Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rokok merupakan salah satu produk yang diatur sebagai barang kena cukai dimana tarif cukai bagi rokok ditentukan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tarif cukai rokok diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (“PMK No. 192/PMK.010/2021). Dalam peraturan ini, pemerintah menerapkan kebijakan kenaikan dan penyederhanaan tarif cukai untuk masing-masing golongan sigaret dimana hal tersebut berpotensi untuk memengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di dalam pasar rokok bahkan dapat memengaruhi struktur pasar rokok itu sendiri. Maka dari itu, skripsi ini akan meninjau lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan tersebut dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaruh PMK No. 192/PMK.010/2021 terhadap pasar rokok di Indonesia dan bagaimana potensi persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar rokok di Indonesia akibat PMK No. 192/PMK.010/2021. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang mana berfokus kepada penggunaan norma hukum atau sumber tertulis lainnya sebagai data. Penelitian ini menunjukkan bahwa  kebijakan kenaikan dan penyederhanaan tarif cukai rokok di dalam PMK No. 192/PMK.010/2021 mengakibatkan kenaikan harga rokok yang beredar di pasar serta memengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan produksi dari rokok semakin menurun sehingga pelaku usaha kesulitan untuk memperoleh pendapatan dari penjualan. Maka dari itu, pelaku usaha berpotensi untuk melakukan strategi-strategi dengan perjanjian di antaranya untuk menguasai pasar, terkhususnya dari proses produksi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya.

---

Cigarette is one of the products that is regulated as excise goods in which the excise rates for cigarette would be regulated gradually every calender year. In 2022, the excise rates of cigarette is regulated in Analysis on the Potential of Anti-Competition Caused by Ministry of Finance of Republic of Indonesia Number 192/PMK.010/2021 regarding Excise Rates for Tobacco Products in the form of Cigarette, Cigar, Rolling Tobacco or Klobot, and Cut Tobacco (MFR No. 192/PMK.010/2021). In the regulation above, the government applied the increase and simplification of excise rates for every layer of cigarettes in which has the potential to affect the business done by a company in tobacco industry, even the market structure itself. Therefore, this thesis pay a closer look to the implementation of the regulation with 2 (two) main issues, specifically on how the MFR No. 192/PMK.010/2021 can affect the tobacco industry in Indonesia and how it can cause the potential of anti-competition in tobacco industry. This research used the method of juridicial-normative, which is focused on the written regulation and other written sources as the data. This research shows that the increase and simplification clause for excise rates of cigarettes regulated in MFR No. 192/PMK.010/2021 directly cause the increase of cigarette market prices and the decrease of purchasing power of the society in general. This specific issue can cause the decrease of income by a company in tobacco industry, specifically from the sales of the cigarettes itself. Therefore, there would be a potential of new strategies taken by the companies in tobacco industry to work together in terms of agreement, with the purpose of dominate the market, specifically in the production process and would cause the loss of income to the other company."

"Penelitian ini membahas mengenai pengadaan fasilitas pembayaran tol menggunakan kartu elektronik nir sentuh (e-toll card) oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana banyak masyarakat berpendapat bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan praktek monopoli karena merupakan penyedia tunggal fasilitas tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penunjukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penyedia fasilitas pembayaran tol menggunakan e-toll card dan apakah kedudukan tunggal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan dengan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditunjuk melalui suatu proses yang sah dan kedudukannya tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

This study discusses about the procurement of toll payment using an electronic card (e-toll card) by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, where many people thought that PT Bank Mandiri (Persero) Tbk conduct monopolistic practices because it is the sole provider of such facilities. This study aimed to find out how the process of procurement that appointed PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as a provider of toll payment facility using e-toll card and whether a single position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk under Law UU No. 5 Year 1999. The method used in this research is descriptive analysis with normative juridical approach and the research methods literature with secondary data as its data source. These results indicate that PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is appointed through a legal process and position does not infrige UU No. 5 1999."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation merupakan potensi penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menghadapi kasus penyalahgunaan posisi dominan melalui praktik eksklusivitas distribusi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik eksklusivitas distribusi digital yang dilakukan oleh Sony PlayStation berpotensi melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia karena melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan menetapkan syarat-syarat perdagangan yang berakibat pada terhalangnya konsumen atau pengguna Sony PlayStation dalam memperoleh produk bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Selanjutnya, penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kasus serupa yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya efisien. Oleh karena itu, perlu pengawasan lebih lanjut terhadap praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation di Indonesia dan peningkatan efisiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus eksklusivitas distribusi digital di Indonesia.

