Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu usaha untuk mendukung terwujudnya tujuan negara dengan menerapkan prinsip efisien good governance dalam pengawasan keuangan negara, perlu diciptakan suatu sistem pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang efisien. Untuk mewujudkan efisiensi dalam pengawasan keuangan negara, pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara harus dapat mencapai tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya, serta efisien dalam memaksimalkan penyelesaian kerugian negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Untuk mengetahui efisiensi pengawasan keuangan negara, dianalisa kepastian hukum dan kedudukan dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern, sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia dilihat dengan prinsip efisien good governance, dan implikasinya dari segi penerapan ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti kerugian. Kepastian hukum dan kedudukan pengawasan intern dan pengawasan ekstern belum terjamin secara baik, karena adanya berbagai lembaga pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa pelaksanaan atau penyelenggaraan keuangan negara, yang memiliki fungsi dan kewenangan yang hampir sama pada ruang lingkup wilayah kerja yang juga saling bersinggungan antara yang satu dengan yang lain. Sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia masih belum efisien bila dilihat dengan prinsip efisien good governance, karena belum dapat mencapai tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya, serta efisien dalam memaksimalkan penyelesaian kerugian negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Akibatnya penerapan ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti kerugian di Indonesia masih belum memadai, karena tindak lanjut hasil pemeriksaan seringkali terkendala pada kepastian hukum dan kedudukan pengawasan intern dan pengawasan ekstern sebagai institusi atau lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang kemudian mempengaruhi mutu hasil pengawasan. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai fungsi, tugas, kewenangan, dan ruang lingkup kerja dari masingmasing lembaga pengawasan keuangan negara, dengan melakukan mekanisme pengawasan berjenjang dan terpadu, dimana lapisan pengawasan yang lebih dalam hendaknya diberi peranan yang lebih besar ketimbang lapisan pengawasan di luarnya. Sehingga untuk mengefisienkan sistem pengawasan keuangan negara, sudah saatnya mekanisme pengawasan diperbaiki dengan memperhatikan indikator efisiensi administrasi dan organisasi, dan ditujukan sepenuhnya hanya sebagai tugas pokok organisasi negara yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

---

ABSTRACT

One of the effort to support target of state by applying efficiency principle of good governance in state auditing. To realize efficiency in state auditing, inspection and management of state's finance responsibility have to earn and reach benefit and target of its execution, and also maximizing the solving of loss by exploiting available resource. To know efficiency of state auditing, analysed by rule of law of internal control and eksternal control, efficiency of state auditing system by efficiency principle of good governance, and its implication to applying of rule of crime, administrative sanction, and compensatory. Rule of law of internal control and eksternal control not guaranted well yet. State auditing system in Indonesia not efficient, because not yet earned to reach benefit and target of its execution, in maximizing the solving of loss of state by exploiting available resource. As a result applying of rule of crime, administrative sanction, and compensatory not adequate yet, because the follow-up result of inspection is burdened by rule of law of internal control and eksternal control. Then it?s need a clearer arrangement of function, duty, and scope work from each institute of state auditing, by doing mechanism where internal control shall give larger of role compared to eksternal control. So to efficient of state auditing system, must improve auditing mechanism with administration efficiency indicator and organization."

