Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan tinjauan yuridis terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan serangkaian perbuatan hukum lain atas suatu tanah Hak Milik yang dituangkan ke dalam akta notariil yang dibuat sebagai kedok dari praktik Nominee di Indonesia yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Hal tersebut dilakukan karena Hak Sewa merupakan salah satu hak atas tanah yang Warga Negara Asing diperbolehkan menjadi pemegang haknya, sehingga Hak Sewa dimanfaatkan untuk menyembunyikan perbuatan mengalihkan Hak Milik secara tidak langsung kepada Warga Negara Asing agar seolah-olah perbuatan hukum yang dilakukan dipandang sah di muka hukum. Pada praktiknya di Indonesia, masih sering ditemukan keterlibatan seorang Notaris yang menyalahgunakan jabatannya untuk mengakomodir keinginan para pihak yang menghadap kepadanya untuk membuat akta-akta terkait Nominee. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedok Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang dibuat untuk menutupi praktik Nominee tersebut melanggar aturan dan prinsip hukum perjanjian yakni poin 4 syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa Praktik Nominee tersebut menyalahi syarat “kausa yang halal” karena dibuat untuk menyelundupkan hukum, serta Pasal 26 ayat (2) UUPA bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan hukum yang secara tidak langsung bertujuan untuk mengalihkan Hak Milik kepada orang asing. Bukan hanya para pihak yang terlibat, Notaris yang terbukti terlibat dalam praktik Nominee pun terkena dampak hukum dan dapat dijatuhi sanksi berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This study is a juridical review of the Land Lease Agreement and a series of other legal actions on a land certified with Rights of Ownership which are contained notarial deeds made as a cover for Nominee practices in Indonesia carried out by Indonesian citizens and foreigners. This is done because Lease Rights are one of the land rights that foreigners are allowed to hold, so the Lease Rights are used to hide the act of transferring Rights of Ownership indirectly to foreigners so that it seems as if the legal action taken is seen as juridically legal. In practice in Indonesia, it is still often found the involvement of a Notary who abuses their position to accommodate the wishes of the parties who appear before them to make deeds related to Nominee. From the results of the legal research conducted, it can be concluded that the guise of the Land Lease Agreement which was made to cover up the practice of the Nominee violates the rules and principles of contract law, namely the 4th point of the legal requirements of an agreement as regulated in Article 1320 of KUHPerdata that the Nominee practices violate the "lawful cause" requirement because it was made to smuggle the law, as well as Article 26 paragraph (2) of UUPA that the Land Lease Agreement is classified as an act which indirectly aims to transfer Rights of Ownership to foreigners. Not only the parties involved, Notaries who are proven to be involved in Nominee practices are also affected by the law and can be subject to sanctions based on the UUJN and Kode Etik Notaris."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan nominee dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia. Objek penelitian dalam penulisan ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1616 K/PDT/2018. Penelitian ini juga mengkaji terkait dengan ketentuan perjanjian sewa menyewa tanah di indonesia sebagaimana dala Pasal 1548 KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait dengan kedudukan nominee dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ketentuan nominee merupakan ketentuan yang belum secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Namun, terdapat beberapa Undang-Undang yang secara tidak langsung melarang adanya ketentuan nominee, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Nominee merupakan pihak yang secara hukum sah memiliki suatu kepemilikan atas barang yang kemudian sebenarnya penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut berada di tangan orang lain. Penyelundupan hukum seringkali terjadi dalam hal adanya penggunaan nominee ini. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara bahwa adanya penggunaan nominee dalam perjanjian sewa menyewa atas tanah. Dalam penelitian kali ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim terkait dengan penggunaan nominee dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah belum secara tepat dijelaskan. Dengan demikian, perlu diketahui lebih lanjut terkait dengan kesesuaian larangan mnegenai nominee yang diatur dalam UU PA dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

