Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara pidana yangmemerintahkan aset dirampas untuk negara. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama,memahami peraturan eksekusi terhadap putusan pidana yang amarnya dirampas untuknegara. Kedua, memahami dampak dari putusan hakim yang memerintahkan asetdirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkupkeuangan negara. Ketiga memahami perlindungan hukum bagi korban yang asetnyadirampas untuk negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatifdan penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan dalam tulisan ini adalah eksekusiterhadap putusan pidana yang dalam amarnya memerintahkan dirampas untuk negaraadalah dengan pengurusan oleh Jaksa melalui mekanisme penjualan dengan cara lelangeksekusi yang hasil bersihnya harus disetorkan ke kas negara. Pertimbangan hakimtidak tepat karena dengan disetorkannya uang ke kas negara maka negara menerimapemasukan yang bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dalamPasal 2 UU Keuangan Negara. Uang pada kas negara tidak mudah untuk dilakukanpengambilan terhadap kepentingan yang tidak terdapat dalam rencana kerja dananggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN selaku pengguna anggaran.Perlindungan hukum terhadap korban yang asetnya dirampas untuk negara lemah.Perlindungan diberikan oleh PPIU dan ketika PPIU melakukan pelanggaran maka tidak ada lagi tanggung jawab dan kaitan dari pihak Kementerian Agama.

---

The matter discussed in this research is a criminal case decision that ordered assets to

be confiscated for the state. The purpose of this research is first, to understand the rules

of execution of a criminal decision whose orders are confiscated assets for the state.

Second, to understand the impact of a criminal decision with consideration that assets

are confiscated for the state whereas such assets are not within the scope of state

finances. Third, to understand legal protection for victims whose assets are confiscated

for the state. This research is a normative juridical law research and library research.

This study concludes, execution of a criminal case decision on confiscated assets for

the state is managed by the Prosecutor with the executional auction selling mechanism,

in which the net proceeds must be deposited into the state treasury. Judge’s

consideration is not appropriate because by depositing the money as the state’s treasury

fund, the state receives income that are not within the scope of state finance as regulated

in Article 2 State Finances Act. The fund in the state treasury cannot be easily taken to

be used for interests which are not included in the work plan and budget of

ministries/institutions in the State Budget’s draft as the budget users. Legal protection

for victims whose assets are confiscated for the state is poor. The protection is given

by the PPIU and when PPIU commits violation, it is no longer the responsibility nor

related to the Ministry of Religious Affairs."

"Tesis ini membahas tentang pelindungan arsip aset negara khususnya bukti kepemilikan tanah BKT Universitas Indonesia UI . Masalah yang menjadi perhatian peneliti adalah bagaimana pelindungan arsip aset negara dalam bentuk kepemilikan tanah UI untuk menyelamatkan aset negara dan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan arsip aset serta bagaimana usulan penanggulanan kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan arsip aset negara BKT UI sudah didata dan disimpan menggunakan brankas serta sudah dibuat salinan dalam bentuk digital untuk backup dan akses secara terkendali. Namun arsip tersebut perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk menyelamatkan aset negara bila ada tuntutan pihak lain di kemudian hari. Pimpinan UI perlu memberi perhatian lebih dengan menetapkan penanggung jawab dan lokasi simpan arsip aset tersebut. Kantor Arsip UI berharap memiliki gedung arsip sesuai standard nasional sebagai sarana prasarana penyimpanan guna pelindungan dan pengamanan arsip aset negara yang sangat penting ini. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini adalah pembuatan program pengelolaan arsip aset negara dimulai dari BKT sebagai prioritas utama rencana besar pengelolaan arsip UI yang disahkan Pimpinan UI. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI selaku pembina perlu memberi dukungan kepada UI dengan menetapkan Kantor Arsip UI sebagai contoh praktek terbaik best practice pengelolaan arsip vital negara khususnya dalam arsip aset BKT.

