Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui laporan United States Trade Representative (USTR), berjudul “Section 301Investigation: Vietnam Currency,”AS menuduh Vietnam telah melakukanmanipulasi nilai tukar dengan cara melemahkan nilai tukar mata uangnya dengancara membeli cadangan devisa pada tahun 2019. Maka, hal ini membuat hargaPVLT asal Vietnam menjadi menurun guna untuk peningkatan nilai eksporVietnam. Lebih lanjut, AS menuding Vietnam karena telah melakukan subsidikarna telah memberikan bantuan untuk melemahkan nilai mata uangnya gunameningkatkan ekspor dan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai hal ini.Nilai tukar, walaupun bukan merupakan faktor penentu, berpengaruh terhadapsurplus atau defisit perdagangan, yang selanjutnya mempengaruhi nilai tukar, danseterusnya. Namun, secara umum, mata uang domestik yang lebih lemahmerangsang ekspor dan membuat impor lebih mahal. Sebaliknya, mata uangdomestik yang kuat menghambat ekspor dan membuat impor lebih murah. Darilatar belakang tesis ini, yang dapat dijadikan sebagai pokok-pokok permasalahansebagai berikut: pertama, bagaimana pembuktian terkait dugaan kebijakanmanipulasi nilai tukar mata uang oleh Vietnam dan bagaimana praktik tersebutberdampak pada perdagangan internasional? Kedua, bagaimana ketentuanAgreement on Subsidies and Countervailing Measure (ASCM) / Perjanjian SCMterhadap praktik dugaan manipulasi mata uang oleh Vietnam? Ketiga, agaimanaanalisis mengenai Laporan “Section 301 Investigation: Vietnam Currency” olehUSTR terkait dengan tuduhan manipulasi nilai mata uang oleh Vietnam?Penelitian ini dapat diklasifikasikan juga sebagai penelitian hukum doctrinal(doctrinal legal reserach). Penelitian doktrin berkaitan dengan analisis suatu doktrinhukum dan bagaimana ia dikembangkan dan diterapkan. Cara ini sering kalibercirikan mempelajari teks hukum, sehingga sering juga disebut dengan 'hukumhuruf hitam' atau dikenal dengan istilah studi normatif.Hasil tesis ini menunjukkan bahwa menurut data dari International Monetary Fund(IMF) bahwa memang benar Vietnam telah membeli cadangan devisa di tahun 2019dan menurunnya nilai tukar VND. Namun, kontribusi pemerintah tersebut bukanmerupakan subsidi menurut Perjanjian SCM. Lebih lanjut, USTR tidak memiliki hakuntuk melakukan investigasi kebijakan moneter di suatu negara.

---

Through United States Trade Representative (USTR) report, entitled “Section 301

Investigation: Vietnam Currency,” the US accused Vietnam of manipulating the

exchange rate by devaluating its currency exchange rate by buying foreign

exchange reserves in 2019. Thus, this made the Vietnam’s PVLT price has

decreased in order to increase the value of Vietnam's exports. Furthermore, the US

accused Vietnam of conducting prohibited subsidy because the Vietnam

Government’s financial contribution weakening the value of its currency has

increased exports and US further initiate investigations on this matter. The

exchange rate, although not a determining factor, affects the trade surplus or

deficit, which in turn affects the exchange rate, and so on. In general, however, a

weaker domestic currency stimulates exports and makes imports more expensive.

In contrast, a strong domestic currency discourages exports and makes imports

cheaper. From the background of this thesis, which can be used as the main points

of the problem as follows: First, what is the evidence related to the alleged policy

of currency manipulation by Vietnam and how this practice has an impact on

international trade? Second, how does the provisions of the Agreement on Subsidies

and Countervailing Measure (ASCM) regulates the alleged practice of currency

manipulation by Vietnam? Third, how is the analysis of the “Section 301

Investigation: Vietnam Currency” Report by USTR related to allegations of

currency manipulation by Vietnam?

This research can also be classified as doctrinal legal research (doctrinal legal

research). Doctrinal research is concerned with the analysis of a legal doctrine and

how it is developed and applied. This method is often characterized by studying

legal texts, so it is often also referred to as 'black letter law' or known as normative

studies.

The results of this thesis has shown that according to data from the International

Monetary Fund (IMF), it is true that Vietnam has purchased foreign exchange

reserves in 2019 and the VND exchange rate has decreased. However, the

government contribution is not categorized as subsidy under ASCM. Furthermore,

USTR does not have the right to conduct monetary policy investigations towards

other country."

