Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia membuat urgensi kebijakan persaingan di Indonesia untuk lebih mengatur persaingan di pasar digital, khususnya di marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Abusive Self-Preferencing oleh Amazon Marketplace dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan menganalisis Putusan Otoritas Persaingan Italia nomor A528 tentang kasus FBA Amazon, dan membandingkannya dengan potensi kasus serupa terjadi di Indonesia melalui marketplace nomor satu di Indonesia, Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan Otoritas Persaingan Italia tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa preferensi diri sebagai teori kerugian baru dan independen tidak memiliki batasan yang jelas yang menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak dapat diprediksi. Hasil penelitian ini menyarankan KPPU dan Pemerintah Indonesia untuk membuat pedoman dalam bentuk regulasi yang mengatur persaingan usaha di pasar multi- sisi, dan mendefinisikan tindakan Abusive Self-Preferencing sebagai teori kerugian baru di bawah penyalahgunaan posisi dominan.

---

The rapid development of digital economy in Indonesia create an urgency for competition policy in Indonesia to further regulates competition in digital markets, particularly in marketplace. This research paper aims to analyze Abusive Self- Preferencing Act by Amazon Marketplace from the Perspective of Indonesian Competition Law by analyzing Italian Competition Authority’s Decision Case number A528 regarding FBA by Amazon, and comparing it with the potential for the similar case to happen in Indonesia through Indonesia’s the number one marketplace, Tokopedia. The research method used in this research is juridical normative which is done with laws and regulations approach, conceptual approach, and cases approach. This research finds that the Italian Competition Authority's decision reinforces concerns that self-preferencing as a new and independent theory of harm lacks clear boundaries which creates legal uncertainty and unpredictability. The result of this research suggests KPPU and Indonesian Government to create guidance in the form of regulation that regulates business competition in multi- sided markets and define abusive self-preferencing act as a new theory of harm under abuse of dominant position."

"Penggunaan internet di Indonesia telah meningkat secara drastis dalam 10 tahun terakhir, didominasi oleh akses melalui perangkat mobile. Salah satu industri yang sering diakses oleh pengguna internet adalah e-marketplace, dengan mayoritas penggunanya menggunakan perangkat mobile. Meskipun begitu, masih sedikit penelitian yang membandingkan interaksi pengguna dengan platform mobile dan web. Penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam bidang tersebut, dengan memberikan insight mengenai perbandingan usability serta perbedaan pemanfaatan situs versi web dan mobile untuk tiga e-marketplace terpopuler di Indonesia: Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Riset ini dilakukan menggunakan mixed methods, dengan data kuantitatif berupa hasil kuesioner dan System Usability Scale, serta data kualitatif berupa hasilUsability Testing, wawancara pengguna, serta wawancara dengan ahli desain antarmuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna menilai usability aplikasi mobile cenderung lebih baik dibandingkan situs web. Hal ini dikarenakan pengguna menilai berbelanja melalui aplikasi mobile lebih mudah, dengan adanya voucher serta pembayaran yang praktis. Kendati demikian, pengguna juga menyatakan lebih mudah melakukan product discovery melalui situs web karena layar yang lebih besar. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk situs e-marketplace adalah untuk fokus mendesain fitur product discovery seperti mencari dan melihat barang yang baik pada situs web, dan proses checkout yang baik pada aplikasi mobile.

---

Over the past decade, internet usage in Indonesia has increased dramatically, with access through mobile devices leading the way. One of the frequently accessed industry is e-marketplace, with many of its users accessing through mobile devices. However, there is still minimal research regarding users’ interaction with the web platform compared to the mobile platform. This research aims to fill that gap by providing insight into the usability comparison between desktop and mobile versions of Indonesia’s top three e-marketplaces: Tokopedia, Shopee, and Bukalapak. On top of that, this research also explores how certain features of the mentioned e-marketplaces are being utilized by users. The research uses a mixed method approach, with quantitative data in the form of a questionnaire and System Usability Scale, and qualitative data gained through Usability Testing, user interview, and interview with a design expert. The results of this research suggest that users give higher scores to mobile applications of e-marketplace compared to desktop sites. This is due to users perceiving shopping through mobile apps as easier, thanks to the availability of vouchers and convenient payment methods. However, users also state that they prefer doing product discovery through desktop sites due to a bigger screen. For e-marketplace sites, the recommendation given is to focus on improving product discovery features such as searching and viewing products on desktop sites, and focus on improving the checkout process for mobile applications."

