Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Pemerintahan Daerah pada saat melakukan penyelenggaraan pada kegiatan maupun kepentingan dalam pemerintahannya memiliki hubungan antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintahan Daerah lainnya. Pada hal ini, terdapat adanya Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melakukan pengelolaan pada Barang Milik Daerah tersebut perlu diketahui bahwasannya terdapat beberapa bentuk yang terbagi atas sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur yang berdasarkan pada PP 27/2014, PP 28/2020, Permendagri 19/2016, Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Dalam melakukan pengelolaan pelabuhan terdapat adanya permasalahan hukum yaitu pada peralihan Pengelolaan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Paser Utara yang berupa ketidakjelasan pada bentuk Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap peralihan pelabuhan. Dengan adanya Pemerintah Kabupaten yang mengeluarkan surat persetujuan peralihan pengelolaan yang berasal dari Dinas Perhubungan kepada Perusahaan Daerah Benua Taka serta terdapat adanya pencabutan kembali pada surat peralihan tersebut yang disebabkan karena tidak terdapat adanya kejelasan hukum pada Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa Sisi Darat Pelabuhan Buluminung dan minimnya pemahaman para pihak dalam konsep Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian agar terciptanya pemahaman para pihak pada konsep Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan pengaturan hukum terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dengan berupa barang pelabuhan.

---

The Regional Head as the organizing element of the Regional Government leads the implementation of government affairs which are the authority of the Autonomous Region. The Regional Government at the time of carrying out the implementation of activities and interests in its government has a relationship between the two parties, namely the Central Government and other Regional Governments. In this case, there is a regional government that should manage the regional property. To manage the Regional Property, it is necessary to know that there are several forms which are divided into rental, borrowing, utilization cooperation, building to handover or building handover, and cooperation in providing infrastructure based on PP 27/2014, PP 28/2020, Permendagri 19/2016, North Penajam Paser District Regulation 11/2018. A port is a place consisting of land and or waters with certain boundaries as a place for government and company activities. In carrying out port management, there are legal problems, namely in the transition of the Land Side Management of the North Buluminung Paser Port in the form of uncertainty in the form of Regional Property Management towards the port transition. With the Regency Government issuing an approval letter for the transfer of management originating from the Transportation Service to the Benua Taka Regional Company and there was a revocation of the transfer letter due to the absence of legal clarity in the form of Utilization of Regional Property in the form of the Land Side of the Buluminung Port and lack of understanding of the parties in the concept of Utilization of Regional Property. Therefore, it is necessary to conduct research to create an understanding of the parties on the concept of Utilization of Regional Property and legal arrangements related to the Utilization of Regional Property in the form of port goods."

