Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia is one of the countries of origin for migrant workers in the world. In the context of migration, the discourse on natural resources,sustainable economy, and women’s empowerment are not the mainstream discussion. The resilience or economic sustainability of returnee women migrant workers (RWMWs) is also a major problem in migration policy schemes and practices in Indonesia. This paper explores how the model of economic empowerment in Kenanga Village, Indramayu District, as a local initiative can bring welfaretoward RWMWs and goes beyond the discourse of safe migration. The data in this research analyzed using Harvard and Longwee’ gender analysis tools as well as indicator of gender mainstreaming, and Naila Kabeer’s theory of empowerment. This paper finds that local initiatives of productive economy have a positive impact on the economic sustainability of RWMWs in Kenanga Village. It is important to develop economic resilience as an alternative to alleviate poverty. However, inthe empowerment program, it is important to consider various aspects of gender justice."

"Ex-migrant workers are often found dealing with the lack of union that could cater their needs. These people that are mostly female are often excluded from the process of decision making in their own villages.In 2013, a program from civil society organization called Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran or Migrant Workers Care Village) Initiative was launched in Wonosobo District, with the aim to improve migrantworkers’ living conditions - especially female - through empowering female ex-migrant workers group. In 2016, a similar program called Desmigratif (Desa Migran Produktif or Productive Migrants Village)Initiative was spearheaded by the Ministry of Manpower, which shares the same goal with Desbumi Initiative. Building upon the debates surrounding the concept of sisterhood provided by Bell Hooks andRobin Morgan, this study discusses whether the top-down approach in organizing female ex-migrant workers residing in Kuripan, Lipursari, Rogojati, and Sindupaten Village through Desbumi and Desmigratifinitiative could result in any forms of sisterhood formed during the implementation of the programs, and challenges that they faced along the way. This study found that characteristics associated with sisterhoodof friendships were apparent in all female ex-migrant groups, signified by mutual support among women, shared experience, journey of self-discovery, and collective identity built upon similarities. On thediscussion of challenges, several obstacles such as lack of regeneration, women’s domestic burden, and the issue of sustainability appeared along the journey of the sisterhood of ex-migrant workers."

"Ketahanan keluarga yang kuat adalah aspek penting dalam rangka mengantisipasi datangnya ancaman atas terpenuhinya kebutuhan pokok sebuah keluarga. Kesanggupan sebuah keluarga untuk dapat mencukupi kebutuhan primer keluarganya juga disebut sebagai ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ialah mengidentifikasi kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI yang telah dipulangkan pada mengidentifikasi PMI yang terakomodir mengikuti program pemberdayaan, dan mengidentifikasi implikasi program pemberdayaan terhadap ketahanan ekonomi keluarga PMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai instrument utama. Informan terdiri dari perwakilan BP2MI (2) dan PMI purna yang berasal dari Kabupaten Karawang (7). Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketahanan ekonomi keluarga, teori pemberdayaan masyarakat, ketahanan nasional dan konsep ketahanan keluarga. Penelitian ini menganalisis kondisi ketahanan ekonomi keluarga PMI setelah terakomodir mengikuti program pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketahanan ekonomi PMI setelah mengikuti program pemberdayaan belum optimal.  Hal ini diukur dengan salah satu indikator ketahanan keluarga yang dirilis KemenPPA 2016. Strategi terhadap ketahanan keluarga PMI yang dicanangkan oleh pemerintah harus memberikan dampak konkrit kepada PMI yang dipulangkan ke Indonesia.

---

Strong family resilience is an important aspect in anticipating threats to the fulfillment of a families basic needs. The ability of a family to be able to provide for the primary needs of the family is also referred to as family resilience. The aim of the research is to identify the condition of the economic resilience of PMI families who have been sent home to identify PMI who are accommodated in empowerment programs  for the economic resilience of PMI families. This study uses a qualitative approach with informants consisted of BP2MI representatives (2) and full-time PMI is from Karawang Regency (7). The theories and concepts used in this study are the theory of family economic resilience, community empowerments theory, national resilience and the concept of family resilience. This study analyzes the condition of the PMI family’s economic resilience after being accommodated in the empowerment program. The results showed that PMI’s economic resilience after participating in the program was not optimal. This is measured by one of the family resilience indicator released by KemenPPA 2016. The strategy for PMI family resilience proclaimed by the government must have a concret impact on PMI who are repatriated to Indonesia."

"Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Kota Hongkong, bekerjasama dengan organisasi yang berfokus pada perlindungan pekerja migran yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang terdiri dari 14 orang informan utama yaitu PMI Perempuan dan 5 informan pendukung yaitu perwakilan dari SBMI, P3MI, dan Lembaga Christian Action. Informan kunci pada penelitian ini diantaranya 2 orang PMI Perempuan Pra Penempatan, 5 Orang PMI Perempuan Masa Penempatan, dan 7 orang PMI Perempuan Purna Penempatan. Semua PMI perempuan dalam penelitian ini memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda satu sama lainnya. Penelitian ini menggambarkan bagaimana mekanisme perlindungan sosial bagi PMI Perempuan baik di level mikro, meso, dan makro. Penelitian ini juga melihat adanya dinamika sistem perlindungan sosial bagi PMI Perempuan di ketiga level tersebut terutama celah ketidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro dan meso. Di level mikro, skema perlindungan sosial merupakan skema informal yang mengedepankan asas gotong royong yang berfungsi untuk menutupi celah katidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro-mesol. Ketika PMI Perempuan bersentuhan dengan mekanisme perlindungan sosial dan dinamika sistem perlindungan sosial di level mikro, meso, dan makro, maka mereka bisa memaknai perlindungan sosial tersebut sesuai dengan pengalaman masing-masing.

---

This study conducted in Indramayu Regency and Hongkong City in partnership with an organisation which focused to the protection againts migrant workers rights known as Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). This study uses qualitative descriptive approach. The number of informants of this study are 19 persons comprise 14 key informants are women migrant workers and 5 supporting informants are the represetative from SBMI, P3MI, and Christian Action respectively. Key informants are included among others 2 person of pre-placement women migrant workers, 5 persons woman migrant workers, and 7 persons post-placement woman migrant workers. All these women migrant workers have their own characteristic and have its problem differently. This study describe the social protection mechanism for Indonesian Women Migrant Workers (hereinafter referred as IWMW) at the micro, mezzo, and macro level. It also highlights the dynamic social protection system at all levels in particular the gap caused by the insufficient social protection coverage at the macro and mezzo level. The social protection scheme on micro level is informal scheme upholds the mutual cooperation principle to fill this gap. The IWMW could define the social protection based upon their respective experience the moment they come in contact with the social protection mechanism and dynamic system at the micro, mezzo, and macro level."

"Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk pekerja migran di Kabupaten Cirebon menjadi LTSA di Indonesia yang dalam mengelola layanannya menggunakan tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif dilakukan dengan aktor non pemerintah yaitu International Labour Organization (ILO) dan juga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Cirebon serta Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis. Meskipun secara kesepakatan formal tata kelola kolaboratif ini telah berakhir di November tahun 2022, nyatanya tata kelola ini masih tetap berlanjut sampai pada saat ini dengan berbagai dinamika yang terjadi didalamnya. Selain itu, masih ada kekosongan aturan terkait pelaksanaan tata kelola kolaboratif ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses tata kelola kolaboratif pada LTSA untuk Pekerja Migran di Kabupaten Cirebon untuk mengetahui konteks sistem, pendorong dan dinamika tata kelola kolaboratif sesuai dengan teori Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil penelitian menunjukkan dari indikator yang diturunkan dari teori CGR, hampir seluruhnya terpenuhi namun 2 (dua) indikator di antaranya masih terdapat catatan yang penting. Indikator tersebut terkait dengan kerangka regulasi atau aturan juga masih terdapat kekosongan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk keberlanjutan tata kelola ini. Selain itu, sumber daya bersama khususnya anggaran masih belum memadai. Untuk itu, diharapkan pemerintah pusat dapat segera menciptakan aturan ditingkat Menteri atau badan terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam LTSA. Selain itu, penyediaan anggaran juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon untuk keberlanjutan tata kelola kolaboratif.

---

The One-Stop Integrated Service (LTSA) for migrant workers in Cirebon Regency has become LTSA in Indonesia which uses collaborative governance to manage its services. Collaborative governance is carried out with non-government actors, namely the International Labor Organization (ILO) and the Cirebon Regency Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and the Mawar Balqis Women Crisis Center (WCC). Even though the formal agreement on this collaborative governance has ended in November 2022, in fact this governance is continuing today with various dynamics that occur in it. In addition, there is still a regulatory vacuum regarding the implementation of this collaborative governance. This study aims to analyze the process of collaborative governance at LTSA for Migrant Workers in Cirebon Regency to determine the system context, drivers, and dynamics of collaborative governance according to the theory of Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). The results of the study show that from the indicators derived from the CGR theory, almost all of them are fulfilled, but 2 (two) indicators of which there are still important notes. These indicators are related to the regulatory or regulatory framework and there are still gaps that need to be followed up immediately for the sustainability of this governance. In addition, shared resources, especially the budget, are still inadequate. For this reason, it is hoped that the central government can immediately create regulations at the ministerial or agency level related to collaborative governance in LTSA. In addition, the regional government of Cirebon district also needs to provide a budget for the continuation of collaborative governance."

"Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of IndonesianMigrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lensof Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regards to the protection of female workers;if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems fromwhat was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one of the most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation,and solutions to develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreignlands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection."

"Beberapa studi menunjukkan bahwa membengkaknya pekerja sektor informal yang terjadi di daerah perkotaan disebabkan terbatasnya daya serap sektor formal. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di kota, diantaranya dikarenakan oleh arus migrasi dari desa. Kelompok pendatang (migran) yang tidak dapat tertampung di sektor formal, alternatif pilihan yang paling tepat adalah menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dengan cara memasuki pekerjaan di sektor informal.Tesis ini mencoba menganalisis apakah probabilitas maupun resiko dalam memasuki pekerjaan di sektor informal ditentukan oleh status migrannya atau lebih ditentukan oleh variabel sosial demografinya seperti umur, tingkat pendidikan, tempat tinggal kota-desa, tempat tinggal botabek-lainnya, status kawin dan jenis kelamin dengan menggunakan data sensus penduduk 1990. Studi dilakukan untuk Propinsi Jawa Barat, karena kedekatannya dengan pusat pemerintahan sehingga pembangunannya berkembang lebih pesat dan sekaligus merupakan propinsi yang banyak dituju migran.Kriteria migran yang digunakan adalah migran berdasarkan propinsi tempat lahir (life time migrant). Disamping itu variabel kontekstual yang ikut dianalisis adalah PDRB perkapita dan angka pengangguran dari migran dan non migran yang bersangkutan berdomisili. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis inferensial dengan menggunakan model regresi logistik berganda.Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status migran dengan pekerjaan sektor informal. Selanjutnya hasil analisis status migran menurut masing-masing variabel sosial demografi dan variabel kontekstual seperti disebutkan di atas menunjukkan bahwa secara statistik ada pengaruh yang signifikan dalam memasuki pekerjaan sektor informal. Jika analisis deskriptif dihubungkan dengan temuan inferensial untuk menghitung besarnya proporsi migran dan non migran menurut variabel yang diperhatikan, ternyata hasilnya menunjukkan pola yang sama dan konsisten. Hal ini disebabkan regresi logistik berganda yang dipakai adalah model terlengkap."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap jumlah pekerja migran di kabupaten dan kota pada tahun 2015-2019. Dari variabel yang diukur dalam penelitian ini dengan regresi Random Effect Model (REM) ditemukan fakta bahwa variabel yang memiliki tingkat elastisitas tinggi adalah jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun sebelumnya, dan jumlah PMI pada 2 tahun sebelumnya, serta luas wilayah, dan jumlah populasi. Variabel dalam penelitian ini antara lain: tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tingkat kemiskinan, indikator pendidikan dan PDRB per kapita dengan variabel kontrol jumlah penduduk, luas wilayah (daratan dan lautan), Jawa-luar Jawa, dan kabupaten/kota. Dari simpulan penelitian, Pemerintah setidaknya memiliki 2 (dua) pilihan kebijakan, pertama, apabila Pemerintah memandang bahwa pengiriman pekerja migran merupakan manifestasi ketidaksejahteraan/kemiskinan daerah kab./kota, maka Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang memfokuskan pada program-program penanggulangan kemiskinan di daerah kantong PMI melalui program padat karya, meningkatkan PDRB per kapita dan Harapan Lama Sekolah (HLS), terutama di daerah kabupaten yang memiliki populasi tinggi, terutama di Jawa, dan memiliki luas wilayah yang tidak besar, dan kebijakan yang akan diambil pemerintah sekurang-kurangnya dimulai dari 2 tahun sebelumnya. Kedua, apabila pemerintah melihat pengiriman pekerja migran sebagai aset yang harus dihandel Pemerintah, fokus kebijakan pemerintah dipusatkan pada daerah terutama kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dengan HLS yang rendah, populasi tinggi, di Jawa, dengan luas wilayah yang sempit.

---

This study aims to analyze the effect of welfare levels on the number of migrant workers in districts and cities in 2015-2019. From the variables measured in this study using the Random Effect Model (REM) regression, it was found that the variables that had a high level of elasticity were the number of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the previous year, and the number of PMIs in the previous 2 years, as well as the area, and the number of migrant workers. population. The variables in this study include: the level of community welfare as measured by the level of poverty, education indicators and GRDP per capita with the control variables being population, area (land and sea), Java-outer Java, and districts/cities. From the conclusion of the study, the Government has at least 2 (two) policy options, first, if the Government views that sending migrant workers is a symbol of poverty/poor in the regencies/cities, then the government must carry out policies by focusing on poverty reduction programs in PMI enclaves through labor-intensive programs, increasing per capita GRDP and expected years of schooling, especially in districts that have a high population, especially in Java, and have a small area, and policies that the government will take at least start from the previous 2 years. Second, if the government sees the sending of migrant workers as an asset that must be handled by the government, there are several government on the regions, especially districts with high poverty rates, with the expectation of low years of schooling, high population, in Java, with a narrow area."

