Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia pada tahun di 2020 akan memasuki fenomena bonus demografi dengan meningkatnya generasi Y secara signifikan. Adanya dominasi populasi yang dapat mempengaruhi pasar perumahan terutama di kota-kota besar serta banyaknya generasi Y yang belum memiliki hunian melatar belakangi penelitian ini. Adapun Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui preferensi generasi Y dalam memilih hunian. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif analisis dekriptif dan index rata-rata. Dengan menyebar kuisioner kepada seluruh generasi Y berumur 20-39 tahun di Kota Bekasi secara online. Dari 436 kuisioner hasilnya menunjukan bahwa 78,7% generasi Y di Kota Bekasi belum memiliki hunian dan 3 dari 5 generasi Y di Kota Bekasi masih tinggal bersama orangtua. Adapun atribut preferensi hunian yang paling diinginkan generasi Y ialah keamanan yang terjaga, bebas banjir, lingkungan yang bersih, kepemilikan hunian dan dekat dengan jalan utama. Adapun tipe hunian yang diinginkan ialah hunian tapak dengan 3 kamar tidur dilengkapi dengan taman dan ruang keluarga dengan harga kurang dari 450 juta rupiah.

---

Indonesia in 2020 will enter the demographic bonus phenomenon with a significant increase in Y generation. The existence of population dominance that can affect the housing market in urban area as well as the number of Y genneration that do not have housing is the background of this research. The purpose of this study was to determine the Y generation preference in choosing housing. The research was conducted by using descriptive quantitative analysis method and mean index. By distributing questionnaires to all Y generation aged 20-39 years in Bekasi City by online method. From 436 questionnaires the results showed that 78.7% of Y gen in Bekasi City did not have housing and 3 out of 5 generasi Y in Bekasi City still lived with their parents. The attributes of occupancy preference that generasi Y most want are maintained security, flood-free, clean environment, residential ownership and proximity to main roads. The type of housing desired is a site residence with 3 bedrooms equipped with a garden and a family room at a price of less than 450 million rupiah."

"Ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi isu strategis di Indonesia sehingga dibutuhkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang mampu menarik minat pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mengevaluasi kelayakan investasi serta mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat terkait penyediaan Rusun umum milik (Rusunami) melalui skema KPBU tersebut. Pendekatan campuran digunakan dalam penelitian ini; kualitatif dengan studi kasus untuk mengembangkan skema KPBU, metode economy engineering untuk mengevaluasi kelayakan investasi, dan kuantitatif untuk mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat MBR melalui survei dengan kuesioner.Skema KPBU dalam penyediaan Rusunami yaitu design-build-finance-operate-maintenance-transfer (DBFOMT) dengan pengembalian investasi berupa user charge untuk penyediaan Rusunami (35%) dan apartemen/fasilitas komersial (65%) yang memanfaatkan lahan milik pemerintah secara sewa selama 50 tahun yang disertai dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur, perizinan, dan penyiapan lahan dari pemerintah. Skema KPBU tersebut menghasilkan kelayakan investasi dengan nilai IRR 13,18%, NPV sebesar Rp. 610.063.962.923 dan payback period selama 7,45 tahun. Secara umum, skema KPBU dimaksud telah sesuai dengan preferensi/minat responden badan usaha berdasarkan variabel skema KPBU, kelayakan investasi, dan alokasi risiko, namun masih memerlukan pengembangan terutama terkait nilai IRR, alokasi kewajiban pendanaan dan regulasi terkait konsesi lahan. Di sisi lain, rencana Rusunami yang ditinjau dari variabel keterjangkauan, fitur dan aksesibilitas Rusunami, dan bentuk kepemilikan hunian secara umum telah cukup sesuai dengan preferensi/minat masyarakat MBR, namun masih memerlukan penyelarasan terkait harga jual, besaran angsuran dan biaya service charge serta masa kepemilikan hunian

---

The availability of housing for low-income community is still a strategic issue in Indonesia. Therefore, public private partnership scheme is needed to attract the interest of stakeholdersThis study aims to develop a PPP scheme and evaluate investment feasibility as well as analyze the preferences/interests of business entities and the communities to the provision of public housing (apartment) through the PPP scheme. A mixed approach was used in this study; qualitative with case studies to develop PPP scheme, while engineering economy method to evaluate investment feasibility and quantitative method to evaluate preferences/interests of private sector and low-income community through surveys with questionnaires.

