Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aturan kerja diartikan sebagai hubungan kerja yang mencakup aturan substantif yang ketentuannya termuat dalam hukum ketenagakerjaan. Aturan kerja di PT. Alpen Food Industry (Aice) tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Proses penetapannya juga dilakukan sepihak tanpa keterlibatan serikat buruh secara demokratis, sehingga serikat buruh melakukan mobilisasi dan aksi kolektif untuk mengubah aturan kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menunjukan keberhasilan mobilisasi dan aksi kolektif yang dilakukan oleh serikat buruh dalam mengubah aturan kerja di perusahaan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan Teori Mobilisasi yang dikemukakan oleh John Kelly untuk menganalisis. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa serikat buruh berhasil melakukan mobilisasi dan aksi kolektif karena strategi-strategi yang dilakukan mampu mengoptimalkan kekuatan kolektif buruh, membangun opini publik, serta menghadapi kontra mobilisasi dari perusahaan dan negara. Skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian politik perburuhan dan hubungan industrial di Indonesia.

---

Employment relations which include substantive rules determined by labor law. Employment relations at PT. Alpen Food Industry (Aice) didn’t comply with applicable labor laws in Indonesia. The determination process is also carried out unilaterally without the involvement of labor unions in a democratic manner, so the unions carry out mobilization and collective action to change the employment relations. This research aims to show the success of mobilization and collective action carried out by labor unions in changing employment relations in companies. This research used qualitative methods and Mobilization Theory proposed by John Kelly to analyze. The findings of this research show that labor unions have succeeded in mobilizing and collective action because the strategies implemented are able to optimize collective strength, build public opinion, and face counter-mobilization from companies and the state. This thesis is expected to contribute to the study of labor politics and industrial relations in Indonesia."

"Industrialisasi secara umum membawa perubahan terhadap berbagai konteks kehidupan manusia. Pertumbuhan kawasan industri menciptakan perubahan terhadap aspek sosial-ekonomi-politik-kultural dalam kehidupan masyarakat. Perubahan aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat tersebut terlihat jelas pada realita terciptanya kelas pemilik modal dan kelas buruh dalam suatu kawasan industri. Konflik kawasan industri seringkali melibatkan kedua kelas tersebut. Hal ini disebabkan kelas buruh merasa hak-hak normatif mereka sebagai pekerja tidak dipenuhi oleh perusahaan atau pabrik di mana mereka menggantungkan penghidupan. Dengan kata lain, kondisi insekuritas yang dialami kelas buruh merupakan sumber potensi konflik kawasan industri. Serikat buruh hadir sebagai wadah perjuangan buruh dalam upaya menuntut hak-hak normatif mereka terhadap pihak perusahaan. Kehadiran serikat buruh merupakan pengisi ruang-ruang insekuritas dalam kehidupan buruh yang diciptakan oleh era post-fordism dan neo-liberalisme. Sebagai wadah perjuangan buruh, serikat buruh membutuhkan sebuah landasan hukum dan landasan filosofis perjuangan mereka. Landasan hukum dan landasan filosofis tersebut dapat dimaknai sebagai prinsip perjuangan kelas buruh. Prinsip perjuangan buruh terwujud dalam beberapa aksi solidaritas yang digalang serikat buruh. Solidaritas buruh merupakan upaya menghapus insekuritas dalam bentuk hak-hak buruh yang dilanggar perusahaan. Solidaritas buruh dilakukan tanpa memandang perbedaan status kerja di antara buruh. Melalui sebuah pendekatan etnografi, setiap aksi solidaritas dan kasus yang dialami buruh memperlihatkan beragam pemaknaan dan refleksi buruh mengenai kehidupan serta jalan perjuangan yang mereka pilih.

---

Industrialization in general brings a change in many contexts of human life. The growth of industrial regions creates alteration in social-economical-political-cultural aspects in community life. The aspects' changes in community life are clearly visible on the creation of capital owner class and labour class in an industrial region. Industrial region conflicts often involve these two classes. This is because the labour class feels that their basic rights as workers are not fulfilled by the company or factory on which they rely their sustenance on. In other words, insecurity conditions happening to the labour class is a potential source of conflict in industrial region.

