Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kasus yang ada pada Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp. Terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai kewenangan pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta dari seorang werda notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya, kewenangan pemegang protokol notaris hanyalah mengeluarkan salinan akta, Grosse akta, dan kutipan akta. Namun, Pengadilan Negeri Cilacap mengeluarkan penetapan yang mengizinkan seorang pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan tulis/ketik dari akta notaris yang ia simpan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan dari pengadilan dalam memberikan izin kepada pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta dan tata cara pembetulan akta dari werda notaris yang tepat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian berupa yuridis normatif, yang bersumber pada data sekunder dari berbagai dokumen. Adapun tipe peneltian ini adalah eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah pengadilan tidak berwenang untuk mengeluarkan penetapan yang memberikan izin kepada Pemegang Protokol Notaris untuk melakukan pembetulan kesalahan ketik/tulis pada akta werda notaris. Hal ini karena akta yang bersangkutan merupakan kepentingan dari para pihak yang membuat akta, bukan kepentingan notaris. Sehingga penetapan tersebut harus dilakukan pembatalan. Oleh karena itu, pembetulan akta dapat dilakukan dengan cara para pihak dalam akta mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada werda notaris, sekaligus memperbolehkan pembetulan akta dilakukan oleh pemegang protokol notaris. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peraturan mengenai mekanisme pembetulan kesalahan tulis/ketik pada akta setelah notaris yang membuat akta tersebut telah pensiun atau menjadi werda notaris.

---

This thesis is based on the case described in the Cilacap District Court Decision No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp. There is an absence of the law that regulates the authority of the holder of the protocol notary to correct the typo in superannuated notary deed. In Notary Position Regulations and amendment, the authority of the holder of the protocol notary are issued a copy of the deed, grosse of the deed, and extract of the deed. However, Cilacap District Court was issued a decree that allows the holder of the protocol notary to make corrections to typographical errors in superannuated notary deed. The problems raised in this research are the authority of the District Court in granting the authority to the holder of the protocol notary to correct the superannuated notary deed and the procedures to correct superannuated notary deed rightly. To answer this problem, a normative juridical research method is used, with explanatory research typology. The collecting data tools for this research is study document through the literature. The result of the analysis of this research is that District Court is not authorized to issue a determination which contains authorizes the holder of the Notary Protocol to make a correction of typos / write on the superannuated notary deed. This is because the deed is the interest of the parties who made the deed, not the interests of the notary. So, the determination must be cancelled. Therefore, the correction of the deed can be done by means of the parties in the deed filing a lawsuit to the court to ask for reimbursement of costs, compensation, and interest from the superannuated notary, as well as allowing the deed correction to be carried out by the notary protocol holder. Suggestions from this research is that there is a need for regulations regarding the mechanism for correcting typographical errors in the deed after the notary who made the deed has retired or becomes a superannuated notary."

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dan deskriptif analistis. Hasil Penelitian yang di dapatkan ialah bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris yang sedang menjalankan tugas dan jabatannya sebagai PPAT pada saat pelanggaran tersebut terjadi. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan terhadap Notaris untuk membuat akta yang terkait dengan pertanahan, sehingga melekatkan jabatan PPAT kepada jabatan Notaris. Sehingga Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Supervisory Council in conducting examinations of Notary who also serves as PPAT in relation with alleged violations of the ethical core. This thesis uses a juridical normative and descriptive analysis method. The analysis shows that the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examination of alleged violations of the ethical code committed by a Notary on duty as PPAT. This is due to the provisions in Article 15 point (2) UUJN which grants an authority to the Notary to make land-related deeds, and therefore attaching the PPAT title with Notary title. Thereafter, the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examinations of Notary who also serves as PPAT."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN.

---

Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations.

The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI.

This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively.

Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN."

