Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Operasi yustisi penegakkan protokol kesehatan coronavirus disease 2019 dilaksanakan dalam rangka untuk mencegah penyebaran yang masif dan luas atas adanya pandemi coronavirus disease di dunia pada umumnya serta indonesia pada khususnya. Operasi yustisi ini merupakan penerapan dari berbagai kebijakan maupun peraturan yang dibuat baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tentunya dijalankan oleh berbagai unsur demi tegaknya kebijakan maupun peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai tindak pidana ringan, operasi yustisi penegakkan protokol kesehatan coronavirus disease ini diperiksa oleh pengadilan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat dengan kriteria jumlah pidana dendanya tidak lebih dari Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pidana kurungannya yang tidak lebih dari 3 bulan. Penggunaan Acara Pemeriksaan Cepat ini merupakan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan

---

The legal operation to enforce the 2019 coronavirus disease health protocol was carried out in order to prevent the massive and widespread spread of the coronavirus disease pandemic in the world in general and Indonesia in particular. This judicial operation is the implementation of various policies and regulations made by both the central government and local governments and of course carried out by various elements for the sake of enforcing these policies and regulations. Based on Article 205 of the Criminal Procedure Code regarding minor crimes, the judicial operation to enforce the coronavirus disease health protocol was examined by the court using a quick examination procedure with the criteria for the amount of criminal fines not being more than Rp. 7,500 (Seven Thousand Five Hundred Rupiah) and imprisonment for not more than 3 months. The use of this Quick Examination Procedure is the implementation of fast, simple and low-cost judicial principles"

"Rasa takut terhadap Covid-19 merupakan emosi adaptif yang muncul ketika adanya potensi tertular atau menularkan virus Covid-19. Rasa takut apabila tidak dikalibrasi dengan baik dengan ancaman yang sebenarnya, maka, emosi ini dapat menjadi maladaptif. Di sisi lain, rasa takut terhadap Covid-19 juga dapat memicu perilaku keselamatan, misalnya memicu kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Dalam hal ini, kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19 mencakup tindakan preventif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasa takut sebagai prediktor kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19 beserta elemen-elemennya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, dan berusia 18-60 tahun dengan metode purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fear of Covid-19 Scale (FCV-19S) untuk mengukur rasa takut terhadap Covid-19 dan Preventive Health Behavior (PHB) untuk mengukur kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Hasil analisis regresi linear sederhana yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa rasa takut tidak secara signifikan menjadi prediktor terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara umum, namun apabila elemen kepatuhan dijabarkan satu-persatu, rasa takut secara signifikan menjadi prediktor terhadap dimensi perceived susceptibility, perceived severity, perceived barriers, dan pengukuran tindakan pencegahan Covid-19.

---

Fear of Covid-19 was an adaptive emotion that arises when there was a potential for contracting or transmitting the Covid-19 virus. If fear was not properly calibrated with an actual threatened, then this emotion could became maladaptive. On the other handed, fear of Covid-19 could also trigger safety behavior, for example triggering compliance with the implementation of the Covid-19 health protocol. In this case, compliance with the implementation of the Covid-19 health protocol includes preventive measures. This studied aims to analyze the effect of fear as a predictor of adherence to the implementation of the Covid-19 health protocol and its elements. This researched was a quantitative studied with a sample of Indonesian citizens, residing in Indonesia, and aged 18-60 years used a purposive sampling method. The instruments used in this studied was the fear of Covid-19 scale (FCV-19S) to measured fear of Covid-19 and preventive health behavior (PHB) to measured adherence to the implementation of the Covid-19 health protocol. The results of a simple linear regression analysis conducted by the researchers showed that fear was not significantly a predictor of compliance with the implementation of the Covid-19 health protocol in general, but if the elements of compliance was explained one by one, fear was significantly a predictor of the dimensions of perceived susceptibility, perceived severity, perceived barriers, and measures preventive behavior from Covid-19."