"[ABSTRAKProduktivitas pegawai menjadi pusat perhatian meningkatkan kinerja yangmempengaruhi efesiensi dan efektifitas organisasi. Analisis yang lebihmengkonsentrasikan pada kinerja, akan lebih memberikan penekanan pada faktorutama antara lain adalah motivasi kerja pegawai. Penelitian bertujuan untukmengetahui hubungan antara karakteristik pegawai tetap, faktor satisfiers danfaktor dissatisfiers terhadap motivasi kerja pegawai tetap di Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara.Penelitian dilakukan pada Mei hingga Juni 2014 menggunakan instrumenkuesioner dengan pertanyaan tertutup. Analisis dilakukan pendekatan kuantitatifdengan desain studi cross sectional. Sampel dari penelitian adalah 138 orang dari181 total populasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 57,2%responden memiliki motivasi kerja kurang baik, dan 42,8% responden memilikimotivasi kerja baik, serta variabel yang paling dominan dengan motivasi kerjaadalah variabel keamanan kerja.Disarankan Rumah Sakit memiliki kebijakan khusus tentang keamanankerja pegawai tetapnya seperti mengadakan transportasi antar jemput karyawan,rutin melakukan pemeriksaan kesehatan pegawai tetapnya dan mengkalibrasialat-alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara.ABSTRACTEmployee productivity becomes the center of attention for improving theperformance of which affects the efficiency and effectiveness of the organization.The analysis will concentrate on the performance, will give more emphasis on themajor factors include employee motivation. The study aims to determine therelationship between the characteristics of a permanent employee, factorssatisfiers and dissatisfiers factors on employee motivation remains in DistrictGeneral Hospital North Penajam Paser.The study was conducted in May and June 2014 using a questionnaire withclosed questions. Analyses were performed quantitative approach with a crosssectionalstudy design. The sample of the study was 138 from 181 people of thetotal population. The results of this study indicate that as many as 57,2% ofrespondents have less motivation to work better, and 42,8% of respondents have agood motivation to work, as well as the most dominant variable with a variablework motivation is job securityHospitals are advised to have a specific policy about job security aspermanent employees holding shuttle transportation employees, routine healthcheck and calibrate its permanent employee health equipment in the DistrictGeneral Hospital North Penajam Paser;Employee productivity becomes the center of attention for improving theperformance of which affects the efficiency and effectiveness of the organization.The analysis will concentrate on the performance, will give more emphasis on themajor factors include employee motivation. The study aims to determine therelationship between the characteristics of a permanent employee, factorssatisfiers and dissatisfiers factors on employee motivation remains in DistrictGeneral Hospital North Penajam Paser.The study was conducted in May and June 2014 using a questionnaire withclosed questions. Analyses were performed quantitative approach with a crosssectionalstudy design. The sample of the study was 138 from 181 people of thetotal population. The results of this study indicate that as many as 57,2% ofrespondents have less motivation to work better, and 42,8% of respondents have agood motivation to work, as well as the most dominant variable with a variablework motivation is job securityHospitals are advised to have a specific policy about job security aspermanent employees holding shuttle transportation employees, routine healthcheck and calibrate its permanent employee health equipment in the DistrictGeneral Hospital North Penajam Paser, Employee productivity becomes the center of attention for improving theperformance of which affects the efficiency and effectiveness of the organization.The analysis will concentrate on the performance, will give more emphasis on themajor factors include employee motivation. The study aims to determine therelationship between the characteristics of a permanent employee, factorssatisfiers and dissatisfiers factors on employee motivation remains in DistrictGeneral Hospital North Penajam Paser.The study was conducted in May and June 2014 using a questionnaire withclosed questions. Analyses were performed quantitative approach with a crosssectionalstudy design. The sample of the study was 138 from 181 people of thetotal population. The results of this study indicate that as many as 57,2% ofrespondents have less motivation to work better, and 42,8% of respondents have agood motivation to work, as well as the most dominant variable with a variablework motivation is job securityHospitals are advised to have a specific policy about job security aspermanent employees holding shuttle transportation employees, routine healthcheck and calibrate its permanent employee health equipment in the DistrictGeneral Hospital North Penajam Paser]"

"Latar Belakang: Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp. dan menginfeksi manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles. Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat penyakit endemis di Indonesia endemis tinggi. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu kabupaten di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur yang masih memiliki status endemis tinggi pada tahun 2021 (API: 8,94). Tujuan: Menganalisis hubungan antara faktor iklim (suhu, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan angin) dengan kejadian malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013—2022. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan analisis korelasi menggunakan skenario waktu time lag 0, 1, dan 2. Hasil: Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa suhu time lag 0 (p= 0,003; r= -0,270), kelembaban time lag 0 (p = 0,010; r= 0,233), kelembaban time lag 1 (p = 0,001; r= 0,301), curah hujan time lag 0 (p = 0,032; r= 0,196), curah hujan time lag 1 (p= 0,026; r= 0,204), kecepatan angin time lag 0 (p = 0,006; r= -0,250), kecepatan angin time lag 1 (p = 0,006; r= -0,252), dan kecepatan angin time lag 2 (p = 0,011; r= -0,235), dengan kejadian malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2022. Kesimpulan: Terdapat hubungan antara suhu udara, kelembaban udara, curah hujan dan kecepatan angin dengan kejadian malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2022.

---

Background: Malaria is a disease caused by the Plasmodium sp. parasite and infect humans through the bite of the Anopheles sp. mosquito. Malaria is still a public health problem, an endemic disease in Indonesia which is highly endemic. North Penajam Paser Regency is one of the districts in Indonesia and East Kalimantan Province which still has high endemic status in 2021 (API: 8,94) Objective: To analyze the relationship between climatic factors (temperature, humidity, rainfall, and wind speed) with the incidence of malaria in North Penajam Paser Regency years 2013—2022. Methods: This study used an ecological study design with correlation analysis using scenarios of time lag 0, 1, and 2. Results: The results of the correlation analysis showed that the temperature time lag was 0 (p= 0.003, r= 0,270), the humidity time lag 0 (p = 0.010; r=0,233), humidity time lag 1 (p = 0.001; r=0,196), rainfall time lag 0 (p = 0.032; r= -0,196), rainfall time lag 1 (p= 0.026; r= 0,204), wind speed time lag 0 (p = 0.006; r= 0,250), speed wind time lag 1 (p = 0.006; r= - 0,252), and wind speed time lag 2 (p = 0.011; r= 0,235), with the incidence of malaria in North Penajam Paser Regency from 2013 to 2022. Conclusion: There is a relationship between air temperature, air humidity, rainfall and speed wind with the incidence of malaria in North Penajam Paser Regency in 2013-2022."

"Komoditas kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi selama tahun 2009–2020, menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan luas lahan. Besarnya pertumbuhan areal perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tersebut terjadi karena kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan unggulan yang berperan penting bagi perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan terutama lahan perkebunan kelapa sawit, dan memprediksi lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2031, serta mengidentifikasi wilayah kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit. Model Cellular Automata-Markov Chain digunakan untuk melihat perubahan penggunaan lahan yang terjadi dan prediksi penggunaan lahan pada tahun 2031. Metode overlay digunakan untuk mengetahui wilayah kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit, dengan memasukkan variabel karakteristik lahan dan faktor pembatas ke dalam model kesesuaian lahan. Penggunaan lahan dari tahun 2009, 2014, dan 2020 selalu didominasi oleh lahan hutan belukar, kebun campuran, dan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2031 lahan perkebunan kelapa sawit diprediksi mengalami peningkatan luas lahan yang tersebar secara mengelompok pada wilayah penelitian. Hasil kesesuaian lahan menunjukkan bahwa lahan yang sangat sesuai untuk perkebunan kelapa sawit berada pada wilayah dengan topografi yang relatif landai, memiliki curah hujan yang optimal, serta kadar C-organik tanah yang tergolong sedang sampai tinggi.

---

Oil palm is the main plantation crop in North Penajam Paser Regency. Based on changes in land use that occurred during 2009-2020, it shows that oil palm plantations always experience an increase in land area. The significant growth of oil palm plantation areas in recent years has led to land conversion. This land conversion occurs because oil palm is a leading plantation crop that plays a vital role in the Indonesian economy. This study aims to analyze land-use changes, especially oil palm plantations, and predict oil palm plantation land in 2031 and identify areas of suitability for oil palm plantations. The Cellular Automata-Markov Chain model is used to see land-use changes that occur and predict land use in 2031. The overlay method determines land suitability for oil palm plantations by entering land characteristics and limiting factors into the land suitability model. Land use from 2009, 2014, and 2020 has always been dominated by forests, mixed gardens, and oil palm plantations. In 2031, oil palm plantations are predicted to experience an increase in land area spread in groups in the research area. Land suitability results show that land suitable for oil palm plantations is in an area with a relatively sloping topography, has optimal rainfall, and has moderate to high soil C-organic content.

"

"ABSTRAKPenajam Paser Utara adalah sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Paser. Secara budaya Penajam Paser Utara memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun, selain dengan Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara juga pernah memiliki hubungan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini berusaha mengungkapkan bentuk-bentuk interaksi masyarakat Penajam Paser Utara dengan Kutai Kartanegara dan Paser. Analisis tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan holistik, yaitu menjelaskan cerita rakyatnya (lore) yang dihubungkan dengan kebudayaan kolektif (folk). Hubungan yang terlihat antara masyarakat Penajam Paser Utara dengan masyarakat Kutai Kartanegara dan Paser adalah hubungan kekerabatan dan kekuasaan. Selain itu, melalui teori fungsi folklor Bascom dapat diketahui bahwa masyarakat Penajam Paser Utara lebih cenderung pada Kesultanan Paser dibandingkan Kesultanan Kutai Kartanegara."

"Hingga kini sub-sektor batubara masih merupakan lahan bisnis yang menarik bagi kalangan investor yang ingin menggelutinya. Laba yang mungkin dapat diraih sangat tinggi dengan pengembalian biaya modal relatif cepat. Meskipun investasi ini diklasifikasikan sebagai investasi beresiko tinggi, bila kuantitas sumber daya/cadangan batubaranya tidak di deliniasi secara konseptual, teori dasar komputasi yang diterapkan untuk menghitung kuantitas sumber daya batubara di wilayah ini dilakukan melalui cara pendekatan analitik sederhana. Metoda atau cara analitik yang dipakai untuk keperluan di atas, yaitu rumusan komputasi sumber daya batubara (coal resources) yang dirilis oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), yaitu SNI (Amandemen 1 – SNI 13-5014-1998/ICS 73.020) dan cara Usgs (USGS Circle 25). Klasifikasi atau pra golongan sumber daya batubara ditentukan oleh jari-jari pengaruh yang titik pusatnya bisa berupa lokasi singkapan batubara, parit atau sumur uji, dan lubang bor yang sebaran batubaranya diyakini melampar hingga ke lokasi titik-titik conto di atas. "

"ABSTRAKPT Rungkut Megah Sentosa mengadakan kerjasama pemanfaatan swasta yangmerupakan kerjasama pengelolaan barang milik daerah dengan Pemerintah Kota Surabaya atas tanah yang menjadi asetnya tersebut dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Permasalahan terjadi ketika PT Rungkut Megah Sentosa memperpanjang HGB di atas HPL tersebut sedangkan Kementerian Dalam Negeri melarang perpanjangan tersebut karena tidak sesuai dengan kerjasama pemanfaatan swasta dimana kerjasama tersebut tidak dapat diperpanjang jika melihat bahwa tanah tersebut merupakan tanah aset daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan karena digunakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, sehingga menghasilkan gambaran secara umum mengenai materi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Menjawab permasalahan tersebut pengaturan pertanahan mengenai perpanjangan HGB di atas HPL tetap merujuk pada UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996, meskipun tanah tersebut aset daerah yang pengaturannya diatur oleh UU No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan kedudukan kemendagri hanyalah sebatas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian barang milik daerah jika antara kerjasama dengan pihak ketiga tersebut memiliki indikasi menimbulkan kerugian daerah.

---

ABSTRACTPT Rungkut Megah Sentosa has made a private utilization cooperation agreement, pertaining to cooperation on sectoral asset management with Surabaya Government City over its land, in the form of The Right To Build on the Management Rights Over Land. Problem has been arised when PT RungkutMegah Sentosa had intended to extend of the right to build on the management rights over land, but the Ministry of Internal Affair issued a letter of warning about that extension because it did not comply with the agreement which was prohibit the extension because the land was an asset of Surabaya City Government. The methode of this thesis was normative juridical with qualitative approach which produce an analitical descriptive which obtain general description about the responses of the problem. The answers was using the regulation of land law, on the subject of the extension of the right to build on the management rights over land and government regulation number 40 of 1996, although the asset of government was using constitution of local asset management and government regulation number 27 of 2014. Meanwhile the ministry of internal affair can only developed, supervised, and controlled the local asset to prevent the loss of the region's asset."

"Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya pasca reformasi berdampak pada meningkatkan keinginan daerah untuk melakukan pemekaran daerah. Pemekaran daerah di Indonesia menjadi fenomena yang tidak dapat dibendung. Pembentukan DOB di Kabupaten Paser merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat melalui pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis dinamika pembentukan DOB Kabupaten Paser Tengah dan Kabupaten Paser Selatan di Kabupaten Paser.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembentukan DOB di Kabupaten Paser memiliki banyak hambatan karena adanya perebutan daerah yang menjadi wilayah cakupan terhadap dua calon DOB dan adanya konflik penetapan ibukota. Konflik dalam pembentukan DOB di Kabupaten Paser mempengaruhi ketahanan daerah di bidang keamanan.

