Pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan salah satu wadah pelaksanaan pembangunan nasional yang menjadi tugas pokok instansi pemerintah dengan tujuan pelayanan masyarakat. Tata cara pengadaan mengacu pada konsep dasar, prinsip, dan etika yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 'Penunjukan Langsung' dikenal sebagai salah satu metode pengadaan barang / jasa yang Marak digunakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui perspektif hukum persaingan usaha Indonesia terkait metode penunjukan langsung yang dikenal dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Apakah penunjukan langsung masuk ruang lingkup 'praktek diskriminasi' yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat at au tidak. Hal ini dikarenakan penunjukan langsung sendiri menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk mengambil bagian dalam persaingan sehingga bersifat kontradiktif dengan sistem persaingan usaha Indonesia yang bertujuan memelihara kondisi kompetisi yang bebas dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang - Undang No. 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan peraturan - peraturan lainnya seperti peraturan Kementerian BUMN dan pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

Public goods / services procurement is one of the means of implementing national development policy, recalling the main function of government institutions to serve the public. Procurement procedures based on the concept, principle, and ethics set in the Presidential Decree Number 4 Year 2015 as the Fourth Amendment Of Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning the Government Goods / Services Procurement. ' Direct Appointment' is one of the methods that are widely used in public procurement. Based on that, Writer conducting research to know the Indonesian Competition Law perspective related to ' direct appointment' method known in the Presidential Decree Number 4 Year 2015. Whether or not the 'direct appointment' is categorized as ' discrimination' based on the Indonesia Competition Law and Policy Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. 'Direct appointment' leaves a little chance for other business to compete in the first place. Obviously, this is contradictory with Indonesia competition law's system that aims to preserve free and fair business competition instead. The research method used in this thesis is Legal Normative such as Law and Policy Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Presidential Decree Number 4 Year 2015 as the Fourth Amendment Of Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning the Government Goods / Services Procurement, and other kinds of regulations from the Ministry of State-Owned Entities and Guidelines from Supervise Commisioner of the Business Competition.