---

This research analyze how Sony PlayStation's practice of digital distribution exclusivity is a potential abuse of dominant position according to business competition law in Indonesia and the role of the Business Competition Supervisory Commission in dealing with cases of abuse of dominant position through digital distribution exclusivity practices in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical by examining various theories, concepts, legal principles and statutory regulations that are relevant in this research. The results of this research conclude that the digital distribution exclusivity practice carried out by Sony PlayStation has the potential to violate business competition law in Indonesia because it abuses its dominant position by setting trade terms which result in the obstruction of Sony PlayStation consumers or users in obtaining competitive products, both in terms of price and quality. Furthermore, the Business Competition Supervisory Commission's handling of similar cases that occurred in Indonesia has not been completely efficient. Therefore, there is a need for further supervision of digital distribution exclusivity practices by Sony PlayStation in Indonesia and increasing the efficiency of the Business Competition Supervisory Commission in handling cases of digital distribution exclusivity in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai ketentuan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan barang dan/ atau, dimana dalam ketentuan tersebut, BUMN diberikan keistimewaan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan dan/ atau pihak terafiliasi sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dilingkungan PT PLN (Persero). Ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan-aturan yang berlaku atas PT PLN (Persero) tersebut menimbulkan multi interpretasi terhadap PT PLN (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar sistem pengadaan barang dan/ atau jasa dari perspektif hukum persaingan usaha antara lain adalah non diskriminasi. Untuk itu dibentuk beberapa regulasi berupa peraturan perundang-undangan seperti UU 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang praktek persekongkolan tender dan diskriminasi terhadap pelaku usaha. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yaitu Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN yang memberi peluang dilakukannya penunjukan langsung terhadap anak perusahannya dan/ atau pihak yang terafiliasi dengannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dilakukan melalui pengadaan barang dan/ atau jasa. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam persaingan usaha yang sehat, khususnya Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d UU 5 Tahun 1999 yang berakibat pada tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan yang terdapat dalam pengadaan barang dan/ atau jasa tersebut.

---

This thesis generally discuss about regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises in procurement, which is in that regulation, a State-Owned Enterprises is given extraordinary to do direct appointment of the subsidiary company and/ or affiliation party of PT PLN (Persero) as provider goods and/ or services of PT PLN (Persero). According to perspective of competition law, PT PLN (Persero) as Indonesian State Owned Enterprise comply to several regulations as its guideline to run in goods and services procurement such as Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Act 5 of 1999), Act Number 19 of 2003 concerning State-Owned Entities Enterprises and Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Regulations that bind toward PT PLN (Persero) has create multi interpretation of PT PLN (Persero) as an actor in national economy. The research method that used in this thesis is Legal Normative that refers to the legal norms found in laws and regulations. The basic principles of procurement from the competition law perspective among others is nondiscrimination. For that purpose, some regulations were established such as Act 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging and non-discrimination prohibition of actor in national economy. However, there is ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint its subsidiary of a State-Owned Enterprises and/ or affiliation party directly without bidding to execute specific work through procurement. Such practice is violation article 22 and article 19 d of Act 5 of 1999 which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services."