"Tesis ini meneliti mengenai perlindungan Notaris sebagai pemegang protokol terhadap kerahasiaan akta yang ada di dalam penyimpanannya serta kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemberian salinan Akta. Dalam tesis ini, Pemegang Protokol Notaris digugat untuk memberikan salinan akta oleh bukan para pihak yang ada di dalamAkta. Sehingga Notaris Pemegang Protokol dalam menjalankan jabatannya diperlukan Perlindungan hukum untuk memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan jika terjadisengketa-sengketa hukum karena penerima protokol hanya menerima peralihan protokol guna menjaga minuta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau protokol dalampenyimpanan Notaris serta untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalahperlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yang berasal dari Undangundang yakni Notaris dapat menggunakan hak ingkar Notaris apabila Notaris dimintaiketerangannya dalam proses peradilan, serta tanggung jawab dan kewenangan pemegang protokol Notaris sebagai penerima protokol bukan pembuat Akta, tanggung jawabnyahanya sebatas administratif yakni merawat minuta akta dan menyimpan protokol Notaris di tempat penyimpanannya, karena protokol Notaris tersebut telah diamanahkan dan telah beralih tanggung jawabnya untuk memelihara dan menjaganya. Selain itu mempunyai kewajiban untuk memberikan salinan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

This thesis examines the protection of the Notary as a protocol holder against the confidentiality of deeds in their storage and the authority and responsibility for providing a copy of the Deed. In this thesis, the Notary Protocol Holder is sued to provide a copy of the deed by non-parties in the Deed. So that the Notary Holder of Protocol in carrying out his position requires legal protection to fulfill summons and examinations in case of legal disputes because the recipient of the protocol only receives a transfer of protocol in order to maintain the minuta / letters attached to the minuta or protocol in the Notary's

storage and to maintain dignity. and the dignity of their position, including testimony and processing in examinations and trials. This research is a normative juridical research type with descriptive analytical research and analyzed by qualitative methods. The result of this research is the legal protection that can be given to Notaries that comes from law, namely Notaries can use the right of refusal of the Notary if the Notary is asked for his information in the judicial process, as well as the responsibilities and authorities of the

Notary protocol holder as the recipient of the protocol not the Deed maker. it is only limited administratively, namely maintaining the Minuta deed and keeping the Notary's protocol in its storage, because the Notary's protocol has been mandated and has shifted its responsibility to maintain and safeguard it. In addition, it has the obligation to provide a copy of the Deed in accordance with the provisions of Article 54 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which has been amended by Law Number 2 of 2014."

"Protokol ialah kumpulan arsip negara yang harus disimpan dan diterima oleh Notaris. Setiap Notaris mempunyai kewajiban dan kesediaan untuk menerima protokol dari Notaris lain. Pertanggungjawaban Notaris terhadap setiap akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni pertanggungjawaban tersebut dapat di tafsirkan adalah seumur hidup notaris. Dari setiap akta-akta yang dibuat oleh notaris tersebut apabila menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga maka para pihak tersebut dapat melakukan penuntutan ataupun gugatan melalui Pengadilan, termasuk Notaris pemegang protokol sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 15 Agustus 2012, dimana terdapat 2 (dua) Notaris sebagai pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia yakni Rober Faisal, S.H (selaku pemegang protokol dari Notaris/PPAT Hasiholan Situmeang, S.H) dan Juliani Martha, S.H, Mkn. (selaku pemegang protokol dari Notaris/PPAT Nani Widiawati, S.H) ikut dipanggil dalam pengadilan, diputuskan membayar uang paksa serta membayar perkara sedangkan mereka bukanlah pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan akta yang menjadi objek gugatan, oleh karena akta jual beli yang dibuat oleh notaris yang telah meninggal dunia dinyatakan batal demi hukum akibat adanya pemalsuan surat kuasa jual. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi pemegang protokol notaris yang digugat oleh pihak ketiga terkait dengan salah satu protokol notaris yang disimpannya.