"The analysis of HOS (High Order Statistics) are expexted to provide a richer description about data in parametric features for the purpose of pattern recognition of the data of an object or event. The higher order analysis of HOS will give the more candidates of feature parameter that can be selected for utilization...."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlidungan yang diberikan bagi Pemegang saham public/minoritas di pasar modal. Mengingat Pasar modal yang esensinya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam bidang ekonomi, maka diperlukan dukungan sarana hukum yakni sistem perdagangan efek yang lebih efisien dan transparan, yang mengatur seluruh kegiatan pasar modal serta memberi perlindungan terhadap kepentingan pemodal, dan dengan menerapkan pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga investor dan pelaku bursa lainnya mempunyai informasi yang cukup dan akurat untuk pengambilan keputusan, disamping itu perlu adanya dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal ini sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di pasar modal yang mana bentuk kejahatan yang akan khusus di bicarakan dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk kejahatan manipulasi. Ada keterkaitan erat terjadinya kejahatan manipulasi pasar karena tidak disiplin pelaku pasar modal melaksanakan prinsip keterbukaan untuk melindungi kepentingan investor. Upaya yang diwujudkan demi melindungi kepentingan pemilik modal dan agar terciptanya suasana perdagangan efek yang efisien dan transparan di Pasar Modal Indonesia, maka diberlakukan ketentuan mengenai mekanisme perdagangan efek di Pasar Modal Indonesia dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam hal upaya perlindungan mengenai ketentuan ini, maka dibentuk pula suatu lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan BAPEPAM-LK sebagai penegak hukum dalam pasar modal. Pasar Modal mengharuskan setiap pihak, yakni pihak penyelenggara pasar modal, investor, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, terutama emiten untuk melaksanakan prinsip keterbukaan dan perlindungan investor. Pengaturan mengenai mekanisme perdagangan efek pasar modal sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dirasa sudah cukup untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia. Namun, bila disandingkan dengan pengaturan mengenai manipulasi pasar yang kurang terperinci dirasa kurang sempurna terlebih lagi pembuktian dalam kasus manipulasi ini agak rumit pembuktiannya. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menjabarkan dan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku dan juga pandangan menurut ahli-ahli hukum lainnya(doktrinal) atau disebut juga penelitian kepustakaan.

---

This thesis describes how the protection afforded to public / minority shareholders in the capital market. That its essence can give great contribution in the field of Economics, then the necessary means of legal support i.e. system trading more efficient and transparent, that set the whole capital market activities as well as giving protection to the interests of financiers, and by applying the implementation of the principle of transparency so that investors and other market participants get enough information and accurate for decision-making, the need for support from the institutions concerned. The application of the principle of transparency in the stock market is very important in prevention efforts violations and crimes in the capital market which is a form of crime that will specifically talked about in this thesis writing is a form of manipulation of the crime. There is a close relation of the crime of market manipulation because it does not disciplined capital market participants carry out the principle of transparency in order to protect the interests of investors. Efforts are realized in order to protect the interests of the investors and that the creation of an efficient securities trading atmosphere and transparent capital market in Indonesia, then enacted the provisions regarding securities trading mechanisms in the Indonesia capital market law No. 8 year 1995 regarding capital market. In terms of protective measures regarding this provision, then formed an official institution also the Otoritas Jasa Keuangan(OJK) which replaced the BAPEPAM-LK as law enforcement in the capital markets. The capital market requires each party, i.e. capital market operators, investors, institutions and capital market supporting professional, especially issuers to implement the principle of transparency and the protection of investors. Arrangements regarding the effect of capital market trading mechanisms as in law No. 8 year 1995 regarding capital market where enough is enough to protect investors in the Indonesia capital market. However, when juxtaposed with the less detail arrangements regarding market manipulation is felt less than perfect what's more proof in the case of this manipulation rather complicated to be evidenced. The writing of this Juridical Normative approach using the method, that lays out and analyze the problem from the point of view or according to the applicable legislation or provisions, and also the views according to other legal experts (doctrinal) or also known as research libraries."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari pembelian kembali dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor terkait dengan risiko praktik manipulasi pasar yang diakibatkan oleh pembelian kembali. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pembelian kembali bukan merupakan hal yang baru dalam pasar keuangan. Pada tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Indonesia melakukan pembelian kembali global bond dengan metode tender offer sekaligus mengeluarkan global bond yang baru. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merestrukturisasi waktu jatuh tempo sekaligus untuk mengurangi biaya utang Pemerintah Indonesia. Pembelian kembali tersebut memberikan keuntungan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi di sisi lain membawa kerugian kepada investor. Kerugian yang diterima investor meliputi hilangnya arus kas yang seharusnya didapatkan oleh investor di masa depan. Selain itu, pembelian kembali yang dilakukan juga memiliki risiko menimbulkan praktik manipulasi pasar. Risiko manipulasi pasar terjadi karena dalam pembelian kembali dilakukan dengan tidak cermat, yakni dengan tidak melakukan pengumuman mengenai aksi pembelian kembali yang akan dilakukan.