The PPP scheme in providing public housing is design-build-finance-operate-maintenance-transfer with a return on investment in the form of a user charge for the provision of public apartment (35%) and commercial apartment/facilities (65%) that utilize government-owned land on a 50-year lease which accompanied by support for facilitation of infrastructure development, licensing, and land preparation from the government. The PPP scheme can generate investment feasibility with IRR value of 13.18%, NPV of Rp. 610,063,962,923 and payback period for 7.45 years. In general, the PPP scheme is suitable with the preferences/interests of private sector based on the variables of the PPP scheme, investment feasibility, and risk allocation, but still requires adjustments related to IRR value, funding allocation and land concession. On the other hand, the housing planning in terms of the affordability, features and accessibility, and the form of residential ownership is quite suitable with the preferences/interests of the low-income community, but still requires adjustments related to the selling price and service charge fees as well as the period of ownership of the dwelling."

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"Penelitian ini mengkaji dan menelusuri aturan terkait kepastian hukum pada penggunaan compliment dan pengaruhnya terhadap nilai pajak yang ada di Kota Tangerang. Kota Tangerang yang menjadi tempat dilakukannya penelitian memiliki alasan yang kuat karena memiliki wilayah teritorial yang mencakup wilayah bandara. Tingginya mobilitas wilayah bandara akan berbanding lurus dengan penyewaan kamar hotel baik digunakan untuk menginap ataupun hanya sekedar untuk transit. Namun tingginya mobilitas wilayah bandara belum sebanding lurus dengan penerimaan pajak hotel yang diterima oleh pemerintah Kota Tangerang. Compliment merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha hotel untuk mendatangkan daya beli konsumen, tetapi dalam prakteknya compliment justru menjadi alat yang digunakan sebagau upaya wajib pajak dalam penghindaran pajak. Celah ini digunakan karena tidak diaturnya penggunaan compliment di Peraturan Daerah. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berupa analisis terhadap mekanisme penggunaan Compliment pada setiap transaksi di Hotel, selanjutnya pengaruhnya terhadap nilai pajak di Kota Tangerang serta urgensi dari kepastian hukum terhadap penggunaan compliment pada setiap transaksi di Hotel. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan teori-teori yang berkaitan dengan hukum pajak guna meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hierarki perundang-undangan yang ada.

---

This study examines and explores the rules related to legal certainty in the use of compliments and their impact on the tax value in Tangerang City. The city of Tangerang, where the research was conducted, has strong reasons because it has a territorial area that includes an airport area. The high mobility of the airport area is directly proportional to the rental of a hotel room whether it is used for overnight stays or just for transit. However, the high mobility of the airport area is not directly proportional to the hotel tax revenue received by the Tangerang City government. Compliment is one of the methods used by hotel entrepreneurs to generate consumer purchasing power, but in practice, compliment is actually a tool used by taxpayers in tax avoidance. This gap is used because the use of compliment is not regulated in the Regional Regulation. The problems studied in this study are in the form of an analysis of the mechanism for using Compliment in every transaction in hotels, then the effect on the tax value in Tangerang City and the urgency of legal certainty for the use of compliment in every transaction in hotels. This research was compiled using the normative legal writing method with the theoretical approach related to tax law in order to examine legal certainty based on literature studies and existing legal hierarchies."

"Conditional Case Transfer (CCT) di Indonesia diimplemantasikan sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus berinvestasi pada kapital manusia. Tesis ini akan membahas inklusi keuangan pada implementasi transformasi bantuan sosial nontunai dalam memberikan kemanfaatan bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian memunjukkan penerima manfaat memiliki kemudahan dalam mengakses pada layanan keuangan yang ada di wilayah Kelurahan Mampang. Pada kualitas layanan keuangan menunjukkan keragaman jenis dan produk yang sudah dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Terdapat pula penerima manfaat melakukan penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan cara digadai ke rentenir. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan dasar penerima manfaat. Terakhir, penggunaan layanan keuangan menunjukkan persepsi positif penerima manfaat pada sistem nontunai karena adanya pengetahuan dan pengalaman baru khususnya bagi penerima manfaat yang sebelumnya unbanked, fleksibilitas pengambilan dana bantuan sosial, adanya kepercayaan diri dari penerima manfaat dan bantuan yang dirasa lebih personal.