"Akuisisi Tokopedia oleh TikTok menimbulkan berbagai implikasi dalam konteks persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak akuisisi tersebut terhadap persaingan di pasar Indonesia berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, yang mengkaji secara mendalam aturan-aturan hukum yang relevan serta dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional kedua perusahaan, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik monopoli dan penurunan tingkat persaingan di pasar. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada manfaat dari segi efisiensi, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Rekomendasi diberikan kepada otoritas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan regulasi agar tercipta pasar yang kompetitif dan adil.

---

The acquisition of Tokopedia by TikTok has various implications for business competition in Indonesia. This study aims to analyze the impact of the acquisition on competition in the Indonesian market from the perspective of competition law. The research method employed is doctrinal research, which involves an in-depth examination of relevant legal rules as well as documents and literature related to this case. The findings indicate that while the acquisition has the potential to enhance the operational efficiency of both companies, it also raises concerns about monopolistic practices and a decline in market competition. The analysis focuses on competition law regulations in Indonesia, including Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study concludes that despite the efficiency benefits, strict supervision is required to ensure adherence to healthy competition principles. Recommendations are made to relevant authorities to enhance supervision and enforcement of regulations to create a competitive and fair market."

"Dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia dan peningkatan transaksi digital di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Diperlukan marketplace online yang menyediakan produk berserifikat halal untuk menjaga hak konsumen muslim dalam beribadah melalui konsumsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel sikap, kepuasan, persepsi nilai, persepsi kegunaan, pengetahuan mengenai prinsip halal, dan citra halal terhadap niat konsumen muslim untuk berlangganan pada toko online. Pengaruh tidak langsung diperantarai oleh variabel citra halal. Peneliti mengolah 234 data yang berasal dari responden konsumen muslim yang pernah berbelanja di Tokopedia Salam menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan perangkat lunak LISREL 8.8 dan AMOS 22. Penelitian ini menemukan bahwa sikap, kepuasan, persepsi kegunaan memengaruhi citra halal secara positif, sedangkan persepsi nilai dan pengetahuan mengenai prinsip halal tidak memengaruhi citra halal. Temuan lain dalam penelitian ini yaitu kepuasan, persepsi kegunaan, dan citra halal memengaruhi niat konsumen muslim untuk berlangganan pada toko online secara positif, sedangkan sikap, dan persepsi nilai tidak memengaruhi niat konsumen muslim untuk berlangganan pada toko online, serta pengetahuan mengenai prinsip halal ditemukan memengaruhi niat konsumen muslim untuk berlangganan pada toko online secara negatif. Citra halal ditemukan memiliki efek sebagai variabel intervening saat memediasi pengaruh sikap, kepuasan, dan persepsi kegunaan terhadap niat konsumen muslim untuk berlangganan pada toko online

---

Indonesia with the largest Muslim population and the ever increasing value in digital transaction every year. Online marketplace that provides halal certified products are required to safeguarding Muslim consumer rights in worship through consumption. This study aims to analyze the direct and indirect effect of attitude, satisfaction, perceived value, perceived usefulness, knowledge of halal principle, and halal image towards muslim’s online repatronage intention. The author also hypothesized the mediating effect of halal image. This study involved 234 muslim consumers’ that previously buy from Tokopedia Salam, the data were processed by using Structural Equation Modeling (SEM) method with LISREL 8.8 and AMOS 22. The result showed that attitude, satisfaction, perceived usefulness had positive influence on halal image, while perceived value and knowledge of halal principle doesn’t influence halal image. Furthermore, satisfaction, perceived usefulness, and halal image was also found positively influence online repatronage intention, while attitude and perceived value doesn’t have influence towards online repatronage intention, also knowledge of halal principle was found to be negatively influence online repatronage intention. Halal image was found to be mediating the effect of attitude, satisfaction, and perceived usefulness towards online repatronage intention."

