'. RUPSLB tersebut diadakan di hotel Novotel Bogor dengan jumlah pemegang saham yang hadir/diwakili sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen). RUPSLB tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 yang dibuat oleh Richard Suwonodo, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor. Adapun atas pergantian Direksi Perseroan tersebut Direksi lama yaitu Ir. Tri Kuntarto mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Dewan Komisaris dan Notaris bersangkutan atas dasar pelaksanaan RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia yang cacat hukum, yaitu: RUPSLB tidak dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan dan status Direksi baru yang diangkat oleh PT. SHGW Bio-Tea Indonesia masih menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal demikian telah melanggar Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 93 UUPT jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan terdapatnya cacat hukum dalam RUPSLB tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 tanggal 3 Januari 2013, akta tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga Notaris yang dalam hal ini telah lalai memperhatikan keabsahan jalannya RUPS ikut bertanggung jawab secara perdata berupa pengantian biaya atau ganti rugi kepada Penguggat.

---

PT. SHGW Bio-Tea Indonesia is a Foreign Investment Company domiciled in Bogor Regency and has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 3 January 2013 (hereinafter is referred to as EGMS) which meeting agenda is 'to consider the proposal on the replacement of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners'. The concerned EGMS was convened in Novotel Hotel, Bogor, with 75% (seventy five percent) shareholders being present/represented. The EGMS was stated into Minutes of EGMS of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 which was made by Richard Suwonodo, S.H., Notary in Bogor Regency. Whereas on the replacement of the Company's Board of Directors, the previous Board of Directors namely Ir. Tri Kuntaro, submitted a Tort Lawsuit to Cibinong District Court towards the concerned Board of Commissioners and Notary, on the basis of EGMS which was convened by PT. SHGW Bio-Tea Indonesia as legally defective in its implementation, namely: the EGMS was convened not in the company's domicile and the newly appointed Board of Directors was still having the status as Civil Servant. Such matters have violated Article 76 paragraph (1) of Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (hereinafter is referred to as LLC Act) and Article 93 of LLC Act in conjunction with Article 4 of Government Regulation Number 53 of 2010 on Civil Servant Discipline. The legally defective matters in that EGMS which are stated in the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 dated 3 January 2013, the deed is hereby considered as invalid and nullified by law therefore the Notary, who in this matter has negligent in considering the validation of the EGMS shall be civilly responsible in indemnifying or compensating the Plaintiff."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"

"ABSTRAKPengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang keputusannya dibuat dalam bentuk akta notaris seperti Akta Risalah RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun kurangnya pemahaman mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS banyak menyebabkan akta notaris yang telah dibuat sebagai hasil keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga Notaris yang membuat akta tersebut turut diminta pertanggungjawabannya. Seperti PT. NP yang membuat Akta Risalah RUPS LB mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru tanpa mematuhi ketentuan pemanggilan RUPS dalam UUPT, sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai akibat pembatalan Akta Risalah RUPS LB Perseroan Terbatas yang berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru, serta tanggung jawab Notaris yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2018. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normative, yakni dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menghasilkan data deskriptif analitis. Akibat dari akta risalah rapat yang telah dibatalkan ialah segala perbuatan hukum yang dilakukan setelah akta itu dibuat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan situasi kembali seperti saat akta tersebut belum dibuat, sehingga pengangkatan Aan sebagai Direksi baru adalah tidak sah dan EN tetap menjabat sebagai Direksi, serta Notaris yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan RUPS sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTThe appointment and termination of the Board of Directors of the limited liability company is governed by the law of limited liability company number 40 year 2007, namely through the extraordinary General Meeting of shareholders, whose decision is made in the form of notarial deed such as the treatise Act General Meeting of Shareholder and the Deed of statement of meeting. However, the lack of understanding of the validity of the General Meeting of Shareholders has led to a notarized deed which has bEN made as a result of the General Meeting of Shareholders decision to be canceled by the court, so that the notary Such as PT. NP which makes the treatise Act of General Meeting of Shareholders on the termination and appointment of the new board of directors without adhering to the provisions of the General Meeting of Shareholders in the law of limited liability company, until the deed is cancelled by the court. This thesis raises the problem of the result of the cancellation of the treatise Act of the extraordinary General Meeting of shareholders Limited company containing the termination and appointment of new board of directors in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 549 K/PDT/2018, and the legal responsibility associated with the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia number 549 K/PDT/2018 The research method in the writing of this thesis uses normative juridical form of research, which is by researching the library material or secondary data and generating analytical descriptive data. The result of the treatise deed that has bEN cancelled is any legal action performed after the deed is made invalid, not binding and null and void. The deed is deemed to have never existed and the situation is returned as if the deed has not bEN made, and the notaries may be asked for administrative and civil liability. The notary in his office should apply the principle of prudence by observing the provisions of The General Meeting of shareholders under the law of limited liability company."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void. In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG terkait keputusan-keputusan yang telah diambil oleh PT X (Tergugat) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018. Tergugat memberhentikan Tuan Y (Penggugat) dari jabatannya selaku direktur melalui surat pemberhentian sementara oleh dewan komisaris tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPSLB dan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri. Selain itu, Tergugat telah mengalihkan kepemilikan saham milik Penggugat dikarenakan tidak adanya bukti setor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap keputusan RUPSLB Tergugat yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018 sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian dalam tesis ini, yaitu Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG yang memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 150/Pdt.G/2019/PN.Bgr dan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah semestinya dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Direktur berdasarkan surat pemberhentian sementara dan tanpa kesempatan untuk membela diri telah melanggar Pasal 106 UUPT. Selanjutnya, pengalihan saham yang seharusnya masih sah milik Penggugat ini tidak sesuai dengan Pasal 56-Pasal 57 UUPT dan oleh karena itu Tergugat juga melanggar Pasal 52 Ayat (1) UUPT karena menghilangkan hak Penggugat sebagai pemegang saham diantaranya adalah untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Tanggung jawab Notaris terkait Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018 dalam lingkup perdata adalah ganti kerugian. Terdapat tanggung jawab administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat yang dapat diberikan kepada Notaris

---

The background of this research is the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PT BDG regarding decisions taken by PT X (Defendant) through an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which resulted in Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018. The Defendant has dismissed Mr. Y (Plaintiff) from his position as director through a temporary dismissal letter from the board of commissioners without being followed up by EGMS and without ever having been given the opportunity to defend himself. In addition, the Defendant has transferred the ownership of the Plaintiff's shares due to the absence of Plaintiff's proof of deposit without the knowledge of the Plaintiff. This research discusses the judge's consideration of the decision taken at Defendant's EGMS which is suspected of containing elements of an unlawful act and the Notary's responsibility regarding the making of the Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018 in connection with the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PTBDG. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with a prescriptive research typology. The results of the research in this thesis, namely the judge's considerations in the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PT BDG which decided to cancel the Bogor District Court Decision No. 150/Pdt.G/2019/PN.Bgr and granting the Plaintiff's claim is appropriate and in accordance with applicable regulations. This is because the procedure for dismissing the Plaintiff as Director based on a temporary dismissal letter and without the opportunity to defend himself has violated Article 106 of the Company Law. Furthermore, the transfer of shares which should have legally belonged to the Plaintiff was not in accordance with Article 56-Article 57 of the Company Law and therefore has also violated Article 52 Paragraph (1) of the Company Law because it removed the Plaintiff's rights as a shareholder to attend and vote at the GMS. The responsibility that could be given to the regarding the Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018 in the civil scope is compensation. Administrative responsibilities could be given as well to the Notary in the form of verbal warnings, written warnings, temporary dismissals, honorable discharges and dishonorable discharges"