"Latar Belakang : Pandemi COVID-19 telah berdampak langsung terhadap pelayanan rumah sakit, terutama rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19. Banyak rumah Sakit mengalami masalah keuangan. Hal ini disebabkan penurunan angka kunjungan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap ke rumah sakit. Di samping itu pengeluaran rumah sakit justru semakin meningkat karena besarnya biaya operasional untuk penanganan pasien COVID-19. Pembiayaan pasien yang dirawat dengan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu termasuk infeksi COVID-19 dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan. Beban rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 semakin tinggi ketika dalam pelaksanaannya banyak didapatkan kendala pada saat pengajuan klaim tersebut. Klaim dispute merupakan klaim yang setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan terdapat ketidaksesuaian antara RS dan BPJS Kesehatan.Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam atau observasi. Penelitian ini dilakukan di RSUD HM Rabain pada bulan Juli – September 2022. Informan merupakan pejabat struktural dan fungsional yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian dispute klaim pasien covid 19 di RSUD HM Rabain.Hasil : terdapat 127 klaim dispute pasien COVID-19, sebanyak 124 klaim (97,64%) berhasil dibayarkan, sedangkan sebanyak 3 klaim (2,36%) tidak berhasil dibayarkan. Faktor input yang berpengaruh dalam terjadinya klaim dispute COVID-19 adalah jumlah petugas yang kurang, tempat kerja yang belum optimal, belum ada insentif untuk petugas klaim, aplikasi yang terjadi gangguan. Sedangkan faktor proses yang mempengaruhi terjadinya klaim dispute adalah : belum ada perencanaan, SOP maupun kebijakan rumah sakit untuk penyelesaian dispute klaim, pemeriksaan penunjang pasien kritis sering terlewat, belum dilakukan verifikasi berkas, pelaksanaan revisi klaim menunggu tim TPKD dan evaluasi belum dilakukan secara periodik dan kontinu.Kesimpulan : Faktor input, proses dan output berperan dalam terjadinya klaim dispute pasien COVID-19 di RSUD HM Rabain Muara Enim. Penyelesaian klaim dispute di RSUD HM Rabain tahun 2021 telah diselesaikan. Karakteristik klaim pending BPJS mirip seperti klaim dispute COVID-19 sehingga rekomendasi penelitian ini dapat dipakai untuk mengurangi klaim pending BPJS. Upaya yang dapat dilakukan Rumah Sakit antara lain membuat kebijakan dan SOP pengajuan Klaim COVID-19, menambah jumlah koder, meningkatkan kompetensi verifikator, melengkapi dan meperbaiki saran, prasana dan sistem infromasi Rumah Sakit.

---

Background: COVID-19 pandemic has given a direct impact on hospital health services, mainly on those who administered COVID-19 services. Financial problem has been an issue to a lot of hospitals. This is due to lower rate of patient visit, both outpatients and inpatients visit. Furthermore, the hospital outcome keeps increasing since operational cost for COVID-19 patient is awfully expensive. Financing of inpatients with certain Emerging Infection Diseases (EIDs) including COVID-19 infection can be claimed by Health Ministry via director of health services. However, in execution, there are many difficulties in proposing those claims which give a burden build up for hospitals who administered COVID-19 services. Dispute claim is a claim which has discrepancy between the hospital and BPJS Kesehatan after the claim has been verified by BPJS Kesehatan. Method: This research is qualitative research with case study approach by collecting data from deep interview or observation. The current research was implemented in RSUD HM Rabain during July – September 2022. Informant is a structural and functional placeman who got involved directly in the process of resolving COVID-19 patients’ dispute claim in RSUD HM Rabain.

