Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingkat pengguna internet di Indonesia dalam layanan data semakin meningkat terutama di daerah perkotaan khususnya Kota Tua, DKI Jakarta. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah menggunakan teknologi telekomunikasi terbaru bernama Multiple Wireless Gigabit System (MGWS) pada frekuensi 60 GHz karena penggunaan spectrum frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan saat ini. Namun, MGWS belum memiliki regulasi dalam pengelolaannya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui regulasi dan batasan parameter yang tepat serta mengetahui penggunaan MGWS apakah sesuai digunakan di daerah perkotaan. Untuk mencapai tujuan tesebut, digunakan metode Link Budget dan Path Loss menggunakan software MATLAB. Dari perhitungan yang diperoleh, MGWS cocok digunakan pada kondisi daerah Urban Micro Line of Sight. Regulasi perizinan yang sesuai dengan MGWS adalah izin kelas dan perangkat yang mempunyai spesifikasi frekuensi 60 GHz, EIRP sebesar 40 dBm dengan jarak antar perangkat 10 m dan intensitas hujan 3 mm/jam atau klasifikasi hujan ringan

---

The level of internet users in Indonesia in data services is increasing, especially in urban areas, especially Kota Tua, DKI Jakarta. One solution to this problem is to use the latest telecommunications technology called Multiple Wireless Gigabit System (MGWS) at a frequency of 60 GHz due to the use of a higher frequency spectrum than today. However, MGWS does not yet have regulations in its management. This thesis aims to determine the appropriate regulation and parameter limits and to determine whether the use of MGWS is suitable for use in urban areas. To achieve this goal, the Link Budget and Path Loss methods using MATLAB software are used. From the calculations obtained, MGWS is suitable for use in the conditions of the Urban Micro Line of Sight area. Licensing regulations in accordance with the MGWS are class permits and equipment specifications that have a frequency specification of 60 GHz, an EIRP of 40 dBm with a distance between devices of 10 m and a rain intensity of 3 mm/hour or a light rain classification.

"

"Channel estimation memiliki definisi untuk memperkirakan koefisien filter melalui sinyal yang diterima dan informasi lain yang dikenal. Ada beberapa metode channel estimation yang dapat diguanakan seperti minimum mean square error, least square, zero-force, maximum likelihood. Dalam penelitian ini, least square dan zero-force akan dibahas lebih lanjut. Kedua jenis ini dikenal umum sebagai jenis yang paling sederhana dan paling mudah untuk diterapkan di dalam komunikasi nirkabel. Meskipun metode lain seperti minimum mean square error atau maximum likelihood telah dikenal secara luas untuk memperkirakan kanal, metode tersebut terbukti sangat kompleks untuk diimplementasikan.Penelitian ini bertujuan untuk memahami efek dan membandingkan kinerja channel estimation dengan menggunakan kapasitas multi antenna seperti Single-Input Single Output (SISO), Multiple-Input Single-Output (MISO), Single-Input Multiple-Output (SIMO) dan Multiple-Input Multiple-Output (MIMO). Least square dan metode estimasi zero-force telah digunakan dengan memakai modulasi Binary Phase Shift Keying (BPSK), hal ini dikarenakan BPSK adalah metode phase shift keying yang paling sederhana untuk di implementasikan di dalam penelitian ini. Pertama-tama, segala parameter perlu dikonfigurasi terlebih dahulu untuk digunakan di dalam simulasi. Kemudian, data dalam sistem pilot dikirim ke penerima menggunakan modulasi BPSK di setiap sistem multi antenna dengan menggunakan saluran nirkabel yang berbeda. Lalu, Alamouti encoder dieksekusi khusus untuk sistem MIMO dan MISO. Setelah itu, least square dan zero-force diterapkan dan tingkat kesalahan bit atau dengan nama lain bit error rate (BER) dapat dicapai dengan menyamakan sinyal yang ditransmisikan. Kemudian, analisa hasil data dengan membandingkan kinerja least square dan zero-force dapat dicapai. Pada akhirnya, hasil yang telah ditemukan menunjukkan bahwa least square melakukan performa lebih baik daripada metode estimasi zero force yang berlaku pada kinerja tingkat kesalahan bit dengan sinyal terhadap noise atau dengan nama lain signal to noise ratio (SNR).

---

Channel estimation has a definition to estimate the filter coefficient through received signal and other known information. There are many methods that channel estimation can be used such as minimum mean square error, least square, zero-force, maximum likelihood. In this research, least square and zero force will be discussed further. These two types are commonly known as the simplest and easiest type to implement in the wireless communication. Even though other methods like minimum mean square error or maximum likelihood have been widely known to estimate channel, such methods are proven very complex to implement.

The aimed of this research is to understand the effect and compare the performance of the channel estimation method with the capacity of multiple antennas such as Single-Input Single-Output (SISO), Multiple-Input Single-Output (MISO), Single-Input Multiple-Output (SIMO) and Multiple-Input Multiple-Output (MIMO). Least square and zero force estimation method were being used with BPSK modulation, this is due to BPSK is the simplest phase shift keying.

