Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan karena dapat meningkatkan mode share pengguna transportasi publik dengan memperluas jaringan pelayanan.Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan metode penelitian kualitatif. Mengacu pada 8 kriteria integrasi dalam integration ladder yang dikemukakan oleh Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008) menunjukan bahwa semua kriteria integrasi transportasi publik telah dilakukan meskipun beberapa kriteria masih belum sempurna penerapannya. Kriteria yang paling menonjol dari implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT ini dapat dilihat dari penerapan sistem pembayaran yang terpadu melalui kartu Jak Lingko dan pengelolaan informasi yang komprehensif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, mengacu pada teori Bhuyan (2010), salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam imlementasi ini adalah masih terdapat kesenjangan pemahaman kebijakan (Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018) antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Selain itu, Operator Angkutan Pengumpan selaku mitra Transjakarta masih perlu diberikan pemahaman mengenai bisnis transportasi dan bagaimana proses kerja administrasi. Untuk itu, salah satu saran yang diberikan peneliti adalah perlu dilakukan penguatan sistem pada birokrasi pelaksana untuk mengurangi gap pemahaman sehingga birokrasi pelaksana dapat tetap stabil dan tidak bergantung pada satu kepengurusan

---

The integration of feeder transport into the BRT system is intended to solve congestion because it can increase public transport users by expanding the service network.This thesis aims to analyze the implementation of the integration of feeder transportation into the BRT system based on Governor Regulation No.96/2018 and to determine the factors that influence the implementation of that policy. This study uses a post-positivist approach and qualitative research methods. Referring to the 8 integration criteria in the "integration ladder" proposed by Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008), it shows that all the criteria for integration of public transportation have been implemented even though some of the criteria are still not perfectly applied. The most prominent criteria for implementing the integration of feeder transport into the BRT system can be seen from the implementation of an integrated payment system through the Jak Lingko card and comprehensive information management. There are several factors that influence the implementation of the policy (Governor Regulation No.96/2018), referring to the theory of Bhuyan (2010), one of the factors that have a big influence in this implementation is that there is still a gap in understanding of policy between policymakers and policy implementers. In addition, Feeder Transport Operators as Transjakarta partners still need to be given an understanding of the transportation business and how the administrative work process work. For these reason, one of the suggestions given by researcher is that it is necessary to strengthen the system in the policy implementersto reduce the gap of understanding so that the policy implementerscan remain stable and do not depend on one management."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi Integrasi Angkutan Pengumpan ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit pada segmen angkutan bus kecil melalui program Mikrotrans Jaklingko, yang merupakan salah satu layanan Transjakarta pada segmen angkutan bus kecil yang bertujuan untuk mengintegrasikan angkutan pengumpan ke dalam sistem bus rapid transit dalam rangka memberikan layanan transportasi umum yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat, kehadiran program ini juga bertujuan untuk memperbaiki pola operasional transportasi umum, terutama di segmen angkutan bus kecil agar memenuhi SPM yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Stufflebeam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivism dengan pengumpulan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala dari pelaksanaan Mikrotrans Jaklingko dari segi Input yang berdampak kepada dimensi lain yaitu Dimensi Process dan Product. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain penyediaan tempat khusus penyimpanan armada, optimalisasi sarana penyediaan informasi, pembakuan syarat dan ketentuan di dalam Surat Keputusan, dan juga pengevaluasian trayek existing untuk keperluan penyesuaian jumlah armada.

---

This thesis discusses the evaluation of Integration of Feeder Transport into the Bus Rapid Transit System policy for the small bus segment through Mikrotrans Jaklingko program, which is one of the Transjakarta services in the small bus transportation segment which aims to integrate feeder transportation into the bus rapid transit system in order to provide affordable and quality public transportation services to the community, the presence of this program also aims to improve the operational pattern of public transportation, especially in the small bus segment so that it meets predetermined SPM. This study uses the CIPP evaluation model initiated by Stufflebeam. The research approach used is post-positivism with qualitative data collection. The results of the study indicate that there are a number of obstacles to the implementation of Mikrotrans Jaklingko in terms of input which have an impact on other dimensions, namely the Process and Product Dimensions. There are several recommendations that can be given, including providing a special place for storing fleets, optimizing information provision facilities, standardizing terms and conditions in Decrees, as well as evaluating existing routes for the purpose of adjusting the number of fleets."

"Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan Trans Pakuan sebagai Bus Rapid Transit yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebagai upaya pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep mengenai pengelolaan moda transportasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Trans Pakuan belum berjalan dengan baik dilihat dari beberapa aspek yang seluruhnya belum terpenuhi.

---

The aim of this study is to describe the management of Trans Pakuan as a Bus Rapid Transit (BRT) system that is operated by the Regional Company of Transportation (PDJT) as an effort to develop Mass Transit System in the city of Bogor in accordance with the bill issued by the Mayor of Bogor Number 17 Year 2012 to regulate the Implementation of Mass Transit System in the City of Bogor. The theory used in this study is the concept of public transport management. This study used a post-positivist approach through in-depth interviews, observation, and literature review. The result of this study shows that the management of Trans Pakuan as lacking, this is based on the various aspects that were not met adequately."

"Skripsi ini mengeksplorasi evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi DKI Jakarta, sebuah inisiatif pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan prosedur dari Kementerian Sosial. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih ada banyak masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah di Provinsi DKI Jakarta. Keadaan tersebut memberikan tantangan serius bagi implementasi PKH sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, evaluasi program dilakukan menggunakan model CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini mengevaluasi beberapa dimensi program, yaitu context, input, process, dan product. Pendekatan penelitian yang diadopsi adalah postpositivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyoroti kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam sumber daya yang tersedia, koordinasi antar pihak, dan pelaksanaan proses bisnis PKH di Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan-kelemahan tersebut memiliki dampak langsung pada pencapaian program yang belum optimal. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi perbaikan diajukan, terutama terkait peninjauan ulang desain program PKH, penambahan jumlah pendamping, implementasi transformasi kepesertaan secara terstruktur, serta penguatan komplementaritas program. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan dan strategi komunikasi program yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan program PKH di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di tengah kompleksitas sosial ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis explores the evaluation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH) in the DKI Jakarta Province, an initiative providing conditional social assistance to Poor Families (Keluarga Miskin or KM) identified as Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat or KPM) through the Integrated Social Welfare Data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial or DTKS) by the Center for Social Welfare Data and Information, following procedures from the Ministry of Social Affairs. As the economic and governmental center, this research reveals that there are still numerous impoverished communities with low levels of well-being in the DKI Jakarta Province. This situation poses a serious challenge to the implementation of PKH as a strategy to enhance the welfare of the impoverished population in the province. In this study, program evaluation is conducted using Daniel L. Stufflebeam's CIPP model, which assesses multiple dimensions of the program, including context, input, process, and product. The research adopts a postpositivist approach with qualitative data collection techniques. The findings of the research highlight identified weaknesses in available resources, coordination among stakeholders, and the execution of PKH business processes in the DKI Jakarta Province. These weaknesses directly impact the suboptimal achievement of the program. Therefore, a set of improvement recommendations is proposed, particularly concerning a review of the PKH program's design, an increase in the number of facilitators, structured transformation implementation, and strengthening the complementarity of programs. Additionally, better coordination with stakeholders and more effective program communication strategies are necessary to enhance the success of the PKH program in the future. This research contributes to refining and enhancing the effectiveness of social assistance programs amid the socioeconomic complexity in the DKI Jakarta Province."

"Skripsi ini membahas tentang polemik yang berkembang dari regulasi angkutan umum berbasis daring di Indonesia. Kemunculan angkutan umum berbasis daring yang tidak disertai regulasi pada tahun 2015 memunculkan permasalahan di masyarakat yaitu (1) isu keselamatan, (2) tarif, (3) suspensi dan kemitraan, (4) ketertiban dan keamanan, dan (5) konflik dengan angkutan konvensional, sehingga pemerintah perlu untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, namun regulasi yang dikeluarkan pemerintah menjadi polemik karena tarik-menarik kepentingan aktor terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Kebijakan Publik dari Riant Nugroho untuk memahami isu kebijakan, kemudian menentukan isu kebijakan publik menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Selanjutnya penelitian ini menggunakan Model Analisis Kebijakan dari William N. Dunn untuk memahami tahapan tertentu dalam serangkaian proses pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini memfokuskan pada tahap penyusunan agenda dalam kebijakan angkutan umum berbasis daring dari tahun 2015 hingga 2018. Dalam rentang waktu tersebut terjadi beberapa kali perubahan peraturan dikarenakan pemerintah terlambat dalam membuat regulasi dan kesulitan menemukan titik tengah yang dapat mengakomodasi semua kepentingan para aktor yang terlibat.

