Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi merupakan masalah tak berujung yang sulit dihilangkan begitu mengakar. Ada banyak metode untuk mengurangi korupsi yang didokumentasikan dalam literatur; salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pendidikan. Tesis ini bertujuan untuk menggali apakah akses pendidikan anak usia dini di Desa dapat menekan kasus korupsi. Tesis ini menganalisis program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indonesia pada tahun 1990-an, yang bertepatan dengan pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru saat itu. Kandidat politik di Desa yang terekspos dan tidak terekspos akan menjadi identifikasi utama efek pengobatan. Set up melibatkan 13.251 kelompok perlakuan dan 10.326 kelompok kontrol desa. Kumpulan data PODES ini mencakup beberapa ukuran hasil yang menarik, termasuk kasus korupsi kepala desa dan korupsi di tingkat desa. Perkiraan kami mengungkapkan bahwa kurikulum memiliki dampak yang beragam terhadap korupsi di desa. Sedangkan pendidikan anak usia dini dapat menurunkan jumlah kasus korupsi di tingkat desa; di sisi lain, meningkatkan kemungkinan korupsi elit desa. Kami juga menemukan sedikit bukti yang mendukung bahwa efek positif korupsi memang mengubah tingkat pendidikan mereka karena tingkat pendidikan menengah. Temuan ini mengimplikasikan efek sederhana dari kurikulum pendidikan dini pada hasil jangka panjang di sektor publik melalui efek positifnya pada pemerintahan para pemimpin lokal.

---

Corruption is an endless problem that difficult to eliminate once entrenched. There have been many methods on reducing corruption documented in the literature; one of the solutions is to using education. This thesis aims to explore whether access to early childhood education in the Village can reduce corruption cases. This thesis analyse the Indonesian Early Childhood Education (ECE) program in the 1990s, which coincided with the new implementation of the new Curriculum of Early childhood Education (ECE) the time. The political candidate in the Village exposed and did not exposed will be main identification of treatment effect. The sets up involve 13,251 treated and 10,326 control groups of villages. The data variables from the village potential –(PODES)- of 1993, 2006, 2008, 2011, 2014, and 2018. These data sets cover some measure of outcomes of interest, including corruption cases of the village head and corruption at the village level. The experimental strategy utilises an instrumental variable and double difference approach to estimate the relation between childhood education of the village head and their year of education the mediator to reduce corruption cases in the village. Our estimates reveal that the curriculum has a mixed impact on the village’s corruption. While experiencing childhood education can lower the village level number of corruption cases; on the other hand, it increases the possibility of the village elite’s corruption. We also find a shred of supportive evidence that the positive effect on corruption did change in their education level due to the intermediate level of education attainment. The finding implicates the modest effect of early education curriculum on long-term outcomes in the public sector via their positive effect on the governance of the local leaders."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan Chief Executive Officer (CEO) terhadap tingkat Initial Public Offering (IPO) discount atau IPO underpricing perusahaan. Menggunakan teori upper echelon dan signaling, penelitian ini memiliki hipotesis bahwa tingkat pendidikan CEO yang lebih tinggi memiliki hubungan dengan tingkat IPO discount yang lebih rendah. Menggunakan dataset yang disusun secara unik dari 252 sampel IPO di Indonesia pada periode 2018-2022, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh CEO dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat IPO discount yang lebih rendah, kendati hubungannya relatif lemah. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dikontrol dengan variabel lain pada tingkat CEO, perusahaan dan IPO, tingkat pendidikan CEO tidak lagi menjadi variabel yang signifikan dalam memengaruhi IPO discount. Hasil penelitian ini robust setelah diuji terhadap pengukuran alternatif dari IPO discount dan analisa split-sample.

