Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Personal Branding dapat diartikan sebagai Reputasi yang melekat pada diri seseorang atau bisa juga disebut sebagai Merek diri. Sebagai seorang notaris, banyak sekali nilai yang merupakan Personal Branding yang dapat dikembangkan dan diperlihatkan. Cakupannya sangatlah luas mulai dari yang sifatnya mempresentasikan sesuatu, keterampilan mendengarkan, bermain emosi, meyakinkan orang lain, atau mungkin mempengaruhi keputusan orang lain dengan berbagai pengalaman dan keahlian di luar jabatannya. Sangat disayangkan apabila nilai-nilai yang ada pada diri seseorang menjadi tidak menonjol atau tidak dapat mendukung karirnya sebagai notaris karena pemahaman mengenai Personal Branding yang salah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pentingnya Personal Branding bagi jabatan notaris dan cara melakukan Personal Branding yang tepat agar notaris tidak menyalahi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber. Hasilnya adalah Seorang notaris yang akan melakukan personal branding diperbolehkan untuk membuat suatu brand bagi dirinya dalam hal ini salah satunya dengan membuat logo. Logo tersebut dipakai dengan memuat nama dan gelar pendidikan saja tanpa mencantumkan jabatan, agar tidak bersifat mempromosikan jabatan notaris yang melekat pada dirinya.

---

Personal Branding can be defined as a reputation attached to a person or it can also be referred to as a self-brand. There are many values that constitute Personal Branding that can be developed and demonstrated by a notary. The scope is very broad, starting from presenting something, listening skills, playing emotions, convincing others, to influencing the decisions of others with a variety of experiences and expertise outside of their position. It is unfortunate if the values that exist in a person do not stand out or cannot support his career as a notary because of the wrong understanding of Personal Branding. The issues raised in this study are the importance of Personal Branding for the notary position and how to perform proper Personal Branding so that notaries do not violate the Law of Notary Profession (UUJN) and the Notary's Code of Ethics. To answer this problem, a normative juridical research method with a typology of analytical descriptive research is used. The aim of this descriptive analytical research is to describe accurately, individual traits, a symptom, certain circumstances or groups associated with personal branding in carrying out a notary office. Data collection tools used were literature study and interviews with sources. The result of the analysis is that a notary who will carry out personal branding is allowed to make a brand for himself, in this case, one of which is by making a logo and including his name and title but not including his position as a notary, so as not to promote the notary position attached to him."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan jabatan Notaris Pengganti yang diatur dengan tujuan agar tidak ada kekosongan jabatan dalam praktik kenotariatan sebagai pelayan masyarakat guna memenuhi kebutuhan akta autentik. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai syarat pengangkatan, kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab Notaris yang berlaku sama dengan Notaris Pengganti, namun pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan antara Notaris dan Notaris Pengganti. Penelitian ini membahas mengenai: (i) perbandingan jabatan Notaris Pengganti di Indonesia dan Belanda; dan (ii) pertentangan pengaturan terkait Notaris dan Notaris Pengganti dalam Pasar Modal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu: (i) terdapat perbedaan pengaturan jabatan Notaris di Indonesia dan di Belanda khususnya pada penunjukan Notaris Pengganti, kewenangan Notaris Pengganti, syarat magang Notaris, serta pengawasan jabatan Notaris, keberadaan Notaris Pengganti di Belanda diatur lebih spesifik, selektif dan setara dengan Notaris yang digantikannya; (ii) terdapat pertentangan antar pengaturan terkait jabatan Notaris Pengganti di Indonesia yang tidak dapat dipenuhi oleh Notaris Pengganti khususnya dalam pasar modal, maka pengaturan terkait Notaris Pengganti tersebut penting untuk diperbaharui atau diatur mengingat pentingnya jabatan Notaris dalam pemenuhan kebutuhan akta autentik bagi masyarakat.  