"Studi ini meneliti tentang mekanisme kepercayaan customer secara online sebagai anteseden dari repurchase intention customer di marketplace elektronik. Penelitian ini menggunakan data berupa hasil survei dari 749 customer Tokopedia di Indonesia untuk menguji model penelitian yang diusulkan. Studi empiris dilakukan dengan menggunakan pendekatan SEM-PLS. Studi ini menemukan bahwa kedua belah pihak, marketplace elektronik dan e-seller memiliki pengaruh masing-masing dalam membentuk repurchase intention. Temuan menunjukkan bahwa, bagi customer Indonesia, marketplace elektronik, seperti Tokopedia, memiliki peran penting dalam membentuk transaksi online daripada e-seller. Ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang dapat dipertukarkan antara peran marketplace elektronik sebagai pihak ketiga dan e-seller dalam pembentukan repurchase intention. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku customer di marketplace elektronik dalam membentuk kepercayaan kepada e-penjual dan marketplace sendiri menggunakan sampel dari customer Indonesia dan marketplace Tokopedia, yang memiliki model bisnis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi dan mengeksplorasi kelayakan dari model mekanisme kepercayaan. Hasil penelitian dapat digunakan manajer untuk memilih dan mengevaluasi fitur marketplace apa saja yang dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan customer berdasarkan dimensi dan kegunaan yang dipersepsi oleh customer.

---

This study describes and extends the current literature about customer online-trust mechanisms as the antecedent of customer's repurchase intentions in the marketplace environment. The research collects survey data from 749 Tokopedia customers in Indonesia to test the proposed research model. Empirical studies conducted using SEM-PLS approach. This study found that both party, marketplace and e-seller have their path on forming repurchase intention. However, the findings indicate that, for Indonesian customers, the marketplace, such as Tokopedia, has a critical role in forming any online transaction than an e-seller who has a low significant effect. It is mean that there is no interchangeable relationship between the role of the marketplace as a third party and e-seller in forming customer repeat purchase. The research aims to explain customer behavior in the online marketplace environment in forming a trust to e-seller and marketplace using a sample from Indonesian customer and Tokopedia marketplace, which have a different business model with previous research. The aim is to confirm and explore the properness of the trust-mechanism model. Our results can help the manager to select which marketplace feature can be maintained and developed to improve customer trust base on the dimension and usefulness that customers perceived. Categorizing the sample whose have a lot of experience and first-timer customer is needed to expand the variety of results base on their prior experience. Also, the model can be used to explain the trust-mechanism in a different type of e-commerce, such as apply to studies social commerce."

"Marketplace merupakan salah satu jenis penyedia platform UGC yang memungkinkan para merchant untuk memiliki akun serta bebas mengunggah dan membagikan beragam konten informasi. Konten-konten tersebut secara etis dan legal dimiliki oleh merchant yang bersangkutan. Seiring berjalannya waktu, marak ditemukan beberapa oknum merchant yang mengunggah dan menampilkan beragam konten penjualan barang bermuatan pornografi pada marketplace untuk menarik perhatian konsumen dan mencari keuntungan semata. Ketegasan dan keaktifan marketplace sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan notice kepada para merchant serta melakukan take down atas konten penjualan barang bermuatan pornografi tersebut. Penelitian skripsi ini akan membahas mengenai analisis pertanggungjawaban marketplace sebagai platform UGC terhadap konten penjualan barang bermuatan pornografi melalui tindakan notice and take down di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan memahami norma dan sifat sumber hukum tertulis melalui analisis yang komprehensif terhadap suatu konsep hukum serta harmonisasi pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Hasil analisis yang didapatkan adalah peraturan perundang-undangan dan kebijakan di marketplace secara tegas melarang setiap merchant untuk mengunggah dan/atau menampilkan konten-konten penjualan barang bermuatan pornografi karena merupakan konten ilegal. Oleh karena itu, marketplace wajib memastikan bahwa platformnya tidak memuat dan memfasilitasi penyebarluasan konten ilegal dengan menerapkan kebijakan notice and take down, demi terselenggaranya kegiatan e-commerce yang aman, andal, dan bertanggung jawab.

