Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemeriksaan forensik merupakan salah satu bentuk penanganan korban kekerasan seksual yang sangat penting untuk pembuktian kasus dalam pengadilan. Namun prosedur pemeriksaan forensik bisa menambah trauma khususnya pada alat reproduksi korban, baik fisik maupun psikis, terutama untuk perempuan di bawah umur yang memiliki kemampuan berpikir yang terbatas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini bermaksud menjawab bentuk perlindungan kesehatan reproduksi perempuan di bawah umur menurut undang-undang, prosedur pemeriksaan forensik perempuan di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual, dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan di bawah umur dalam prosedur pemeriksaan forensik tersebut. Hukum yang melindungi kesehatan reproduksi dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun hukum yang melindungi kesehatan seksual sebagai bagian penting dari kesehatan reproduksi masih sangat sedikit. Selain dari itu, masih ada banyak masalah yang membuat perempuan di bawah umur mengalami ketidaknyamanan dan trauma ketika melalui prosedur pemeriksaan forensik kekerasan seksual. Terhadap masalah tersebut, perlu dilakukan perbaikan pada hukum mengenai kesehatan reproduksi dan pada akses pemeriksaan forensik yang aman dan nyaman, termasuk tapi tidak terbatas pada penanggungan semua biaya terkait pemeriksaan forensik dan pengobatan kekerasan seksual.

---

Forensic examination is one form of response in handling victims of sexual assault, which is very important for case examinations during trial. However, forensic examination procedures can add to the trauma, especially to the victim’s reproductive organs, both physically and psychologically, especially for underaged girls who have limited thinking capacity. By using the normative juridical method, this study aims to answer the forms of protection of reproductive health for underaged girls according to the law, the forensic examination procedure for underaged girls as victims of sexual assault, and the protection of reproductive health for underaged girls in said forensic examination procedure. Laws that protect reproductive health are stipulated in various laws and regulations, one of which is Government Regulation No. 61 of 2014 regarding Reproductive Health, however, there are very few laws that protect sexual health as an important part of reproductive health. Apart from that, there are still many problems that gives discomfort and trauma to underaged girls when going through a forensic examination procedure for sexual assault. Regarding this problem, it is necessary to improve the law on reproductive health and access to forensic examinations that are safe and comfortable, including but not limited to covering all costs related to forensic examinations and treatments of sexual assault."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.

 

"

"Pelanggaran prinsip kerja sama sering kali terjadi dalam pertuturan sehari-hari, termasuk di media sosial. Penelitian ini memaparkan bagaimana ilokusi pada komentar para warganet di Twitter berhubungan erat dengan munculnya pelanggaran prinsip kerja sama dan implikatur percakapan. Hal tersebut mampu mencerminkan kecenderungan perspektif para warganet pengguna Twitter tentang kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data observasi nonpartisipatoris. Data yang digunakan diambil dari Twitter, yakni kolom komentar sebuah cuitan bertema kekerasan seksual pada mahasiswi Indonesia. Teori yang digunakan untuk membedah data adalah teori implikatur Grice dan tindak ilokusioner Searle. Hasil penelitian ini adalah para warganet cenderung melanggar maksim cara dalam berkomentar serta ilokusi yang mendominasi adalah direktif. Para warganet cenderung menanyakan hal di luar konteks; menyarankan hukuman yang pantas untuk pelaku kekerasan seksual; mempromosikan barang dan jasa; dan yang paling khas adalah menyebut nama pengguna Twitter lainnya dalam komentar. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara rekursif tersebut juga menunjukkan karakteristik pelanggaran prinsip kerja sama di Twitter.