---

This thesis discusses the growing polemic of online-based public transportation regulations in Indonesia. The emergence of online-based public transportation that is not accompanied by regulation in 2015 raises problems in the community, namely (1) safety issues, (2) tariffs, (3) suspension and partnerships, (4) order and security, and (5) conflicts with conventional transportation, so that the government needs to issue policies that can overcome these problems, but regulations issued by the government are a polemic because of the attraction of the interests of actors related to the policy. This research uses Riant Nugroho's Public Policy Theory to understand policy issues, then determine public policy issues using Riant Nugroho's indicators. Furthermore, this study uses William N. Dunn's Policy Analysis Model to understand certain stages in a series of public policy making processes. This research focuses on the agenda setting stage of online-based public transport regulations from 2015 to 2018. In that time period there have been several changes in regulations because the government is late in making regulations and has difficulty finding a midpoint that can accommodate all the interests of the actors involved."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta adalah teori governance, teori kolaborasi, dan teori collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post positivist untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 4 dimensi berdasarkan Teori Model Collaborative Governance sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, yaitu adanya kemacetan dan ketimpangan sumber daya serta kemampuan sebagai kondisi awal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance, desain institusional seperti tertuang dalam Kepgub Nomor 1655 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk hubungan collaborative governance; 3 Gaya kepemimpinan dari pemimpin formal maupun informal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance; serta 4 Proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT. MRT Jakarta, dan pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bentuk hubungan collaborative governance.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse collaborative governance in developing MRT in DKI Jakarta. The theories that are used in this study include governance, collaboration, and collaborative governance theories. This study uses post positivist approach to identify and assess which causes the application of collaborative governance in this MRT development in DKI Jakarta. Documented data were collected through in depth interviews and paperworks. The result of this study shows that collaborative governance in the development of MRT in DKI Jakarta has complied the all four dimentions based on Collaborative Governance Model theory as stated by Ansell and Gash, which are 1 there is congestion and inequality of resources and capabilities as the initial conditions that affect the relationship of collaborative governance, 2 institutional design as set Governor Decree No. 1655 of 2014 which provides legitimacy for collaborative governance relations, 3 leadership style that affects collaborative governance relations, and 4 collaborative process that occur between the central government, local government, PT. MRT Jakarta, and the Japanese government through JICA as a form of collaborative governance relations. "

"Depok City is one of the supporting cities for the capital city of Jakarta where themajority of commuters have trip purposes in Jakarta. However, a large number ofcommuters chooses to use private vehicles rather than public transportation. In designingpublic transportation, the concept of accessibility is needed for all people. Whereas, inDepok City, much development must be done to improve the accessibility of theseservices from the homes of its users. This study aims to determine the users’ preferencesfor a residential transportation service that serves as a feeder for Depok Semi Transit Bus(BST Depok). In the development of the model, several tests were conducted. CorrelationTest using the Spearman’s’ Rank and stepwise testing method to determine the mostinfluential independent variables. Based on the selected variables, the model developmentwas continued with feasibility testing using Omnibus Test of Model Coefficients andHosmer and Lemeshow Test, and validation of the research model using Root MeanSquare Error (RMSE) Method. The research model then undergoes a comparative testingusing the Kruskal Wallis and Mann-Whitney test method. Data was obtained based onsurvey results using the Revealed Preference and Stated Preference methods. This studyprovides two route alternatives to then be analysed which route was preferred by potentialusers. The data obtained were grouped into categories and cleared using BoxplotAnalysis. Based on the results of the model analysis, the variables that have the mostinfluence on users’ preferences is tariff. The results of the potential demand of feederservices based on tariff preferences of Rp 5,700 for the 1st route alternative and Rp 7,100for the 2nd route alternative shows a higher potential demand on the 2nd route alternativefor motorcycles, cars, and hybrid users with external trips and a higher potential demandfor the 1st route alternative for public transportation users with external trips.