---

Marketplace is a type of UGC platform provider that allows merchants to have accounts and freely upload and share various information content. These contents are ethically and legally owned by the merchant concerned. Over time, it is common to find several merchants who upload and display a variety of pornographic content selling goods on the marketplace to attract consumers' attention and seek only profit. Firmness and activeness of the marketplace are very much needed in implementing notice policies to merchants and taking down the sale of pornographic content. This thesis research will discuss the accountability analysis of the marketplace as a UGC platform for the sale of pornographic goods through notice and take down actions in Indonesia. The research method used is juridicial-normative by understanding the norms and nature of written legal sources through a comprehensive analysis of a legal concept and harmonization of its implementation in statutory regulations. The results of the analysis obtained are that the laws and regulations and policies in the marketplace expressly prohibit every merchant from uploading and/or displaying content selling pornographic goods because it is illegal content. Therefore, the marketplace must ensure that its platform does not contain and facilitate the dissemination of illegal content by implementing a notice and take down policy, in order to implement safe, reliable, and responsible e-commerce activities."

"Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para penegak hukum persaingan usaha, yang membutuhkan strategi yang canggih untuk menangani posisi dominan di pasar. Skripsi ini menganalisis kerangka kerja peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang mengatur penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital di Indonesia dan Inggris dan Upaya KPPU dalam menangani kasus serupa di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. UU No. 5 tahun 1999 adalah undang-undang utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia, yang diimplementasikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, kurangnya unit khusus pasar digital di KPPU menghambat kapasitasnya untuk menangani dinamika ekonomi digital yang rumit. Studi ini menekankan perlunya memiliki keahlian regulasi tertentu untuk menangani persaingan usaha di pasar digital secara efektif. Sebaliknya, strategi Inggris dinilai lebih efektif dikarenakan pendekatan proaktif dan terspesialisasi, yang didukung oleh Undang-Undang Persaingan Usaha 1998 dan diperkuat dengan pembentukan Unit Pasar Digital (DMU) di bawah Otoritas Persaingan Usaha dan Pasar (Competition and Markets Authority/CMA). Alat-alat analisis yang canggih dan inisiatif kolaborasi internasional yang dimiliki oleh DMU memperkuat kapasitas Inggris untuk secara efektif mengontrol perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar digital. Skripsi ini mengkaji perbandingan regulasi dalam situasi nyata dengan menganalisis studi kasus Shopee di Indonesia dan Amazon di Inggris. Analisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua negara mengakui pentingnya pangsa pasar dan pengaruh ekonomi dalam menentukan dominasi, pendekatan Inggris yang mudah beradaptasi dan klasifikasi perilaku penyalahgunaan yang komprehensif menghadirkan kerangka kerja regulasi yang lebih tangguh. Skripsi ini mengusulkan agar Indonesia memperbaiki kerangka peraturannya dengan membentuk bagian khusus pasar digital di dalam KPPU dan mengimplementasikan alat analisis yang inovatif dan praktik kolaborasi internasional. Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong persaingan usaha yang adil dalam ekonomi digital dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kesejahteraan konsumen dan mendorong inovasi dengan mengambil pelajaran dari pengalaman Inggris. Temuan-temuan utama menyoroti pentingnya badan pengatur khusus dan pendekatan analitis yang canggih dalam mengatasi berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh posisi dominan di pasar digital. Analisis komparatif ini menawarkan wawasan yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan regulator yang ingin menyeimbangkan antara kekuatan pasar dan persaingan dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat.

---

The rapid growth of the digital economy poses its own problems for competition law enforcers, who need sophisticated strategies to deal with dominant positions in the market. This thesis analyses the regulatory framework and enforcement mechanisms governing abuse of dominant position in the digital market in Indonesia and the UK and KPPU's efforts in handling similar cases in Indonesia. This thesis is analysed using doctrinal research method. Law No. 5 of 1999 is the main law governing business competition in Indonesia, which is implemented by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). However, the lack of a specialised digital market unit at KPPU hampers its capacity to handle the complex dynamics of the digital economy. This study emphasises the need to have specific regulatory expertise to effectively address competition in the digital market. In contrast, the UK's strategy is considered more effective due to its proactive and specialised approach, which is underpinned by the Competition Act 1998 and reinforced by the establishment of a Digital Markets Unit (DMU) under the Competition and Markets Authority (CMA). The DMU's sophisticated analytical tools and international collaboration initiatives strengthen the UK's capacity to effectively control leading firms in the digital market. This thesis examines the comparison of the regulatory framework in real-life situations by analysing the case studies of Shopee in Indonesia and Amazon in the UK. The analysis shows that while both countries recognise the importance of market share and economic leverage in determining dominance, the UK's adaptable approach and comprehensive classification of abusive behaviour present a more robust regulatory framework. This thesis proposes that Indonesia improve its regulatory framework by establishing a dedicated digital market section within the KPPU and implementing innovative analytical tools and international collaboration practices. Indonesia can enhance its capacity to promote fair competition in the digital economy and, as a result, improve consumer welfare and encourage innovation by drawing lessons from the UK experience. Key findings highlight the importance of specialised regulatory bodies and sophisticated analytical approaches in addressing the difficulties posed by dominant positions in digital markets. This comparative analysis offers useful insights for policymakers and regulators seeking to strike a balance between market power and competition in a rapidly changing digital environment."