Labour union exists as a vessel for labour in their struggle to demand their basic rights from the company. Labour union existence is to fill in the labour's insecurity gaps created by post-fordism era and neo-liberalism. As a vessel in the labours' struggle, labour union needs a legal basis and philosophical basis. The legal and philosophical basis can be interpreted as the principle of the labour class' struggle. They materialized in several solidarity acts raised by labour union.

Labours' solidarity is an attempt to eliminate the insecurity caused by labour rights violation by companies. Labours' solidarity is done without considering the employment status between labours. Through ethnographical approach, every act of solidarity and cases experienced by labours shows a variety of meaning and reflections on labours' life and their chosen struggle path."

"Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia serta pelaksanaanya dalam praktik di tingkat perusahaan Indosat Ooredoo. Dalam hal ini Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Indosat Ooredoo telah melaksanakan hal-hal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan namun ternyata hal-hal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dalam Anggaran rumah tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Indosat Ooredoo mengenai keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Indosat Ooredoo yang terbatas pada Pekerja/Buruh tetap. Skripsi ini berfokus pada peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh bagi pekerja/buruh di PT. Indosat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh terutama di PT. Indosat Ooredoo serta apakah peran tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis his thesis discusses the role of trade unions / labor in general in laws and regulations relating to Labour / Trade Unions in Indonesia as well as its implementation in practice at the enterprise level Ooredoo Indosat. In this case the Labour / Trade Unions PT. Indosat Ooredoo has implemented the things contained in the legislation, but it turns out the things contained in the legislation can be criss-in bylaws Labour / Trade Unions PT. Indosat Ooredoo on membership Workers Union / Labour PT. Indosat Ooredoo limited to the employees / workers remain. This thesis focuses on the role of trade unions / labor for employee, especially in PT. Indosat. This research using normative juridical methods. The result of this research is how the role of trade unions / labor, especially in PT. Indosat Ooredoo and whether it is consistent with the role of legislation"

"Skripsi ini membahas mengenai proses implementasi Program Beasiswa Federasi Serikat Pekerja PT. X sebagai pemenuhan kesejahteraan anggota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur yang melibatkan 2 orang pengurus Federasi Serikat Pekerja PT. X (1 Orang Presiden Federasi Serikat Pekerja & 1 Orang Penanggung Jawab Program) dan 1 Orangtua Penerima Program. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Federasi Serikat Pekerja PT. X menjalankan fungsinya dengan menampung aspirasi dan keluhan para anggotanya. Bentuk penyaluran aspirasi dan keluhan itu diwujudkan dalam bentuk Program Beasiswa Federasi Serikat Pekerja. Federasi Serikat Pekerja PT. X juga menjalankan perannya dengan menjalin hubungan dengan lembaga lain untuk pemenuhan hak atau kepentingan anggotanya. Dalam program ini, Federasi Serikat Pekerja PT. X mulai dari tahun 2016 bekerja sama dengan koperasi karyawan PT. X dalam menjalankan program ini. Program beasiswa yang sudah dijalankan selama 7 tahun ini dinilai sudah berjalan dengan cukup baik, terbukti dengan adanya peningkatan jumlah penerima beasiswa setiap tahunnya. Selain itu Federasi Serikat Pekerja PT. X Indonesia juga memanfaatkan dukungan yang didapat selama menjalankan program ini, untuk terus mengembangkan program ini agar lebih maju dan memberikan efek yang lebih besar kepada para anggotanya.

---

This study disccusses the implementation process of the PT. X Labor Union Federation Scholarship Program as a fulfillment of the welfare of its members. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies involving 2 managers of the PT. X Labor Uninon Federation; one (1) President of the Labor Union Federation and one (1) person in charge of the program, and one (1) of the beneficiary's parents. The results of this study shows that the PT. X Labor Union Federation performs its function by accommodating the aspirations and complaints of its members. The form of channeling aspirations and complaints is manifested in the form of the Union Scholarship Program. The PT. X Labors Union Federation also carries out its role by establishing relationships with other institutions to fulfill the rights or interests of its members.In this program, the PT. X Labor Union, starting from 2016, already collaborated with the PT. X employee cooperative in carrying out this program. The scholarship program which has been running for 7 years is considered to have run quite well, proved by the increase in the number of scholarship receipents each year. In addition, the PT. X Indonesia Labor Union also used the support which is received during this program, to continue to develop this program to be more advanced and to have a greater effect on its members."

