Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang aktivitas kapal-kapal Jepang di pelabuhan Makassar dari tahun 1930 hingga 1942, bagaimana Jepang masuk dan operasi apa saja yang dilakukan Jepang di pelabuhan Makassar, serta mengapa Makassar dianggap penting oleh Jepang. Pada saat Jepang pertama masuk pada tahun 1903, Makassar telah dijadikan salah satu tujuan utama kapal-kapal Jepang dalam usaha memperluas jaringan perdagangan Jepang. Dekade 1930-an merupakan puncak aktivitas kapal-kapal Jepang di Hindia Belanda, dan pelabuhan Makassar merupakan pilar utama dalam upaya Jepang membangun jaringan rute pelayaran yang kokoh di Hindia Belanda. Selain itu, lokasi strategis Makassar yang terletak hampir tepat di tengah wilayah Nusantara menjadi salah satu alasan utama Jepang mengincar pelabuhan tersebut. Akan tetapi, semua aktivitas dagang ini tidak tanpa motivasi lain, karena Angkatan Laut Jepang merupakan sponsor utama dalam pelayaran di perairan Indonesia Timur dengan Makassar sebagai pusatnya. Angkatan Laut Jepang menggunakan aktivitas dagang kapal-kapal Jepang sebagai kamuflase dalam spionase mereka terhadap wilayah Makassar dan Hindia Belanda secara keseluruhan. Makassar dengan jaringan pelayarannya serta infrastruktur pelabuhan yang sudah memadai, oleh Angkatan Laut Jepang memiliki nilai strategis yang tinggi. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah, dengan mengumpulkan sumber-sumber dari Perpustakaan Nasional dan berbagai toko buku seperti Runtuhnya Hindia Belanda karya Onghokham (2014), serta sumber-sumber daring dari JSTOR dan Google Scholar seperti Japan’s Colonialism in Indonesia karya M. Aziz (1955). Lalu, hasil temuan diolah dengan tahap kritik sumber, interpretasi, dan akhirnya ditulis menjadi sebuah tulisan yang komprehensif dengan historiografi.

---

This research will discuss about the activities of Japanese ships in Makassar harbour from 1930 untill 1942, especially how the Japanese came and operate in Makassar harbour, as well as why was Makassar considered important to Japan. When the Japanese first entered in 1903, Makassar has been made an important destination for Japanese ships in effort to expand the Japanese trading network. The decade of 1930s was the peak of Japanese ships activities in the Netherlands East Indies, and Makassar harbour was one of the main pillars in Japan’s effort to establish a robust trading network in the Netherlands East Indies. Furthermore, Makassar’s strategic location which was right in the center of the Nusantaran waters was of the main reason Japan’s eyeing for the harbour. However, all these trading activities was not without other motivations, because the Japanese Navy was the main of shipping in the waters of Eastern Indonesia with Makassar as its center. The Japanese Navy the trading activities as camouflage in their espionage within Makassar and Netherlands East Indies as a whole. Makassar with its shipping network and adequate port infrastructure, has a high strategic value by the Japanese Navy. This article is written using the historical method, by gathering sources from The National Library of Indonesia and various bookstores such as Runtuhnya Hindia Belanda by Onghokham (2014), as well as online sources from JSTOR and Google Scholar such as Japan’s Colonialism in Indonesia by M. Aziz (1955). Then, the findings are processed within the stages of source criticism, interpretation, and finally written into a comprehensive writing with historiography."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"Kajian tentang perdagangan kopra Makassar hingga kini belum banyak mendapat perhatian di kalangan sejarawan Indonesia, meskipun disadari bahwa komoditas tersebut menjadi bagian yang penting dalam dunia perdagangan. Kajian ini merupakan suatu sumbangan untuk melengkapi kekurangan dalam bidang ini, yaitu menyoroti secara khusus terintegrasinya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, baik hubungannya dengan Makassar maupun pasar dunia. Fokus kajiannya adalah ditujukan pada ekspor kopra Makassar, sedangkan jangkauan temporalnya di batasi pada periode tahun 1883-1958 Dalam kajian ini, ekspor kopra Makassar dibagi dalam dua tahap perkembangan, pertama adalah masa ekspansi dan yang kedua adalah masa kontraksi. Dalam masa ekspansi, ekspor kopra Makassar menunjukkan kemajuan yang gemilang dan mengagumkan, sedangkan masa kontraksi Ekspor kopra Makassar menunjukkan kemunduran, kesuraman dan hilangnya harapan.