"[Pengelolaan hutan dan hasil hutan kayu terutama untuk kebutuhan industri pulp dan kertas yang dilakukan oleh perusahaan HTI, sangat rentan untuk dimonopolisasi dan menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat. Adanya larangan ekspor log (kayu bulat) dan kewajiban bagi perusahaan HTI memasok kayu ke industri semakin memperkuat posisi industri pulp dan kertas. Di samping itu beberapa regulasi atau kebijakan secara tidak langsung mendukung terjadinyaintegrasi antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah melarang adanya integrasi vertikal secara rule of reason, artinya ketika ada integrasi vertikal harus dibuktikan apakah menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Untuk mengetahui apakah integrasi vertikal antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI adalah integrasi yang dibolehkan atau dilarang, perlu dipertanyakan bagaimana dampak integrasi antara industri pulp dan kertas denganperusahaan HTI di Indonesia? selanjutnya apakah integrasi tersebut sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha? Untuk menjawap pertanyaan tersebut, menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal, karena lebih fokus menilai dari sisi regulasi dan mengaitkannya dengan dampak-dampak yang terjadi di lapangan yang bersumber dari informasi penelitian-penelitian terdahulu ataupemberitaan terkait. Dengan menggunakan pendekatan teori economic analysis of law penelitian ini melihat fakta-fakta hukum maupun regulasi terkait dari perspektif ekonomi. Integrasi vertikal antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI telah menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha dibidang HTI, dengan concentration ratio produksi pulp mencapai 93 persen, kendali perusahaan HTI ada ditangan industri, yang rentan menimbulkan praktek persaingan tidak sehat, dan beberapa regulasi mengenai industri dan perusahaan HTI cenderung tidak sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha. Forest management and timber forest products especially for the needs of the pulp and paper industry conducted by the plantation forest, are tend to monopolize and lead to unfair competition practices. The ban on the export of logs and theobligation of the plantation forest to supply the logs to the industry to further strengthen the position of the pulp and paper industry. In addition, some regulation or policy indirectly support the integration between the pulp and paper industry with plantation forest. Act 5/1999 prohibit vertical integration as rule of reason, its mean the vertical integration to be seen whether the practice raises unfair competition or harm the public. To determine whether the vertical integration between the pulp and paper industry is the integration with the plantation forest is allowed or prohibited, is questionable how the impact of theintegration between the pulp and paper industry with forest plantation companies in Indonesia? The next, whether integration is in line with the principles of competition law? To answer these questions, using the doctrinal legal research approach, because more focus judging from the regulation and relate to impacts that occur in the field of information derived from previous studies or related news. By using an economic analysis of law approach of this study to see the facts of the law and others related regulations from an economic perspective. Verticalintegration between the pulp and paper industry with the plantation forest have an negative effect on competition in the field of plantation forest, the concentration ratio of pulp production reached 93 percent, the control is in the hands of pulp and paper industry, which is prone to the practice of unfair competition, and some regulations on industrial and plantation forest tend not in line with the principles of competition law., Forest management and timber forest products especially for the needs of the pulpand paper industry conducted by the plantation forest, are tend to monopolize andlead to unfair competition practices. The ban on the export of logs and theobligation of the plantation forest to supply the logs to the industry to furtherstrengthen the position of the pulp and paper industry. In addition, someregulation or policy indirectly support the integration between the pulp and paperindustry with plantation forest. Act 5/1999 prohibit vertical integration as rule ofreason, its mean the vertical integration to be seen whether the practice raisesunfair competition or harm the public. To determine whether the verticalintegration between the pulp and paper industry is the integration with theplantation forest is allowed or prohibited, is questionable how the impact of theintegration between the pulp and paper industry with forest plantation companiesin Indonesia? The next, whether integration is in line with the principles ofcompetition law? To answer these questions, using the doctrinal legal researchapproach, because more focus judging from the regulation and relate to impactsthat occur in the field of information derived from previous studies or relatednews. By using an economic analysis of law approach of this study to see the factsof the law and others related regulations from an economic perspective. Verticalintegration between the pulp and paper industry with the plantation forest have annegative effect on competition in the field of plantation forest, the concentrationratio of pulp production reached 93 percent, the control is in the hands of pulpand paper industry, which is prone to the practice of unfair competition, and someregulations on industrial and plantation forest tend not in line with the principlesof competition law]"