---

Conditional Case Transfer (CCT) in Indonesia is implemented as the Family Hope Program (PKH) with the aim of alleviating poverty as well as investing in human capital. This thesis will discuss about financial inclution in the implementation of non-cash social assistance transformation in providing benefits for beneficiary families. The research was conducted with a qualitative approach with data collection methods through in-depth interview, observations, and literature and documentation studies. The results of the study show that the beneficiaries have easy access to financial services in the Mampang Village area. The quality of financial services shows the diversity of types and products that have been utilized by the beneficiaries. There are also beneficiaries who abuse the Prosperous Family Card (KKS) by pawning it to moneylenders. This happens because of the basic needs of the beneficiaries. Finally, the use of financial services shows a positive perception of beneficiaries in the non-cash system due to new knowledge and experience, especially for previously unbanked beneficiaries, flexibility in taking social assistance funds, the confidence of beneficiaries and the perceived more personal assistance."

"Penelitian mengenai perlakuan perpajakan atas sumber daya alam bertujuan untuk menggambarkan perlakuan perpajakan atas sumber daya alam yang diterapkan di Australia dan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan fungsi budgetair pajak berkaitan dengan penerimaan Negara dari sektor sumber daya alam serta fungsi regulerend pajak berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa perlakuan perpajakan atas sumber daya alam di Australia mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara Australia.

---

This research’s purpose is to describe tax treatment on natural resources in Australia and Indonesia. The purpose of this research is also to describe the budgetair function of tax associated with Government’s revenues from natural resource sectors also regulerend function of tax associated with availability of natural resources stock for the next generations. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that tax treatment of natural resources in Australia contributed favorably to the State’s revenue."

"Di Indonesia, pertumbuhan penduduk usia kerja sangatlah pesat, hal ini memberikan peluang untuk memperoleh bonus demograifi. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kexja di Indonesia didominasi oleh mereka yang bcrpendidikan rendah. Selain itu tingginya angka pengangguran terdidik (lulusan SLTA +), dan pencari kerja lulusan SLTA cenderung lebih lama mendapatkan pekeljaan dibandingkan lulusan yang berpendidikan rendah. Dengan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi lama mencari kenja Iulusan SLTA (SMU dan SMK) di Indonesia. Dengan menggxmakan data Sakernas Agustus 2007, akan menganalisa lamanya mencari kerja di Indonesia yang dipengamhi oleh karakteristik individu yaitu pendidikan, pelatihan, jenis kelamin, umur, daerah tinggal, status perkawinan serta status dan sektor pekezjaan yang diperoleh. Untuk menganalisis digunakan metode Hazard zmalisis dengan regresi Cox untuk melihat resiko mendapatkan pekeljaan. Hasil penelilian ini menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di pedesaan Iebih cepat bekelja dibandingkan di perkotaan, laki - laki Iebih cepat mendapatkan pekeljaan dibandingkan perempuan, berstatus kawin lebih cepat mendapatkan pckcrjaan dibmamglmn lainnya, mereka yang pemah mendapatkan pelatihan Iebih cepat mendapatkan pekenjaan dibandingkan yang tidak pernah, mereka yang bekerja di pekerjaan informal lebih cepat mendapatkan pekerjaan lebih oepat mendapatkan pekeljaan dibandingkan pekeljaan formal. Scdangkan mereka yang lulusan SLTA tamatan SMK lebih Iambat mendapatkan pekerjaan dibandingkan tamatan SMU, mereka yang bekelja disektor manufaktur dan jasa lebih Iambat mendapatkan pckcnjaan dibandingkan sektor lainnya yaitu pertanian, kontruksi, pertambangan, listrik, lembaga keuangan dan angkutan. Dan mereka yang bemsia muda lebih lambat mendapatkan pekerjaan.

---

In Indonesia, young population growth is very fast, this matter gives opportunity to get demographic In fact indicate that labor force majority is predominated by them which have low education. Most of open unemployment in Indonesia is labor force whose has high education ( SLTA +). And job search duration for grad of SLTA more longer than they whose has low education. With this background, the research purpose is to know many factors influencing that job search duration grad of SLTA in Indonesia. Using data of Sakemas in August 2007, will analysis job search duration in Indonesia influenced by individual characteristic those are education, training, gender, age, area remain, marriage status.Hazard analysis with Cox regression to see risk get work will be used to analyse the data.

The Result of this research indicate that them who live in rural more faster than in urban to get the job, Male more faster than female, married status more faster than other, them who get training more faster than other, SMU more faster than SMK, informal worker more faster than formal worker, and them who work in trading sector more faster than others sector."