---

The study on Macassar Copra to date has not got much concern from Indonesian Historians, though it is realized that the commodity was the urgent in the world trading. This study constitutes a contribution to complement the shortcoming in this field, that is, in special manner, by spotlighting the integration of the islands in the eastern part of Indonesia, their relation with both Macassar and the world market. The focus of this study was the export of Macassar copra while its period limit was within 1883-1958. In this study, Macassar copra export was divided into two development stages. First, the expansion period and the second was contraction period. During the expansion period, the export of Macassar copra indicated a bright and amazing progress, while the contraction period showed the decline, vague and hopeless."

"Sejak awal berdirinya Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai dengan saat ini tidak satupun kasus insider trading yang mengemuka di pasar modal maupun yang diteliti Divisi Pengawasan terselesaikan secara tuntas oleh otoritas pasar modal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya proses pembuktian dan pendeteksian dini adanya insider trading, sehingga banyak juga kasus insider trading yang disinyalir oleh pelaku pasar namun tidak terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Pendeteksian secara dini akan memudahkan Divisi Pengawasan BEJ untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan melakukan langkah-langkah preventif terhadap realisasi keuntungan oleh pelaku insider trading. Penelitian ini membahas tentang variabel-variabel aktifitas transaksi yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading dengan menggunakan sampel Sembilan saham yang diduga oleh Divisi Pengawasan BEJ terdapat insider trading dalam kurun waktu 2000-2002. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan event study. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis karakteristik variabel harga, volume dan frekuensi transaksi serta dominasi anggota bursa. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi variabel-variabel tersebut pada periode diduga adanya insider trading oleh Divisi Pengawasan BEJ dan periode 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Sedangkan pendekatan event study digunakan untuk menganalisis ada tidaknya abnormal return pada periode diduga teijadinya insider trading. Perhitungan ada tidaknya abnormal return ini dilakukan dengan menggunakan multifactor model yang terdiri atas return Indeks Harga Saham Gahungan (IHSG) return kurs Rupiah 'terhadap U.S Dollar sebagai independent variabelnya. Penyusunan model ini dilakukan dengan menggunakan data-data harga individual saham sampel, IHSG dan kurs rupiah terhadap U.S Dollar sejak 1 (satu) tahun sebelum waktu event. Hasil penelitian deskriptif memperlihatkan bahwa variabel harga dan dominasi anggota bursa bukan merupakan indikator yang tepat untuk mendeteksi adanya insider trading. Pada periode diduganya insider trading, data sampel memang memperlihatkan adanya kenaikan harga, namun kenaikan itu tidaklah signifikan. Sebaliknya terjadi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan.Selanjutnya penelitian event study memperlihatkan bahwa pada periode diduga terjadinya insider trading terdapat abnormal return, namun jika melihat dari cumulative abnormal returnnya yang relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa abnormal return itu tidak signifikan dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading. Oleh karena itu Penulis menyarankan sebaiknya Divisi Pengawasan BEJ membuat alert yang dapat mehdeteksi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan pada periode tertentu di sistem pengawasannya, serta membuat database investor untuk mendeteksi asosiasi antara pelaku pasar yang diduga melakukan insider trading dengan informasi material."