Results: There are 127 dispute claims submitted from total of 590 COVID-19 paitents’ claims. As much as 124 claims (97,64%) were paid successfully, while the rest of 3 claims (2,36%) were failed. Input factors of COVID-19 dispute claims are lack of employee, inadequate working place, there is no incentive for claim officers, and application technical difficulties. Moreover, process factors which affect dispute claims are lack of planning, SOP, and hospital policy on settling dispute claims, missed of supporting examination on critical patients, unverified documents, await of TKPD (Tim Penyelesaian Klaim Dispute) officer for claim revision, and lack of periodical and continuous evaluation.Conclusion: Input, process, and output factors have a great impact on COVID-19 patients dispute claims in RSUD HM Rabain Muara Enim. Refinement of those variables is needed to fluent the claims and dispute claims resolution process. Considering the similar characteristics between BPJS pending claim and COVID-19 dispute claim, the current research recommendation can be also used to reduce incidents of BPJS pending claim."

"Penyebaran COVID-19 yang semakin luas dan implementasi protokol kesehatan di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 yang masih rendah mendasari pentingnya monitoring kepatuhan protokol kesehatan di Brebes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan kepatuhan protokol kesehatan pencegahan dan penularan COVID-19 pada masyarakat di Kabupaten Brebes tahun 2021 berdasarkan teori health belief model. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan data primer yang dilakukan di Kabupaten Brebes pada Juni 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 302 responden. Data berupa hasil pengisian kuesioner dengan metode daring yang diisi sendiri oleh responden dan dianalisis dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukan bahwa responden sudah patuh melaksanakan protokol kesehatan dengan rata-rata skor 70 dari skala 100. Diketahui diantara faktor- faktor yang diteliti, faktor jenis kelamin (p=0,001), tingkat pendidikan(p=0,001), pengetahuan (p=0,007), persepsi keparahan (p=0,003), persepsi hambatan (0,001), self efficacy (p=0,016), dan sumber informasi (p=0,002) merupakan faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan protokol kesehatan COVID-19. Hasil penelitian menyarankan untuk membuat program untuk meningkatkan implementasi social distancing, mengadakan kerjasama dengan tokoh masyarakat, mengutamakan laki-laki sebagai sasaran utama promosi kesehatan dan memanfaatkan sosial media sebagai media utama promosi kesehatan.

---

The increasingly COVID-19 and the low implementation of health protocols in Brebes Regency in 2020 underlies the importance of monitoring health protocol compliance in Brebes. The study aims to determine the factors associated with compliance of health protocols for the prevention and transmission of COVID-19 in the community in Brebes Regency in 2021 based on the theory of health belief models. This research is a quantitative study with a cross-sectional design using primary data conducted in Brebes Regency in June 2021 with a total sample of 302 respondents. The results showed that the respondents had complied with the health protocol with an average score of 70 out of a scale of 100. It is known that among the factors studied, gender (p = 0.001), education level (p = 0.001), knowledge (p = 0.007 ), perceived severity (p=0.003), perceived barriers (0.001), self-efficacy (p=0.016), and sources of information (p=0.002) were factors related to non-compliance with COVID-19 health protocols. The results of the study suggest creating a program to improve the implementation of social distancing, collaborating with community leaders, prioritizing men as the main target of health promotion and utilizing social media as the main media for health promotion."

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan diskresi dalam menginterpretasi peraturan nasional tentang peneggakan protokol kesehatan COVID-19 melalui Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021. Perda tersebut menerapkan sanksi denda yang diputuskan oleh sidang acara cepat tindak pidana ringan demi memastikan keadilan prosedural bagi masyarakat. Penegakan hukum Perda tersebut merupakan realisasi dari teori sistem peradilan terpadu yang selama ini hanya dijalankan secara semu dan independen, namun dengan adanya satu tujuan yaitu mencegah darurat COVID-19 maka terjadinya keterpaduan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji mekanisme penerapan Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021 yang melibatkan peran Polri dan Satpol PP dalam rangka menegakkan pelanggar protokol kesehatan beserta dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Peneliti menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana terpadu sudah dijalankan pada penerapan Perda ini dan mencapai tujuannya yaitu menjamin kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sehingga disarankan untuk menjadikan penerapan Perda ini sebagai model bagi penerapan sistem peradilan pidana terpadu. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan yaitu target pelanggar yang masih berdasarkan indikator kuantitatif, blangko tipiring yang sudah usang, sistem peradilan teleconference yang terganjal peraturan yang ada, dan dilema penjatuhan sanksi denda berat yang memberatkan masyarakat atau denda ringan yang tidak menjamin kepatuhan.