---

Protocol is the national archives should be stored and received by the Notary. Each Notary has a responsibility and a willingness to accept the protocol of other Notary. Notary accountability for every act he made in Article 65 of Law Notary Department namely accountability can be construed is a lifetime notary. From each of the acts done by the notary when incurring losses for third party then the party can do through court prosecution or suit, including holders Notary protocol as stated in Decision No. 22/Pdt/2012/PT.JBI 15 August 2012 , where there are 2 (two) as the holder of Notary protocols that have died they are Rober Faisal, SH (protocol holder of Notary / PPAT Hasiholan Situmeang, SH) and Martha Juliani, SH, NSC. (protocol holder of Notary / PPAT Widiawati Nani, SH) follow called in court, it was decided to pay the money to pay the compulsory and while they are not parties directly involved in the manufacture of the object class action act, because the deed of sale made by the deceased notary declared annulled by law as a result of selling counterfeit letter of authorization. Applied research is normative juridical to learn more about the forms of accountability and legal protection for share holders who sued the notary protocol by third parties associated with one of the notary protocol that he or she keep."

"Kesalahan penulisan pada akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu kesalahan yang wajib dikoreksi oleh setiap notaris dalam rangka menjalankan jabatan notarisnya tersebut agar dapat tetap menjaga keautentisitasan akta tersebut. Namun, dalam praktek notaris di Indonesia, pembetulan kesalahan tulisan pada akta hanya bisa dilakukan secara langsung dihadapan penghadap, notaris dan saksi-saksi secara langsung. Berbeda dengan Estonia. Dimana Estonia pembetulan kesalahan tulisan pada akta dapat dilakukan secara daring sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Notarisasi Estonia. Begitu juga negara bagian Montana yang diatur dalam UU Notaris Montana. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah terkait pengaturan, teknis serta praktek pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring di Indonesia, Estonia dan Montana serta bagaimana implikasi hukumnya dalam hal pembetulan tersebut dilakukan secara daring. Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini, metode penelitian yang digunakan ialah dilihat dari bentuk penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Selain itu, tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian terapan dan eksploratoris. Metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis data kualitatif dengan pendekatan formulatif dan pendekatan aplikatif. Hasil dari analisa adalah di Indonesia sendiri pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring melalui memang belum ada pengaturannya sama sekali, namun notaris di Indonesia menggunakan Pasal 16 Ayat (7) UUJN sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan kesalahan tulisan pada kata secara daring. Sedangkan di Estonia, pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring melalui media elektronik sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Notarisasi Estonia. Begitu juga di negara bagian Montana, sudah diatur di dalam UU Notaris Negara Bagian Montana. 

---

A writing error in the deed made by a notary is an error that must be corrected by every notary in carrying out his notary position in order to maintain the authenticity of the deed. However, in the practice of a notary in Indonesia, the correction of writing errors in the deed can only be done directly before the appearer, the notary and the witnesses directly. Unlike Estonia. In Estonia, correction of writing errors in deeds can be done online as provided for in the Estonian Notarization Act. Likewise, the state of Montana is regulated in the Montana Notary Act. Based on this, the problems discussed in the writing of this thesis are how to regulate, technical and practice the correction of writing errors in deeds online in Indonesia, Estonia and Montana and how the legal implications of this correction are carried out online. To answer the problems in this thesis, the research method used is seen from the form of research using normative legal research. In addition, the type of research used is applied and exploratory research. The data analysis method used is a qualitative data analysis method with a formulative approach and an applicative approach. The result of the analysis is that in Indonesia, there is no regulation on writing errors in deeds online at all, but notaries in Indonesia use Article 16 Paragraph (7) of the UUJN as the legal basis for correcting written errors in words online. Meanwhile, in Estonia, online deed correction of writing errors through electronic media is fully regulated in the Estonian Notarization Law. Likewise in the state of Montana, it is regulated in the Montana State Notary Act."