---

This paper analyzes on how the steps could be done to avoid global bond buyback and how legal protection could be given to investors related to the risk of market manipulation practices caused by buyback. This paper employs a doctrinal research method. Buybacks are not a new thing in the financial market. In 2021 and 2022, the Government of Indonesia repurchased global bonds using the tender offer method and at the same time issued new global bonds. The buyback was carried out with the aim of restructuring the maturity time as well as to reduce the cost of debt of the Government of Indonesia. The buyback provides benefits to the Government of Indonesia, but on the other hand brings losses to investors. The losses received by investors include the loss of cash flows that should have been obtained by investors in the future. In addition, the buyback also has the risk of causing market manipulation practices. The risk of market manipulation occurs because the repurchase is not done carefully, namely by not making an announcement regarding the repurchase action that will be carried out."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengumuman kebijakan devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok) yang dilakukan oleh People's Bank of China (PBoC) atau Bank Sentral Tiongkok yang diumumkan pada tanggal 11 Agustus 2015 terhadap abnormal return saham dan dampaknya pada setiap sektor industri dari 9 (sembilan) sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode event study yang terdiri dari 133 estimation period dan 31 hari event period atau event window (t-15, t=0, dan t+15). Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari pengumuman devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok), kedua terdapat abnormal return yang heterogen pada setiap sektor industri dari 9 (sembilan) sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa signifikansi hanya terdapat pada sektor Trade & Service t = 0 atau pada saat hari terjadi pengumuman devaluasi mata uang Yuan (Tiongkok).

---

This study aims at analyzing the impact of policy announcements devaluation of the Yuan (China) currency conducted by the People's Bank of China (PBoC), or the Central Bank of China, which was announced on August 11, 2015 on the abnormal stock return and its impact on each of the 9 (nine) sectors of the industry listed in the Indonesia Stock Exchange. This study uses event study consisted of 133 estimation period and 31-day event or event window period (t-15, t = 0 and t + 15). The research found that first, there is no significant abnormal returns on the announcement day of the devaluation of the Yuan (China), Secondly there is a heterogeneous abnormal return in each of 9 the (nine) sectors listed in the Indonesia Stock Exchange. The results also showed that they are only significant in the Trade & Service sector t = 0 or on the announcement day of the devaluation of Yuan (China) currency."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kebijakan devaluasi mata uang franc CFA oleh Prancis pada 1994. Mata uang yang dibentuk pada 1945 tersebut masih digunakan oleh empat belas negara bekas koloni Prancis di Afrika Subsahara sampai saat ini. Pembentukan mata uang tersebut awalnya bertujuan membantu Prancis memulihkan ekonominya selama periode dan pasca-PD II. Memasuki periode dekolonisasi pada 1960-an, sistem mata uang CFA mendapatkan tantangan dari kaum nasionalis di negara-negara koloni Prancis namun mata uang tersebut tetap bertahan. Metode sejarah dalam artikel ini digunakan untuk menjelaskan periodisasi pembentukan mata uang CFA serta cara kerja sistem mata uang yang digunakan oleh Prancis guna mengikat negara-negara CFA agar kuasa Prancis tetap bertahan. Pendekatan decolonization studies digunakan untuk melihat bagaimana politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Prancis terhadap negara bekas koloninya pada 1960-an membuat kuasa Prancis tetap kuat atas wilayah negara bekas koloninya meskipun kemerdekaan sudah diraih. Faktor internal (kekeringan, industrialisasi yang masif, ketidakstabilan politik, dan kurangnya SDM untuk mengatur negara) dan faktor eksternal (menurunnya harga biji besi, minyak bumi, komoditas ekspor) menjadi faktor pendorong negara-negara CFA untuk menyetujui kebijakan sepihak tersebut. Hasil dari kebijakan tersebut membuat kinerja ekonomi negara-negara CFA mengalami penurunan selama beberapa tahun. Meskipun pada akhirnya ekonomi di kawasan tersebut meningkat, namun kebijakan devaluasi tetap membuktikan masih kuatnya pengaruh Prancis terhadap negara-negara bekas koloninya.