---

The government of West Java Province has applied a discretion in interpreting the national Covid-19 regulation through West Java Province Bylaw Number 5/2021. In order to ensures procedural justice for the society, the bylaw applying fines decided by trial court of minor offenses against those who violate health protocols. The implementation of the bylaw is a manifestation of the theory of an integrated criminal justice system, which, to date, has only been carried out apparently and independently. However, there is an integration in achieving an objective of law enforcement, that is, the prevention of the spread of Covid-19. The study examines the implementation mechanisms of West Java Province Bylaw Number 5/2021 involving Indonesian National Police as well as civil service police in taking actions against the violations of the health protocol and the problems they have. The author employs the descriptive qualitative methodology involving triangulation, literature reviews, interviews, and case studies. The results of the study reveal that an integrated judicial system has been implemented and has met its objective to ensure public compliance to health protocols. There are still a number of issues, including the use of the quantitative performance metrics in identifying the target offenders, outdated paperwork methods, teleconferencing judicial processes that are hindered by the existing legislations, and dilemma in either imposing heavy fines that burdens the public or light fines that fail to achieve their compliances."

"Latar Belakang: Pandemi Covid 19 telah menyebabkan turbulensi bagi rumah sakit, RSUD Cengkareng ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan Covid 19 secara penuh, dengan adanya perubahan layanan dapat terjadi perubahan pada kinerja baik layanan dan kinerja non layanan di rumah sakit. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya dampak pandemi Covid 19 terhadap kinerja RSUD Cengkareng tahun 2019, 2020 dan 2021 menggunakan metode penilaian kinerja Balanced Scorecard.Metode: Penelitian ini menggunakan metode studi kasus di RSUD Cengkareng , data didapat dari data primer yaitu dari wawancara mendalam kepada informan terpilih, dan data sekunder dari telaah dokumen.Hasil : Dari penelitian diketahui dari perspektif proses bisnis internal terdapat penurunan capaian indikator kinerja pelayanan dan peningkatan kemampuan melakukan inovasi. Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diketahui adanya peningkatan retensi karyawan, kepuasan kerja karyawan dan produktivitas karyawan namun penurunan dari capaian jam pelatihan karyawan. Dari perspektif pelanggan diketahui adanya penurunan kunjungan di IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap dan peningkatan retensi pelanggan. Pada perspektif finansial didapatkan peningkatan rasio keuangan dan pertumbuhan pendapatan serta penurunan tingkat pengeluaran.Kesimpulan: Dari penelitian ini bahwa pandemi Covid 19 telah memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kinerja RSUD Cengkareng.

---

Background: The Covid 19 pandemic has caused turbulence for hospitals, Cengkareng Hospital has been appointed as a full Covid 19 referral hospital, with changes in the performance of both services and non-service performance in hospitals.

Objective: This study aims to determine the impact of the Covid 19 pandemic in the performance of Cengkareng Hospital in 2019, 2020 and 2021 using Balanced Scorecard performance assessment method.

Method: This study uses a case study method at Cengkareng Hospital, data obtained from primary data, namely from in depth-interviews with selected informants, and secondary data from document reviews.

Result: From the research, it is known from the perspective of internal business processes that there is a decrease in the achievement of service performance indicators and increase in the ability to innovate. From the perspective of learning dan growth, it is known that there is an increase in employee retention, employee job satisfaction and employee productivity but decrease the achievement of employee training hours. From a customer perspective, it is known that there is a decrease in visits in the Emergency Room, Outpatient and Inpatient and an increase in customer retention. From a financial perspective, there is an increase in financial ratios and income growth as well as a decrease in the level of expenditure.