---

Violations of cooperative principle often occur in everyday speech, including on social media. This research describes how illocutionary acts in netizens’ comments on Twitter are related to the emergence of violations of cooperative principle and conversational implicatures. This reflects the tendency of the perspective of Twitter users regarding cases of sexual assault against Indonesian female scholar. This research uses a combination of qualitative and quantitative approaches with non-participatory observation data collection techniques. The data used in this research was taken from the comment column in Twitter of a tweet themed about sexual assault against Indonesian female scholar. The theories used in data analysis are Grice’s implicature and Searle's illocutionary act. The result of this research is that netizens tend to violate the maxim of manner in commenting and the dominant illocutionary act is directive. Netizens tend to ask questions outside the context; suggest appropriate punishments for perpetrator of sexual assault; promote goods and services; and the most typical is mentioning other Twitter usernames in their comments. These recursive violations also show the characteristics of violations of the cooperative principle on Twitter."

"Kekerasan dan pelecehan seksual adalah kejahatan keji yang 'sering' dilakukan. Ini adalah tindakan kejam yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menemukan solusi untuk menciptakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) untuk mengatasi masalah dunia. Dalam kaitannya dengan kekerasan dan penyerangan seksual, SDG 5 dan SDG 16 diangkat dalam topik ini karena terdapat target SDG 5.2 yaitu menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia. dan eksploitasi seksual dan jenis lainnya, target SDG 16.1 dan SDG 16.2 untuk secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana pun dan mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan terhadap dan penyiksaan terhadap anak. Untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut, menciptakan ruang aman dari kekerasan dan pelecehan seksual dengan saling membantu dimanapun dan kapanpun dibutuhkan adalah asal muasal terciptanya EVA. EVA adalah aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna mendapatkan dukungan, bantuan, dan perlindungan. Tujuannya adalah untuk mengakhiri kekerasan dan pelecehan seksual dengan cara apa pun yang memungkinkan. EVA memiliki tujuh fitur utama yang dapat membantu pengguna, antara lain tombol darurat, fitur sesi terapi, fitur pendidikan, fitur pelacakan lokasi, fitur peringatan lainnya dan otoritas, dan terakhir fitur rekam dan laporan.

---

Violence and sexual assault are a heinous crime that is 'often' committed. It is a cruel act that can have a negative impact on a victim's physical and mental health. United Nation has come up with a solution to invent Sustainable Develop Goals to cope with the world’s problem. In the relation to violence and sexual assault, SDG 5 and SDG 16 are come up in the topic because there is a target of SDG 5.2 which is eliminating the all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation, target of SDG 16.1 and SDG 16.2 to significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere and end abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children. To contribute achieving those goals, creating a safe space from violence and sexual assault by helping each other wherever and whenever needed was the provenance of creating EVA. EVA is a mobile app that allows users to get support, help, and protection. Its goal is to end violence and sexual assault in any way possible. EVA has seven major features that can assist users, including an emergency button, therapy session feature, education feature, tracking location feature, alert other and authorities feature and lastly record and report feature."

"Emotional Victim Effect (EVE) menjelaskan bagaimana ekspresi emosi pada korban berdampak pada persepsi kredibilitas laporannya. EVE ditemukan dalam berbagai penelitian terhadap korban kekerasan seksual perempuan. Namun, EVE masih belum banyak dieksplorasi untuk korban laki-laki. Pada penelitian ini, peneliti melakukan eksperimen untuk mengetahui apakah EVE ditemukan pada laki-laki korban kekerasan seksual. Partisipan penelitian ini merupakan mahasiswa Ilmu Hukum yang telah lulus mata kuliah hukum acara pidana (N=138) yang direkrut menggunakan teknik pengambilan sampel convenience sampling. Partisipan menyaksikan video tentang seorang laki-laki yang melaporkan kejadian kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Kelompok eksperimen menyaksikan video korban dengan ekspresi emosi negatif yang kuat sedangkan kelompok kontrol menyaksikan video korban dengan ekspresi emosi netral. Hasil utama penelitian ini adalah EVE tidak ditemukan pada laki-laki korban kekerasan seksual karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ekspresi emosi negatif korban terhadap persepsi kredibilitas laporannya. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa semakin tinggi penerimaan mitos pemerkosaan laki-laki berhubungan dengan semakin rendahnya persepsi kredibilitas terhadap korban. Temuan pada penelitian ini menyoroti pentingnya upaya peningkatan pemahaman dan sensitivitas oleh masyarakat terutama aparat penegak hukum terhadap laporan kekerasan seksual laki-laki.