"Protokol notaris wajib disimpan oleh notaris dan berfungsi sebagai alat bukti tulisan. Notaris wajib untuk menyimpan protokol notarisnya sendiri atau menyimpan protokol notaris dari notaris yang telah berakhir masa jabatannya (werda notaris). Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hak dan kewajiban Notaris dan Werda Notaris terhadap protokol notaris sebagai dokumen Negara dan bagaimana kedudukan protokol notaris untuk kepentingan pembuktian terhadap werda notaris dalam sengketa hukum berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Penelitian dilakukan menggunakan hukum normatif, bersifat desktriptif, berbentuk preskriptif, menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data secara studi kepustakaan serta menggunakan logika deduktif. Hak dan kewajiban Notaris dan Werda Notaris terhadap protokol notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Werda Notaris dapat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan sehingga berhak untuk menggunakan protokol notarisnya dengan sebagai alat bukti dalam perkaraperkara terkait dengan menghadirkan notaris pemegang protokol notaris dari Werda Notaris tersebut. Secara normatif belum diatur mengenai penggunaan protokol notaris dari Werda Notaris sebagai alat bukti sehingga perlu ditambahkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Werda Notaris jika ada laporan dugaan pelanggaran undang-undang jabatan notaris yang dilakukan Werda Notaris harus ditolak.

---

Notary protocol must be kept by the notary and serves as written evidence. Notary is obliged to keep his own notary protocol or keep notary protocol of the notary who has ended his term (retired notary). The problems discussed is how the arrangement of rights and duties of Notary and Retired Notary to notary protocol as state documents and how the position of notary protocols for the sake of proving to the retired notary in a legal dispute relating to the deeds made. The study was conducted using normative law, descriptive explanation, prescriptive form, use data sources in the form of primary legal materials, secondary and tertiary, literature study data collection and use deductive logic.

The rights and obligations of the Notary and Retired Notary to notary protocol are stipulated in Law Notary. Retired Notary can be considered as interested parties that are entitled to use the notary protocol as evidence in cases related to the notary present holder of a notary protocol of the Retired Notary. Normatively has not been set on the use of Retired Notary?s notary protocol as evidence so it needs to be added in the Law Notary. Notary Supervisory Council can?t impose sanctions on Retired Notary if there are reports of alleged violations of the Notary law by Retired Notary must be rejected."

"Tesis ini membahas mengenai notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu korupsi pada saat ia tidak melaksanakan jabatan sebagai notaris yang berdampak kepada jabatannya sebagai pejabat umum serta menyerahkan protokol kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Majelis Pengawas Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada notaris yang telah dijatuhkan pidana karena melakukan tindakan korupsi menurut UUJN dan dampak dari penyerahan protokol tanpa pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris dan grosse akta atau salinan akta jika dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa dengan adanya putusan pidana yang telah membuktikan bahwa notaris yang saat tidak melaksanakan jabatannya tersebut terlibat korupsi, maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN yang mengakibatkan sanksi adminitratif yang dikenakan adalah sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dan penyerahan protokol tersebut tidak sah serta jika grosse akta atau salinan akta dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol tersebut maka grosse akta atau salinan akta tidak sah karena tindakan penyerahan protokol sendiri juga tidak sah akibat tidak memenuhi ketentuan atau prosedur penyerahan protokol yang berlaku. Oleh karena itu, notaris harus mematuhi semua peraturan yang ada serta etika dan moral yang hidup dalam masyarakat baik saat menjalankan jabatan ataupun saat sedang tidak menjalankan jabatannya sebagai notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus meningkatkan pengawasan terhadap notaris dalam wilayah kerjanya untuk menghindari hal demikian terulang kembali.

---

This thesis discuss about the notary who performs unlawful acts of corruption when he did not carry out a position of public notary that affects his position as a general official and submit his protocol to other party without the permission of the Notary Supervisory Board. The issues raised in this thesis are the legal consequences or sanctions imposed on the notary who has been imposed for criminal acts of corruption under the UUJN and the impact of the submission of the protocol without giving notification to the Notary Supervisory Board and grosse deed or a copy of the deed if issued by the party who receive the protocol. This thesis research is a normative juridical research, which is a legal research conducted by researching library materials. The research is analytical descriptive by using qualitative approach method.

The conclusion of this thesis is the notary has violated the provisions in Article 12 and Article 13 UUJN which resulted in administrative sanctions imposed which is dismiss unrespectedly and the submission of the protocol is invalid and if the grosse deed or copy of the deed is issued by the party who accept the protocol then the grosse deed or copy of the deed is not valid because the protocol submitting action itself was also invalid due to the protocol submission rules or procedures are not fulfilled. Therefore, a notary must comply with all existing rules, ethics and morals that live in the community either while performing a position or not performing his/her position as a notary and the Supervisory Board of Notary must increase the supervision of the notary in its territory to avoid such things from happening again."