"Dalam beberapa tahun terakhir, Tik-Tok telah berkembang menjadi platform yang tidak hanya menyediakan konten video, tetapi juga fitur e-commerce melalui Tik-Tok Shop, yang memungkinkan pengguna berbelanja produk secara langsung. Namun, keberadaan Tik-Tok Shop memicu berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha, yang berpotensi merugikan pelaku usaha lokal dan UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 dalam konteks pengawasan persaingan usaha untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan elektronik. Tesis ini juga membahas dampak dari penggabungan kedua fungsi tersebut serta perlunya regulasi yang lebih tegas untuk menghindari dugaan praktik monopoli dan kompetisi yang tidak sehat, seperti predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku usaha di Tik-Tok Shop. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Melalui kajian terhadap regulasi yang ada, penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengatur dan mengawasi praktik e-commerce yang diintegrasikan dengan social media. Rekonstruksi hukum yang diusulkan mencakup penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik predatory pricing, penguatan posisi KPPU dalam mengawasi kegiatan social commerce, serta penetapan sanksi yang proporsional bagi orang yang diduga melanggar hukum persaingan.

---

In recent years, Tik-Tok has developed into a platform that not only provides video content but also e-commerce features through Tik-Tok Shop, which allows users to purchase products directly. However, the existence of the Tik-Tok Shop has triggered various problems, especially related to business competition violations, which can potentially harm local businesses and MSMEs in Indonesia. This research aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 in the context of monitoring business competition to ensure balance and fairness in electronic commerce. This thesis also discusses the impact of combining these two functions and the need for stricter regulations to avoid monopolistic practices and unhealthy competition, such as predatory pricing carried out by business actors in the Tik-Tok Shop. The research method used is normative legal research with a qualitative analysis approach. Through a review of existing regulations, this research found that the applicable rules are not yet fully capable of regulating and supervising e-commerce practices integrated with social media. The proposed legal reconstruction includes stricter law enforcement against predatory pricing practices, strengthening the KPPU's position in supervising social commerce activities, as well as establishing proportional sanctions for violators of competition law."

"Penerbangan termasuk dalam sektor industri strategis di Indonesia yang dikuasai oleh negara, dimana pemerintah berwenang untuk menetapkan segala penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk juga pengaturan di bidang pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan memberlakukan Regulated Agent. Segala peraturan yang diterapkan maupun pemberian izin operasi Regulated Agent oleh pemerintah tentunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi asas persaingan usaha yang sehat. Pemerintah dalam menerapkan segala aturan harus jelas dan transparan, serta harus dapat bertindak responsif atas segala dampak yang muncul akibat aturan yang diberlakukannya. Termasuk juga dalam penerapan aturan Regulated Agent yang dalam implementasinya banyak memunculkan celah potensi praktek atau tindakan persaingan usaha yang tidak sehat.

---

The aviation industry is one of the strategic industry sectors in Indonesia controlled by the state, which the government has the authority to assign any setting general policy and technical comprising determination of norms, standards, guidelines, criteria, plans, and procedures for aviation safety and security requirements, including the setting in the field of inspection cargo and mail security by imposing Regulated Agent. All applicable regulations and operating permits by the Regulated Agent must be done in accordance with applicable laws and regulations and upholding the principles of fair competition. Government to implement all the rules must be clear and transparent, and must be able to act responsive for any effects arising from the enactment of the rules. Included also in the application of the rules of the regulated agent raises many loopholes in its implementation or action potentials practice unhealthy business competition."