---

This thesis addresses the legal standing of nominees in land lease agreements in Indonesia. The focus of this research is the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision No. 1616 K/PDT/2018. Additionally, this study examines the provisions of land lease agreements in Indonesia as stipulated in Article 1548 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, it explores the position of nominees in such agreements. The research employs a doctrinal methodology. The concept of nominees is not explicitly regulated by Indonesian legislation. However, several laws, particularly the Agrarian Law, implicitly prohibit the use of nominees. A nominee is a party who legally holds ownership of an asset, while the actual use and benefit of the asset are controlled by another party. Legal subterfuge often occurs in the use of nominees. The judicial considerations in the mentioned decision indicate that the use of nominees in land lease agreements was a factor in the judgment. However, this study finds that the judicial rationale regarding the use of nominees in such agreements is not adequately explained. Therefore, further exploration is needed to assess the consistency between the prohibition of nominees as outlined in the Agrarian Law and the judicial considerations in rendering decisions."

"Penelitian ini membahas mengenai perjanjian pemegang saham pinjam nama (nominee shareholder) pada Perseroan Terbatas (“PT”). Nominee shareholder merupakan suatu konsep penggunaan nama orang yang ditunjuk (nominee) yang didaftarkan sebagai pemilik saham pada suatu PT oleh pemilik yang sebenarnya (beneficiary) dari saham tersebut. Saat ini, penggunaan konsep nominee shareholder masih menjadi suatu kontroversi karena belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik sehingga secara umum dianggap sebagai suatu penyelundupan hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep perjanjian nominee shareholder dalam hukum positif di Indonesia beserta perkembangannya dan kaitan keabsahan perjanjian tersebut dengan penerapan prinsip keterbukaan, serta keabsahan perjanjian nominee shareholder yang dibuat dibawah tangan dan diwaarmerking Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT.DPS. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada hasil penelitian, perkembangan hukum positif Indonesia saat ini memungkinkan konsep nominee shareholder dapat secara sah dilakukan dengan syarat diperlukannya pemenuhan terhadap penerapan prinsip keterbukaan, yang diwujudkan dengan dibuatnya perjanjian nominee shareholder dalam bentuk akta Notaris, serta pengungkapan informasi mengenai keberadaannya kepada pihak ketiga, khususnya pemerintah. Kemudian, dalam penyelesaian sengketa kasus perjanjian nominee shareholder pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT.DPS, keabsahan perjanjian nominee shareholder yang dibuat dibawah tangan dan diwaarmerking Notaris tidaklah dapat dianggap sah, karena tidak memenuhi syarat penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana disebutkan di atas.

---

This study discusses the nominee shareholder concept in the Limited Liability Company (the “Company”). Nominee shareholder is a concept of that uses the name of appointed person (nominee) who is registered as the shareholder in a Company by the actual owner shareholder of such share (beneficiary). At present, the use of the nominee shareholder concept is still a matter of controversy, since there is no specific regulation governing such thing, so that it is generally considered a legal smuggling. The formulation of issues discussed in this study are the concept of nominee shareholder agreement in positive law in Indonesia and its development, and the correlation between the validity of such agreement and the application of disclosure principle, as well as validity of nominee shareholder agreement made underhand and notarized by Notary based on the Denpasar High Court Decision Number 169/PDT /2019/PT.DPS. In order to respond to such issues, method used in this research is doctrinal, with analysis using a qualitative approach, which originates from primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the current positive law in Indonesia allows the concept of nominee shareholder to be implemented legally on the condition that it is necessary to implement the disclosure principle, which is realized by making a nominee shareholder agreement in the form of a notarial deed, as well as disclosing information regarding its existence to the third parties, in particular the government. Then, in resolving the dispute over the nominee shareholder agreement case in the Case Study of Denpasar High Court Decision Number 169/PDT/2019/PT.DPS, the validity of the nominee shareholder agreement made underhanded and notarized (waarmerking) by a Notary cannot be considered valid, since it does not meet the requirements for the implementation of disclosure principle as mentioned above."