">Tulisan ini menganalisis mengenai kedudukan covernote dalam perjanjian kredit serta akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh notaris sehingga terjadinya tindak pidana korupsi. Penulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Covenote merupakan surat keterangan yang berisi janji-janji atau kesanggupan notaris dalam menyelesaikan tugasnya, terkait dengan persyaratan yang belum dipenuhi oleh para pihak untuk menerbitkan suatu akta. Dalam Undang-Undang tentang Jabatan notaris tidak ada aturan atau menyebutkan mengenai covernote. Keberadaan covernote muncul karena kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh Bank yang menjadi pegangan sementara untuk melakukan perjanjian kredit. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor secara khusus memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat covernote. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya notaris harus berpedoman pada Undang-Undang jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris. Dalam melakukan perbuatan hukum notaris bertanggung jawab terhadap semua yang dibuatnya. Apabila notaris melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dibuatnya baik secara administrasi, kode etik, perdata dan juga pidana. Dalam hal perbuatan notaris dapat merugikan keuangan negara maka notaris bisa dijerat degan tindak pidana korupsi.

---

This article analyzes the position of the covernote in the credit agreement and the consequences of abuse of authority by the notary resulting in criminal acts of corruption. This writing was prepared using doctrinal research methods. A covenote is a certificate containing the promises or commitment of a notary to complete his duties, related to the requirements that have not been fulfilled by the parties to issue a deed. In the Law on Notary Positions, there are no regulations or mentions regarding covernotes. The existence of the covernote arises because of the urgent need required by the Bank which is the temporary basis for carrying out credit agreements. Bank Indonesia Regulation Number 20/8/PBI/2018 concerning Loan to Value Ratio for Property Credit, Financing to Value Ratio for Property Financing, and Down Payments or Motor Vehicle Financing specifically authorizes notaries to make covernotes. In carrying out their duties and authority, notaries must be guided by the Law on Notary Positions and also the Notary Code of Ethics. In carrying out legal acts, the notary is responsible for everything he makes. If a notary commits an act that violates the law, the notary can be held responsible for the mistakes he or she makes both administratively, ethically, civilly and criminally. In the event that a notary's actions can harm state finances, the notary can be charged with criminal acts of corruption."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kredit yang dibuat dengan akta autentik dengan menggunakan identitas palsu. Khususnya mengenai masalah aturan hukum dan implikasi hukum terhadap perjanjian tersebut, serta keabsahan perjanjian tersebut di mata hukum. Peran Notaris sangat dibutuhkan dalam perjanjian kredit sebagai pembuat akta yang menjadi alat bukti autentik. Notaris wajib melakukan penelitian keabsahan dari pihak nasabah. Dalam kasus ini Notaris mengetahui beberapa data agunan dalam bentuk foto copy adalah palsu atau isinya tidak sejati, bahkan meskipun terjadi kekurangan administrasi dan kemudian tanpa hadirnya debitur dihadapannya, Notaris seharusnya tidak menandatangani akta autentik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Notaris yang seharusnya sebagai pejabat umum yang amanah, jujur, mandiri dan tidak berpihak dalam perbuatan hukum dan Notaris harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang diindikasikan menggunakan dokumen palsu.

---

This thesis discusses the credit agreement made with authentic document by using a false identity. Particularly on the issue of the rule of law and the legal implications of the agreement, as well as the validity of the agreement in the eyes of the law. The role of the Notary is needed in the credit agreement as a deed that became authentic evidence. In the case of the issuance of the cover note, should Notary must do research the validity of the customer, then defendant know some data of collateral in the form of a copy is fake or not it true, even though there is a shortage of administration and then without the presence of the debtor before, the defendant as a Notary should not signed the agreement authentic. This research uses normative juridical research method. From the results of this study it can be concluded that the notary who should be a trustworthy, honest, independent and impartial civil servant in the legal act and notary must be responsible for making the deed indicated using false documents."