---

Emotional Victim Effect (EVE) explains how a victim's expression of emotion impacts the perceived credibility of their report. EVE was found in various studies of female victims of sexual assault. However, EVE has still not been explored much for male victims. In this study, researcher conducted an experiment to find out whether EVE was found in male victims of sexual assault. The participants in this research were law students who had passed the criminal procedural law course (N=138) who were recruited using convenience sampling techniques. Participants watched a video of a man reporting a case of sexual assault he had experienced. The experimental group watched a video of a victim with strong negative emotional expressions while the control group watched a video of a victim with neutral emotional expressions. The main result of this research is that EVE was not found in male victims of sexual assault because there was no significant effect of the victim's negative emotional expression on the perceived credibility of his report. Furthermore, this research also found that higher acceptance of male rape myths was associated with lower perceived credibility towards the victim. The findings of this research highlight the importance of efforts to increase understanding and sensitivity by the community, especially law enforcement officers, towards reports of male sexual assault."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program psikoedukasi kesehatan reproduksi efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perlindungan diri dari kekerasan seksual pada anak usia 5-6 tahun. Tiga belas anak berpartisipasi dalam psikoedukasi kesehatan reproduksi yang diberikan dengan menggunakan pendekatan observational learning. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan perlindungan diri yang diukur adalah pengetahuan pencegahan kekerasan seksual, sentuhan pantas dan tidak pantas, serta kemampuan merespon secara verbal dan non verbal. Penelitian ini menggunakan before and after design. Hasil uji statistik dengan menggunakan the Wilcoxon sign ranks menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada tiga aitem pengetahuan dan kemampuan perlindungan diri yang diukur sesudah intervensi. Artinya program psikoedukasi kesehatan reproduksi efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual, kemampuan mengenali sentuhan yang tidak pantas; dan kemampuan perlindungan diri dalam merespon secara vebal dan non-verbal.

---

The aim of this study is to know the effectiveness of reproductive health psyhoeducation program to enhance knowledge and ability of self protection from sexual abuse for children aged 5 6 years old. Thirteen children participated in reproductive health psychoeducation which given by using observational learning approach. Knowledge and protection capabilities increased by measured of sexual violence prevention knowledge, appropriate and inappropriate touches, and the ability to respond verbally and non verbal. Research was conducted using before and after design.

Statistical test using the Wilcoxon sign ranks shows there are significant difference in three item being measured after intervention. It means that reproductive health psyhoeducation program efective to enhance sexual violence prevention knowledge, the ability to recognize inappropriate touches, and the ability to respond verbally and non verbal."

"Penelitian ini mengeksplorasi korelasi antara faktor sosiodemografi, kekerasan seksual, dan pelaporan viktimisasi selama pandemi Covid-19. Model regresi logistik pada data Susenas 2018 dan 2021 menunjukkan korban kejahatan perempuan memiliki peluang lebih tinggi mengalami kekerasan seksual, dengan penurunan selama pandemi yang lebih kecil dibanding laki-laki. Individu berumur 17 tahun ke bawah juga lebih berpeluang mengalami dan melaporkan kekerasan seksual, demikian juga individu yang bekerja. Implikasi kebijakan meliputi peningkatan lingkungan kerja, edukasi seks sejak dini, dan penegakan hukum kekerasan seksual untuk membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan berbasis data empiris sebagai strategi dalam mengatasi kekerasan seksual dan menciptakan masyarakat yang aman.