Conclusion: From this study that the Covid 19 pandemic has had positive impacts and negative impacts on the performance of Cengkareng Hospital."

"covid-19 response in Indonesia evolved from initial a-securitization towards a mildly securitized approach spearheaded by a tentative and lightly-enforced social restrictions, while eschewing public health conventions and the use of scientific evidence"

"Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan telah menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah melalukan upaya untuk menekan laju penularan dan penanganan Covid-19, salah satunya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Untuk menilai keberhasilan kebijakan dan memetakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya maka perlu dilakukan analisis implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dan faktor yang berperan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pancoran pada bulan Mei – Juni 2022. Sampel dipilih secara purposive sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Informan penelitian terdiri dari tiga orang tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, dua informan tambahan yang merupakan pasien yang pernah terkonformasi positif Covid-19 dan dua informan kunci yang merupakan pemimpin program penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilakukan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi dalam mencapai target dan indikator pencapaian. Hambatan ditemukan pada faktor kondisi lingkungan adalah masih adanya stigma, kepercayaan sebagian masyarakat yang menganggap penyakit ini sebagai aib dan keterbatasan kuota pemeriksaan PCR dan waktu tunggu hasil yang lama dari Lab jejaring saat kasus sedang tinggi karena jumlah sampel melebihi kapasitas. Faktor sumber daya organisasi, tingginya beban pekerjaan tenaga kesehatan. Faktor karakteristik dan kemampuan instansi pelaksana adalah rapat evaluasi dilakukan melalui whatsapp grup dengan dipimpin oleh PJ Surveilans.

---

Covid-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus and has spread across the world. The Indonesian government has made efforts to reduce the rate of transmission and handling of Covid-19, one of the ways is by issuing the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number Hk.01.07/Menkes/4641/2021 concerning Guidelines for the Implementation of Examination, Tracking, Quarantine, and Isolation in the Context of Accelerating Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). To assess the success of the policy and to map the factors that influence its implementation, it is necessary to analyze the implementation of the policy. This study aims to determine the implementation of the Covid-19 handling policy and the factors that play a role in its implementation. This study is qualitative research using a case study approach, data collection techniques in-depth interviews, and document review. The study was conducted in the working area of the Pancoran District Health Center in May – June 2022. The sample was selected purposively according to the inclusion and exclusion criteria. The research informants consisted of three health workers who handled Covid-19, two additional informants who were patients who had been confirmed positive for Covid-19 and two key informants who were leaders of the Covid-19 handling program. The results of the study indicate that the implementation has been carried out well but but needs to be improved in achieving targets and indicators. The obstacle to implementing the Covid-19 handling flow in environmental conditions is the trust of some people who consider this disease a disgrace and the limited quota of PCR examinations and long waiting times for results from network labs because the number of samples exceeds capacity. In terms of organizational resources, the high workload of health human resources at the public health center. Furthermore, despite the characteristics and capabilities of the implementing agencies, there is evaluation conducted through a whatsapp group led by Surveillance’s leader."