---

This article aims to explain the factors driving France's policy of devaluing the CFA franc in 1994. The currency that was formed in 1945 is still used by fourteen former French colonies in Sub-Saharan Africa to this day. The formation of the currency was originally intended to help France recover its economy during and after World War II. Entering the decolonization period in the 1960s, the CFA currency system was challenged by the nationalists in the French colonies, but the CFA currency persisted. The historical method in this article is used to explain the periodization of the formation of the CFA currency as well as the currency system used by France to bind the CFA countries so that French power remains. The decolonization studies approach is used to see how the decolonization politics carried out by France against its former colonies in the 1960s made France maintain strong control over the territories of its former colonies even though independence had been achieved. Internal factors (drought, massive industrialization, political instability, and lack of human resources to manage the country) and external factors (decreased prices of iron ore, oil, export commodities) became the driving factors for CFA countries to agree to this unilateral policy. As a result of this policy, the economic performance of CFA countries has decreased for several years. Although in the end the economy in the region improved, the devaluation policy still proved the strong influence of France on the countries of its former colonies."

"Salah satu alternatif mengatasi persoalan dispersi mata uang adalah dengan membentuk mata uang tunggal, tetapi harus memenuhi berbagai persyaratan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari kerugian. Salah satu teori yang mendasari pembentukan mata uang bersama adalah Teory Optimum Currency Area (OCA), di mana nilai tukar negara-negara dalam OCA harus bergerak ke arah derajat yang sama (co-movement). Nilai tukar nominal akan mengambil alih peran variabel riil dalam melakukan penyesuaian terhadap goncangan. Co-movement nilai tukar harus dipengaruhi oleh indikator makro, yaitu inflasi, suku bunga, produk domestik bruto, dan jumlah uang beredar. Arah permodelan dan teknik estimasi yang digunakan harus ditujukan untuk mendeteksi terpenuhinya ketiga karakteristik di atas, sehingga digunakan vector error correction model (VECM). Hasilnya, diketahui co-movement jangka panjang hanya diperoleh dari pergerakan ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Namun, tidak semua indikator makro menjadi faktor penjelas dari pegerakan nilai tukar itu. Dengan demikian, secara keseluruhan tidak ditemukan indikasi pementukan mata uang tunggal dari pergerakan nilai tukar dan indikator makro ekonomi ASEAN5.

---

One alternative to overcome the dispersion problem is the currency by establishing a single currency, but must meet various requirements for benefits greater than the losses. One theory that underlies the formation of a common currency is the Theory of Optimum Currency Area (OCA), in which the exchange rate of countries in the OCA should be moving toward the same degree (comovement). Nominal exchange rate would takeover the role of real variables in making adjustments to the shocks. Co-movement rate should be influenced by economic indicators, namely inflation, interest rates, gross domestic product, and the money supply.

The direction of modeling and estimation techniques used should be directed to detect the fulfillment of the three characteristics above, so the used vector error correction model (VECM). The result, known to long-term co-movement is only obtained from the movement of Malaysian ringgit and Singapore dollar. However, not all macro indicators of movement explanatory factors of exchange value. Thus, overall indication to create not find a single currency exchange rate fluctuations and macroeconomic indicator ASEAN5."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primier, sekunder dan tersier, termasuk hasil wawancara dengan nara sumber. Adapun fokus penelitian terutama pada permasalahan mengenai perlu tidaknya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang mata uang dan pokok-pokok materinya. Adapun pokok-pokok materinya merupakan unifikasi dan penyempurnaan ketentuan mata uang yang saat ini berlaku, sepeti pengaturan ciri minimal uang; pengeluaran uang khusus; pembatasan uang logam sebagai legal tender; kewenangan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang termasuk mencetak uang rupiah; kewajiban layanan penukaran uang oleh bank umum kepada masyarakat; perlindungan hukum atas penggunaan desain uang; pembentukan pusat data dan analisa uang palsu; dan ketentuan pidana terkait dengan kejahatan uang rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai pelaksanaan dari amanat amandemen UUD 1945 dan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia terdapat semangat untuk melakukan unifikasi terhadap pengaturan mata uang dalam suatu undang-undang tersendiri.

---

This thesis is written using a normative legal research method using primary, secondary and tertiary legal materials and including the results of interviews with resources persons. The research is focused primarily on the neccessity for Indonesia to have a specific currency regulation and the main points of its regulation material. The research shows that as mandated in the amendment of the 1945's Constitution of Republic of Indonesia and the amendment of Bank Indonesia Act, there is a spirit to legislate the unification of the currency regulatins that currently apply, such as the minimum arrangement of currency characteristic; the issuance of commemorative coins/banknotes; the limitation of coin-made-payment as legal tender; the authority of Bank Indonesia in the field of currency circulation, including Indonesian Rupiah; the obligation to exchange rupiah as a service from commercial banks to the public; legal protection of Rupiah designs; establishment of counterfeit data and analysis center regarding to currency crimes."