---

This study is about the arrangement of Substitute Notary position which is regulated with the aim that there is no vacancy in notary practice as public servant to fulfill authentic deed. Basically, Law Number 2 of 2014 about Amendments to Law Number 30 of 2004 about Notary Position (UUJN) has regulated the terms of Notary’s commision, authority, obligation, and responsibility that applies the same as Substitute Notary, but this law has a potential of injustice between Notary and Substitute Notary. This study discusses: (i) the difference of Substitute Notary in Indonesia and Netherlands; and (ii) arrangement conflict about Notary and Substitute Notary in Capital Market. This study is normative juridical research using secondary data with explanatory research typology. The results are: (i) there is a difference in Notary position arrangement in Indonesia and Netherlands especially in Substitute Notary commission, Substitute Notary authority, Notary internship requirement, also Notary position supervision, the existence of Substitute Notary in Netherlands is regulated more specific, selective, and equal to the Notary they replace; (ii) there is a conflict between arrangement related to the position of Substitute Notary in Indonesia that cannot be fulfilled by Substitute Notary especially in capital market, so the Substitute Notary regulation is important to be updated or regulated considering the importance of Notary position in fulfilling the need for authentic deed for society."

"Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negarauntuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yangmenyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalampembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) terkait dengan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dalampembuatannya terlebih apabila kedua akta tersebut bertautan dengan perjanjiankredit. Dalam skripsi ini penulis mengkaji peran dan tanggung jawab Notaris danPPAT dalam pembentukan Akta Jual Beli dan APHT dan penerapan asas pradugasah (presumption iustae causa) dan asas kehati-hatian pada pelaksanaan tugasjabatan notaris dalam keadaan para pihak beritikad tidak baik, serta status dankedudukan kedua akta tersebut setelah diketahuinya adanya itikad tidak baik daripara pihak. Adanya itikad tidak baik dari para pihak merupakan suatu hal materiilyang tidak perlu dibuktikan oleh Notaris/PPAT, terhadap akta tersebut apabiladapat dibuktikan adanya cacat materiil di dalamnya maka akta tersebutberkedudukan sebagai akta dibawah tangan. Notaris/PPAT dalam pelaksanaantugas jabatannya perlu memperhatikan penerapan asas Praduga Sah dan Asas-Asaslainnya guna menjamin integeritas mereka dan terlebih memberikan perlindunganterhadap-nya.

---

Public Notary and Land Deed Official as Public Officers are authorized by the state

to make an authentic deed as set out in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004

for the Notary and PP 37 of 1998 for Land Deed Official as legal standing are often

confronted with issues relating to its role and responsibilities as the public officer

in the making of the Contract of Sale (AJB) and the Mortgage Deed (APHT) in

relation to false evidence provided by the parties in their making when that two

deeds are linked to a credit agreement. In this thesis the author examines the role

and responsibilities of the Notary and PPAT in the drafting of Contract of Sale and

Mortgage Deed and the application of Presumption of Legitimacy (Presumptio

Iustae Causa) and the principle of caution due to the performance of the public

notary and Land Deed Official in the event of adverse parties, as well as the status

and the second position of the deed after being aware of bad faith from the parties.

The existence of a bad faith by the parties is a material matter which the Public

Notary / Land Deed Official does not need to prove, if it can be proven that there

is a material defect that decrease is status as Authentic Deed to Privately Made

Deed. The Public Notary / Land Deed Ofccial in running it’s duties should consider

the application of the Presumption of Legitimacy and other Fundamentals to ensure

their integrity and provide extra protection amongst them."

"Tesis ini membahas mengenai penggelapan yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan kasus di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 141/PID/2017/PT.DKI, dimana Notaris melakukan penggelapan sertipikat rumah milik klien untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan Notaris tersebut melanggar hukum pidana. Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang Notaris harus memiliki integritas tinggi, jujur, amanah, tidak berpihak, tidak dapat memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuatnya. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu mengenai penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam tindak pidana penggelapan dan tanggung jawab hukum penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam tindak pidana penggelapan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dengan pendekatan kualitatif. Penggelapan yang dilakukan oleh Notaris melanggar hukum pidana dan juga melanggar ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga Notaris bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara administrasi, perdata dan secara pidana. Agar tidak menyalahgunakan jabatannya diperlukan pembinaan prefentif dari Majelis Pengawas Daerah, sanksi tegas dari Majelis Pengawas Notaris bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dan tentunya integritas tinggi yang harus selalu dimiliki oleh Notaris.