"Vaksinasi dan penggunaan antivirus remdesivir dan favipiravir merupakan strategi yang dapat digunakan untuk menekan pertumbuhan COVID-19. Namun penelitian tentang pengaruh vaksinasi terhadap efektivitas terapi antivirus pada pasien COVID-19 secara klinis masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh vaksinasi terhadap efektivitas terapi remdesivir dan favipiravir pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain kohort retrospektif dilakukan di rumah sakit Universitas Indonesia, Depok. Data diambil dari rekam medis RS periode Januari 2021 hingga Agustus 2022. Efektivitas terapi ditentukan dengan menilai kelompok sudah vaksin dan belum vaksin berdasarkan perbaikan kondisi klinis pasien, lama rawat inap, dan kematian pada pasien COVID-19. Hasil analisis menunjukkan bahwa vaksinasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan kondisi klinis, lama rawat inap, dan kematian (p < 0,05) pada pasien yang diberi terapi remdesivir dan telah divaksin dibandingkan dengan pasien yang belum divaksin. Pada pasien yang diberi terapi favipiravir vaksinasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan kondisi klinis, lama rawat inap, dan kematian pada pasien yang telah divaksin dibandingkan dengan pasien yang belum vaksin. Vaksinasi memiliki pengaruh yang baik terhadap efektivitas terapi remdesivir pada pasien COVID-19, yaitu dapat meningkatkan perbaikan kondisi klinis pasien kearah yang lebih baik, mengurangi lama rawat inap dan kematian. Namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas terapi favipiravir.

---

Vaccination and the use of the antivirals remdesivir and favipiravir are strategies that can be used to suppress the growth of COVID-19. However, clinical research on the effect of vaccination on the effectiveness of antiviral therapy in COVID-19 patients is still limited. This study aims to analyze the effect of vaccination on the effectiveness of remdesivir and favipiravir therapy in patients with confirmed COVID-19. This study was an observational study with a retrospective cohort design conducted at Universitas Indonesia Hospital, Depok. Data were taken from medical records for the period from January 2021 to August 2022. The effectiveness of therapy was determined by assessing the vaccine and non-vaccine groups based on improvement in the patient's clinical condition, length of stay, and mortality in COVID-19 patients. The results of the analysis showed that vaccination had a significant effect on improving clinical condition, length of stay, and mortality (p <0.05) in patients who were given remdesivir therapy and vaccinated compared to patients who not vaccinated. In patients who were given favipiravir, the vaccination did not show a significant effect on improving clinical conditions, length of stay, and death in patients who had been vaccinated compared to patients who not vaccinated. Vaccination has a positive effect on the effectiveness of remdesivir therapy in COVID-19 patients, which can improve the patient's clinical condition, reducing length of stay and mortality. However, it does not have a significant effect on the effectiveness of favipiravir therapy."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi konsep shuudan shugi dan budaya organisasi yang diterapkan oleh PT. SYS Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep shuudan shugi, bagaimana konsep tersebut membantu PT. SYS Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan bagaimana teori budaya organisasi menjelaskan kondisi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka dan observasi partisipasi. Berdasarkan hasil penelitian, konsep shuudan shugi yang terdiri dari shuudan ishiki, shuudan shikou, dan shuudan seikatsu, dapat terlihat dari berbagai kebijakan seperti perubahan jam kerja, efisiensi pengambilan keputusan perusahaan, dan sistem kerja berkelompok. Berdasarkan teori budaya dan perilaku menujukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan dalam perusahaan masih mengandung kebudayaan Jepang. Unsur-unsur eksternal berupa politik, ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi mempengaruhi faktor individu, kelompok, manajemen organisasi, dan proses kepemimpinan yang menghasilkan kebijakan berkaitan dengan efektivitas kerja dan kesejahteraan kehidupan kerja.

---

This thesis discuss about the implementation of Japanese shuudan shugi concept and culture organization that enforced by PT. SYS Indonesia in order to counter COVID-19. The purposes of this thesis are to explain the concept of shuudan shuugi, how this concept helps PT. SYS Indonesia to deal with COVID-19, and how culture organization theory explain those situations. This thesis is qualitative research utilizing literature study and observation participation methods. Based on the analysis, shuudan shugi concept that consist of shuudan ishiki, shuudan shikou, and shuudan seikatsu, can be observed through several policies for instances the changes of work hours, efficiency of decision-making process, and work-in-group system. Based on the theory of organization of culture and behaviour, it appears that the corporate’s cultures are influenced by elements of Japanese culture and values. External elements such as politics, economy, social, legal, and technology predisposing individual, group, organizational management, and leadership process factors, that generate policies related to work effectivity and work life well-being"