"Skripsi ini membahas mobilisasi aksi kolektif yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) dalam menolak perpanjangan konsesi antara Hutchison Port Holding Group dengan Pelindo II. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode wawancara, studi literatur, observasi, dan studi dokumentasi dalam mengumpulkan data. Skripsi ini menggunakan teori Mobilisasi yang digunakan sebagai pisau analisia untuk menjelaskan perjuangan SP JICT dalam menolak perpanjangan konsesi HPH Group dengan Pelindo II. Dasar kepentingan yang sama yang dimiliki oleh SP JICT menjadi pemicu yang kuat dalam melakukan respon politik anggota SP JICT. Rasa ketidakadilan yang juga dibalut oleh rasa nasionalisme sebagai isu yang dibawa untuk menarik dukungan public membuat SP JICT secara kolektif melakukan perlawanan berhadapan dengan modal dan negara. Kapasitas aksi kolektif yang dimiliki oleh SP JICT berhasil membuat sumber daya yang dimiliki dapat dimobilisasi dengan baik untuk melakukan aksi kolektif.

---

This thesis explains the mobilization of collective action carried out by Jakarta International Container Terminal (JICT) in rejecting the extention of the concession between Hutchison Port Holding Group and Pelindo II. This research is a qualitative research and uses interview methods, literature studies, observations, and documentation studies in collecting data. This thesis uses Mobilization theory which is used as a tool of analysis to explain the struggle of SP JICT in rejecting the extention of HPH Group concession with Pelindo II. The same basic interests which SP JICT have became a powerful trigger in carrying out the political response of SP JICT members. The sense of injustice that was also wrapped by a sense of nationalism as an issue brought to attract public support made SP JICT collectively put up a fight against capital and the state. The collective action capacity which SP JICT have, has succeded in making available resources mobilized to carry out collective action."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan penerapan cuti haid pekerja/buruh perempuan pada perusahaan dalam Federasi Buruh Lintas Pabrik. Penelitian yang dilakukan berjenis yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai hal tersebut dan mengidentifikasi permasalahan hukum terkait cuti haid pada perusahaan dalam Federasi Buruh Lintas Pabrik.

---

This thesis mainly discusses about two issues which are the regulation and the implementation of menstruation leave in companies within cross-factory union. Research conducted with the normative juridical research with qualitative data analysis which is descriptive analytical. The objective of the research is to know the rules regarding menstruation leave for women worker in companies within Cross-Factory Union and to identify the issues of the menstruation leave implementation."

"Perbedaan kepentingan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah yang sangat medasar seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam menerapkan hubungan industrial di tempat kerja. Konflik kepentingan yang berkepanjangan tidak hanya dapat menghambat proses produksi dan distribusi barang dan jasa namun juga menghambat hak-hak pekerja. Untuk mengatasi hal tersebut maka collective bargaining agreement dapat dijadikan pedoman dan acuan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam menerapkan hubungan industrial yang harmonis di tempat kerja."

"Kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh bukanlah wacana baru di Indonesia. Kriminalisasi protes dilakukan oleh pengusaha dan negara. Kriminalisasi protes oleh pengusaha dilakukan untuk menekan buruh agar tidak menuntut hak mereka. Kriminalisasi protes oleh negara menunjukkan keberpihakan negara terhadap pemilik modal yaitu pengusaha. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengungkap bentuk-bentuk kriminalisasi protes yang dilakukan oleh pengusaha dan negara melalui sudut pandang lain yaitu Kriminologi Kritis sebab kriminologi Kritis melihat kejahatan didefinisikan oleh penguasa. Ragam penelitian unobstrusive methods dan tipe penelitian explanatory dipilih peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan kerangka pikir yang telah peneliti susun. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah turut serta menyumbangkan kekerasan secara struktural kepada mereka melalui kebijakan yang dibuatnya bahkan melalui aparat militernya.

---

Criminalization of labor protest and trade union is not a new discourse in Indonesia. The criminalization of protest conducted by employers and the state. The criminalization of protest by the employer do to suppress the rights of workers to sue their. The criminalization of protest by the government stood for the state againts the owner of business capital. Therefore, this study tried to reveal the form of criminalization of protest that made employers and government through another point of view namely Critical Criminology because Critical Criminology look at crime defined by the authorities. Varieties of research studies and unobstrusive research selected researcher to analyse the existing problems by using a framework that researcher collated. The result showed that the Government participated in the structural violence contribute to them through policy making even through its military forces."