"Dengan keberadaan perusahaan digital dominan seperti Meta Platforms, berbagai pelanggaran dalam lingkup persaingan usaha dapat terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Meta Platforms di Jerman dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, penelitian ini menganalisis bagaimana potensi penyalahgunaan posisi dominan Meta Platforms di Indonesia dan apakah hukum persaingan usaha di Indonesia telah cukup dalam menangani kasus perusahaan digital tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penyalahgunaan posisi dominan tersebut dalam lanskap persaingan usaha di Indonesia berdasarkan kasus di Jerman dan Amerika Serikat serta mengevaluasi efektivitas kerangka peraturan Indonesia yang mengatur dinamika ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan berupa penetapan syarat perdagangan, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, serta barriers to entry sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Persaingan Usaha. Meskipun demikian, regulasi di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan persaingan usaha di ranah pasar digital, khususnya terkait dengan Meta Platforms. Oleh karena itu, perbaikan dan pembaruan peraturan menjadi penting untuk merespons dinamika pasar digital yang terus berkembang dan memastikan perlindungan yang memadai terhadap persaingan yang sehat.

---

With the presence of dominant digital companies like Meta Platforms, various violations within the scope of business competition can occur, as evident in the cases of Meta Platforms in Germany and the United States. In this context, this research analyzes the potential abuse of Meta Platforms’ dominant position in Indonesia and evaluates whether competition law in Indonesia has been sufficient in handling cases involving such digital companies. This research aims to analyze the potential abuse of dominance in the landscape of business competition in Indonesia, drawing insights from cases in Germany and the United States, while also evaluating the effectiveness of Indonesia’s regulatory framework governing this dynamic. The research methodology employed is normative juridical legal analysis, examining various theories, concepts, legal principles, and regulations related to the research topic. The findings indicate the potential for abuse, including setting trade conditions, market and technology development restrictions, as well as barriers to entry, as stipulated in Article 25 of the Antitrust Law. However, the existing regulations in Indonesia are not entirely effective in addressing competition issues in the digital market, particularly concerning Meta Platforms. Therefore, improvements and amendments to the regulations are crucial to respond the evolving dynamics of the digital market and ensure adequate protection for fair business competition."

"Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah pengambilalihan. Pengambilalihan merupakan cara mengembangkan perseroan yang sudah ada atau menyelamatkan perseroan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Tindakan pengambilalihan, disadari atau tidak, akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Pengambilalihan dapat mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan. Ketentuan tentang nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan dimaksud telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010) sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28 dan 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang objek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha serta pengaturannya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

Acquisition is one of the economic activities conducted by business actors. In addition, acquisition is a way to expand the existing company or retrieve the company that suffer a setback. Acquisition, whether realized or not, will affect the competition between the business actors in the relevant market and affect to the consumer. Acquisition may cause the increasing or decreasing the competition that potentially injure the consumer. Acquisition that cause the asset value and/or the selling value exceed the certain amount, shall be notified to the Commission, at the latest 30 (thirty) days since the date of merger, consolidation or acquisition. The provision on the asset value and/or the selling value as well as the procedure of such notification through Government Regulation Number 57 of 2010 on Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares that Could Result in Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition (Government Regulation Number 57 of 2010) as subordinate legislation of Article 28 and Article 29 Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law Number 5 of 1999). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description and provide complete data on the researched object, because the purpose of this research to provide description on shares acquisition in the perspective of competition law and its regulation in Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition."