Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Pemerintahan Daerah pada saat melakukan penyelenggaraan pada kegiatan maupun kepentingan dalam pemerintahannya memiliki hubungan antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintahan Daerah lainnya. Pada hal ini, terdapat adanya Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melakukan pengelolaan pada Barang Milik Daerah tersebut perlu diketahui bahwasannya terdapat beberapa bentuk yang terbagi atas sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur yang berdasarkan pada PP 27/2014, PP 28/2020, Permendagri 19/2016, Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Dalam melakukan pengelolaan pelabuhan terdapat adanya permasalahan hukum yaitu pada peralihan Pengelolaan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Paser Utara yang berupa ketidakjelasan pada bentuk Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap peralihan pelabuhan. Dengan adanya Pemerintah Kabupaten yang mengeluarkan surat persetujuan peralihan pengelolaan yang berasal dari Dinas Perhubungan kepada Perusahaan Daerah Benua Taka serta terdapat adanya pencabutan kembali pada surat peralihan tersebut yang disebabkan karena tidak terdapat adanya kejelasan hukum pada Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa Sisi Darat Pelabuhan Buluminung dan minimnya pemahaman para pihak dalam konsep Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian agar terciptanya pemahaman para pihak pada konsep Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan pengaturan hukum terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dengan berupa barang pelabuhan.

---

The Regional Head as the organizing element of the Regional Government leads the implementation of government affairs which are the authority of the Autonomous Region. The Regional Government at the time of carrying out the implementation of activities and interests in its government has a relationship between the two parties, namely the Central Government and other Regional Governments. In this case, there is a regional government that should manage the regional property. To manage the Regional Property, it is necessary to know that there are several forms which are divided into rental, borrowing, utilization cooperation, building to handover or building handover, and cooperation in providing infrastructure based on PP 27/2014, PP 28/2020, Permendagri 19/2016, North Penajam Paser District Regulation 11/2018. A port is a place consisting of land and or waters with certain boundaries as a place for government and company activities. In carrying out port management, there are legal problems, namely in the transition of the Land Side Management of the North Buluminung Paser Port in the form of uncertainty in the form of Regional Property Management towards the port transition. With the Regency Government issuing an approval letter for the transfer of management originating from the Transportation Service to the Benua Taka Regional Company and there was a revocation of the transfer letter due to the absence of legal clarity in the form of Utilization of Regional Property in the form of the Land Side of the Buluminung Port and lack of understanding of the parties in the concept of Utilization of Regional Property. Therefore, it is necessary to conduct research to create an understanding of the parties on the concept of Utilization of Regional Property and legal arrangements related to the Utilization of Regional Property in the form of port goods.