---

This study attempts to examine the impact of the Chief Executive Officer's (CEO) education level on Initial Public Offering (IPO) discount (underpricing). Based on upper-echelon and signaling theories, this study hypothesizes that CEO's higher education level is associated with a lower IPO discount. Using a hand-collected dataset of 252 Indonesian IPOs, we find that IPO firms led by CEO with higher education level exhibit lower IPO discounts, though the association between the two variables is relatively weak. Furthermore, our findings suggest that when controlled with other variables at the CEO-, firm- and IPO- level, CEO's education level impact on IPO discount turned insignificant. The results are robust to the alternative metric of IPO discount and split-sample analysis due to regulatory changes in the Covid-19 period."

"Negara berkembang masih menghadapi banyak permasalahan gizi yangberdampak serius pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berbagai program telahdicanangkan oleh pemerintah dalam upaya penanganan kasus stunting, termasukpenggunaan Dana Desa (DD) di Indonesia. Namun bukti mengenai dampak dana desaatau program serupa terhadap prevalensi stunting di negara berkembang masih sangatterbatas. Studi ini menyajikan bukti hal tersebut dengan melakukan analisis dampakprogram dana desa dan kapasitas aparatur desa terhadap komitmen penanganan stuntingyang dilihat berdasarkan data agregat di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia.Dengan menggunakan analisis data deskriptif dan regresi panel fixed effect, kamimenemukan bukti bahwa program dana desa secara signifikan dapat menurunkanprevalensi stunting di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Kami tidak dapatmembuktikan bahwa peran pejabat lokal mampu mempengaruhi tingkat kejadian danpencegahan stunting di daerahnya. Akan tetapi, kami menemukan bukti bahwakeberadaan aparatur pemerintahan desa lainnya (peningkatan rata-rata jumlah aparaturselain kepala desa / lurah) secara statistik berpengaruh signifikan dalam menurunkanprevalensi stunting di seluruh wilayah di Indonesia

---

Developing countries are still facing nutritional problems that have a severe

impact on the quality of Human Resources. The government has launched many

programs to handle stunting cases, including the use of village funds in Indonesia.

However, the evidence regarding the impacts of village funds or similar programs on

stunting prevalence in developing countries is still limited. This study presents that

evidence by analyzes the impacts of the village fund program and the Village-

Apparatus-Capacity on a commitment to deal with stunting as seen from the aggregate

data at the district level in Indonesia.

Using descriptive analysis and fixed effect panel data and regression, it finds

evidence that the village funds program can significantly reduce stunting prevalence in

Indonesia, especially the non-java region. We do not evidence that the role of local

leaders affects the incidence of stunting in all regions. However, the result shows that

other village apparatuses (an increase in the average number of officers other than

village heads/lurah) are statistically significant in reducing the prevalence of stunting in

all regions in Indonesia"

"Fenomena kemiskinan energi telah terjadi dihampir semua negara berkembang dan berdasarkan International Energy Agency (IEA, 2017) kemiskinan energi tersebut menjadi salah satu pemicu permasalahan utama dalam pembangunan dunia. Kemiskinan energi yang juga terjadi di Indonesia telah mendisrupsi berbagai sektor, salah satu yang utama dalam penelitian ini yaitu mengangkat lebih dalam dampaknya terhadap pendidikan yang juga menjadi sasaran ke empat dalam Sustainable Development Goal’s. Menggunakan data konsumsi listrik < 32,4 kwh per bulan dalam persentase proporsi rumah tangga di suatu wilayah pada tahun 2015 dan 2017 sebagai proksi dari miskin energi sebagai variabel dependen dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan yang diproksi dari angka rata – rata lama sekolah tahun 2019 pada tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan 2SLS, pendekatan instrumen variabel yang digunakan yaitu karakteristik geografis wilayah dengan pendekatan nilai rata-rata elevasi pada kabupaten/kota untuk memprediksi secara akurat pengaruh dari kemiskinan energi terhadap rata – rata lama sekolah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan yang berarti bahwa semakin dengan bertambahnya kemiskinan energi yang terjadi di suatu wilayah, maka akan menurunkan rata – rata lama sekolah pada wilayah tersebut.