"Tesis ini bertujuan menganalisa urgensi peraturan pasar digital dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada dua masalah utama: pertama, bagaimana regulasi persaingan usaha digital marketing menurut hukum Uni eropa dan hukum Amerika; kedua, bagaimana urgensi peraturan pasar digital dalam penegakan hukum persaingan usaha di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dan non-doktrinal, sebab dalam penelitian ini ditemukan fakta hukum dan fakta sosial yang kemudian dikaitkan dengan doktrin hukum untuk menjelaskan fonemena sosial yang ditemukan dari perspektif hukum. Terkait dengan pendekatan penelitian ini penulis memakai pendekatan deskriptif-analitis yang di mana mendeskripsikan data secara normatif berdasarkan perundang-undangan untuk ditelaah secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha di berbagai negara melakukan perubahan sistem dari ekonomi pasar tradisional ke pasar digital untuk mengefisienkan usahanya. Namun, dengan perubahan sistem tersebut terdapat fenomena sosial di mana perusahaan besar memanfaatkan sistem teknologi untuk memaikan pasar yang dapat merugikan para pesaingnya, terutama perusahan kecil dan menengah. Untuk mencegah gejala sosial tersebut Uni Eropa dan Amerika membuat regulasi persaingan usaha pasar digital, seperti digital Marketing Act European Union dan Amerika Serikat melalui Kongres ke-117 mengeluarkan 6 peraturan tentang pasar digital salah satunya American Innovation and Choice Online Act, kedua regulasi menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi atau mencegah tantangan ekonomi pasar digital dan regulasi ini dibuat untuk mencegah platform besar menyalahgunakan posisi mereka. untuk menghadapi tantangan tersebut pasar digital, regulasi khsusus yang berorientasi pada ekonomi digital sangat di perlukan dalam penegakan hukum persaingan usaha, pasar digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar tradisional. KPPU sebagai otoritas penegakan hukum persaingan usaha memiliki tantangan semakin kompleks, karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan atau memiliki akses langsung sehingga kapasitas KPPU untuk mengakkan hukum terbatas di sebabkan oleh mekanisme untuk mengakses data.

---

This thesis aims to analyze the urgency of digital market regulations in enforcing competition law in Indonesia. The research focuses on two main issues: first, how digital marketing competition regulations are structured under European Union law and American law; second, the urgency of digital market regulations in enforcing competition law in Indonesia. The research employs both doctrinal and non-doctrinal methods, as it examines legal and social facts, linking them to legal doctrines to explain social phenomena from a legal perspective.Regarding the research approach, the study adopts a descriptive-analytical method, describing normative data based on legislation to be systematically analyzed. The findings indicate that businesses in various countries are transitioning from traditional market economies to digital markets to increase efficiency. However, this system shift has led to a social phenomenon where large companies exploit technological systems to manipulate markets, disadvantaging smaller and medium-sized enterprises.To address these issues, the European Union and the United States have established digital market competition regulations, such as the European Union’s Digital Markets Act and the United States Congress’s six digital market regulations during the 117th session, including the American Innovation and Choice Online Act. These regulations provide legal frameworks to address or mitigate the challenges of digital market economies and are designed to prevent dominant platforms from abusing their positions.In facing such challenges, digital market-specific regulations oriented toward the digital economy are crucial for enforcing competition law. Digital markets differ significantly from traditional markets. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU), as the competition law enforcement authority in Indonesia, faces increasingly complex challenges due to its limited authority to conduct searches or have direct access to data. These limitations restrict KPPU’s capacity to enforce the law effectively, highlighting the need for mechanisms that allow better access to critical data"

"Pada Maret 2020, terjadi kasus praktik anti persaingan Apple di Perancis. Salah satu dari tindakannya adalah penyalahgunaan posisi dominan. Skripsi ini membahas terkait penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan Apple di Perancis dengan melihat kepada penerapan serta antisipasi hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus di Perancis. Penelitian menggunakan metode studi pustaka yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penerapan Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999 terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan di Perancis, dapat diketahui bahwa tindakan Apple belum dapat memenuhi unsur dalam Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999, hal ini karena dalam kasus ini Apple dijatuhkan dengan ketentuan penyalahgunaan posisi dominan terhadap pasar internal yakni penyalahgunaan ketergantungan ekonomi. Sedangkan pengaturan di Indonesia berbeda dengan di perancis yang harus memenuhi ketentuan penguasaan pangsa pasar berdasarkan pasar bersangkutan. Mengenai antisipasi hukum persaingan usaha Indonesia apabila terjadi kasus serupa Apple di Perancis, maka mengacu kepada UU No.5 Tahun 1999, tindakan Apple termasuk kedalam dugaan Pasal 9 tentang Pembagian wilayah, Pasal 8 tentang Pelanggaran Penetapan Minimum Harga Jual Kembali dan karena hukum persaingan usaha di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar internal seperti di Perancis, maka dapat dikenakan dugaan Pasal 19 D tentang Praktek Diskriminasi.