"Berbagai bentuk permasalahan yang merugikan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan ternyata sebagiannya dapat diakibatkan oleh kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi PMP-PRT dalam kebijakan Terminal Tiga baik dalam rumusan kebijakannya maupun implementasinya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengungkap berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT di Terminal Tiga. Pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Terminal Tiga, masih banyak yang belum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan PMP-PRT. Sebaliknya, aturan-aturan tersebut justru melahirkan berbagai permasalahan yang merugikan PMP-PRT. Selain itu, berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT juga disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang tidak mempunyai kepekaan gender. Akibatnya, banyak dari mereka yang memperlakukan PMP-PRT dengan berbagai bentuk tindakan negatif yang merugikan PMP-PRT, seperti pungutan liar dan pelecehan seksual. Aturan Terminal Tiga dan implementasinya yang telah memberikan dampak negatif yang merugikan PMP-PRT merupakan suatu bentuk pelanggaran CEDAW.

---

Various kind of problems that inflict a loss for women in labor, in fact, part of them can be caused by the policy or regulation made by the government itself. This research's aim is to describe the representation of PMP-PRT in Terminal Tiga policy for the formula of policy and its Implementation. This research is also conducted to reveal several problems that faced by PMP-PRT in Terminal Tiga. Qualitative approach using women perspective is chosen in this research with data collection technique through depth interview, documentation study, and observation. This research finds that there are still many regulations which turn out to be Terminal Tiga implementation guidance that has not accommodated the PMP-PRT's needs and interests. In the contrary, those policies actually create many problems that inflict a loss for PMP-PRT. Besides, PMP-PRT experienced those problems that have been caused by some parties which involved in implementing the policy and they do not have gender sensitivity. As a result, most of them treat PMP-PRT with negative action that inflicts a loss for PMP-PRT, for example illegal picking and sexual harassment. The regulation of Terminal Tiga and its implication that gave a negative impact which inflict a loss for PMP-PRT is a proof of government's failure in executing CEDAW."

"Warga negara Indonesia yang bermigrasi untuk bekerja telah lama dinamai dengan penamaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun, karena banyak stigma negative terkait dengan istilah TKI, pada tahun 2017 Pemerintah telah mengubah istilah penamaan tersebut menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Studi ini meneliti dimensi daya Tarik dari penamaan pekerjaan dan bagaimana mereka mempengaruhi niat untuk melamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga membandingkan persepsi calon pekerja pada penamaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan mendistribusikan survei kuesioner untuk menyelidiki persepsi calon pekerja, dan data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling. Hasil dari semua 221 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mendukung bahwa semua dimensi Daya Tarik Penamaan Pekerjaan (WTA), memiliki dampak signifikan pada Niat untuk Memasukkan Aplikasi Pekerjaan (IS), dengan Nilai Ekonomi (EV) memberikan hubungan negative. Lebih khusus pada PMI, Nilai Pengembangan (DV), Nilai Ketertarikan (VI) dan Nilai Kerjasama (VC) memberikan dampak positif dalam urutan tersebut. Penelitian ini berkontribusi untuk mengevaluasi efektivitas penggantian nama Pekerja Migran Indonesia (daya tarik penamaan) dan memberikan saran kepada pemerintah Indonesia tentang pesan yang perlu disampaikan untuk menarik lebih banyak pelamar (membangun pencitraan dari penamaan).

---

Indonesia migrant workers has long been named with the work title of Tenaga Kerja Indonesia (TKI). However, due to many negative stigmas related to the term TKI, in 2017 the Government has changed the term into Pekerja Migran Indonesia (PMI). This study examines the dimensions of work title attractiveness and how they influence the intention to apply. Furthermore, this study also comparing the perception of potential workers on the work title Tenaga Kerja Indonesia (TKI) with Pekerja Migran Indonesia (PMI). We used a quantitative study by distributing a questionnaire survey to investigate the perceptions of future workers, and the data is analyzed using Structural Equation Modelling. The results from all 221 respondents who participated in the study support all dimensions of Work Title Attractiveness (WTA) has a significant impact on Intention to Submit Job Application (IS), with Economic Value (EV) deliver negative relation. More specifically on PMI, the Development Value (DV), Value of Interest (VI), and Value of Cooperation (VC) give a positive impact in that particular order. This study contributes to evaluate the effectiveness on renaming Pekerja Migran Indonesia (brand attractiveness) and give suggestion to Indonesia's government on messages need to be conveyed to attract more applicants (employer brand building)."