---

The phenomenon of energy poverty has occurred in almost all developing countries and according to the International Energy Agency (IEA, 2017) energy poverty is one of the triggers for major problems in world development. Energy poverty that also occurs in Indonesia has disrupted various sectors, one of the main things in this study is to deepen its impact on education which is also the fourth target in the Sustainable Development Goal. Using electricity consumption data <32.4 kwh per month as a percentage of the proportion of households in a region in 2015 and 2017 as a proxy for energy poverty as the dependent variable and seeing how it affects education, which is proxied from the average length of schooling in 2019 in district and city level in Indonesia. By using the 2SLS, the variable instrument approach used is the geographic characteristics of the area with the mean elevation value approach in districts / cities to accurately predict the effect of energy poverty on the average length of schooling. The results of this study indicate that there is a negative and significant relationship, which means that the increase in energy poverty that occurs in a region, the lower the average length of schooling in that region."

"Pendidikan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi sekaligus berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Pengaruh pendidikan tidak hanya dapat mengubah status ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dalam banyak aspek. Penelitian ini mencoba mengukur pengaruh pendidikan terhadap kebahagiaan, penerimaan diri, dan keharmonisan keluarga dengan membandingkan model spesifikasi terbatas dan model spesifikasi luas menggunakan metode OLS dan regresi probit ordinal. Hanya variabel pendidikan yang digunakan dalam model spesifikasi terbatas untuk diuji pengaruhnya terhadap ketiga variabel dependen. Sementara itu, variabel demografi dan sosial ekonomi seperti pendapatan, jenis kelamin, usia, status perkawinan, jumlah anggota rumah tangga, klasifikasi wilayah, kepemilikan rumah, status kesehatan, dan lama waktu senggang dimasukkan ke dalam model spesifikasi luas. Bukti empiris menggunakan data mikro terbaru dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap ketiga variabel dependen tersebut. Temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat kebahagiaan, penerimaan diri, dan keharmonisan keluarga yang lebih tinggi daripada orang dengan pendidikan lebih rendah.

---

Education is inextricably linked to enhancing economic growth and plays a pivotal role in determining the quality of human capital. The effect of education could alter not only the economic status but also improve the quality of life in many aspects. This paper attempts to measure the effect of education on happiness, self-acceptance, and family harmony by comparing the narrow specification model and the broad specification model using OLS and the ordered probit technique. Only education variables were used in the narrow specification model to examine its effect on three dependent variables. Meanwhile, demographic and socioeconomic variables such as income, gender, age, marital status, household size, area classification, home ownership, health status, and leisure time were incorporated into the broad specification model. The empirical evidence using recent microdata from Statistics Indonesia in 2021 demonstrates that education contributes positively and significantly toward the three dependent variables. The findings indicate that highly educated people report higher happiness, self-acceptance, and family harmony than lower-educated people."

"Permasalahan kemiskinan anak merupakan hambatan bagi perkembangan anak dan menghalangi keberhasilan jangka panjang di masa dewasa. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kemiskinan anak usia dini dan pendidikan terhadap pekerjaan kerah putih di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari Indonesian Family Life Survey 1 dan 5. Dengan menggunakan regresi logistik biner, studi ini menemukan bahwa kemiskinan anak usia dini mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan kerah putih saat dewasa, namun menjadi tidak signifikan ketika terdapat variabel interaksi antara status kemiskinan dan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan, terutama pendidikan SMA dan perguruan tinggi, merupakan faktor penting untuk meningkatkan peluang individu dalam mendapatkan pekerjaan kerah putih. Faktor lain yang memengaruhi pekerjaan kerah putih di Indonesia termasuk jenis kelamin, domisili, status pernikahan, dan status pekerjaan ibu.

---

The complication of child poverty is a drawback for child development and hinders long-term adulthood outcomes. This study aims to investigate the effect of early childhood poverty and education on white-collar employment in Indonesia by using secondary data from the Indonesian Family Life Survey Wave 1 and 5. Using binary logistic regression, this study finds that early childhood poverty decreases the likelihood of attaining a white-collar job in the adulthood labor market, yet it becomes insignificant when there is an interaction term between poverty status and educational attainment. On the other hand, education, particularly secondary and tertiary education, serves as a crucial factor to increase an individual’s opportunity to white-collar employment. Other factors that influence white-collar employment in Indonesia include sex, domicile, marital status, and maternal working status"

"Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi.