"Penelitian ini memfokuskan pada peristiwa hukum agraria yang berhubungan dengan kepemilikan Hak atas Tanah oleh Warga Negara Asing melalui Perjanjian Nominee, penekanan pada aspek keabsahan perjanjian tersebut dengan UU Pokok Agraria, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal untuk menganalisis Putusan dalam penelusuran hukum, menggunakan studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, dengan asas-asas dalam norma hukum di negara Indonesia, serta bahan hukum sekunder untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terlupakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam proses penyelesaian sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 215/Pdt.G/2019/PN DPS, sebagaimana Putusan Majelis Hakim hanya menilai keabsahan Perjanjian Nominee yang dibuat oleh kedua belah pihak, dari pemenuhan syarat sah perjanjian dan saling mengikatnya perjanjian berdasarkan KUHPerdata saja. Perjanjian Nominee melibatkan pihak asing sebagai penguasa kepemilikan hak tanah yang de facto yaitu faktanya, sementara pihak Warga Negara Indonesia hanya berperan sebagai de jure pihak formal, akibat hukum dari perjanjian tersebut yang bertentangan dengan UU Pokok Agraria, maka tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian pada 1320 KUHPerdata yakni kausa yang halal. Penelitian ini memfokuskan pada isu signifikan yang terlupakan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini, yaitu relevansi asas nasionalitas dalam konteks Hukum Agraria, dalam penerapannya asas nasionalitas sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria menyatakan bahwa hak kepemilikan tanah di wilayah Indonesia secara keseluruhan hanya dapat dimiliki oleh individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka implikasi dari keabsahan Perjanjian Nominee mengenai kepemilikan Hak atas Tanah dapat memberikan kerentanan terhadap pengambilalihan hak milik atas tanah oleh warga negara asing, yang dapat merugikan kepentingan nasional dan masyarakat setempat wilayah Indonesia.

---

This research focuses on agrarian law events related to the ownership of land rights by foreign citizens through Nominee Agreements, emphasizing the aspects of the validity of these agreements with the Basic Agrarian Law. The method used in this research is doctrinal to analyze decisions in legal investigations, using studies literature through statutory regulations with principles in legal norms in Indonesia, as well as secondary legal materials to support this research. This research aims to identify forgotten factors in the consideration of the Panel of Judges in the dispute resolution process in the Denpasar District Court Decision Number 215/Pdt.G/2019/PN DPS, as the Panel of Judges decision only assesses the validity of the Nominee Agreement made by both parties, from fulfilling the legal requirements of the agreement and mutually binding agreements based on the Civil Code only. The Nominee Agreement involves a foreign party as the de facto owner of land rights namely in fact, while the Indonesian citizen only acts as a de jure formal party, the legal consequences of the agreement are against the Basic Agrarian Law, meaning that the legal conditions of the agreement in 1320 of the Civil Code (KUHPerdata) are not fulfilled, namely a legitimate cause. This research focuses on a significant issue that was forgotten by the Panel of Judges in resolving this case, namely the relevance of the principle of nationality in the context of Agrarian Law, in its application the principle of nationality as regulated in the Basic Agrarian Law states that land ownership rights in the territory of Indonesia as a whole can only be owned by individuals who have Indonesian citizenship, the implications of the validity of the Nominee Agreement regarding ownership of land rights may provide vulnerability to the takeover of land ownership rights by foreign nationals, which could be detrimental to national interests and local communities in Indonesia."

"Pasal 20-27 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang kepemilikan tanah hak milik di Indonesia termasuk didalamnya telah ditetapkan subjek hak milik dan akibat-akibat hukum jika hak milik jatuh ketangan pihak asing. Bentuk penyelundupan hukum yang umum dilakukan adalah dengan mengadakan perjanjian nominee. Praktek nominee agreement dapat menjadi bumerang bagi pihak asing karena sertipikat atas nama beneficiary maka secara jurudis mereka adalah pemilik sah tanah hak milik tersebut. Penulis berusaha menjelaskan resiko yang akan ditanggung oleh orang asing serta penulis berharap dapat memberikan saran bagi orang asing maupun kepada Pemerintah Indonesia sehubungan dengan praktek nominee agreement.