---

In March 2020, there was a case of Apple's anti-competitive practices in France. One of the actions taken by Apple is the abuse of dominant position. This paper discusses the application of competition law in Indonesia against cases of abuse of Apple's dominant position in France by looking at two issues, namely the law enforcement and the anticipation of Indonesian competition law to the case in France. This study used normative literature study method. Based on the research it can be seen that Apple's actions have not been able to fulfill the elements in Article 25 of Law No. 5 of 1999, is because Apple was penalized with the provision of abuse of dominant position in the internal market, namely the abuse of economic dependence. Meanwhile, the regulation in Indonesia is different, which must comply of controlling market share based on the relevant market. Regarding the anticipation of Indonesian competition law in the event of similar case to Apple's in France, referring to Law No. 5 of 1999, Apple's actions can be included to Article 9 concerning Regional Division, Article 8 concerning Violation of the Minimum Resale Price and as an allegation of Article 19 D concerning Discriminatory Practices."

"Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para penegak hukum persaingan usaha, yang membutuhkan strategi yang canggih untuk menangani posisi dominan di pasar. Skripsi ini menganalisis kerangka kerja peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang mengatur penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital di Indonesia dan Inggris dan Upaya KPPU dalam menangani kasus serupa di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. UU No. 5 tahun 1999 adalah undang-undang utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia, yang diimplementasikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, kurangnya unit khusus pasar digital di KPPU menghambat kapasitasnya untuk menangani dinamika ekonomi digital yang rumit. Studi ini menekankan perlunya memiliki keahlian regulasi tertentu untuk menangani persaingan usaha di pasar digital secara efektif. Sebaliknya, strategi Inggris dinilai lebih efektif dikarenakan pendekatan proaktif dan terspesialisasi, yang didukung oleh Undang-Undang Persaingan Usaha 1998 dan diperkuat dengan pembentukan Unit Pasar Digital (DMU) di bawah Otoritas Persaingan Usaha dan Pasar (Competition and Markets Authority/CMA). Alat-alat analisis yang canggih dan inisiatif kolaborasi internasional yang dimiliki oleh DMU memperkuat kapasitas Inggris untuk secara efektif mengontrol perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar digital. Skripsi ini mengkaji perbandingan regulasi dalam situasi nyata dengan menganalisis studi kasus Shopee di Indonesia dan Amazon di Inggris. Analisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua negara mengakui pentingnya pangsa pasar dan pengaruh ekonomi dalam menentukan dominasi, pendekatan Inggris yang mudah beradaptasi dan klasifikasi perilaku penyalahgunaan yang komprehensif menghadirkan kerangka kerja regulasi yang lebih tangguh. Skripsi ini mengusulkan agar Indonesia memperbaiki kerangka peraturannya dengan membentuk bagian khusus pasar digital di dalam KPPU dan mengimplementasikan alat analisis yang inovatif dan praktik kolaborasi internasional. Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong persaingan usaha yang adil dalam ekonomi digital dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kesejahteraan konsumen dan mendorong inovasi dengan mengambil pelajaran dari pengalaman Inggris. Temuan-temuan utama menyoroti pentingnya badan pengatur khusus dan pendekatan analitis yang canggih dalam mengatasi berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh posisi dominan di pasar digital. Analisis komparatif ini menawarkan wawasan yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan regulator yang ingin menyeimbangkan antara kekuatan pasar dan persaingan dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat.