---

This thesis studies the protection of state asets records, especially evidence land ownership of Universitas Indonesia UI . The problem of concern for the researcher is how to protect state asets records in the form of UI 39 s land ownership to save state asets and what constraints they face in managing the asets records as well as the proposed mitigation of the constraints. This research is a qualitative research with case study method. Methods of data collection conducted were observation, interview and document studies. The results show evidence of land ownership of UI as state asets records has been recorded and stored using a safe and UI has made digital copies for backup and access in a controlled manner. However, the records need to be supplemented with supporting documents to save state asets if there is a claim from other parties later. UI top management should pay more attention to appoint the responsible person and location to store the asets records. Kantor Arsip UI hopes to have records center in accordance with national standards as storage infrastructure for the protection and safeguard of this very important state asets records. The recommendation given from this research is the creation of state aset management records program starting from land ownership proof as the main priority of UI records management grand design approved by UI top management. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI as coach needs to give support to UI by setting Kantor Arsip UI as an example of best practice of vital records management for the country, especially in land ownership proof of state aset records."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk menganalisis perlakuaan akuntansi atas aset tetap terutama aset yang dibuat sendiri (Self-Constructed Asset) pada PT XYZ. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan dilihat kesesuaiannya dengan konsep yang ada dalam teori dan standar yang ada. Dalam proses pencatatan dan penyajian ditemukan kejanggalan yang tidak sejalan dengan teori dan standar yang berlaku. Tetapi secara keseluruhan aset tetap PT XYZ dicatat dan disajikan wajar sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku secara umum.

---

ABSTRACT

This report aims to analyze the accounting treatment of fixed assets, especially Self-Constructed Assets at XYZ. Recording and presentation examined in term of compliance with the existing concept in theory and existing standards. In the process of recording and presentation, the author discovered irregularities that are inconsistent with the theory and applicable standards. The overall fixed asset at XYZ recorded are and presented fairly in accordance with the accounting rules generally applicable."

"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

---

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.

The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets."

"Aset hasil tindak pidana adalah tujuan utama pelaku kejahatan bermotif ekonomi melakukan perbuatannya. Oleh karena itu upaya penghilangan akses dan hak pelaku terhadap hasil kejahatan beserta perolehannya dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana bermotif ekonomi. Kelahiran rezim anti pencucian uang di Indonesia telah memperkenalkan metode pendekatan baru yaitu follow the money dimana penegakan hukum tidak lagi hanya terfokus kepada pelaku kejahatan tetapi pada aset hasil tindak pidananya. Selain bertujuan untuk menghilangkan motif pelaku kejahatan, metode ini dapat menjadi harapan pemulihan bagi korban kejahatan yang merasakan kerugian finansial. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya telah memberikan instrumen yang cukup mumpuni bagi para penegak hukum untuk melakukan upaya pemulihan aset bagi korban kejahatan, namun hal ini tidak terlihat pada kasus First Travel dimana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku dan menyatakan seluruh aset First Travel dirampas untuk negara sehingga korban tidak mendapatkan pemulihan sama sekali. Penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu terkait pengaturan upaya pemulihan aset di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta terkait penerapan upaya pemulihan aset di dalam kasus First Travel. Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, sehingga menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum dan non-hukum. Wawancara terstruktur dan terpandu juga dilakukan untuk mengkonfirmasi interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktek. Hasil penelitian membuktikan bahwa instrumen hukum pemulihan aset yang termaktub dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah memfasilitasi upaya pemulihan aset bagi korban kejahatan namun belum mengatur secara jelas mekanisme pemulangan aset kepada korban kejahatan yang dapat menjadi hambatan apabila korban kejahatan tidak sedikit. Dalam implementasinya terlihat bahwa penegak hukum masih terfokus hanya kepada pembuktian unsur atau pemenuhan unsur tindak pidana, sehingga mengakibatkan hasil penelusuran aset yang tidak maksimal serta terdapat kebingungan atas mekanisme pemulangan aset kepada korban sehingga pada akhirnya upaya pemulihan aset tidak dapat menjangkau actual victim.

