Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teori oplossing diterapkan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dimana keputusan terkait perdata dianggap melebur dalam tindakan perdata sehingga bukan merupakan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara melainkan peradilan umum. Melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, didapati adanya perluasan makna keputusan yang dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga perlu peninjauan terhadap pelaksanaan teori oplossing dalam menangani sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian dihasilkan simpulan bahwa terjadinya ketidakpastian hukum dalam penanganan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dikarenakan terdapat sebagian putusan pengadilan tata usaha negara yang menerapkan teori oplossing dan sebagian putusan pengadilan tata usaha negara yang tidak menerapkan teori oplossing. Sebagai perbandingan, Peradilan Administrasi di Prancis tidak menerapkan teori oplossing melainkan teori acte detachable du contrat yang diartikan bahwa keputusan yang menghasilkan kontrak pemerintahan dapat digugat secara terpisah dari kontraknya sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam proses penerbitan keputusan dapat ditangani oleh peradilan Administrasi. Dengan mengesampingkan teori oplossing, akan jelas kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dan dapat menyerupai praktik penanganan perkara kontrak pemerintahan di Peradilan Administrasi Prancis.

---

The oplossing theory is applied by the Indonesian State Administrative Court where decisions related to civil matters are considered to be merged into civil actions so that they are not the absolute authority of the state administrative court but the general court. Through the Government Administration Law, it is found that there is an expansion of the meaning of decisions that can be tested in the State Administrative Court, so it is necessary to review the implementation of the oplossing theory in handling disputes in the State Administrative Court in Indonesia. The research method applied is a normative juridical research method. The research concludes that the occurrence of legal uncertainty in handling disputes at the State Administrative Court in Indonesia is due to some decisions of the state administrative courts that apply oplossing theory and some decisions of state administrative courts that do not apply oplossing theory. In comparison, the Administrative Court in France does not apply the oplossing theory but the acte detachable du contrat theory which means that decisions that result in government contracts can be sued separately from the contract so that unlawful acts committed in the process of issuing decisions can be handled by the Administrative Court. By setting aside the oplossing theory, the absolute competence of the state administrative court will be clear and can resemble the practice of handling government contract cases in the French Administrative Court."

"Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah (pelelangan) adalah proses penetapan calon pemenang lelang. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. Mengingat tidak adanya penjelasan tentang maksud (penawaran terendah yang responsif) maka ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan secara berbeda menurut kepentingan pihak-pihak (pengguna dan penyedia barang/jasa). Akibatnya, pihak kontraktor cenderung untuk mengajukan penawaran jauh lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seringkali melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat seperti kecurangan menetapkan biaya produksi dan persekongkolan tender. Kecurangan menetapkan biaya produksi terlihat dari harga satuan bahan berbeda jauh dari harga pasaran yang ada dan persekongkolan tender dengan adanya dokumen-dokumen tender yang mirip di antara peserta tender, yaitu dalam hal pemilihan kata-kata, format surat, dan tata bahasa pada cover letter. Meskipun ada ketentuan lain yang mengikat penawaran harga yang cenderung rendah dengan kewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan dalam jumlah tertentu

---

Procurement of goods and services aimed at ensuring efficiency, transparency, and fairness in the implementation of development activities by the government. One of the crucial stages in the selection of providers of public goods and services (auction) is the process of determining the potential winner of the auction. Presidential Decree No. 54 of 2010 on the procurement of goods and services the government proposed the lowest responsive bidder as a potential winner. Given the absence of an explanation about the purpose (the lowest bid is responsive) then that provision can be interpreted differently according to the interests of stakeholders (users and providers of goods / services). As a result, the contractor tend to bid much lower than Self-Estimated Price (HPS), which often violate the principle of unfair competition such as cheating establish production costs and bid rigging. Cheating set the cost of production can be seen from the unit price of materials differ greatly from the market price of existing and tender conspiracy with their tender documents that are similar among bidders, namely in terms of the choice of words, letter format, and grammar on the cover letter. Although there are other provisions that bind the rather low price deals with the obligation to provide a performance bond in a certain amount."

"Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya Standar Operasional (SOP) bagi lembaga negara yang bertugas memeriksa adanya kerugian keuangan negara (BPK) terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi guna menciptakan adanya kepastian hukum.