"Fungsi dan peran Badan Pengawasan Pembangunan Nasional (BPKP) sebagai lembaga pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah berdasarkan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2003 (Keppres 30/2003) dan diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ((PP 60/2008). Dalam melaksanakan fungsi dan peran BPKP yang baru sejak terbitnya PP 60/2008, maka BPKP mengadakan usaha revitalisasi agar lembaga tersebut berfungsi secara optimal dan strategis. Berdasarkan latar belakang ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dan fokus studi dalam penelitian ini adalah sejauh mana revitalisasi oleh BPKP dilaksanakan agar lembaga tersebut berperan dan berfungsi strategis sebagai badan pengawasan internal pemerintah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana revitalisasi oleh BPKP dilaksanakan agar lembaga tersebut berperan dan berfungsi strategis sebagai badan pengawasan internal pemerintah. Dalam mengadakan analisa secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan beberapa teori reformasi administrasi, yang dalam pembahasannya mencakup unsur akuntabilitas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi persyaratan good governance. Selanjutnya revitalisasi juga dihubungkan dengan teori-teori strategi organisasi, termasuk teori manajemen perubahan organisasi (change management) dan reinventing government . Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian BPKP Pusat di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (In-depth Interview), observasi, dan studi dokumentasi/ kepustakaan, dengan metode analisis data yang adalah deskriptif. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, transkrip wawancara, penyimpulan sementara, dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi BPKP memang sedang berlangsung, namun pelaksanaannya belum optimal.Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, beberapa saran diberikan agar BPKP bisa melakukan revitalisasi dengan optimal, sehingga lembaga ini akan benar-benar berperan dan berfungsi dengan efektif dan strategis. Saran tersebut adalah: penetapan BPKP sebagai koordinator lembaga pengawasan internal pemerintah, BPKP diberikan kewenangan dan akses kepada seluruh pengelola keuangan negara, penetapan yang jelas atas struktur pelaporan BPKP, penanganan remunerasi staff BPKP terkait dengan retensi staff yang handal dan memiliki kecakapan tinggi (skillful), Sosialisasi untuk menyamakan persepsi internal audit di kalangan pemegang anggaran (departemen-departemen dan pemerintah daerah), dan segera diterbitkannya Perpres sebagai payung hukum untuk melaksanaan peran dan fungsi BPKP seperti yang sudah ditetapkan pada PP 60/2008.

---

The Financial and Development Supervisory Board (BPKP) is a non ministerial governmental institution that directly responsible to the President and Vice President of Indonesia. Its new role and function is stipulated in the PP No. 60/2008 (Government Regulation Number 60 of the year 2008). Since then, BPKP has been undertaking some efforts in revitalizing its organization, so that the new role and function will be implemented optimally, which is supporting the government?s accountability in context of the state?s budget implemetation. Considering the above-mentioned background information, this research focused on the study of revitalization being undertaken by BPKP.Therefore, the purpose of the research is to identify how far BPKP has implemented its revitalization efforts. The method of the research is qualitative approach, data collecting with observation, In-depth Interview, and literature study. The data analysis used descriptive method. Theoritically, the theoritical analysis were based on the combination of the administrative reform, the change management, reinventing government theories, and the supportiing model of the McKinsey?s Seven (7-S) Framework.Based on the analysis, this research concluded that BPKP has practically implemented its revitalization efforts in order to be an a strategic institution in its role and function as an internal auditor of the government. However, the revitalization process has not been optimal due to some problems, including the absence of Perpres (President?s Regulation) as the more concrete and authoritative legal basis for the BPKP to do its tasks in accordance with the newly published PP 60/2008. This research has come up with some recommendations, among others are as follow: the Perpres should be issued immediately to enable BPKP undertakes its new tasks, role and function through revitalization efforts optimally."

"Pada akhir tahun 2012 Indonesia akan memiliki lembaga pengawas baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kewenangan,tugas serta fungsi mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas mengenai bentuk-bentuk pengawasan sistem keuangan di dunia dengan melakukan perbandingan bentuk struktur pengawasan di Inggris, Australia dan Korea.Berdasarkan studi literatur kemudian dianalisa bagaimanakah peran OJK yang baru dibentuk dalam menggantikan fungsi pengawasan dari lembaga pengawas yang sebelumnya ada di Indonesia. Dari hasil penelitian kepustakaan, bentuk struktur pengawasan bukanlah masalah yang utama untuk meciptakan pengawasan yang baik, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari pengawasan itu sendiri. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, OJK dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik jika memiliki tujuan pendirian yang jelas, independensi, sumber daya yang cukup, pengaturan anggaran yang efisien, akuntabilitas, penegakan hukum yang efektif, serta memahami pentingnya masa transisi dan masalah yang mungkin timbul pada saat masa transisi tersebut.