---

The Indonesia Agrarian Law (Undang-Undang Pokok Agraria) article 20-27 regulate land ownership in Indonesia, including the owner and legal implications in the case that land ownership falls to the hand of foreign national. The normal practice to circumvent this obstacle is in the form of signing a Nominee Agreement. This practice may well be a boomerang for foreign national involved, due to the fact that the land ownership certificate is under the name of the nominee (beneficiary) thus legally they are the rightful owner of the land. The author attempts to discuss the risk towards the foreign national involved and in the same time wishes to convey suggestion to the Indonesian government in relation to the utilization of Nominee Agreement."

"Desa Adat Kubutambahan melakukan perjanjian sewa menyewa tanah adat dengan PT Pinang Propertindo, dalam rapat Paruman Krama Desa Negak telah bersepakat mengadakan sewa menyewa dan ditandatangani oleh Bandesa Adat. Perjanjian tersebut terdapat klausul-klausul yang tidak sesuai. Penelitian ini menelaah pelaksanaan sewa menyewa di Desa Kubutambahan dan keabasahan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 03 dan Tambahan Nomor 209 antara Desa Adat Kubutambahan dengan PT Pinang Propertindo yang ditandatangani Bandesa Adat. Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif, dengan pendekatan Perbandingan hukum perdata barat dan hukum adat. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adat di Desa Kubutambahan harus memberitahukan kepada bandesa adat, setelah itu akan dilakukan Rapat Paruman untuk mendapat persetujuan krama desa. Keputusan Pararem dijadikan dasar dibuatkan Akta Perjanjian secara notaril. Langkah terakhir ialah penyerahan objek sewa diberikan secara bersamaan dengan dibayarkannya uang sewa. Perjanjian sewa menyewa nomor 03 dan tambahan nomor 209 telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mengikat, cakap, hal terntentu dan sebab yang halal dikarenakan berdasarkan kesepakatan rapat paruman dan para pihak tidak ada yang keberatan. Bandesa adat sah untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa Nomor 03 dan Tambahan 209 berdasarkan kuasa yang diberikan krama desa pada Keputusan Paruman dan sewa menyewa tidak harus diwakili oleh pemilik tanah, namun dapat dikuaskan kepada pihak lain, karena perbuatan yang dilakukan bukan pengahlihan sebagaimana Pasal 1548 KUHPER.

---

Kubutambahan Traditional Village entered into a lease agreement for customary land with PT Pinang Propertindo, in the Paruman Krama meeting, Negak Village agreed to hold a lease and was signed by the Bandesa Adat. The agreement contains clauses that are not appropriate. This study examines the implementation of the lease in Kubutambahan Village and the validity of the Lease Agreement Number 03 and Supplement Number 209 between the Kubutambahan Traditional Village and PT Pinang Propertindo which was signed by Bandesa Adat. This research uses normative research, with a comparative approach to western civil law and customary law. The implementation of the customary land lease agreement in Kubutambahan Village must notify the customary village council, after which a Paruman Meeting will be held to obtain the approval of village manners. Pararem's decision is used as the basis for a notarial deed of agreement. The final step is that the delivery of the object of the lease is given simultaneously with the payment of the rent. The lease agreement number 03 and additional number 209 have fulfilled the elements of the legal requirements of the agreement, namely agreeing to be binding, competent, certain things and lawful reasons because based on the agreement of the Paruman meeting and the parties have no objections. Bandesa adat is legal to sign a lease agreement Number 03 and Supplement 209 based on the power given by krama desa in the Paruman Decree and the lease does not have to be represented by the land owner, but can be delegated to another party, because the act committed is not a transfer as referred to in Article 1548 of the KUHPER.