---

The rapid growth of the digital economy poses its own problems for competition law enforcers, who need sophisticated strategies to deal with dominant positions in the market. This thesis analyses the regulatory framework and enforcement mechanisms governing abuse of dominant position in the digital market in Indonesia and the UK and KPPU's efforts in handling similar cases in Indonesia. This thesis is analysed using doctrinal research method. Law No. 5 of 1999 is the main law governing business competition in Indonesia, which is implemented by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). However, the lack of a specialised digital market unit at KPPU hampers its capacity to handle the complex dynamics of the digital economy. This study emphasises the need to have specific regulatory expertise to effectively address competition in the digital market. In contrast, the UK's strategy is considered more effective due to its proactive and specialised approach, which is underpinned by the Competition Act 1998 and reinforced by the establishment of a Digital Markets Unit (DMU) under the Competition and Markets Authority (CMA). The DMU's sophisticated analytical tools and international collaboration initiatives strengthen the UK's capacity to effectively control leading firms in the digital market. This thesis examines the comparison of the regulatory framework in real-life situations by analysing the case studies of Shopee in Indonesia and Amazon in the UK. The analysis shows that while both countries recognise the importance of market share and economic leverage in determining dominance, the UK's adaptable approach and comprehensive classification of abusive behaviour present a more robust regulatory framework. This thesis proposes that Indonesia improve its regulatory framework by establishing a dedicated digital market section within the KPPU and implementing innovative analytical tools and international collaboration practices. Indonesia can enhance its capacity to promote fair competition in the digital economy and, as a result, improve consumer welfare and encourage innovation by drawing lessons from the UK experience. Key findings highlight the importance of specialised regulatory bodies and sophisticated analytical approaches in addressing the difficulties posed by dominant positions in digital markets. This comparative analysis offers useful insights for policymakers and regulators seeking to strike a balance between market power and competition in a rapidly changing digital environment."

"Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan sebuah produk reformasi yang secara efektif berlaku pada tanggal 5 Maret 2000. Dengan lahirnya undang-undang ini, dibentuklah sebuah lembaga independen yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap hukum persaingan usaha. Jika terdapat pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, maka KPPU akan melakukan penegakan melalui pelaksanaan hukum acara persaingan usaha. Kendati demikian, pelaksanaan hukum acara persaingan usaha tidak luput dari sejumlah kekurangan. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman serta kemajuan ekonomi, pemerintah melakukan perubahan serta penambahan sejumlah pasal yang sebelumnya tertuang pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah 20 tahun sejak pengesahannya, UU No. 5 Tahun 1999 mengalami perubahan dengan diberlakukannya UUCK. Pengaturan ini dapat dibandingkan dengan regulasi di negara Amerika Serikat selaku negara common law yang telah memiliki hukum persaingan usaha sejak tahun 1890 dan memiliki dua lembaga penegak hukum persaingan, yaitu Federal Trade Commission sebagai lembaga independen dalam penegakan Antitrust Laws dan Antitrust Division of Department of Justice. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah yuridis-normatif dan setelah dilakukan analisis perbandingan dengan lembaga Federal Trade Commission di Amerika Serikat, maka dapat ditemukan persamaan maupun perbedaan dalam pelaksanaan hukum acara persaingan usaha dan ketentuan penjatuhan sanksi denda yang kemudian akan menghasilkan saran untuk kemajuan pelaksanaan hukum acara persaingan usaha Indonesia.

---

Indonesian Competition Law, namely Law No. 5 of 1999 concerning Monopolistic Practice and Unfair Competition is a product of reformation which was effective on March 5, 2000. With the enactment of this regulation, an independent agency tasked to supervise and enforce the Competition Law was formed. The commission is later referred to as Komisi Pengawas Persaingan Usaha or in short, KPPU. However, the implementation of the competition law still had some shortcomings. Thus, in order to overcome existing problems while at the same time adapt to the needs of times and economic progress, the government made changes and added a few articles that was previously contained in Law No. 5 of 1999, in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. After 20 years since it’s ratification, Law no. 5 of 1999 finally underwent some changes with the enactment of Law No. 11 of 2020. This regulation can be compared with regulations in the United States as a common law country who has had competition law since 1890 and has two enforcement agencies, namely the Federal Trade Commission as an independent agency in the enforcement of Antitrust Laws and the Antitrust Division of Department of Justice.The method chosen is juridicial-normative and after a comparative analysis has been carried out with the Federal Trade Commission in United States, similarities and differences can be found in the implementation of the competition law and the provisions for imposing fines which will the produce suggestions for advancement of indonesian competition law procedures."