First, the parameters need to be configured in simulation software. Then, the data within pilots system transmitted to receiver using BPSK modulation in each of the wireless antenna systems with different wireless channels. Space time block coding of Alamouti encoder were executed for MIMO and MISO system. After that, least square and zero force method were implemented and bit error rate (BER) performance can be achieved by equalizing the transmitted signal. Analysing the result by comparing the performance of least square and zero force were accomplished.

In the recent result, it was shown that the least square performs better than zero force estimation method for the performance of bit error rate with signal to noise ratio."

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik. Aturan ini menjadi landasan dalam sistem yang dinamakan TAX Online Sistem of Jakarta (TOSKA). Skripsi ini membahas mengenai implementasi Sistem Pajak Online TOSKA pada pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Sistem Pajak Online TOSKA pada Pajak Restoran dan kelebihan serta kelemahan Sistem Pajak Online Toska dibandingkan alat sistem online pajak restoran sebelumnya (E-Pos). Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Sistem Pajak Online Toska pada pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan dilihat dari beberapa aspek seperti kolaborasi dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait, anggaran untuk perbaikan dan perawatan sistem, keterbukaan dalam akses, pelibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, serta monitor dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan. Kelebihannya dibanding E-Pos adalah fitur aplikasi memiliki layanan perbankan sehingga dapat melakukan pembayaran secara autodebet (E-SSPD) dan pelaporan secara online (E-SPTPD). Kelemahannya adalah aplikasi ini tidak dapat diimplementasikan kepada wajib pajak usaha menengah dan kebawah yang menggunakan alat transaksi pembayaran manual.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 98 Year 2019 concerning Electronic Taxpayer Business Transaction Data Reporting. These regulation become the foundation in a system called the TAX Online System of Jakarta (TOSKA). This thesis discuss the implementation of the TOSKA Online Tax System on Restaurant Tax reporting and payment in DKI Jakarta.This study aims to analyze the implementation of the Online Tax System TOSCA on Restaurant Taxes along with strengths and weaknesses of the Online Tax System TOSCA compared to the previous restaurant tax online system (E-Pos). The study was conducted with a post positivist approach, type of descriptive research, and data collection techniques and in depth interviews.The results of this study indicate that the implementation of the Online Tax System TOSCA in reporting and payment of Restaurant Taxes is the effort of modernization in tax administration seen from several aspects such as collaboration in the form of cooperation with related agencies, budget for system improvement and maintenance, openness in access, community involvement in the form of socialization also monitoring and evaluation as a form of supervision. The advantages compared to E-Pos are a feature of the application has banking service that can make autodebit payment (E-SSPD) and online reporting (E-SPTPD). The disadvantage is this application cannot be implemented to small medium enterprise taxpayers who use manual payment transaction tools."

"Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan satuan ruang geografis yang telah ditetapkanmenjadi heritage kota Jakarta. Penelitian ini membahas penerapan manajemen heritagekota pada kawasan Kota Tua Jakarta. Hal ini mengingat kawasan Kota Tua Jakartadimanfaatkan untuk banyak kegiatan, termasuk kegiatan pelestarian sebagai kawasanheritage sehingga pengelolaannya menjadi suatu hal yang penting. Penelitian inimenggunakan pendekatan post-positivist di mana teori manajemen heritage kotamenjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, observasidan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen heritage dikawasan Kota Tua Jakarta belum optimal karena sistem regulasi, keterlibatanmasyarakat, teknis pengelolaan dan finansial pengelolaan belum sejalan dan memilikipersoalan di masing-masing dimensi.

---

The Jakarta Old City Area is a geographical space unit that has been appointed asurban heritage of Jakarta. This study discusses the application of urban heritagemanagement in the Jakarta Old City Area. This matter related to the fact that theJakarta Old City Area is used for many activities, including conservation activities asa heritage area, so its management becomes an important thing to be noticed. Thisstudy uses a post positivist approach in which the theory of urban heritagemanagement becomes the basis of analysis of research findings. Data obtained frominterviews, observation and literature study. The result of the study shows that heritagemanagement in Jakarta Old City Area has not been optimal yet because the regulationsystem, community engagement, technical and financial of the management are notaligned and have problems in each dimensions."

"Salah satu usaha Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan adalah dengan mengembangkan sistem BPHTB secara elektronik atau disebut dengan e-BPHTB. Meskipun layanan e-BPHTB di DKI Jakarta sudah mulai diluncurkan pada akhir tahun 2019, ternyata belum mampu memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Menjelang akhir tahun tepatnya pada bulan Oktober 2020, realisasi BPHTB di DKI Jakarta baru mencapai Rp2,77 triliun atau sekitar 45,06% dari target penerimaan BPHTB. Pemerintah meminta Bapenda DKI Jakarta untuk segera melakukan penyederhanaan proses administratif kepengurusan BPHTB. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan sistem e-BPHTB sudah sesuai dengan asas kenyamanan pembayaran dan kemudahan regulasi. Akan tetapi belum sesuai dengan aspek efisiensi biaya. Hambatan yang muncul dari penerapan sistem e-BPHTB di DKI Jakarta yaitu adanya kendala pada jaringan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang masih terbatas.