---

Kota Depok merupakan salah satu kota pendukung ibu kota Jakarta dimana mayoritas

komuter memiliki tujuan perjalanan di Jakarta. Namun, sebagian besar komuter memilih

menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum. Dalam merancang

transportasi publik, konsep aksesibilitas diperlukan untuk semua orang. Dimana, di Kota

Depok, banyak pembangunan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas

layanan tersebut dari rumah para penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

potensi permintaan dan preferensi pengguna terhadap layanan angkutan perumahan yang

berfungsi sebagai angkutan pengumpan Bus Semi Transit (BST) Depok. Metode analisis

menggunakan model logit binomial dengan fungsi utilitas yang dikembangkan

menggunakan pendekatan regresi logistik. Uji Korelasi menggunakan Spearman’s Rank

dan metode Stepwise yang digunakan untuk menentukan variabel bebas yang paling

berpengaruh. Berdasarkan variabel terpilih, pengembangan model dilanjutkan dengan uji

kelayakan menggunakan Omnibus Test of Model Coefficients dan Hosmer and Lemeshow

Test, serta uji validasi model penelitian menggunakan metode Root Mean Square Error

(RMSE). Model penelitian kemudian dilakukan pengujian komparatif dengan

menggunakan metode uji Kruskal Wallis dan Mann-Whitney. Data diperoleh berdasarkan

hasil survei dengan menggunakan metode Revealed Preference dan Stated Preference.

Studi ini memberikan dua alternatif rute untuk kemudian dianalisis rute yang lebih disukai

oleh calon pengguna. Data yang diperoleh dikelompokkan ke dalam kategori dan

dibersihkan menggunakan Boxplot Analysis. Berdasarkan hasil analisis model, variabel

yang paling berpengaruh terhadap preferensi pengguna adalah tarif. Hasil potensi

permintaan feeder service berdasarkan preferensi tarif Rp 5.700 dan preferensi waktu

tunggu 12 menit untuk rute alternatif 1 dan preferensi tarif Rp 7.100 dan preferensi waktu

tunggu 13 menit untuk rute alternatif 2 menunjukkan potensi permintaan yang lebih tinggi

pada rute alternatif 2 bagi pengguna sepeda motor, mobil, dan hybrid dengan perjalanan

eksternal dan potensi permintaan yang lebih tinggi pada rute alternatif 1 bagi pengguna

angkutan umum dengan perjalanan eksternal."

"Terintegrasinya layanan Mikrotrans dalam sistem BRT dan Program Jaklingko menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mode share masyarakat pada transportasi publik yang dimana tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan Mikrotrans yang didukung dengan opini dari masyarakat selaku pengguna Mikrotrans dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dibawakan oleh Merilee. S. Grindle dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan The Policy Implementation Assessment Tools yang dikemukakan oleh Bhuyan, Jorgensen, dan Sharma (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data mixed method yaitu survei dan wawancara mendalam. Teknis analisis yang digunakan untuk data kuantitatif adalah teknis analisis univariat dan teknis analisis illustrative untuk data kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kebijakan layanan Mikrotrans di DKI Jakarta dapat dikatakan baik dikarenakan telah sesuai dengan tujuan dan desain kebijakan, meskipun masih ditemukan beberapa hal yang harus ditinjau kembali dan ditingkatkan kualitasnya agar implementasi kebijakan layanan Mikrotrans ini dapat mencapai target dan hasil yang maksimal.