---

Illegal asset is the main objective of criminals who carry out their action with economic motives. Therefore, eliminating their access and rights to the proceeds of crime can be an effective way of eradicating economic crimes. The deveopment of Anti money laundering regime in Indonesia has introduced a new approach method namely ‘follow the money’ allowing law enforcement to focus not only on criminals but also illegal assets. Besides aiming to eliminate the motives, this method can give hope to actual victim to the crime to get recovery. The anti money laundering law has actually provided a fairly qualified instrument for law enforcement officers to conduct asset recovery for the actual victims, but this is not found in the First Travel case where the judges sentenced the perpetrators to imprisonment and ordered all assests to be confiscated by State. Hence, actual victims left without any remedies. This study seeks to answer several regulatory gaps related to the Anti Money Laundering Law and their implementation particularly in the First Travel case. It is based on normative juridical law research using secondary data sources of legal and non-legal materials. Selective structured and guided interviews with experts were conducted to confirm the interpretation of related laws and regulation as well as their application on practices. The study higlighted that Anti Money Laundering Law has provided legal basis for asset recovery for victims; Nevetheless, it lacks of clear mechanism for returning assets to victims. This indeed can be an obstacle particularly involving massive victims. In practice, it appears that law enforcement still focuses only on proving the elements of crime rather than thingking about recovering assets. This way of working leads to inadequate asset tracing results. It can also create confusion over the mechanism of returning assets. In the end, ultimately asset recovery efforts can not provide adequate remedies to victim."

"Salah satu praktek dalam perbankan adalah adanya keberadaan jaminan/agunan di dalam melakukan perjanjian kredit. Dalam perkembangannya dalam melakukan pemberian kredit terdapat masalah saat ternyata agunan yang diberikan dalam proses perkreditan ternyata merupakan hasil dari tindak pidana yang menyebabkan terjadinya penyitaan untuk pengembalian kerugian negara. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai apakah penyitaan tersebut sesungguhnya dapat menghilangkan hak preferent maupun hak parate eksekusi yang dimiliki oleh bank sesaat setelah melakukan peletakan hak tanggungan terhadap asset yang dijadikan jaminan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka. Dari penilitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada konsep hukumnya sendiri hak preferent dan hak parate eksekusi tidak dapat dirampas oleh negara karena adanya asas droit de suite dan droit de preferent, akan tetapi apabila terjadi perampasan yang dilakukan oleh negara maka hilanglah kedua hak tersebut karena walau dapat dimintakan kembali agunan tersebut tapi harus melawati proses yang panjang yang menghilangkan hak parate eksekusi maupun hak preferent. Maka dari itu penulis menyarankan seharusnya undang-undang lebih diperbaharui sehingga dapat lebih menjelaskan lagi mengenai agunan yang terbukti merupakan hasil tindak pidana. Serta penegak hukum yang melakukan penyitaan harusnya melakukan pemeriksaan terhadap benda yang akan disitanya, apakah diatas benda tersebut terdapat hak pihak ketiga yang dilindungi oleh Undang-undang.

---

In bankin practice making credit agreements there are existence of collateral. In its development in giving credit there was a problem when it turned out that the collateral provided in the credit process turned out to be the result of a criminal act that caused seizure of the object to recover state losses. This study attempts to analyze whether the confiscation can actually eliminate preferential right and parate execution right held by the bank shortly after placing the mortgage right on the assets that are used as collateral. Approach method used in this research is normative juridical with technique of collecting of secondary date or library material, which then analyzed by using qualitative method. From the research conducted, it can be concluded than in the legal concept the preferential right and parate execution right cannot be confiscated by the state beause the legal concept the preferential rights and parate execution rights cannot be confiscated by the state because the principle of droit de suite and droit de preferent, but if there is a seizure carried out by the state it meants then the two rights are lost because even if the bank can collect the collateral again but bank had to go through a long process that eliminated the parate execution and preferential rights. Therefore the authors suggest that the law should be renewed so that it can further explain about collateral which is proven to be the result of a criminal act. As well as law enforcers who carry out seizures should conduct an inspection of the objects before confiscated it, whether there are rights to the third party which are protected by law. "