---

This thesis explores correlations between sociodemographic factors, sexual assault, and victimization reporting during the Covid-19 pandemic. Logistic regression models applied to Susenas 2018 and 2021 datasets reveal that among crime victims, women have higher odds of experiencing sexual assault, with a less pronounced decrease during Covid-19 compared to men. Underaged individuals also have higher odds of sexual assault and reporting, as do working individuals. Policy implications involve enhancing workplaces, early sex education, and enforcing sexual assault laws to build societal trust. This research provides valuable insights for evidence-based strategies to combat sexual assault and foster safer communities."

"ABSTRAKKejadian eksploitasi seksual anak di Indonesia meningkat 30% pertahun. Korban ESA merupakan remaja yang memiliki risiko tinggi tertular penyakit yang diakibatkan oleh hubungan seksial bebas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada korban eksploitasi seksual anak (ESA) yang mendapatkan pendampingan dari Yayasan Bina Sejahtera (Bahtera) Kota Bandung tahun 2016. Metode penelitian ini kualitatif, desain studi kasus dengan metode wawancara mendalam terhadap 20 informan, 15 informan anak dan 5 informan pendamping anak. Hasil penelitian mendapatkan pengetahuan informan anak tentang fisiologi kesehatan reproduksi hanya mengetahui sebatas organ tubuh secara umum bukan organ reproduksi. Pengetahuan informan tentang hubungan seksual adalah hubungan kelamin laki-laki dan perempuan, pengetahuannya tentang perilaku seksual berisiko yaitu memberikan nafkah bagi pasangan. Pengetahuan informan tentang masa subur dan risiko kehamilan adalah masa yang berhubungan dengan terjadinya kehamilan namun kehamilan tidak dapat terjadi jika hanya melkukan sekali hubungan seks. Sedangkan pengetahuan tentang alat kontrasepsi meliputi ketidaktahuan adanya kontrasepsi laki-laki. Adapun pengetahuan tentang kehamilan tidak diinginkan dan aborsi adalah hal yang sering terjadi dilingkungannya. Pengetahuan tentang infeksi menular seksual hanya satu jenis IMS yang diketahui yaitu Raja Singa yang dijenal dengan nama “kapatil”. Sedangkan pengetahuannya tentang HIV/AIDS adalah penyakit menakutkan yang ditularkan lewat hidung, mulut dan pencegahannya harus menjauhi ODHA. Sumber informasi tentang kesehatan reproduksi sebagian besar didapat dari teman sebaya.

---

ABSTRAKThe incidence of sexual exploitation of children in Indonesia increased by 30% per year. SEC victims are teenagers who have a high risk of transmited sexual diseases caused by free sexual relationship. The aim of this study is to describe about reproductive health knowledge of sexual exploitation of children victim that get assistance from Yayasan Bina Sejahtera Kota Bandung in 2016. This research method is qualitative, case study design with in-depth interviews with 20 informants, 15 informants are children and 5 informants are child companion. The results of the study informants children gain knowledge about the physiology of reproductive health only know the extent of organ generally not the reproductive organs. Informant knowledge about sexual relationships is the relationship of male and female, his knowledge of risky sexual behaviors that provide for the couple. Informant knowledge about fertility and pregnancy risk is associated with the period of pregnancy, but pregnancy can not occur if only happened once sex. While knowledge about contraceptives include ignorance of their male contraception. The knowledge of both unintended pregnancy and abortion is something that often happens in their environment. Knowledge of sexually transmitted infections is only one type of STI is known that the Lion King which known as "kapatil". While knowledge of HIV / AIDS is a terrible disease that is transmitted through the nose, mouth and prevention should stay away from people living with HIV. Sources of information about reproductive health mostly obtained from peers."