"[Pemberian kuasa merupakan langkah hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Pemberi Kuasa atau Prinsipal dapat memberikan kuasa kepada pihak yang menurutnya bisa mewakili kepentingan hukumnya. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai prinsip kebebasan berkontrak, kuasa tersebut dapat diberikan dengan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Akan tetapi Pasal 1338 KUHPerdatatersebut telahdiberi batasan dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang dan Pasal 85 ayat 5 UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Padapenulisan tesis ini, penulis menggunakan bentuk penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analistis, dan jenis data yang digunakan data sekunder. Dijelaskan dalam pokok permasalahanmengenai kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dalam meghadiri dan memberikan suara pada Rapat Umum PemegangSaham dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pandangan pengadilan pada tiap-tiap putusannya.Penelitian dilakukan terhadap putusan Pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terhadap Sengketa Antara Para Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melawan PT. Berkah Karya Bersama. Ditemukan jawaban bahwa kuasa yang tidak dapat ditarik kembali tersebut tetap dapat dicabut berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata dan Pasal 85 ayat 5 UUPT;The power of attorney as a legal step allowed by regulation, principal has been given power of attorney to a party as represent in person for legal interest. Based on article 1338 Indonesian Civil Code Authorization on principle freedom of contract, The Power of Attorney can be form of hereby confers an irrevocable power of attorney. But article 1338Indonesian Civil Code has been restricted with article 1337 Indonesian Civil Code a cause is not permissible if it is prohibited by law, or if it violates good conduct, or public orderand article 85 paragraph 5 concerning Limited Liability Companies in the event that shareholders are present at the GMS in person, any power of attorney they have given shall not be valid for that meeting.In this Thesis in writer adopt a juridical normative and descriptive analyst method or research and relies on secondary data sources. For research matter this researchwill be explain the irrevocable power of attorney to attend and give a vote to General Meeting of Shareholders has been seen form all of regulations and the courts viewfrom each decisions. Research conducted on the decision by judge, starting from the Court, High Court, and The Supreme Court to dispute between shareholders PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia versus PT. Berkah Karya Bersama. Already found the answer irrevocable power of attorney still be revoked based on article 1337 Indonesian Civil Code and article 85 paragraph 5 concerning Limited Liability Companies.;The power of attorney as a legal step allowed by regulation, principal has been givenpower of attorney to a party as represent in person for legal interest. Based on article1338 Indonesian Civil Code Authorization on principle freedom of contract, ThePower of Attorney can be form of hereby confers an irrevocable power of attorney.But article 1338Indonesian Civil Code has been restricted with article 1337Indonesian Civil Code a cause is not permissible if it is prohibited by law, or if itviolates good conduct, or public orderand article 85 paragraph 5 concerning LimitedLiability Companies in the event that shareholders are present at the GMS in person,any power of attorney they have given shall not be valid for that meeting.In thisThesis in writer adopt a juridical normative and descriptive analyst method orresearch and relies on secondary data sources. For research matter this researchwill beexplain the irrevocable power of attorney to attend and give a vote to GeneralMeeting of Shareholders has been seen form all of regulations and the courts viewfrom each decisions. Research conducted on the decision by judge, starting from theCourt, High Court, and The Supreme Court to dispute between shareholders PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia versus PT. Berkah Karya Bersama. Alreadyfound the answer irrevocable power of attorney still be revoked based on article 1337Indonesian Civil Code and article 85 paragraph 5 concerning Limited LiabilityCompanies.;The power of attorney as a legal step allowed by regulation, principal has been givenpower of attorney to a party as represent in person for legal interest. Based on article1338 Indonesian Civil Code Authorization on principle freedom of contract, ThePower of Attorney can be form of hereby confers an irrevocable power of attorney.But article 1338Indonesian Civil Code has been restricted with article 1337Indonesian Civil Code a cause is not permissible if it is prohibited by law, or if itviolates good conduct, or public orderand article 85 paragraph 5 concerning LimitedLiability Companies in the event that shareholders are present at the GMS in person,any power of attorney they have given shall not be valid for that meeting.In thisThesis in writer adopt a juridical normative and descriptive analyst method orresearch and relies on secondary data sources. For research matter this researchwill beexplain the irrevocable power of attorney to attend and give a vote to GeneralMeeting of Shareholders has been seen form all of regulations and the courts viewfrom each decisions. Research conducted on the decision by judge, starting from theCourt, High Court, and The Supreme Court to dispute between shareholders PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia versus PT. Berkah Karya Bersama. Alreadyfound the answer irrevocable power of attorney still be revoked based on article 1337Indonesian Civil Code and article 85 paragraph 5 concerning Limited LiabilityCompanies., The power of attorney as a legal step allowed by regulation, principal has been givenpower of attorney to a party as represent in person for legal interest. Based on article1338 Indonesian Civil Code Authorization on principle freedom of contract, ThePower of Attorney can be form of hereby confers an irrevocable power of attorney.But article 1338Indonesian Civil Code has been restricted with article 1337Indonesian Civil Code a cause is not permissible if it is prohibited by law, or if itviolates good conduct, or public orderand article 85 paragraph 5 concerning LimitedLiability Companies in the event that shareholders are present at the GMS in person,any power of attorney they have given shall not be valid for that meeting.In thisThesis in writer adopt a juridical normative and descriptive analyst method orresearch and relies on secondary data sources. For research matter this researchwill beexplain the irrevocable power of attorney to attend and give a vote to GeneralMeeting of Shareholders has been seen form all of regulations and the courts viewfrom each decisions. Research conducted on the decision by judge, starting from theCourt, High Court, and The Supreme Court to dispute between shareholders PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia versus PT. Berkah Karya Bersama. Alreadyfound the answer irrevocable power of attorney still be revoked based on article 1337Indonesian Civil Code and article 85 paragraph 5 concerning Limited LiabilityCompanies.]"