---

One of Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta efforts in order to increase BPHTB revenue as well as a form of improving BPHTB Taxpayer services and compliance is to develop an electronic BPHTB system or called e-BPHTB. Although the e-BPHTB service in DKI Jakarta has started to be launched at the end of 2019, it has not been able to meet the set revenue target. Towards the end of the year, in October 2020, the realization of BPHTB in DKI Jakarta had only reached Rp.2.77 trillion or about 45.06% of the BPHTB revenue target. The government asked the DKI Jakarta Bapenda to immediately simplify the administrative process for BPHTB management. This study uses a post-positivist paradigm with a qualitative approach and type of descriptive research. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with related sources The results of this study conclude that the implementation of the e-BPHTB system policy is in accordance with the principles of payment convenience and ease of regulation. However, it is not in accordance with the aspect of cost efficiency. The obstacles that arise from the implementation of the e-BPHTB system in DKI Jakarta are the network constraints and the limited number of Human Resources."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pengukuran kinerja SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski nilai SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami kenaikan, kenaikannya bersifat perlahan dan tidak pernah mencapai target. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja terdiri dari kerangka kerja rasional dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif dan menggunakan teknik studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kerangka kerja rasional mempengaruhi pengukuran kinerja SAKIP DKI Jakarta, sedangkan dimensi politik tidak terlalu mempengaruhi pengukuran kinerja SAKIP DKI Jakarta. Faktor sumber daya (resources) adalah faktor yang paling mempengaruhi pengukuran kinerja. Hal ini diperoleh dari analisis resources, information, goal orientation, external requirement, internal interest group, external interest group, dan risk taking and attitude. Dari ketujuh faktor tersebut, resources adalah faktor yang paling berpengaruh, hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dan pemahaman pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang SAKIP."

"Mengingat organisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan, maka suatu organisasi yang baik disusun berdasarkan keperluan Serta sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan proyek. Bila organisasi dirancang secara tidak tepat dan kurang memperhatikan tuntutan pelaksanaan, maka akibatnya manajemen akan mengalami kesulitau dan rnenjadi tidak efektiil Organisui adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Sedangkan sistem organisasi mempakan pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai sub-unit organisasi.Kunci sukses dari pelaksanaan sebuah proyek konslruksi yang cukup besar, seperti proyek konstruksi bangunan bertingkat, terletak pada sistem organisasi proyek, jika memang sesuai maka hal ini akan meningkatkan performa proyek konstruksi dengan adanya pengelompckkan dalam batasan perbedaan pembagian tugas kerja. Karena durasi proyek biasanya cukup lama, maka selama peiaksanaan dibutuhkan koordinasi antara kelompok-kelompok orang yang berbeda-beda.Oleh karena itu diperlukan analisa terhadap elemen-elemen atau faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam sistem organisasi proyek sehingga kinerja waktu yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik (tepat waktu).Dari hasil penelitian ini diperolch kesimpulan bahwa variabel sistem organisasi proyek, sebagai variabel bebas yang memberikan konsuibusi terhadap peningkatan kinerja waktu pelaksmaan proyek konstruksi, dipengaruhi oleh beberapa faktor : pengaruh seorang pemimpin, kerjasama tim dalam menyelesaikan setiap masalah, komunikasi, tenaga kerja yang kompeten, komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan, jadwal rapat koordinasi mingguan dan fasilitas rapat, kualitas produktifitas pekerja, pengadaan teknologi yang terkait, kemampuan logika, dan pelatihau stat" dengan scsi pelatihan untuk semua pihak yang terkait.

---

To reach the target, a well-managed organization is built based on the what it requires, because a good organization can lead to a successfully implemented project. If an organizational design is not exactly formulated and not i11 accordance to the implementation rules, the management will hence find any difficulties and become ineffective. Organization is a medium through which a society can reach the common target, what an individual can heardly obtain. An organizational system comprises both a formal pattern of activities and a relationship in several organizational sub-units.

The key of a successfully implemented a large-scale construction project, such as a high-rise building construction, lies on the organizational system ofthe project. A good, stable and suitable system can increase the image of a construction project positively for example by classiting the tasks among the workers based on the age, educational background, experience, etc. Due to the long-term duration of the project, the coordination among the workers from any divisions is therefore needed.

That is why it also requires an analysis to the elements or factors playing a great role in the organizational system of project in order to meet the need for time performance.

From this experiment it is eventually concluded that the variable of project's organizational system, as a free variable contributing to the increase in time performance of construction project, is affected by several factor : leader's influence, team-work in dealing with trouble-shooting, communication, competency, vertical communication between superior and subordinate, weekly coordinational meeting agenda and meeting facility, quality of workers, avaibality of technology, logical capability, and training for staf based on job description."