Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 213391 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adam Janitra Valdy Savero
"Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam revisi besaran tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) angkutan udara di Indonesia tahun 2016-2019. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep partisipasi stakeholders dari Edelenbos dan Klijn (2005), sedangkan teori yang digunakan adalah teori kesetaraan partisipasi dalam pembuatan kebijakan dari Roldán (2018). Data-data dalam penelitian ini berasal dari proses wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat dua temuan dalam penelitian ini. Pertama, INACA berpartisipasi pada tahap inisiasi revisi dan tahap perhitungan. Adanya penguasaan pengetahuan tentang industri penerbangan menjadi faktor yang membuat INACA memperoleh akses sampai pada tahapan itu. Kedua, YLKI tidak berpartisipasi pada tahap inisiasi dan perhitungan, melainkan hanya berpartisipasi sebagai pemberi masukan pasca perhitungan selesai. Hal itu dipicu oleh masih minimnya pengetahuan konsumen tentang industri penerbangan dan konsumen di Indonesia yang juga masih belum berdaya.

This study aims to discuss the role of Indonesia National Air Carriers Association (INACA) and the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in revising the upper limit fare (TBA) and lower limit fare (TBB) of air transport in Indonesia during 2016-2019. The concept used in this study is stakeholder participation from Edelenbos and Klijn (2005), while the theory used is the theory of equality of participation in policy-making from Roldán (2018). The data in this study came from in-depth interviews and literature studies. There are two findings in this study. First, INACA participated in the initiation phase of the revision and the calculation phase. The existence of mastery of knowledge about the aviation industry is a factor that makes INACA gain access to that stage. Second, YLKI did not participate in the initiation and calculation stages but only participated as input providers after the calculations were completed. This is triggered by the lack of consumer knowledge about the aviation industry and consumers in Indonesia who are still powerless."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Indradinata
"Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga didunia, dan pemerintah berusaha untuk menurunkan konsumsi rokok dengan menerapkan berbagai kebijakan. Tetapi tingkat prevelansi merokok semakin tinggi dan disinyalir sebagai akibat dari tingginya peredaran rokok illegal. Peredaran rokok illegal selain berdampak konsumsi rokok masyarakat akan berdampak negatif pada industri rokok di Indonesia, terutama industri rokok pabrik kecil serta dapat berdampak pada penerimaan negara. Salah satu strategi intelijen yang dapat digunakan dalam pemberantasan rokok ilegal adalah memanfaatkan intelijen ekonomi untuk mengetahui kondisi keseluruhan terkait peredaran rokok ilegal. Analisis regresi data panel dan analisis stakeholder merupakan salah satu metode yang digunakan dalam intelijen ekonomi untuk digunakan merumuskan strategi. Penelitian ini akan membahas mengenai gambaran kondisi hulu-hilir rokok ilegal, faktor-faktor penyebab rokok illegal, kemudian para stakeholder terkait upaya pemberantasan peredaran rokok illegal dan strategi pengawasan dalam upaya pemberantasan peredaran rokok illegal di Indonesia. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan mix method. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, open source, literatur review dan kajian pustaka. Pada penelitian ini digunakan beberapa teori dan konsep terkait, yaitu cukai, rokok ilegal, intelijen ekonomi, dan siklus intelijen.