---

This thesis examine sanctions imposed against infringment or violations that occurred in the Procurement of Goods / Services potentially devastating state finances can be criminal sanctions or administrative sanctions. This thesis is divided infringment in the Procurement of Goods / Services potentially devastating financial state to criminal sanctions or administrative sanctions for not all irregularities in the Procurement of Goods / Services are imposed criminal sanctions. This research is a normative juridical study aims to describe and analyze. The results suggest to make an Operational Standards (SOP) for the state agencies in charge of examining the state of financial loss (BPK) to the aberration in the Procurement of Goods / Services are subject to criminal sanctions or administrative sanctions in order to create legal certainty."

"Pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu fokus baru dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun kebijakan tersebut telah didukung melalui pembentukan tata kelola pengadaan berkelanjutan yang diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah aktor pemerintah, tetapi implementasinya masih perlu dievaluasi kembali guna dapat memperkuat kapasitas organisasi. Oleh karenanya, penelitian ini melakukan analisis kapasitas tata kelola terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas tata kelola oleh van Popering-Verkerk et al., (2022)sebagai kerangka teori dalam menganalisis kapasitas tata kelola LKPP pada implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap lima dimensi kapasitas tata kelola menunjukkan bahwa LKPP telah secara menyeluruh memenuhi aspek koordinasi, ketahanan, dan sumber daya. Sedangkan, untuk aspek aksi kolektif dan pembelajaran, LKPP dinilai belum memenuhi indikator ruang untuk bertindak dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun LKPP telah memiliki kapasitas tata kelola yang memadai ditunjukkan dengan terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama. terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama.

---

Sustainable procurement has become one of the new focuses in implementing government procurement of goods/services in Indonesia since the enactment of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018. In this regard, although the policy has been supported by establishing sustainable procurement governance, which is realized through the involvement of several government actors, its implementation could be more optimal. Therefore, this study analyzes the governance capacity of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) as an actor having a central role in implementing sustainable procurement in Indonesia. This research uses the theory of governance capacity by van Popering-Verkerk et al. (2022) as a theoretical framework for analyzing LKPP governance capacity in the implementation of sustainable procurement in Indonesia. Based on a post-positivist approach, theory verification in this study was carried out based on qualitative data collection through in-depth interviews with nine informants and literature studies. The study results on the five dimensions of governance capacity show that LKPP has thoroughly met the aspects of coordination, resilience, and resources. Meanwhile, for the aspects of collective action and learning, LKPP is considered to need still to meet the indicators of room for action and social learning. Thus, although LKPP already has adequate governance capacity, as indicated by the fulfillment of 11 of the 13 capacity indicators, there is still room for capacity building, especially in expanding its authority and facilitating a joint learning process. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen yang dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian internal COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi pada seluruh komponen pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian HNY. Hal ini membuktikan bahwa komponen pengendalian internal yang saat ini berjalan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada.

---

The objective of this study is to evaluate the internal control design in the government procurement of goods/services at the Ministry of HNY. The evaluation is conducted based on the internal control – integrated framework COSO 2013. The research is motivated by the findings of the BPK examination in 2021, which revealed various issues pertaining to weaknesses in internal controls, specifically in the procurement of goods and services. This study adopts a case study design and utilizes a descriptive research method. Data collection is carried out through an extensive literature review, interviews, documentary analysis, and observations. The collected data is subsequently analyzed in accordance with the 17 principles derived from the underlying 5 components of internal controls outlined in the COSO 2013 framework. The research findings indicate the identification of weaknesses across all components of the internal control system in the procurement of goods and services at the Ministry of HNY. This substantiates the contention that the existing internal control components have yet to effectively address the prevailing issues."

"Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana kedudukan Jaminan Pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak dapat menutupi kerugian nyata yang diderita oleh Pemerintah, adapun poin permasalahan yang diteliti meliputi penentuan jaminan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kemudian menelaah mengenai perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal Penyedia Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melaksanakan kontrak dan juga menelaah terkait upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal jaminan pelaksanaan yang dicairkan tersebut tidak dapat menutupi kerugian yang diderita oleh Pemerintah. Kemudian, permasalahan dianalisis menggunakan metode normatif, data yang diperoleh baik dari pustaka dan wawancara diolah secara kualitatif. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan serangkaian proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan proyek pemerintah. Dikarenakan serangkaian proses ini menggunakan uang negara, maka harus dilakukan dengan transparan, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Jaminan Pelaksanaan merupakan sebuah mekanisme penjaminan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, besarannya pun telah ditentukan dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan akan dicairkan ketika Penyedia Barang/Jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan kontrak sebagaimana yang diperjanjikan, namun dalam praktiknya tidak terselesaikannya kontrak tersebut menimbulkan dampak lainnya berupa kerugian-kerugian yang diderita oleh Pemerintah. Kerugian tersebut misalnya meliputi, belum terselesaikannya pembangunan sehingga tidak bisa dipakai, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang telah terpasang, pemeliharaan barang/jasa yang telah dikerjakan, keberlanjutan proses pengadaan barang/jasa yang terhenti dan potensi kehilangan keuntungan atas barang/jasa yang belum terselesaikan tersebut. Tidak jarang kerugian ini berakhir pada kasus tindak pidana korupsi, karena di dalamnya terdapat unsur korupsi, kolusi dan nepotisme yang menguntungkan orang lain sehingga negara dirugikan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai mekanisme tuntutan ganti kerugian yang meliputi pengenaan ganti rugi dan/atau kaitannya dengan jaminan pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta melihat kriteria ganti rugi dalam hukum perdata sehingga dapat mengoptimalisasi pengembalian kerugian negara khususnya terkait kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

---

This paper analyzes the position of the Performance Guarantee in the procurement of government goods/services that do not cover the real losses suffered by the Government, by first examining the mechanism for determining the guarantee for the implementation of the procurement of government goods/services whose amount has been determined in the legislation then examining the mechanism for calculating state financial losses if the Government Goods/Services Provider cannot fulfill its obligations in carrying out the contract and also examining what the Government can take legal remedies in the event that the disbursed Performance Guarantee cannot cover the losses suffered by the Government. Then, the problems are analyzed using normative methods and data obtained from both literature and interviews are processed qualitatively. Government procurement of goods/services is a series of activity processes consisting of planning, preparation, tendering, and contract implementation until the handover of government project work. Because this process uses state money, it must be carried out transparently, efficiently, effectively, and responsibly. Furthermore, the Performance Guarantee is a guarantee mechanism required by the Government in the context of carrying out work related to the procurement of government goods/services, the amount has also been determined in regulations related to the procurement of government goods/services and will be disbursed when the Goods/Services Provider cannot fulfill its obligations to carry out the contract as agreed, but in practice the non-completion of the contract has other impacts in the form of losses suffered by the Government. These losses include, for example, unfinished construction so that it cannot be used, mismatches in the specifications of goods that have been installed, maintenance of goods/services that have been carried out, the continuation of the stalled goods/services procurement process and the potential loss of profit on the unfinished goods/services. It is not uncommon for these losses to end in cases of criminal acts of corruption, because there are elements of corruption, collusion, and nepotism that benefit others so that the state is harmed. this research will discuss the mechanism of compensation claims which includes the imposition of compensation and/or its relation to Performance Guarantee in the procurement of government goods/services and see the criteria for compensation in civil law to optimize the recovery of state losses, especially related to government procurement contracts."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya berbagai permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah walaupun telah ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi indikator adanya penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Rumusan permasalahan penelitian bagaimana penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dengan model deskriptif analitif. Hasil yang diperoleh adalah prinsip good governance diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan good governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya terwujud karena adanya berbagai permasalahan.

---

This thesis was motivated by occurrence of various problems in the procurement of government goods / services although there has been Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. This Presidential Decree becomes an indicator of good governance in the procurement of government goods / services. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. Problem formulation about how is implementation good governance principles in goods and service Procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle.Purpose of this research is to analyze about implementation good governance principles in goods and service procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution to solve the obstacle. The methodology used is a normat ive study wi th analitif descriptive models. The results obtained that good governance principles are applied in the procurement of government goods/services in several conditions. Implementation of good governance in the procurement of government goods / services in the Ministry of Forestry has not been fully realized because of various problems."