"

"Perjanjian nominee dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum karena perjanjian nominee tidak diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian nominee dibuat untuk memberi kesempatan atau celah kepada warga negara asing untuk menguasai dan memiliki bidang tanah hak milik di Indonesia sehingga bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengategorikan perjanjian nominee sebagai perbuatan melawan hukum serta menganalisis tanggung jawab notaris yang membuat perjanjian nominee yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor:274/Pdt.G/2020/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif. Pertimbangan hakim dalam mengategorikan perjanjian nominee sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) yaitu suatu sebab yang halal. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum penguasaan atas tanah oleh warga negara asing tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum itu sendiri namun juga bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Tanggung jawab notaris yang membuat perjanjian nominee yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 274/Pdt.G/2020/PN Dps, maka terhadap notaris dibebankan pertanggungjawaban perdata berupa penggantian kerugian yaitu membayar biaya atau pengeluaran yang timbul dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban administratif berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak karena melanggar kode etik jabatan profesi serta dengan sengaja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Agreement nominee categorized as an agreement that has indications of creating legal smuggling because of the agreement nominee not regulated in the Civil Code. Agreement nominee created to provide an opportunity or loophole for foreign citizens to control and own land plots in Indonesia so that it is contrary to the objectives of the Agrarian Law. This research was conducted to analyze judges' considerations in categorizing agreements nominee as an unlawful act and analyze the responsibility of the notary who makes the agreement nominee which is categorized as an unlawful act based on the Decision Number: 274/Pdt.G/2020/PN Dps. This research uses doctrinal research with an explanatory research typology. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material which is then analyzed using qualitative methods. Judge's considerations in categorizing agreements nominee as an unlawful act in accordance with what is stated in Article 1365 of the Civil Code as well as failure to fulfill the conditions for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code paragraph (4), namely a lawful cause. The judge also considered that the unlawful act of controlling land by a foreign citizen not only conflicts with the rights of other people and is contrary to the law itself but also contrary to the norms of propriety and decency. Responsibilities of the notary who made the agreement nominee which is categorized as an unlawful act based on the Decision Number: 274/Pdt.G/2020/PN Dps, then the notary is charged with civil liability in the form of compensation for losses, namely paying costs or expenses incurred in the case, administrative responsibility in the form of warnings, warnings, temporary dismissal from association membership and dismissal without for violating the code of ethics for professional positions and deliberately violating the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries."

"Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya di tuntut bertindak saksama, menjaga kepentingan para pihak, dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait dengan pembuatan akta tersebut. Adapun pada prakteknya, terdapat akta Notaris dengan objek sewa Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Yang Telah Berakhir Jangka Waktunya. Oleh karenanya muncul permasalahan sebagaimana dianalisis dalam tesis yakni perihal: 1 Bagaimana kedudukan Akta Perjanjian Sewa Menyewa dengan Objek Sewa Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang telah berakhir jangka waktunya? dan 2 Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Notaris atas Akta Perjanjian Sewa Menyewa dengan Objek Sewa Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang telah berakhir jangka waktunya? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis.Dari hasil penelitian ini ditemukan 2 dua simpulan yaitu: 1 kedudukan Akta Perjanjian Sewa Menyewa tersebut batal demi hukum karena tidak memiliki objek perjanjian. Akibat dari batal demi hukum tersebut adalah perjanjian tersebut tidak pernah lahir; dan 2 Notaris berkewajiban untuk bertindak saksama dan menjaga kepentingan para pihak yang membuat akta tersebut, serta Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Dalam hal ini, Notaris dapat diberikan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi perdata yaitu tuntutan berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 1 Notaris agar lebih cermat, teliti, saksama dan menaati kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya dan Kode Etik Notaris; dan 2 pihak yang menderita kerugian akibat batal demi hukum akta perjanjian tersebut dapat mengambil tindakan berupa pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dan tuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

---

Notary, in performing its duty and function have to act precisely, maintain both parties interest, and educate them on making deed. In practice, there is a deed of lease agreement with an object of lease agreement is the expired Right to Build on the Rights of Management. Therefore, problem has emerged and will be analysis in this Research, such as 1 How is the position of a Deed with an object of Lease agreement is the expired Right to Build on the Rights of Management and 2 How is the role and responsibility of a Notary who made a Deed of Lease agreement which object is the expired Right to Build on Rights of Management Method used in this research is analytical normative juridical.

