Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak faktor. Praktik korupsi menimbulkan kerugian dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Pengadaan publik adalah salah satu aktivitas pemerintah yang rentan terhadap korupsi.Penelitian ini bertujuan untuk merancang model sistem dinamis yang memberikan gambaran interaksi faktor dan umpan balik yang mempengaruhi praktik korupsi di pengadaan publik serta menambahkan faktor pencegahan ke dalam model sistem dinamis baru dalam rangka pencegahan korupsi. Pengumpulan data awal dilakukan dengan menggunakan metode information retrieval & extraction berbasis web (web scrapping) serta named entity recognition (NER) yang menghasilkan basis data kasus korupsi di Indonesia sebagai dasar untuk menetukan sektor pemerintahan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi.Model kebijakan terdiri dari skenario 1,2 dan 3 yaitu integrasi dokumen antara aplikasi SPSE dengan kemeterian/ lembaga/ direktorat, pengawasan melalui S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) dan mendesain hukum organisasi pengadaan proyek konstruksi yang berstruktur lebih horizontal. Dari 3 skenario kebijakan tersebut, skenario 1 integrasi dokumen antara aplikasi SPSE dengan kemeterian/ lembaga/ direktorat model terpilih menjadi solusi pengurangan korupsi di pengadaan barang/jasa proyek konstruksi. Solusi ini menghasilkan perhitungan jumlah kasus korupsi per tahun terkecil dan pemberantasan korupsi per tahun terbanyak dalam peniliain tingkat korupsi pengadaan barang/jasa proyek konstruksi di Indonesia.

---

Corruption is not only caused by one factor but is the result of the interaction of many factors. Corruption practices cause losses and slow down the process of economic recovery in Indonesia. Public procurement is one of the government activities that is vulnerable to corruption.

This study aims to design a dynamic system model that provides an overview of the interaction of factors and feedback that affect corrupt practices in public procurement as well as adding prevention factors to the new dynamic system model in order to prevent corruption. Preliminary data collection is done using web-based information retrieval & extraction (web scrapping) and named entity recognition (NER) methods which produce a database of corruption cases in Indonesia as a basis for determining government sectors with high levels of vulnerability to corrupt practices.

The policy model consists of scenarios 1,2 and 3, which are integration documents between the SPSE application and the ministries / institutions / directorates, supervision through S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) and designing procurement projects that have a more horizontal structure. Of the 3 policy scenarios, scenario 1 documents integration between the SPSE application and the selected model / agency / directorate model is the solution in implementing corruption in the procurement of construction project goods / services. This solution results in the calculation of the number of corruption per year and the most eradication corruption per year in assessing the level of corruption in the procurement of goods / services for construction projects in Indonesia.Corruption is not only caused by one factor but is the result of the interaction of many factors. Corruption practices cause losses and slow down the process of economic recovery in Indonesia. Public procurement is one of the government activities that is vulnerable to corruption.

This study aims to design a dynamic system model that provides an overview of the interaction of factors and feedback that affect corrupt practices in public procurement as well as adding prevention factors to the new dynamic system model in order to prevent corruption. Preliminary data collection is done using web-based information retrieval & extraction (web scrapping) and named entity recognition (NER) methods which produce a database of corruption cases in Indonesia as a basis for determining government sectors with high levels of vulnerability to corrupt practices.

The policy model consists of scenarios 1,2 and 3, which are integration documents between the SPSE application and the ministries / institutions / directorates, supervision through S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) and designing procurement projects that have a more horizontal structure. Of the 3 policy scenarios, scenario 1 documents integration between the SPSE application and the selected model / agency / directorate model is the solution in implementing corruption in the procurement of construction project goods / services. This solution results in the calculation of the number of corruption per year and the most eradication corruption per year in assessing the level of corruption in the procurement of goods / services for construction projects in Indonesia."

"ABSTRAK. Periode Sejarah Revolusi Indonesia, 1945-1949 antara lain ditandai adanya sengketa Indonesia-Belanda yang mengakibatkan didirikannya Republik Indonesia Serikat, RIS. Salah satu negara bagian di dalam RIS adalah Negara Madura. Negara Madura berdiri setelah agresi militer pertama. Dalam waktu singkat Belanda dapat menduduki Pulau Madura karena adanya beberapa faktor pendukung, yaitu digunakannya Barisan Tjakra, didirikannya Persatuan Kebangsaan Madura dan diada_kannya blokade ekonomi selain dari kekuatan militernya yang memang lebih unggul. Setelah berhasil menduduki, Belanda mengajak beberapa orang Madura untuk bekerja sama mendirikan Negara Madura. Usaha ini berhasil, make dibentuklah Komite Penentuan Kedudukan Madura yang bertugas menyelenggarakan Pemungutan Suara. Ternyata hasil Pemungutan Suara mayoritas rakyat mendukung didirikannye Negara Madura. Selanjutnya oleh Komite dibentuk sebuah Panitia guna meminta pengesahan berdirinya Negara Madura dari Gubernur Jenderal Hindia Be_landa. Akhirnya pada 20 Februari 1948, Pulau Madura disah_kan sebagai Satuan Ketatanegaraan dan Tjakraningrat ditetap_ken sebagai Wali Negara. Madura akan dijadikan Negara Bagian setelah memiliki _Undang-Undang Dasar, _Parlemen dan Menteri-Menterin. Karena itulah pada tanggal 15 April 1948 diadakan Pemilihan Anggota Parlemen. Tugas utama Palemen a_dalah menyusun Undang-Undang Dasar Untuk Negara Madura. Pada tanggal 8 Maret 1949, Parlemen mengesahkan sebuah Undang-Un_dang Dasar yang kemudian juga disahkan oleh Wali Negara tang-gal 28 Juni 1949. Se].enjutnya melalui Staatablad van India no. 218 tahun 1949, Pemerintah Hindia Belanda merwahkan Undang-Undang Dasar tersebut. Untuk kelengkapan Negara Madu_ra maka Wali Negara Madura mengangkat para Menteri pada 21 Agustus 1949. Setelah memenuhi syerat-syarat tersebut di a_tas maka akhirnya Belanda mengumumkan berdirinya Negara Ma_dura pada tanggal 8 September 1949 di dalam rapat Parlemen Negara Madura. Pemungutan Suara dengan hasil mayoritas mendukung berdirinya negara Madura harus dilihat bahwa pada waktu itu Pulau Madura baik secara geografis, administratif dan poli_tis telah dikuasai Belanda. Jadi adalah sangat mungkin apa-apa yang terjadi di dalam proses didirikannya Negara Madura adalah sandiwara belaka. Dan yang jelas sandiwara dan cara apapun yang dilakukan oleh Belanda untuk mendirikan Negara Madura (dan negara-negara bagian lainnya) pada akhirnya ke_inginan rakyatlah yang akan keluar sebagai pemenang yaitu kembali kepada bentuk Negara Kesatuan."