---

The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empiris antara infrastruktur dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 32 propinsi dalam periode 2007-2013, analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini berusaha memperkirakan apakah infrastruktur memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kesenjangan pendapatan.Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan model ekonometri sederhana dan indikator kesenjangan pendapatan konvensional, yaitu koefisien Gini. Selanjutnya model ekonometri diestimasi dengan metode pooled OLS, fixed-effect dan random-effect. Untuk mengatasi masalah endogeneity, kami menggunakan indikator kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan lag 1 tahun.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kuantitas jalan dan telekomunikasi cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan, sementara itu kuantitas listrik, kuantitas bandara, dan kualitas bandara menunjukkan pengaruh yang sebaliknya yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan. Akan tetapi, ketika beberapa indikator infrastruktur ini dihitung sebagai indeks, maka hubungan antara indeks infrastruktur dengan kesenjangan pendapatan adalah positif yang artinya infrastruktur memperlebar kesenjangan pendapatan.

---

ABSTRACTThis research is an attempt to study the empirical relationship between infrastructure and income inequality in Indonesia. It uses regression analysis with panel data set covering 32 provinces in the period of 2007 ndash 2013 in order to estimate whether the infrastructure has positive or negative effects on income inequality. To achieve this goal, we develop a simple econometric model and use a conventional income inequality measure. This includes the regressors infrastructures quantity and quality indicators, in addition to standard controls. The model is estimated by simple pooled OLS, fixed effect and random effect models. To overcome the endogeneity problem, infrastructures quantity and quality indicators enter the regressions with one year lag.We find that road and telecommunication quantities tend to boost income income inequality, while electricity quantity, airport quantity, and airport quality have a favorable impact on the distribution of income and help to alleviate income inequality. Whereas, when these different categories of infrastructure are formed as synthetic indices, the relation between these indices and income inequality lends support to the idea that infrastructure increases income inequality. "

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara partisipasi anak usia 12-18 tahun dalam pendidikan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak, dengan kemampuan kognitif dan persistensi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kemampuan kognitif dan persistensi anak yang mengikuti dan tidak mengikuti TK terutama dampaknya terhadap kondisi masa depan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder yaitu IFLS 5 (2014/2015), untuk melakukan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan skor kognitif rata-rata yang lebih tinggi dan proporsi kelulusan yang lebih tinggi pada anak-anak yang bersekolah di taman kanak-kanak. Hasil analisis inferensial menemukan bahwa anak usia 12-14 tahun yang mengikuti TK memiliki skor kognitif 4.284 lebih tinggi daripada mereka yang tidak mengikuti TK. Sementara itu, anak usia 15-18 tahun yang bersekolah di TK memperoleh skor 4.623 lebih tinggi. Terdapat efek ‘fading-out’ atau penurunan poin skor komponen kognitif saat anak-anak melanjutkan ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Dalam hal persistensi sekolah, tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan pada anak-anak yang bersekolah di TK.

---

This study analyzes the relationship between the participation of children aged 12- 18 years in early childhood education, especially in kindergarten, and its cognitive abilities and persistence. This study aims to look at the differences in cognitive abilities and persistence of children who attend and do not attend kindergarten, especially on its impact on the future condition of children. This research adopts a quantitative approach and uses secondary data, namely IFLS 5 (2014/2015), to conduct descriptive and inferential statistical analysis. The descriptive statistical analysis results showed a higher mean cognitive score and a higher proportion of graduation in children who attended kindergarten. The results of the inferential analysis found that children aged 12-14 years old who attended kindergarten gained 4.284 cognitive scores higher than those who did not attend kindergarten. Meanwhile, the children aged 15-18 years old that attended kindergarten gained 4.623 scores higher. There was a “fading-out” effect or a decline in the score points of the cognitive component as children continue to a higher level of schooling. In terms of school persistence, no significant difference was found in children who attended kindergarten."