According to the research, there are 2 two conclusions 1 Deed is null and void as an effect of no object of agreement. 2 Notary has an obligation to act precisely and maintain both parties interest, and also educate them on making deed. Notary could be awarded sanction whether administrative sanction or civil sanction.

Suggestion that could be given to party that suffer loss are reporting this violation to Area Supervisory Board and bring charges to the Notary to cover expense, loss, and interest."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi berbagaiketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam praktek terdapatpelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewamenyewa yang penghadapnya tidak mengeti bahasa dalam akta yaitu tidakmenerjemahkan atau menjelaskan isi akta kedalam bahasa yang dimengerti olehpenghadap sebelum penandatanganan akta dan tidak pula menggunakanpenerjemah resmi. Dalam hal ini Penulis menganalisis Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 14/PDT/2013 terkait pelanggaran kewajiban notaris tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif, dengan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis denganmenggunakan data sekunder. Hasil analisis penulis adalah kewajiban Notaristerhadap penghadap yang tidak mengerti bahasa dalam akta berdasarkan PeraturanJabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarisyaitu wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta ke dalam bahasa yangdimengerti oleh penghadap sebelum penandatanganan akta. Apabila Notaris tidakdapat menerjemahkan atau menjelaskannya, maka Notaris dapat meminta bantuanseorang penerjemah resmi. Terkait penerjemahan atau penjelasan isi akta tersebutharus dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Atas pelanggaran kewajibanNotaris tersebut, Notaris dapat dimintapertanggungjawaban terkait akta yangdibuatnya berupa sanksi perdata. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan TinggiDenpasar dalam Putusan Nompr 14/PDT/2013/PT.DPS tidak sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku pada saat akta perjanjian sewamenyewa tersebut dibuat.

---

ABSTRACTIn carrying out their duties, notaries must meet the various provisions inthe Law on Notary. In practice, there are violations committed by notaries inwriting deed of lease agreement for appearers who do not understand the languageused in the deed. The violations include a failure to provide an explanation of thedeed contents in a language understood by the appearers prior to the signing, and afailure to provide the appearers with a copy of deed translated by sworntranslators. Related to such violation of notaries, the author was interested inanalyzing the Denpasar High Court Decision No. 14/Pdt/2013/PT.DPS. This studyis normative-juridical whose research typology is descriptive-analytical usingsecondary data. The result of the analysis showed that there was a violation ofnotaries obligations to the appearers who do not understand the language used inthe deed as provided by regulations including Law No. 30/2004 concerningNotary as last amended by Law No. 2/2014 on Amendments to the Law law No.30/2004 on Notary, namely, the obligation to translate or to explain the contentsof the deed in a language that the appearer understand prior to the signing. Ifnotaries cannot translate or explain the document themselves, they may have ittranslated by sworn translators, and that the translations or explanations regardingthe contents of the deed shall be clearly stated at the end of the document. Forsuch a violation, the notary could be held accountable and should receive civilsanctions. The legal considerations of the judges at Denpasar High Court in theirDecision No. 14/PDT/2013/PT.DPS are not in accordance with the applicablelegislation at the time the deed of lease agreement was made"

"Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan adalah tidak sah; dan 2) Akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli hak atas tanah yang dibuat sebelumnya adalah mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga akta jual beli tersebut seharusnya batal demi hukum.

---

This research focuses on the ownership of land rights by limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of deed of statement, and the legal consequences of said deed of statement on the land sale and purchase deed made previously. This research is doctrinal, which was carried out by collecting datas through document study, which was then analyzed qualitatively. In the Samarinda High Court Decision Number 153/Pdt/2022/Pt Smr., a nominee agreement set out in the form of a deed of statement was used by PT DM to be able to indirectly own land ownership rights, as well as to avoid taxes. This research concluded that: 1) Ownership of land rights by a limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of a deed of statement is invalid; and 2) The legal consequences of the deed of statement containing nominee agreement on the deed of sale and purchase of land rights previously made are that the subjective and objective conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code are not fulfilled, resulting in the deed of sale and purchase to be null and void."