"Two issues leading to the collapse of the 5th WTO ministerialmeeting in Cancun, Mexico, are agricultural issue and SingaporeIssues. There are four sub-issues on Singapore issues, which areTrade and Competition- Policy, Trade and Investment,Transparency on Government Procurement and TradeFacilitation. The issues on competition policy are someambiguities such as the coverage of hardcore cartel provisionsand the differences on the articles or business practices whichcan be considered as per se illegal and which one wilt beconsidered as rule of reason. The most crucial on handlingcompetition case is analyzing relevant market consisting productmarket and geographical market. Related to the Indonesiancompetition law, unfortunately' the definition on the relevantmarket is not clear enough Besides that, Indonesian competitionlaw does not give authority to the Indonesian CompetitionInstitution to enact some guidelines issued by OECD, UNCTADor countries which having wide experience in handlingcompetition cases. Up to now, the Indonesian competition lowhas not been completed with the government regulation onmerger and acquisition. To invite the government people in theministry of industry and trade who are responsible to prepare thesaid government regulation, this paper is ended with the case ofmerger between Boeing and MDC suffering injury for Airbuscompany and the practice of exclusive dealing done by Boeing-MDC"

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengaruh dari pengumuman deviden tehadap return, volume dan frekuensi perdagangan saham perusahaan. Penelitian dilakukan untuk tahun 2007 dengan menggunakan data pengumuman deviden saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode observasi selama 21 hari yaitu 10 hari sebelum tanggal exdeviden hingga 10 hari setelah tanggal ex-deviden. Sampel penelitian terdiri dari 88 perusahaan dengan total observasi sebanyak 102 pengumuman deviden. Metode event study digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak dari keputusan yang dibuat oleh investor pada sekitar periode observasi. Temuan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengumuman deviden yang diproksikan dengan dividend per share terhadap return, volume dan frekuensi perdagangan saham di sekitar periode observasi. Didukung pula oleh hasil temuan tidak terdapat perbedaan average abnormal return, average abnormal volume, dan average frequency yang signifikan sebelum dan sesudah tanggal ex-deviden baik untuk pengumuman kenaikan deviden ataupun penurunan deviden. Namun hasil pengujian tambahan membuktikan bahwa pengumuman perubahan deviden menghasilkan nilai cumulative abnormal return, cumulative abnormal volume, dan cumulative frequency yang lebih rendah dibandingkan dengan pengumuman deviden tetap.

---

This research is aimed to examine the influence of dividend announcement on stock returns, trading volume, and also trading frequency. The analysis uses data from firms listed in Indonesia Stock Exchange who declare dividend announcement in the year 2007. Obs ervation period was 21 days, which is 10 days before ex-dividend date and 10 days after ex-dividend date. Sample consist of 88 firms with total observation 102 dividend announcement. An event study is used to determine the effect of the decision that was made by investors during observation period. The results show that there is no significant effect of dividend announcement to stock returns, trading volume, and trading frequency around observation period. The average of abnormal return, abnormal volume, and trading frequency before the ex-dividend date are not significantly different with those after ex-dividend date for both dividend increases announcement and dividend decreases announcement. The additional test results show that dividend change announcement create lower cumulative abnormal return, cumulative abnormal volume, and cumulative frequency than netral dividend announcement."

"Algorithmic Trading (AT) telah menjadi salah satu alternatif strategi berinvestasi yang telah banyak digunakan di berbagai pasar finansial di dunia. Salah satu dampak yang muncul terhadap penggunaan AT ini adalah meningkatnya likuiditas pasar modal yang ditunjukkan dengan tren meningkatnya frekuensi dan value perdagangan. Pada penelitian ini, dilakukan analisis terhadap karakteristik perdagangan dari member Bursa Efek Indonesia yang telah menerapkan AT. Ternyata, value perdagangan yang ditunjukkan oleh member AT tersebut menunjukkan telah meliputi hampir 50% dari value total perdagangan. Tren ini berlaku baik secara harian, pada setiap sesi perdagangan, dan untuk 15 menit awal dan 15 menit akhir perdagangan. Selain itu, AT juga berdampak negatif terhadap turnover value market dan market return. Penerapan AT juga berdampak terhadap terhadap semakin meningkatnya efisiensi pembentukan price. Hal ini dibuktikan dengan korelasi positif antara penerapan AT dengan komponen permanen price dan berkorelasi negative dengan komponen transitory price.

