Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pilkada merupakan salah satu agenda nasional yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali agar mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Tesis ini menyoroti tentang permasalahan dalam pendanaan pilkada. Penelitian dilakukan di 18 daerah, dengan rincian 8 daerah yang mengalami pengurangan anggaran dan 10 daerah yang mengalami penambahan anggaran. Menggunakan teori politik anggaran dari Aaron Wildavsky dan Model ROCCIPI dari Ann Seidman untuk melihat bagaimana proses perubahan anggaran pilkada. Proses penyusunan anggaran terbagi dalam beberapa tahap. Riset difokuskan pada tahap perencanaan dan ratifikasi anggaran. Dengan menggunakan model ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan penambahan/pengurangan dana hibah tidak hanya melibatkan satu faktor. Semua faktor berperan penting dalam pengambilan keputusan. Pada daerah yang mengalami pengurangan anggaran terdapat faktor opportunity dan interest, tetapi petahana memilih untuk tidak menggunakannya. Peran petahana tidak terlalu berpengaruh justru pemda lah, dalam hal ini TAPD, yang lebih berpengaruh dalam pengurangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi yang membuat daerah membutuhkan banyak dana untuk mengantisipasi wabah tersebut. Sedangkan dalam penambahan anggaran semua faktor dapat ditemukan dan dipergunakan. Faktor interest petahana dapat ditemukan di enam daerah yang mengalami penambahan anggaran.

---

Pilkada is one of the national agendas that must be organized every five years in order to get good and quality leaders for the public welfare. This thesis focuses on the pilkada funding. The research was conducted on 18 regions, 8 of which experienced budget reductions and the other 10 regions got additional budget additions. This thesis using budgeting politics theory from Aaron Wildavsky and ROCCIPI model from Ann Seidman. Budgeting process is divided into several stages and this research focused on the planning and budget ratification. By using the ROCCIPI model (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) can be conclude that the decision to increase/deduct funds does not influence by one factor. All factor in ROCCIPI become important in decision making. In the decision to reduce the budget, there are opportunity and interest factor, but the incumbent decide not to use these factors. The research, shows that in the regions that got budget reduction the incumbent’s role was not too involved, but the local government in this case TAPD was more influential in the reduction. This is due to the pandemic conditions that make the region need a lot of funds to cope with the outbreak and thus cutting the election costs. Meanwhile, in areas that experienced additional budgets, all the factor can be found and used. The role of the incumbent and interest factor was quite visible in 6 regions that get additional budgets."

"ABSTRAKProses penetapan kebijakan perencanaan dan penganggaran pada DirektoratKesehatan Kerja dan Olahraga sangat dinamis dan bergerak sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan fakta sejauh mana aspek politik ikut berperan dalam penetapan kebijakanperencanaan dan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan melakukan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat.Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek politik paling kental terjadi padatahapan proses penetapan kebijakan terutama saat terjadi konflik, kerjasama,negoasiasi dalam penetapan besaran alokasi anggaran dan target yang disusun. Penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat SDM direktorat kesehatan kerja dan olahraga dalam hal kemampuan untuk melakukan advokasi mengenai pentingnya program kesehatan kerja dan olahraga.

---

ABSTRACTThe process of establishing policy on planning and budgeting in directorate ofoccupational health and sport is very dynamic and moving in accordance withthe policy and priorities. The purpose of this study is to get the facts extent towhich the political aspect played a role in policy establishing and budgetplanning. This study uses a qualitative method by conducting in-depthinterviews of the parties involved in the process of planning and budgeting.Results showed political aspect of most condensed occur in the process of theestablishment of policies especially when conflict, cooperation, and negotiation happen in determining the amount of budget allocations and targets arranged. This study recommends to strengthen human resources of directorate in terms of ability to advocate on the importance of occupational health and sports programs"