---

This thesis discusses about embezzlement that was done by a Notary based on case in Jakarta High Court Decision No. 141 PID 2017 PT.DKI. The case is about a Notary who has embezzled his client rsquo s home certificate to get advantages. His action has violated criminal law. Furthermore his action conflicted with the requirement of a Notary according to Position of Notary Regulation and Code of Ethics of Notary that state a Notary must possess high integrity, honesty, trustworthy, independent and may not have interests to deeds that made by him. In regard to that case, therefore I am interested to research about the abuse of position by Notary in the criminal act of embezzlement and the liability of law from that action. This research is normative research and has characteristic as descriptive analytic. The type of data which is used is secondary data, consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done with qualitative approach. This thesis conclude that embezzlement by a Notary is infringement to criminal law and violate the Notary Position and Code of Ethics of Notary, therefore he must liable for his actions according to administration law, civil law, and criminal law. In order to prevent a Notary to do such matter, some actions are required such as preventive coaching from Regional Supervisory Board, strict penalty from Notary Supervisory Board to the Notary who does an offense, and obviously the capability of a Notary to preserve a high integrity."

"Penelitian ini membahas tentang kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam dua pembahasan yang berfokus kepada implikasinya yakni terganggunya kemandirian Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menghimpun data sekunder dan melakukan wawancara. Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah Kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN, yaitu bahwa Notaris melanggar prinsip amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat membuat Notaris tersebut mendapat sanksi secara administratif dan juga autentisitas berubah menjadi akta di bawah tangan akibat tidak terpenuhinya syarat objektif akta Pendirian PT dan CV yang dibuat oleh Notaris. Kemudian kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Kode Etik Notaris melanggar ketentuan Pasal 4 Angka 4. Pelanggaran yang dilakukan tersebut akan melunturkan harkat dan martabat Notaris. Dengan adanya kerja sama dengan biro jasa membuat Notaris melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam Kode Etik Notaris tanpa diketahui oleh Dewan Kehormatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan Ikatan Notaris Indonesia seharusnya melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat agar lebih menyadari terkait bahayanya menggunakan biro jasa dalam pendirian Perseroan Terbatas dan CV dan menghimbau masyarakat terkait pentingnya membuat akta pendirian Perseroan Terbatas dan akta pendirian CV langsung kepada Notaris karena hanya Notaris yang dapat menjamin kepastian hukum dalam suatu akta autentik.

---

This research discusses the working relationship between Notary Y and service bureau X as analysed from the perspective of the Law of the Position of Notary and the Notary Code of Ethics in two discussions focused on its implications in the independence of a notary. The research uses a normative legal research methodology with descriptive analysis research which utilizes secondary data and interviews. The result of the analysis in this research is that the working relationship of this Notary Y and service bureau X violates Article 16 Paragraph 1 of the Law of the Position of Notary, specifically the principle of trust, honesty, cautionary, independence, impartiality, and protecting the interest related parties in the legal action. The violation by the notary may result in that notary receiving an administrative disciplinary measures and the loss of authenticity of a deed resulting in a deed only having the power of an underhand deed by failure to fulfil the objective criteria of the establishment of a limited liability company and limited partnership in the deed. The cooperation between Notary Y and service bureau X also violates Article 4point 4 of the notary code of ethics that may affect the honour and dignity of the notary profession. The existence of such working relationship results in the violation of said law and code of ethics by a notary without the knowledge of the Honorary Council of Notary. Ministry of Law and Human Rights with Notary Association must routinely socialize to the public in an effort to provide awareness regarding the consequence of the establishment of a Limited Liability Company and limited partnership and inform the public of the importance of making a deed of establishment directly with a notary because only a notary can guarantee the legal certainty and authenticity of an authentic deed."

"ABSTRAKtesis ini membahas ketentuan tentang apakah seorang notaris saat pemeriksaan atau peradilan atau peradilan sesuai sumpah jabatannya apakah menggunakan hak ingkar atau kewajiban ingkar. hal ini terkait dengan sumpah/janji jabatan untuk merahasiakan minuta kata atau surat-surat yang melengkapi akta tersebut. dalam penelitian ternyata tidak ditemukan ketentuan hak ingkar yang ada adakah kewajiban ingkar sehingga seorang notaris dalam pemeriksaan atau peradilan harus menggunakan kewajiban ingkar. dalam penelitian studi kasus ditemukan fakta bahwa isi akta minuta dan lampiran-lampirannya telah isampaikan oleh penggugat dalam pemeriksaan an peradilan. artinya pemohon akta kepada notaris berkenan membuka isi akta itu dalam peradilan."

"Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem hukum Civil Law) dan Notary Public (yang berasal dr sistem hukum Common Law). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura (menganut sistem hukum Common Law) terhadap wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien asing tersebut kepada Notaris untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka bisa dapatkan dari Notary Publik di negara mereka.Sebagai suatu jabatan, Notaris dan Notary Public memiliki masing-masing wewenang yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya serta akibat yang muncul dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut serta untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Notaris dalam menanggapi permintaan klien asing tersebut. Dalam membahas permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.Selanjutnya dari penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesalah pengertian dan pemahaman mengenai wewenang Notaris oleh klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura diantaranya kemiripan nama, kurangnya pengetahuan hukum, konsentrasi investor pada investasinya serta rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh aturan hukum di Singapura turut menjadi penyebabnya. Akibat yang muncul sehubungan dengan hal tersebut juga turut dirasa oleh klien itu sendiri, Notaris dan iklim investasi di Indonesia.Sehubungan dengan adanya perbedaan wewenang dan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka seorang Notaris harus lebih memahami dan mengerti tentang wewenang dan batasannya serta kewajiban dan larangan baginya. Selain itu juga harus lebih cermat dalam menerima permintaan klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura, karena tidak semua permintaan klien tersebut dan wewenang Notary Public dapat dilakukan juga oleh Notaris.

---

This thesis draws up a comparison of the authority of 2 (two) officials, namely Notary (from a Civil Law legal system) and Notary Public (from a Common Law legal system). The similarity of the name is one of the few reasons that misunderstanding and misperception of the authority of Notary by the foreign clients specifically clients based from Singapore. Due to the misunderstanding and misperception, a few adverse effects arises and caused several problems to emerge which is to seek legal services, from a Notary, which services are normally done by the Notary Public in their country.Being an official, the Notary and the Notary Public respectively inherent certain authority which has already been regulated by the prevailing law and regulation. As such, this thesis aims to understand the causes and the results to such misunderstanding and misperception as well to know what actions were taken by the Notary in responding to the demand of the said foreign clients. In the analyzing the problem and attempting to achieve the said purpose, the Writer uses normative research method. The Writer chooses this because in a legal research, the use of current applicable law is inevitable.Based on the research and the analysis that has been indulged, it can be concluded that there were several factors that causes the misunderstanding and misperception regarding the authority of the Notary by the foreign clients specifically the clients based from Singapore. They are the similarity of name, the lack of legal knowledge, being too focus on the investment and the possibility of having dual function in Singapore that is also being permissible in Singapore. The clients themselves, the Notary and the investment environment in Indonesia inevitably feel the result of such matter.In view of such variations of authority and the misunderstanding and perception, a Notary is called for to further deepen and understand regarding the authority and its limitations as well as it obligations and legally forbid. Aside to that, Notary must be more prudent and more cautious in accepting order from the foreign clients specifically from Singapore, because not all clients? order and not all of the Notary Public?s authority is able to be done by the Notary."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

---

This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act.

Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan personal branding seorang youtuber bernama Chandra Liow dalam media sosial YouTube. Teori yang digunakan adalah teori brand identity, brand positioning, brand image dan delapan hukum personal branding. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chandra Liow memiliki hampir semua elemen-elemen dari brand identity, brand positioning, brand image dalam tingkat fase personal branding, kecuali dimensi organisasi pada brand identity dan kunci sukses konsistensi pada brand positioning. Selain itu, ada enam dari delapan hukum personal branding yang terdapat pada akun YouTube Tim2one, yaitu law of specialization, law of leadership, law of personality, law of distinctiveness, law of unity, law of goodwill.

 

 

---

This thesis aims to determine the formation of personal branding of a YouTuber named Chandra Liow in YouTube social media. The theory which used are brand identity, brand positioning, brand image and eight personal branding laws. This research is a descriptive qualitative research. Data collection is done by in-depth interviews, observation and documentation study. The results showed that Chandra Liow has almost all elements of brand identity, brand positioning, brand image at the level of the personal branding phase, except organizational dimension on brand identity and key success consistency on brand positioning. In addition, there are six of the eight personal branding laws found on the Tim2one YouTube account, namely law of specialization, law of leadership, law of personality, law of distinctiveness, law of unity, law of goodwill.

 

"