Indonesia is the country with the third highest number of smokers in the world, and the government is trying to reduce cigarette consumption by implementing various policies. However, the prevalence rate of smoking is increasing and is thought to be a result of the high circulation of illegal cigarettes. The circulation of illegal cigarettes, apart from having an impact on public cigarette consumption, will have a negative impact on the cigarette industry in Indonesia, especially the small factory cigarette industry and can have an impact on state revenues. One intelligence strategy that can be used to eradicate illegal cigarettes is to utilize economic intelligence to determine the overall conditions related to the circulation of illegal cigarettes. Panel data regression analysis and stakeholder analysis are one of the methods used in economic intelligence to design strategies. This research will discuss the description of the conditions upstream and downstream of illegal cigarettes, the factors that cause illegal cigarettes, then the stakeholders related to efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes and monitoring strategies in efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes in Indonesia. The research in this thesis uses a mix method approach. Data collection techniques were carried out using interviews, open source, literature reviews and literature studies. In this research, several related theories and concepts were used, namely excise, illegal cigarettes, economic intelligence, and the intelligence cycle."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Koko Martono
Jakarta: Mandar Maju, 1995
341.46 MAR h (2);341.46 MAR h (2)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Balitbang Perhubungan Kemenhub RI, 2018
387.7 IND m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sen Ze
Jakarta: Ufuk Press, 2007
387.7 SEN at (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Guntur Purboyo
"[Tesis ini membahas mengenai program kemitraan sawit PTPN VII bersama dengan petani mitra sebagai bentuk dari Community Development. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif disesuaikan dengan kompleksitas permasalahannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengorganisasian yang dilakukan merupakan satu kesatuan sistem yang saling keterkaitan. Tahapan
pelaksanaan program ini dipetakan menjadi tiga yakni, empowerment sebagai pondasi dari program kemitraan, partnership sebagai tahapan dimana needs assesment dilakukan oleh masing-masing stakeholders serta, pengorganisasian sebagai bentuk pembagian tugas dan fungsi masing-masing stakeholders berdasarkan hasil dari needs assesment yang dilakukan sebelumnya. Tahapan ini yang menjadikan dasar bahwa program kemitraan sawit yang dilakukan oleh PTPN VII berlandaskan konsep community development. Stagnasi dalam pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada hilangnya fungsi pemerintah dalam pelaksanaan program. Kondisi ini dilatarbelakangi dengan pindahnya pusat administrasi Kabupaten Lampung Tengah dari Metro (kini menjadi Kotamadya Metro) ke Gunungsugih. Berangkat dari kondisi ini, dalam
pelaksanaan program lanjutan nantinya dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam hal memberikan jaminan keterlibatan sebagai bentuk payung hukum dari pelaksanaan program-program sejenis. Kondisi ini yang kemudian menunjukan pentingnya peran dan keterlibatan secara utuh dari masingmasing stakeholder. Pada akhir studi ini, tedapat disain program kemitraan yang berbasiskan pada community development sebagai bentuk konstribusi yang merupakan hasil dari pemahaman terhadap konteks yang diteliti sebelumnya;The focus of this study is about to discuss that partnership program wich is
woven by PTPN VII with “petani mitra” as a form of a partnership based on Community Development. This research take a qualitative approach based on the complexity of the problems that existing. The results of this research is showed that the process of organizing is an unity of interrelated system. The program is mapped into three stages, empowerment as the foundation of the partnership program. Empowerment with is PTPN VII and Disbun done is one of the form of
community development. Partnership as a stage where the needs assessment will be defined by stakeholders. At the first stage of the partnership is based on three basic fundamental that is, equality, Transparency and Mutual-benefit. Organizing as a form of distribution on tasks and functions from stakeholders is based on the need’s assessment earlier. This program will have a stagnation moment becouse of district goverment lost their function. Based on this condition, the partnership program as a form of CD is just a systemic activity. Becouse of the necessary of role and involvement from each stakeholder, so it’s need to run the fit and propper test in this kind of
program. At the end of this research, as a constribution there is a sistematic design of the partnership program based on community development, as the result of an understanding abut this studied context., The focus of this study is about to discuss that partnership program wich is
woven by PTPN VII with “petani mitra” as a form of a partnership based on
Community Development. This research take a qualitative approach based on the
complexity of the problems that existing. The results of this research is showed
that the process of organizing is an unity of interrelated system. The program is
mapped into three stages, empowerment as the foundation of the partnership
program. Empowerment with is PTPN VII and Disbun done is one of the form of
community development. Partnership as a stage where the needs assessment will
be defined by stakeholders. At the first stage of the partnership is based on three
basic fundamental that is, equality, Transparency and Mutual-benefit. Organizing
as a form of distribution on tasks and functions from stakeholders is based on the
need’s assessment earlier.
This program will have a stagnation moment becouse of district goverment
lost their function. Based on this condition, the partnership program as a form of
CD is just a systemic activity. Becouse of the necessary of role and involvement
from each stakeholder, so it’s need to run the fit and propper test in this kind of
program. At the end of this research, as a constribution there is a sistematic design
of the partnership program based on community development, as the result of an
understanding abut this studied context.]"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T44357
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Kompas Gramedia,
388 ATM
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Adrianus Henri Hartanto
"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan stakeholder dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan lewat penilaian menggunakan GRI G3.1 Guidelines pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2009 s/d tahun 2012. Terdapat 44 observasi (11 perusahaan sampel per tahun) yang digunakan dalam penelitian ini yang berdasarkan metode purposive sampling. Hasil uji statistik dengan metode Fixed Effect menunjukan bahwa kepemilikan pemegang saham mayoritas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap GRI G3.1 Guidelines Scoring. Komponen lainnya, yakni kepemilikan pemerintah, kekuatan kreditur, reputasi auditor, dan jenis industri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.


ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the impact of stakeholders power and corporate characteristic towards social and environmental disclosure by scoring method using GRI G3.1 Guidelines of firms listed in SRI-KEHATI index released by Indonesia Stock Exchange from 2009 to 2012. There are 44 observations (11 sample companies per year) used in this study based on purposive sampling method. Statistical test, based on Fixed Effect method, shows that shareholders power, firm size, and profitability are positively related to GRI G3.1 Guidelines Scoring. Other components such as government power, creditor power, audit quality, and industry type have no significant effect on social and environmental disclosure.

"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57104
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat dengan
merk-merk yang semakin banyak akan meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak
serta memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara di Indonesia. Sampai saat ini
jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta
dengan persentase sebesar 60% berasal dari sepeda motor sedangkan pertumbuhan
populasi untuk mobil sekitar 3-4% dan sepeda motor lebih dari 4% per tahun.
Untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan dari pertumbuhan jumlah
kendaraan di perkotaan, maka perlu dikembangkan suatu konsep transportasi
berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan adalah sebuah konsep yang dikembangkan
sebagai suatu antithesis terhadap kegagalan kebijakan, praktek dan kinerja sistem
transportasi yang dikembangkan selama kurang lebih 50 tahun terakhir. Di Indonesia,
salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara di perkotaan
antara lain dengan memberlakukan kebijakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB), sasaran dari kegiatan HBKB tersebut adalah untuk memasyarakatkan
penggunaan angkutan umum massal yang ramah lingkungan bagi masyarakat/publik,
sehingga dapat mendukung serta mempercepat pemulihan mutu udara perkotaan agar
menjadi lebih baik."
620 DIR 11:2 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila Anindya Bazline
"Tulisan ini membahas tantangan politik partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah kebakaran di Kecamatan Tambora Tahun 2015-2022, dengan fokus pada peran pemangku kepentingan di tingkat lokal, baik Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemadam Kebakaran Sektor III Tambora, unsur Kecamatan Tambora, Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 9 Jakarta Barat, maupun partisipasi masyarakat. Peran pemangku kepentingan tersebut diperlukan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian kebakaran di perkotaan. Dalam penelitian Sutanti (2020), tingginya angka kebakaran di Kecamatan Tambora dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan sumber-sumber pemicu kebakaran sebagai dampak kerentanan sosial dan ekonomi. Kemudian juga diperparah dengan kurangnya langkah konkret dari elite politik serta lemahnya kolaborasi dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam dan studi pustaka. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, digunakan teori Good Urban Governance yang menyatakan pentingnya pemerintah kota dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola perkotaan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Teori ini akan menjelaskan sisi implementasi program/kebijakan pemerintah kota untuk mengatasi kebakaran. Konsep Participatory Governance digunakan untuk melihat partisipasi seluruh pemangku kepentingan atas penyelesaian isu kebakaran di Kecamatan Tambora. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi efektivitas program/kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kota tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masih terdapat kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran secara terus-menerus. Padahal dalam good urban governance, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar terwujudnya tata kelola yang baik. Sementara sisi interaksi dan koordinasi para aktor tata kelola kota memperlihatkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam memadukan kepentingan publik dan pribadi dalam permasalahan kebakaran di Kecamatan Tambora. Hal ini yang menjadi alasan belum terselesaikannya permasalahan kebakaran di Kecamatan Tambora hingga saat ini.

This article discusses the political challenges of stakeholders participation in resolving fire issues in Tambora District in 2015-2022, focusing on the role of stakeholders at the local level, both the West Jakarta City Government, the Firefighters of Tambora Sector III, elements of Tambora District, DPRD of West Jakarta Constituency 9, and participation of the community, including convection entrepreneurs. The role of such stakeholders is needed to find the best solution in urban fire resolution. In Sutanti's (2020) research, the high number of fires in Tambora District is due to the low public awareness in paying attention to the sources of fire triggers as a result of social and economic vulnerability. Then it was also exacerbated by the lack of concrete steps from the political elite as well as the weak collaboration and effective coordination between stakeholders in solving fire problems. This research uses qualitative methods with data collection techniques based on in-depth interviews and literature studies. To analyze research problems, the Good Urban Governance theory is used which states the importance of city governments and various other stakeholders in managing urban areas efficiently, fairly, and sustainably. This theory will explain the implementation side of the city government's program/policy to overcome fires. The concept of Participatory Governance is used to see the relationship between all stakeholders and the resolution of fire issues in Tambora District. The findings of this study show that the effectiveness of the programs/policies implemented by the city government does not have a significant effect in increasing public awareness so there are still negligence that results in continuous fires. Whereas in good urban governance, community participation is needed for the realization of good governance. Meanwhile, the interaction and coordination side of city governance actors shows that there is a discrepancy in combining public and private interests in fire problems in Tambora District. This is the reason why the fire problem in Tambora District has not been resolved until now."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>