"ABSTRAKKaum muda di Indonesia masih tereksklusi dari pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi HKSR . PKBI memfasilitasi gerakan kaum muda untuk pemenuhan HKSR dengan memobilisasi sumberdaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mememahami bagaimana PKBI memobilisasi gerakan kaum muda untuk pemenuhan HKSR. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif. Untuk memahami Peran PKBI dalam memobilisasi gerakan kaum muda, penelitian ini menggunakan teori tipologi organisasi masyarakat sipil, teori tipologi LSM serta teori mobilisasi sumber daya. Penelitian ini menunjukkan bahwa PKBI memfasilitasi gerakan kaum muda dengan memobilisasi sumberdaya internal dan eksternal. Hasil penelitian ini memperlihatkan tipologi PKBI sebagai LSM cenderung mengalami perubahan pada setiap era. Penelitian ini juga menemukan isu kunci yang memperlemah gerakan kaum muda yaitu kapital sosial antar aktor internal dan eksternal serta belum optimalnya penguatan agency aktor gerakan.

---

ABSTRACTYoung people in Indonesia are still excluded from the fulfillment of sexual and reproductive health and rights SRHR . PKBI facilitates the youth movement for the fulfillment of SRHR by mobilizing resources. The purpose of this study is to understand how PKBI mobilizes the youth movement for the fulfillment of HKSR. This study uses a qualitative methodology. To understand the role of PKBI in mobilizing the youth movement, this research uses theory of civil society organization typology, theory of NGO typology and theory of resource mobilization. This research shows that PKBI facilitates the youth movement by mobilizing internal and external resources. The results of this study show the typology of PKBI as an NGO tended to change in each era. The study also found key issues that weaken youth movement, there is social capital between internal and external actors and agency of movement actor."

"Kasus kekerasan seksual di Indonesia memperlihatkan sebuah paradoks yang kompleks antara jumlah kasus yang dilaporkan dan proses hukum yang berjalan. Menurut data Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2022, kekerasan seksual adalah bentuk dominan dari kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak semua kasus dilaporkan ke ranah hukum. Salah satu alasan utama adalah stigma yang menyalahkan korban, baik dari masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu akhirnya melalui upaya memviralkan kasus atau lebih dikenal dengan istilah “no viral no justice” menjadi salah satu cara bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan dukungan dari publik agar kasusnya dapat di proses secara hukum. Walaupun cara tersebut memiliki resiko yang cukup berat. Dengan melakukan penelitian di empat lembaga pendamping korban dan 1 studi putusan melalui putusan nomor 71/Pidsus/2023/PN Pdl jo 96/Pidsus/2023/PT BTN yang telah melakukan strategi memviralkan kasusnya demi tercapainya keadilan bagi korban. Untuk mengetahui bagaimana strategi no viral no justice memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa kasus kekerasan seksual bagi perempuan korban dan apakah undang – undang ITE pasal 27 ayat 1 dan 3 serta pasal 29 dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dapat digunakan untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual .Penyelesaian sengketa kasus kekerasan seksual dengan cara memviralkan kasus tersebut ternyata cukup memberikan dorongan agar terjadi proses adjudikasi namun tetap saja memiliki dampak bagi korban dan pendampingnya

---

Cases of sexual violence in Indonesia illustrate a complex paradox between reported cases and the legal process. According to the data from the National Commission on Violence Against Women in 2022, sexual violence is the predominant form of violence against women, although not all cases are reported to the legal realm. One of the main reasons is the stigma that blames the victims, both from the general public and law enforcement agencies. Consequently, efforts to make cases go viral, known as "no viral no justice," have become a way for sexual violence victims to garner public support for legal prosecution, despite the significant risks involved. Research conducted across four victim support organizations and a study of a verdict in case number 71/Pidsus/2023/PN Pdl jo 96/Pidsus/2023/PT BTN highlight strategies to make cases viral to achieve justice for victims. This examines how the "no viral no justice" strategy provides legal protection in resolving disputes related to sexual violence cases for female victims, and whether the provisions of the ITE Law Article 27 paragraphs 1 and 3, Article 29, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes can be used to protect female victims of sexual violence. Resolving disputes of sexual violence cases by making them go viral has proven to encourage adjudication processes but still carries significant impacts for the victims and their advocates."