"Penelitian ini menganalisis perbandingan konsep perampasan aset yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dengan konsep perampasan aset menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, serta urgensi instrumen perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture di Indonesia dengan melakukan studi kasus terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Perampasan Aset merupakan upaya paksa negara yang didasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna pengambilan kekuasaan dan/atau kepemilikan suatu aset tindak pidana tanpa penghukuman kepada pelakunya. Rezim Perampasan Aset di Indonesia masih menekankan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan sebelum dapat merampas aset hasil kejahatan dari pelakunya, di mana pendekatan seperti ini disebut perampasan aset secara in personam. Perampasan aset secara in personam terbukti seringkali menemui kendala, sehingga Jaksa tidak dapat secara cepat merampas aset tindak pidana. Salah satu kasus yang terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara adalah kasus mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari Pinangki Sirna Malasari tidak sebanding dengan jumlah aset yang berhasil ia peroleh dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan pendekatan perampasan aset secara Non-Conviction Based Asset Forfeiture melalui pengesahan RUU Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana menjadi Undang-Undang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa RUU tersebut terbukti efektif jika digunakan sebagai dasar hukum dalam merampas aset hasil kejahatan dari Pinangki Sirna Malasari.

---

This research analyzes the comparison of the concept of asset confiscation regulated in positive law in Indonesia with the concept of asset confiscation according to the Draft Law on Confiscation of Assets Related to Criminal Acts, as well as the urgency of the instrument of asset confiscation without punishment or Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Indonesia by conducting a study case regarding criminal acts of corruption and criminal acts of money laundering committed by Pinangki Sirna Malasari. This research was prepared using doctrinal research methods. Asset confiscation is a state coercive measure based on a court decision that has permanent legal force to take power and/or ownership of a criminal asset without punishing the perpetrator. The Asset Confiscation regime in Indonesia still emphasizes punishing criminals before they can confiscate the assets resulting from crime from the perpetrators, where this approach is called in personam asset confiscation. It has been proven that confiscation of assets in personam often encounters obstacles, so that prosecutors cannot quickly confiscate criminal assets. One of the cases proven to have caused state financial losses was the case of former Prosecutor Pinangki Sirna Malasari in Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. The criminal assets that were confiscated from Pinangki Sirna Malasari were not comparable to the amount of assets he managed to obtain from criminal acts of corruption and money laundering. The results of this research indicate that Indonesia needs a Non-Conviction Based Asset Forfeiture approach to confiscation of assets through the ratification of the Bill Concerning Confiscation of Assets Related to Criminal Acts into law. This research also shows that the bill has proven effective if used as a legal basis for confiscating assets resulting from crime from Pinangki Sirna Malasari."

"Tesis ini menjelaskan kendala-kendala yang dialami Kurator dalam eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero (BUMN Persero) dalam kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Kurator dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menemukan adanya disinkronisasi peraturan tentang kepailitan BUMN, yaitu antara UU Kepailitan dengan undang-undang lainnya, serta poin-poin dalam UU Kepailitan itu sendiri. Contoh yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah PT Kertas Leces (Persero) yang sudah terlanjur pailit dan mengalami penyitaan atas harta pailitnya. Selain itu, Penulis akan menggunakan pengaturan eksekusi kepailitan BUMN dari negara lain untuk menjadikan bahan analisa Penulis perihal perbandingan pengimplementasiannya dengan kasus hukum tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tahap eksekusi aset – i) pengelolaan; dan ii) penyelesaian aset pailit. Namun masih terdapat kendala, baik internal maupun eksternal, dengan campur tangan pemerintah yang cukup besar. eksekusinya upaya Kurator untuk mengatasi kendala kepailitan BUMN Persero dengan mengirimkan surat kepada seluruh instansi terkait, menginventarisasi aset dan dokumen legal milik BUMN PT Persero (seperti halnya dalam kasus PT Kertas Leces (Persero)) yang dibutuhkan dalam proses aset dalam kepailitan.