---

At the end of 2012 Indonesia will have a new regulatory agency called the Financial Services Authority (OJK), with the authority, duties and functions of regulating and supervising all financial institutions. This study is a research literature that discusses the architecture of financial system supervision in the world and comparing the structure of supervision in the UK, Australia and Korea. Based on the studies, it is then analyzed the role of OJK in replacing the previous supervising authority in Indonesia.

From the research it is concluded that the financial system supervision structure is not the main issue for achieving an effective supervision. The more important issue is the quality of the supervision itself. Based on the experience of other countries, OJK can perform its function properly if it has clear objective, independency, sufficient resources, efficient budget allocation, accountability, effective law enforcement, as well as understanding the importance of the transition period and the problems that may arise during the transition period. "

"H. Bohari berpendapat bahwa mlai-nilai budaya yang berkembang pada suatu masyarakat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Sebagai contoh, bahwa budaya yang pada umumnya menaruh respek tinggi kepada pejabat/atasan dapat menyebabkan relatif sulit mengharapkan "sanksi sosial" terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Akibat lain dari budaya feodal-paternalistik adalah hadirnya rasa rikuh atau segan yang melekat dalam diri aparat pengawas untuk mengawasi pejabat dengan pangkat dan eselon yang Iebih tinggi daripada petugas pengawasan."

"Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) sebagai lembaga pengawasan eksternal pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2012, kewenangan menilai kerugian negara seakan turut diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang berdampak pada polemik tumpang tindih kewenangan antara BPK dan BPKP dan berujung pada disharmonisasi serta ketidakpastian hukum proses penilaian kerugian negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada (1) perbandingan kedudukan BPK dan BPKP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) pengaturan mengenai kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; serta (3) sistem pemeriksaan berjenjang untuk mewujudkan penilaian kerugian negara yang memberi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian adalah (1) berdasarkan struktur ketatanegaraan, BPK merupakan lembaga negara (organ negara) sedangkan BPKP merupakan lembaga pemerintahan atau organ administrasi negara yang berada di dalam kekuasaan eksekutif; (2) peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dengan klasifikasi yang berbeda, di mana BPKP hanya dapat melakukan pemeriksaan indikasi adanya kerugian negara tanpa dapat menetapkan jumlah kerugian negara, sedangkan BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara; (3) demi terwujudnya kepastian hukum penilaian kerugian keuangan negara dan untuk mengharmonisasikan kewenangan BPK dan BPKP, perlu diaplikasikan sistem pemeriksaan berjenjang yang menempatkan BPKP sebagai pemeriksa luar yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam melakukan pemeriksaan atas indikasi kerugian negara dan BPK yang akan menetapkan adanya kerugian negara dan jumlah kerugian negara.

---

The Audit Board of Indonesia (“BPK”) as external government supervisory agency has the authority to assess and determine state losses. However, since the issuance of the Constitutional Court Decision No.31/PUU-XI/2012, the authority to assess state losses has also been given to the Financial and Development Supervisory Agency (“BPKP”) which occurred to the overlapping authority polemic and resulted in disharmony and legal uncertainty in the assessing state losses process. This study focused on (1) the comparison of BPK and BPKP position in the Indonesian constitutional system; (2) Indonesia’s regulations regarding the authority to assess state losses on BPK and BPKP; (3) how tiered examination system could harmonize state loss assessment that provides legal certainty. The research’s method is juridical-normative and its results are (1) based on the constitutional structure, BPK is one of main state organ while BPKP is a state administrative organ; (2) Indonesia’s regulations give the authority to assess state losses to BPK and BPKP with different classifications, where BPKP’s authority is limited to assess state losses without being able to determine the amount, while BPK has the authority to assess and determine state losses; (3) for actualizing legal certainty in the assessment process of state losses and to harmonize the authority of BPK and BPKP, it is necessary to apply tiered examination system that places BPKP auditor as an external examiner who works for and on behalf of BPK in conducting state losses audit and BPK will determine the existence and the amount of state losses."