---

The implementation of autonomy after the reform impact on proliferation of administrative regions. The formation of new autonomous region in Paser Municipal is one of efforts of people welfare provision through equitable development and public service. This study used qualitative to analyze the dynamic of new autonomous region of Central Paser Municipal and South Paser Municipal in Paser Municipal.

The result of the study showed the process of forming the new autonomous region in Paser Municipal had many obstacles caused by the struggle for territory within the new two autonomous regions and also the conflict in deciding the capital. The conflict of the formation new autonomous region in Paser Municipal affects the security in regional resilience."

"Penguasaan Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari dan Pengelolaannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3551 K/Pdt/2016) Permasalahan dari penelitian ini bermula dengan adanya sengketa penguasaan atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan NV. Sadang Sari. Walaupun kemenangan ada pada pihak Pemerintah Daerah, namun permasalahan tidak kunjung usai oleh karena tanah tersebut dikuasai secara illegal oleh pihak ketiga, yaitu Organisasi Masyarakat setempat. Adapun penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pokok pembahasan yakni analisis dan kritik penulis terhadap pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3551 K/Pdt/2016 mengenai permasalahan penguasaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 dengan Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari, pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari, dan pengeloalan yang seharusnya terhadap tanah tersebut. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penguasaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 adalah sah  oleh karena tanah tersebut telah jatuh sebagai tanah negara. Kemudian, pengelolaan terhadap tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan yang seharusnya adalah tanah tersebut harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya sebagai wujud dari adanya rasa memiliki, menjaga, dan melestarikan terhadap Barang Milik Daerahnya.

---

Land Used of Eigendom Verponding Number 1493 by the Regional Government of West Java Province with Management Rights Number 1/Tamansari and its Management as Regional Property (BMD)  (Case Study of Supreme Court  Decision Number 3551 K/Pdt/2016) The problem of this research began with the dispute over the land of former Eigendom Verponding Number 1493 between the Regional Government of West Java Province and NV. Sadang Sari. Although the victory is with the Regional Government, the problem is not over because the land is controlled illegally by the third party, namely the local community organization. The research consists of 3 (three) main topics, namely the analysis and criticism of the author on the consideration of the Supreme Court Judges in the decision Number 3551 K/Pdt/2016 concerning the issue of control of the Regional Government of West Java Province on land used of Eigendom Verponding Number 1493 with the Management Rights Number 1/Tamansari, management of Regional Property in the form of Management Right Number 1/Tamansari, and management that should be done on the land. To analyze these problems, the author uses a normative juridical research method with qualitative analysis. The conclusion of this research is that the control by the Regional Government of West Java Province on former Eigendom Verponding land Number 1493 is legal because the land has fallen as state land. Then, management of Land Management Right Number 1/Tamansari is not carried out in accordance with the provisions of legislation so that the management that should be the land must be utilized in accordance with its designation as a manifestation of a sense of ownership, safeguarding and preserving the Regional Property."

"Ketidakmampuan siswa dalam menyerap berbagai pengetahuan yang disampaikan oleh guru bukan dikarenakan ketidakmampuan pemahamannya dan bukan pula dikarenakan guru tidak mampu mengajar, melainkan dikarenakan ketidakcocokan gaya belajar antara siswa dan guru, sehingga siswa merasa tidak nyaman belajar pada guru tertentu. Hal tersebut juga terjadi di SMKN 2 Penajam Paser Utara, sehingga perlu dilakukan penelitian ini, untuk menganalisis cluster (kelompok) tipe belajar siswa dengan menerapkan metode data mining yaitu K-Means dan Fuzzy C-means. Tujuan adalah mengetahui keefektivan clustering tipe belajar ini terhadap perkembangan daya serap dan peningkatan prestasi belajar siswa. Metode yang digunakan untuk melakukan clustering tipe belajar dengan proses data miningdimulai dari tahap data cleaning, data selection, data transformation, penambangan data, pattern evolution, dan pengembangan pengetahuan."