---

The integration of Mikrotrans services in the BRT system and the Jaklingko Program is one of the government's efforts to increase public mode share in public transportation, where the long-term goal is to overcome congestion in DKI Jakarta. Therefore, this study aims to find out how the implementation of Mikrotrans service policies is supported by opinions from the public as Mikrotrans users by using the theory of policy implementation presented by Merilee. S. Grindle and the theory of factors influencing policy implementation in The Policy Implementation Assessment Tools put forward by Bhuyan, Jorgensen, and Sharma (2010). This research uses a descriptive quantitative approach and mixed method data collection techniques, namely surveys and in-depth interviews.The analysis technique used for quantitative data is univariate analysis technique and illustrative analysis technique for qualitative data. The results of this study found that the implementation of Mikrotrans service policies in DKI Jakarta can be said to be good, although there are still some things that need to be reviewed and improved in quality so that the implementation of Mikrotrans service policies can achieve targets and maximum results."

"Perkembangan sebuah kota tergantung dari seberapa mudahnya daerah tersebut dapat diakses. Peran pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah sebuah tanggung jawab. Pemerintah Kota Tangerang adalah salah satu kota yang mengadakan kebijakan BRT sebagai transportasi publik sejak Desember 2016. Namun dalam pengoperasiannya dinilai sepi peminat.  Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis kinerja pelayanan BRT Trans Kota Tangerang. Penelitian menggunakan metode kuantitatif menggunakan 5 dimensi servqual berdasarkan standar pelayanan angkutan umum SK Dirjen no.687 Tahun 2002, Permenhub no. 10 Tahun 2012, perubahannya no. 27 Tahun 2015, BRT Standard ITDP 2016. Tujuan penelitian ini menganalisis tingkat kepentingan, tingkat kepuasan dan faktor utama yang mempengaruhi kinerja pelayanan BRT Trans Kota Tangerang dinilai dari persepsi dan harapan pengguna BRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepentingan yang harus diutamakan adalah dimensi tangible pada item informasi pelayanan halte yang akan dilewati berupa visual/audio di dalam halte berfungsi dengan baik. Pengguna BRT memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Dimensi Tangibel menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan BRT Trans Kota Tangerang.

---

City development depends on being easily accessible. The role of the government to provide facilities and infrastructure as a means for community needs is the responsibility. The Tangerang City Government is one of the cities that has implemented BRT policy as public transportation since December 2016. However, its operations consider it quiet BRT Trans Kota Tangerang. This study uses quantitative methods using servqual 5 dimensions based on the standards of public transport services SK Dirjen No. 687 of 2002, Permenhub no. 10 of 2012, amendment no. 27 of 2015, ITDP 2016 BRT Standard . The purpose of this research is to analyze the level of importance, level of satisfaction and the main factors that improve the performance of BRT Trans Kota Tangerang services assessed from the perceptions and expectations of BRT users. The results of the study show that the level of importance that must be prioritized is the Tangible dimension of the item information on the stop service that will be passed in the form of visual / audio in a well-used stop. BRT users have a high level of satisfaction. The Tangibel dimension is the main factor that influences the performance of BRT Trans Kota Tangerang service."

"Pesatnya pertumbuhan perekonomian Jabodetabek pada beberapa dekade terakhir menyebabkan fenomena yang tidak wajar, tingginya urbanisasi dan motorisasi berkelanjutan. Hal ini berdampak pada kemacetan lalu lintas di kota Jakarta sebagai tujuan utama masyarakat. Realisasi megaproyek Busway adalah bagian rencana jangka panjang pemerintah dalam pengadaan sistem transportasi umum yang terintegrasi untuk memperbaiki kondisi lalu lintas yang semakin menburuk.Angkutan pengumpan (feeder) tidak bisa dipisahkan keberadaannya dengan pelayanan Busway. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba meniru sistem angkutan pengumpan (feeder) di Bogota, namun pemahaman itu sebatas wacana tanpa ada eksekusi yang konsisten. Karena angkutan pengumpan (feeder) dan busway di Jakarta saat ini belum terintegrasi dengan baik.

---

The rapid growth of Jabodetabek economy in the last decade cause extra ordinary phenomena that are the high of urbanization and the continuing of motorization movement. This matter results traffic jam in Jakarta as the main destination of community. The Busway mega project accomplishment is the part of the government long planning in the achievement of integrated public transportation system for improvement of city traffic which is being poorer.

The existence of feeder transportation could not be separated with the Busway service. The DKI Jakarta province government tries to adopt the feeder system in Bogota, however the understanding is only planning without the consistence execution. The feeder and Jakarta busway system are still not well integrated."