---

This thesis describes the obstacles experienced by Curators in the execution of assets of State-Owned Enterprises (BUMN) in the form of Corporation (BUMN Persero) in bankruptcy in Indonesia. This study focuses on the Curators’ efforts to overcome these problems by using an empirical juridical approach, because this research finds a desynchronization of regulations regarding the bankruptcy of BUMN, namely between the Bankruptcy Law and other laws, as well as points in the Bankruptcy Law itself. An example that can be taken in this research is PT Kertas Leces (Persero) which is already bankrupt and has experienced confiscation of its bankrupt assets. In addition, the Author will use the bankrupt State-Owned Enterprise execution arrangements from other countries to make the Author’s analysis material as comparison of its implementation with the legal case in Indonesia. The results show that there are 2 (two) stages of asset execution, namely: i) management; and ii) settlement of bankrupt assets. However, there are still obstacles occurred, both internal and external aspects related with considerable government intervention. Execution of the Curator’s effort to overcome the constraints of the bankruptcy of BUMN Persero by sending letters to all relevant agencies, inventorying assets and legal documents belonging to BUMN Persero (as in the case of PT Kertas Leces (Persero) which are needed in the process of assets in bankruptcy."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk kekayaan negara. Karena terminologi mengenai kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan memiliki arti yang berbeda khususnya kekayaan di BUMN, pembahasan ini harus didukung dengan Asas Systematishe Specialiteit untuk menentukan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku di BUMN apakah suatu perbuatan korupsi di BUMN termasuk perbuatan yang dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena perbedaan pengertian terminologi ini mempengaruhi pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, apakah akan diterapakan undang-undang korupsi atau undang-undang lain yang memiliki norma yang sama dengan undang-undang korupsi.

---

This study discusses the application of the principle of De Autonomie Van Het Strafrecht Materiele for the country's assets. Because the terminology of state assets when separated and not separated have different meanings, especially in state-owned property, this discussion supported by Systematishe Specialiteit principle to determine whether the laws that imposed against the offender in the state is an act of corruption in state firms, including actions that may be imposed by Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication Jo Law Number 20 Year 2001 on Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption. Because these differences of terminology affect the understanding of verification in the Criminal Procedure Code, whether to apply the laws of corruption or other laws that have the same norm with the law of corruption."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai penggunaan UX Dark Pattern sebagai modus operandi penipuan online melalui pertimbangan dalam kerangka choice structuring properties. Melalui pendekatan kualitatif data sekunder, penelitian ini menganalisis cara pelaku penipuan online menggunakan dokumen elektronik palsu dengan metode UX Dark Pattern dengan mempertimbangkan konsep availability, awareness of method, likely cash yield per crime, planning necessary, dan identifiable victim. Berdasarkan hasil analisis, pelaku menggunakan keahliannya dalam mengoperasikan UX Dark Pattern untuk melakukan manipulasi pada tampilan akun tersebut agar terlihat seperti akun resmi dengan mekanisme pengaduan yang sama dengan akun resmi, sehingga terdapat keterkaitan antara kemampuan UX Dark Pattern yang dimiliki oleh pelaku penipuan online dengan konsep-konsep pada choice structuring properties. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku membuat dokumen elektronik pakse dengan metode UX Dark Pattern untuk mengelabui korban dengan tampilan yang menyerupai akun resmi, sesuai dengan konsep choice structuring properties. Dalam penelitian selanjutnya, dapat diperdalam analisis pada intervensi desain yang dapat mencegah penggunaan dokumen elektronik palsu dengan metode UX Dark Pattern untuk tujuan penipuan.

---

This Final Task discusses the use of UX Dark Pattern as an online fraud operandi mode through consideration within the framework of choice structuring properties. Through a qualitative approach to secondary data, the study analyzes how online fraudsters use fake electronic documents using the Dark Pattern UX method by considering the concepts of availability, awareness of method, likely cash yield per crime, planning necessary, and identifiable victim. Based on the analysis, the perpetrators used their expertise in operating the UX Dark Pattern to manipulate the appearance of the account to look like an official account with the same complaint mechanism as the official account, thus there is a link between the dark pattern UX capabilities owned by online fraudsters with concepts on choice structuring properties. This research shows that the perpetrators created an electronic document with the UX Dark Pattern method to deceive the victim with an appearance that resembles an official account, in line with the concept of choice structuring properties. In further research, analysis can be deepened on design interventions that can prevent the use of fake electronic documents with the Dark Pattern UX method for fraudulent purposes."