"Penelitian ini mengkaji fenomena radikalisme di indonesia dan upaya Banser menangkalnya dalam perspektif intelijen. Sejatinya, fenomena radikalisme bukanlah hal yang baru terjadi. Radikalisme atau yang di sebut juga intoleransi ini terjadi di hampir seluruh wilayah. Kemunculan radikalisme ini tidak hanya sekedar mencari eksistensi dengan memgadakan perkumpulan atau sekedar mengangkat spanduk saja, melainkan juga secara siatematis masuk ke arah politik praktif. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, Banser bertugas menangkal Radikalisme dan sikap intoleransi. Peneliti menggunakan teori Open Source Intelligent (OSINT) dan teori kontra Intelijen untuk menganalisis upaya Banser melakukan kegiatan intelijen dalam rangka menangkal Radikalisme tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi Banser menangkal radikalisme antara lain penyelidikan, penggalangan, pengamanan, penanaman nilai dan bela negara. Adapun Banser dalam memanfaatkan upaya OSINT adalah dilakukan dengan tahapan metode mulai dari grabbing, monitoring, infiltrasi, profiling, pengolahan, analisa dan desiminasi data serta pengamanan data.

---

This research examines the phenomenon of radicalism in Indonesia and Banser's efforts to counteract it from an intellegence perspective. In fact, the phenomenon of radicalism is not a new thing. Radicalism or what is also known as intolerence occurs in almost all regions. The emergence of this radicalism does not only seek existence by holding associations or just raising banner's, but also systematically enters into practical politics. As the Nahdlatul Ulama Autonomous Body, Banser is tasked with counteracting radicalism and intolerance. Researchers use Open Source Intellegent (OSINT) theory and counterintelligence theory to analyze Banser's effort to carry out Intellegence activities in order to counterect this radicalism. The results of the study show that Banser's strategy of counterecting radicalism includes investagation, security, raising, instilling, values, and defending the country. Banser's effort to utilize OSINT are carried out in stages, starting, from grabbing, monitoring, infiltration, profilling, processing, analysis, and data dissemination, as well as data security."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor serta variabel yang mempengaruhi Non Interest Income pada industri perbankan di Indonesia serta pengaruh Non Interest Income terhadap return, risiko dan kinerja selama periode 2002 hingga 2010. Menggunakan metodologi panel data, hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran aset bank (size), rasio modal terhadap aset, kompetisi dan teknologi berpengaruh terhadap non interest income. Non interest income pada industri perbankan di Indonesia tidak berpengaruh terhadap return, namun berpengaruh terhadap risiko dan kinerja.Kata kunci: Non Interest Income, Return, Risiko, Kinerja

---

Title : Determinants of Non Interest Income in Indonesia Banking

This study aims to understand factors and variables that affect the non interest income in Indonesia banking industry during the period of 2002 to 2010. Using the panel data methodology, result showed that bank size, equity to asset ratio, competition and technology affect non interest income. Non interest income affect to risk and performance but not to return.

Keywords: Non Interest Income, Return, Risk, Performance"

"Dengan adanya amandemen Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa atas ekspor jasa dikenakan PPN dengan tarif 0%. Jenis – jenis jasa yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 70/PMK.03/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tentang bagaimana penerapan kebijakan PPN atas ekspor jasa di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatitif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan ekspor jasa tertentu di Indonesia telah mencerminkan prinsip netralitas dan place of taxation rules. Selain itu dalam rangka mempermudah pengawasan, baik di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sama – sama menerapkan adanya batasan jenis jasa yang atas ekspor jasa dikenakan PPN 0%. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut terdapat beberapa persyaratan di antaranya harus adanya perjanjian/perikatan dan bukti pembayaran yang mampu menunjukan adanya transaksi ekspor jasa. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor jasa di Indonesia, peneliti menyarakan perlu adanya perluasan jenis jasa dan peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana pengawasan kebijakan ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

---

The impact of amandement Value Added Tax (VAT) Law on 2009 is services exports are subject to VAT at a rate of 0% (zero rate). The types of services which subject to VAT at a rate of 0% are regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 32/PMK.010/2019 which is the third change of the Minister of Finance Number PMK 70/PMK.03/2010. The study aims to analyze and compare the implementation of VAT policies on service exports in Indonesia and several countries in ASEAN such as Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines. This study used  a qualitative approach with descriptive research type. The study finds that the service export policies in Indonesia has been reflected the neutrality principle and place of taxation rules. The VAT policies on service exports both in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines are implementing restrictions on types of services which service exports are subject to 0% VAT. There are several requirements to implemented the facility, the one is should be have an agreement / engagement and the payment receipt which is able to show the service export transaction. This study shown that to increase the competitiveness of service exports in Indonesia, the researcher suggests to expand the types of services and special regulation which is regulated  how to monitor this policy so it can give an legal certainty."