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta BAR dengan nomor dan tanggal yang sama serta menerbitkan salinan Akta BAR tanpa ada minuta akta yang mendasarinya. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata bahkan sanksi pidana.

---

As the public official, notary have the authority to make the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR). Notary have the obligation and prohibition which are dealt in notary’s statute and code of ethics. Yet, there are some infractions have done intentionally and intuitively. Such as the violation which could be seen in the verdict of center notary supervisory assembly on august 6th 2010 number 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, that there had been a notary published the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR) with the same number and date as well as without any certificates underlay. It is a violation of the notary ethics codes. Therefore the center notary supervisory assembly grant a warning to the notary. The metodh of research use juridical normative along with secondary data. Based on analysis, the violation the notary had done could be charge by court of justice even criminal."

"Tesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BARUPSLB) dimana para pihak dalam akta tersebut memasukkan keterangan palsu tanpa diketahui oleh Notaris. Permasalahan tesis ini mengenai keabsahan dari akta BARUPSLB yang memuat keterangan palsu; keabsahan dari akta perbaikan yang merubah hal-hal substansial dari akta tersebut; dan tanggung jawab Notaris terhadap akta BARUPSLB dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, dengan metode analisis kualitatif. Tipe penelitian adalah deskriptif analitis.Hasil penelitian ini adalah akta BARUPSLB tersebut adalah batal demi hukum, akibat adanya keterangan palsu yang dimasukkan dalam akta tersebut, akta tersebut menjadi cacat hukum karena isi akta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akta perbaikan yang dikeluarkan oleh Notaris KS adalah batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Notaris harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul karena kelalaiannya dalam membuat akta. Dalam kasus ini Notaris tidak bertanggungjawab secara pidana karena Notaris hanya menjalankan jabatannya sesuai UUJN yaitu membuat akta sesuai keinginan para pihak tanpa tahu ada ketidakbenaran pada keterangannya, sedangkan secara perdata Notaris dapat dimintai tanggung jawab berupa ganti rugi, biaya dan bunga oleh pihak yang merasa dirugikan dengan tindakannya yang kurang saksama. Serta tanggung jawab secara administrasi Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan UUJN. Mengingatkan kembali bahwa sebagai Notaris harus meneliti dengan saksama dan mengikuti peraturan secara komprehensif agar Notaris terhindar dari kesalahan maupun kelalaian yang fatal dalam membuat akta.

---

This thesis analyze the legal implications of the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (MEGMS) in which the parties enter fake information without being known by the Notary. This thesis problem regarding the validity of the MEGMS deed containing fake information; the validity of the deed of amendment which changes the substantial matters of the deed; and the notary's responsibility for the MEGMS is not supported by other supporting documents. The research method used is a normative juridical research method, using secondary data in the form of library studies, with qualitative analysis methods. This type of research is analytical descriptive. The results of this study are the MEGMS is null and void, due to fake information included in the deed, the deed became a legal flaw because the contents of the deed contravene the laws and regulations. The deed of repair issued by the KS Notary is null and void because it violates the provisions of Article 84 of the UUJN. The notary must be responsible for all legal consequences arising from his negligence in making the deed. In this case the Notary is not liable in criminal terms because the Notary only carries out his position in accordance with UUJN namely making the deed according to the wishes of the parties without knowing there is an untrue statement, while the notary can be held in compensation in the form of compensation, fees and interest his actions are less thorough. And the administrative responsibilities of the Notary may be subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the UUJN. Recall that as a Notary must carefully examine and follow the rules comprehensively so that the Notary avoids fatal errors and omissions in making deeds."