---

Algorithmic trading (AT) has become one of most popular of investment strategy that has been used in many stock exchange in the world. Because of its implementation, liquidity in many stock exchanges has increased dramatically. It has been found that the value and frequency of trading has increased as the proof of liquidity growth. With this thesis, it is proved that the value of AT in IDX has become 50% of total value of trading. It happens in daily trading, in every session, in critical time of trading, that is 15 menit in the beginning and 15 menit befor closing. Beside that, the implementation of AT has negative impact on turnover value market and market return. In term of price discovery, AT has contributed through the permanent component of price, but in the opposite direction of transitory price."

"Tulisan ini menganalisis tentang permasalahan dan pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon dapat meliputi permasalahan seperti yang terjadi dalam pasar modal pada umumnya, seperti manipulasi pasar dan penipuan. Manipulasi pasar dapat terjadi dalam pelaksanaan transaksi bursa karbon, contohnya painting the tape, cornering the market, dan marking the close. Kemudian pfvenipuan dapat terjadi dalam penerbitan unit karbon PTBAE-PU dan SPE- GRK. Selain itu, permasalahan khusus bursa karbon seperti yang di alami negara yang lebih dahulu menjalankan bursa karbon dapat dimungkinkan terjadi juga dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia, seperti greenwashing, double counting, penipuan, dan kejahatan komputer yaitu peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon. Kerangka hukum dalam pencegahan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diketahui dari UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh UU PPSK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, yang melarang tindakan manipulasi pasar dan penipuan. Perpres 98/2021, Pemerintah mensyaratkan adanya pihak ketiga independen selaku verifikator maupun validator. Selain itu, pihak yang melakukan penipuan dapat dibekukan maupun dicabut akreditasinya oleh lembaga KAN. Permasalahan greenwashing pencegahannya melalui UU Perlindungan konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan jasa yang ditawarkan. Permasalahan penghitungan ganda pencegahannya melalui pencatatan unit karbon pada SRN PPI sebelum ditransaksikan, selain itu adanya kewajiban pelaporan yang ketat oleh pelaku usaha. Terakhir, permasalahan peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon, pencegahannya dapat diketahui dengan adanya perjanjian antara PBK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dimana KSEI memiliki fungsi sebagai jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi data, sistem otentikasi yang kuat, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan.

---

This paper analyses the issues and preventive measures related to the implementation of a carbon exchange in Indonesia. This paper employs doctrinal legal research. The challenges in operating a carbon exchange may include issues similar to those in conventional capital markets, such as market manipulation and fraud. Market manipulation in carbon exchange transactions can manifest in practices like painting the tape, cornering the market, and marking the close. Fraud can occur in the issuance of PTBAE-PU and SPE-GRK carbon units. Additionally, specific issues related to carbon exchanges, as experienced by countries with established carbon markets, may also arise in Indonesia, such as greenwashing, double counting, fraud, and cybercrime, including hacking to steal carbon credits. The legal framework for preventing these issues can be derived from the Capital Market Law, as amended by the Financial Sector Development and Reinforcement Law, and the Indonesia Stock Exchange Regulations, which prohibit market manipulation and fraud. Presidential Regulation No. 98/2021 requires independent third-party verifiers and validators. Furthermore, entities engaging in fraud can have their accreditation suspended or revoked by the National Accreditation Committee (KAN). Prevention of greenwashing is addressed through the Consumer Protection Law, which mandates that businesses provide truthful, clear, and honest information about the goods and services offered. Double counting is prevented by recording carbon units in the National Registry System (SRN PPI) before transactions and imposing stringent reporting obligations on businesses. Lastly, the issue of computer hacking to steal carbon credits is mitigated through agreements between the PBK and the Central Securities Depository of Indonesia (KSEI), which functions as a securities storage and settlement service provider and implements security technologies such as data encryption, strong authentication systems, and monitoring of suspicious activities."