"Penelitian ini menganalisis Sekolah Partai bagi persiapan Cakada yang diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Serentak 2020, dengan kaitannya akan tipe kepartaian PDI Perjuangan yang secara fundament berbasis massa dalam nasionalistik plural. Namun adanya sistem presidensial dan tradisi partai menjadikan PDI Perjuangan sebagai Partai personalistic. Penelitian ini menggunakan teori Gunther dan Diamond (2001; 2003), Wolinetz (2002) mengenai tipe dan fungsi partai politik dalam merancang kelembagaan politik dengan kebijakan partai dalam teori design institution (rancangan institusi) Goodin (1998). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa partai membangun legitimasi terhadap adanya nominasi pencalonan kepala daerah melalui keputusan pimpinan partai baik yang diusung maupun yang didukung. Bentuk legitimasi tersebut adalah Sekolah Partai bagi Cakada. Dengan personalisasi kepemimpinan PDI Perjuangan membangun budaya politik patronage dari personalistik kepemimpinan elit partai. Untuk membangun loyalitas petugas partai dalam menduduki eksekutif daerah maka Sekolah Partai dijadikan sebagai pendidikan ideologi politik partai, sosialisasi dalam mentransformasi nilai-nilai kepartaian PDI Perjuangan, dan penyelarasan antara pemerintahan daerah yang terbentuk  dengan Presiden dalam platform PDI Perjuangan .

---

This study analyzes the Party School for Cakada preparation that was promoted and supported by the PDI Perjuangan in the  Pilkada Simultaneous 2020, in relation to the type of party of PDI Perjuanan  which is fundamentally mass-based in plural nationalism. However, the existence of a presidential system and party traditions made the PDI Perjuangan as a personalistic party. This study uses the theory of Gunther and Diamond (2001; 2003), Wolinetz (2002) regarding the types and functions of political parties in designing political institutions with party policies in Goodin's (1998) design institution theory. This study uses a qualitative method with a case study design. The findings of this study indicate that the party builds legitimacy for the nomination of regional head nominations through was decisioning of party leaders, both those that are promoted and those that are supported. The form of legitimacy is the Party School for Cakada. By personalizing the leadership of the PDI Perjuangan, it builds a political culture of patronage from the personalistic leadership of the party elite. To build the loyalty of party officials in occupying regional executives, the Party School is used as an education for the party's political ideology, socialization in transforming the values ​​of the PDI Perjuangan party, and alignment between the formed local government and the President on the PDI Perjuangan platform."

"Tesis ini membahas dinamika aktor dalam proses formulasi kebijakan anggaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dengan memberikan fokus analisis pada interaksi antara kepala daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan pelibatan publik di dalamnya. Interaksi antar aktor di tubuh pemerintah dan dengan kalangan masyarakat sipil menjadi fokus kajian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian guna menjawab pertanyaan utama penelitian.Hasil penelitian ini menemukan bahwa ternyata terjadi kontestasi ide dalam proses formulasi kebijakan anggaran antara kepala daerah, DPRD, dan birokrat di jajaran Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan kebijakan anggaran itu para aktor berkoalisi berbasiskan kepentingan dan kesamaan pandangan dan keyakinan. Ada kecenderungan kompromi meskipun pada beberapa program seperti KJS dan KJP gubernur berhasil menggolkannya berkat dukungan publik yang digalangnya pada tahap revisi KUA dan PPAS.

---

This thesis analyze the process of policy formulation Jakarta Provincial budget in Fiscal Year 2013 focussing on the analysis of interaction between the Governor and Council which is affected by societal actor during its process. This study is a descriptive qualitative research design. Case studies are used as a research strategy to answer the key research questions.

The results of this study found that the contestation of ideas occurs between the head region and the Council in the budgetary policy discussions, especially at this stage of the deliberation of RAPBD in Parliament. Although there is a tendency to compromise on some programs, the governur succes to make deal on his priority program such as KJS and KJP."

"Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan APBD karena berdampak negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu pelaksanaan pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data panel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan pilkada. Selain itu, faktor lain yang meliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja, kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan pilkada juga berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD."

"This study aims to test the Political Budget Cycle (PBC) in Indonesia as one of the world's largest democracies, specifically testing the presence of PBC across types of local government expenditures. This study further analyzed the effect of changes in expenditure composition during election years on financial local government losses. The financial losses are defined as irregularities in regional finance management found in the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) audit report. This study uses the data at the district and city levels (local expenditures and financial losses) from 2014 to 2019 and adopts a fixed-effect panel data specification. The empirical estimations show the following evidence: (1) PBC phenomenon occurs in Indonesia, especially on government grants (belanja hibah), expenditure on goods and services, and capital expenditures; (2) There was no difference in PBC behavior between a region having an incumbent running for re-election and a region with incumbents from the previous election; (3) The existence of PBC tend to increase local government (financial) losses."