"Pengadaan barang/ jasa pemerintah erat kaitannya dengan pelaksanaan anggaran negara. Mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan setidaknya untuk sekitar 30% dari total belanja negara maupun daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di 8 kota/ kabupaten di Indonesia pada tahun anggaran 2011. Analisa dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari Studi Penilaian Indikator Kinerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Compliance Performance Indicators of Public Procurement) yang dilakukan oleh LPEM FEUI pada tahun 2012. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di 8 kota/ kabupaten di Indonesia tahun 2011 masih mengalami kendala akibat faktor sumber daya pendukung, faktor peraturan yang berlaku, serta faktor eksternal.

---

Procurement of government goods and services is closely related with budget implementation. The mechanism of procurement is implemented for, at least, 30% of total government expenditures. The main objective of this study is to comprehend the implementation of government procurement in 8 districts in Indonesia in 2011. The analysis is formed using qualitative-descriptive method based on the collected primary and secondary data from Compliance Performance Indicators of Public Procurement Study conducted by LPEM-FEUI and LKPP-RI in 2012. This study finds that the implementation of government procurement in 8 districts in Indonesia in 2011 is still experiencing some problems caused by the supporting resource factors, the regulation factors, and the external factors."

"Pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan salah satu wadah pelaksanaan pembangunan nasional yang menjadi tugas pokok instansi pemerintah dengan tujuan pelayanan masyarakat. Tata cara pengadaan mengacu pada konsep dasar, prinsip, dan etika yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 'Penunjukan Langsung' dikenal sebagai salah satu metode pengadaan barang / jasa yang Marak digunakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui perspektif hukum persaingan usaha Indonesia terkait metode penunjukan langsung yang dikenal dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Apakah penunjukan langsung masuk ruang lingkup 'praktek diskriminasi' yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat at au tidak. Hal ini dikarenakan penunjukan langsung sendiri menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk mengambil bagian dalam persaingan sehingga bersifat kontradiktif dengan sistem persaingan usaha Indonesia yang bertujuan memelihara kondisi kompetisi yang bebas dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang - Undang No. 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan peraturan - peraturan lainnya seperti peraturan Kementerian BUMN dan pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

Public goods / services procurement is one of the means of implementing national development policy, recalling the main function of government institutions to serve the public. Procurement procedures based on the concept, principle, and ethics set in the Presidential Decree Number 4 Year 2015 as the Fourth Amendment Of Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning the Government Goods / Services Procurement. ' Direct Appointment' is one of the methods that are widely used in public procurement. Based on that, Writer conducting research to know the Indonesian Competition Law perspective related to ' direct appointment' method known in the Presidential Decree Number 4 Year 2015. Whether or not the 'direct appointment' is categorized as ' discrimination' based on the Indonesia Competition Law and Policy Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. 'Direct appointment' leaves a little chance for other business to compete in the first place. Obviously, this is contradictory with Indonesia competition law's system that aims to preserve free and fair business competition instead. The research method used in this thesis is Legal Normative such as Law and Policy Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Presidential Decree Number 4 Year 2015 as the Fourth Amendment Of Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning the Government Goods / Services Procurement, and other kinds of regulations from the Ministry of State-Owned Entities and Guidelines from Supervise Commisioner of the Business Competition."

"ABSTRAKMerujuk dari beberapa kasus pengadaan barang jasa penyimpangan yang sering terjadi adalah ketidakcermatan dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri HPS Para pihak terkait pengadaan wajib memahami dengan baik teknik metode dan prosedur penyusunan dan penghitungan yang benar dan aman berdasarkan peraturan yang ada Selain itu faktor faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah harus dihindari agar seluruh proses dan tahapan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan akan mendapatkan barang jasa yang berkualitas dan benar benar sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir dengan anggaran yang paling efisien serta dapat terhindar dari tuduhan merugikan keuangan negara

---

ABSTRACTThe often deviation is untidy in arranging Technical SpecificationDocument and Owner’s Estimate (OE). The related parties of the procurement have to understand well the technical, methods, arranging procedures, and right and safe calculation based on the current regulation. Besides, the supporting factors causes the deviations to happen in government’s procurement of goods/services have to be avoided in order to make the whole process and steps in goods/services procurement getting good quality of goods/services and compatible well with last users’ necessity with the most efficient budget and also avoidable from national financial loss accusations."