Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan terkait pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada seorang fisioterapis sebagai seorang tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan melalui praktik fisioterapi mandiri. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengenai pengaturan terkait profesi fisioterapis dan pelayanan fisioterapi dalam hukum kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis dan Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Pengaturan mengenai fisioterapis dan pelayanan fisioterapi telah dijabarkan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya mengenai pengaturan praktik fisioterapi mandiri. Bentuk pertanggungjawaban bagi seorang fisioterapis yang membuka praktik mandiri apabila terjadi suatu malpraktik dalam memberikan pelayanan fisioterapi adalah pertanggungjawaban secara langsung dikarenakan praktik fisioterapi mandiri mengatasnamakan diri fisioterapis yang mendirikan praktik mandiri secara pribadi dan praktik fisioterapi mandiri tidak berasosiasi dengan rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas tertentu. Hasil penelitian ini menyarankan agar Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan lebih memperhatikan profesi fisioterapis untuk menjamin pelaksanaan fungsi profesi fisioterapis dari pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah, selanjutnya bagi Organisasi IFI agar lebih giat dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan profesi fisioterapis serta Kode Etik Fisioterapi Indonesia agar seorang fisioterapi dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memahami akan hak dan kewajibannya dan saran bagi fisioterapis untuk memahami ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan profesi fisioterapis untuk melindungi serta meminimalisir kemungkinan seorang fisioterapis melakukan suatu kesalahan hingga menyebabkan kerugian pada pasien/klien.

---

This thesis discusses the accountability-related arrangements that can be requested from a physiotherapist as a health worker who provides health services through independent physiotherapy practice. The form of this thesis research is normative juridical with qualitative methods. This study shows that in regards to the regulation of physiotherapist and physiotherapy services in Health Law is stipulated in Law No. 36 of 2014 on Health Workers, Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 65 of 2015 on Physiotherapy Service Standards, Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 80 of 2013 on The Implementation of the Physiotherapist Profession and Physiotherapy Practices and Physiotherapy Code of Ethics in Indonesia. The regulations of physiotherapy and physiotherapy services have been thoroughly explained, but there are some points that yet to be explained in the Law, particularly about the stipulation of Independent Physiotherapy Services. The form of accountability for a physiotherapist who opens an independent practice in the event of a malpractice in providing physiotherapy services is direct responsibility due to the practice of independent physiotherapy in the name of a physiotherapist who establishes an independent private practice and independent physiotherapy practice is not associated with certain hospitals, clinics, or health centers. This study suggests the Ministry of Health and the Public Health Office to put a bigger concern and attention to physiotherapists in order to ensure the implementation of the physiotherapists' professional functions from government's supervision and guidance. Furthermore, it is also suggested for IFI Organization to perform an even greater measure of socialization about the laws regarding the physiotherapist profession and also Indonesian Physiotherapy Code of Ethics so that a physiotherapists can improve their quality and understand the rights and duty imposed upon them. Last, it is encouraged for physiotherapists to comprehend the laws regarding the physiotherapist profession to protect their rights and to prevent physiotherapist causing an offend that causes damages to patients/clients"

"Profesi perawat memiliki sejarah yang cukup panjang. Keperawatan telah berperan penting dalam pemberian pelayanan kesehatan. Selama ini umumnya perawat dikenal hanya berfungsi untuk membantu pekerjaan dokter. Namun dalam perkembangannya, perawat masa kini dapat berpraktik mandiri layaknya dokter. Skripsi ini membahas pengaturan perizinan dan prosedur praktik mandiri perawat, serta membahas tanggung jawab hukum bagi perawat yang menjalankan praktik mandiri. Selain itu, skripsi ini akan menganalisis Putusan No.109/Pid.Sus/2019/Pn.Kbu terkait kasus yang menjerat perawat yang berpraktik secara mandiri. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa pengaturan dan kewenangan perizinan praktik mandiri perawat diatur dalam Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Selain itu, dalam menjalankan praktik mandiri, perawat memiliki tanggung jawab secara perdata, pidana dan administratif. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada perawat berkaitan dengan bentuk kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh perawat. Terkait putusan yang dianalisis, perawat Jumraini terbukti bersalah karena tidak memiliki izin praktik mandiri. Oleh karena itu, skripsi ini menyarankan agar setiap pihak memperhatikan peraturan hukum kesehatan, terutama perawat yang berpraktik secara mandiri untuk bekerja sesuai standar profesi dan selalu memperhatikan ketentuan hukum yang ada.

---

The Nurse profession has a long history. Nursing has played an important role in giving healthcare. Usually, a nurse has a typical role as a physician’s assistant. However, today, nurses can work independently and have their own practice facilities. This thesis discusses the regulation and procedure related to nurses independent practice, and discusses nurse’s legal responsibilty for their profession. This thesis will analyze Verdict Case No.109/Pid.Sus/2019/Pn.Kbu, that involve an independent nurse practicioner. The form of research used is normative legal research and conducted using a qualitative research method as well as a descriptive research type. The conclusion of this thesis shows that The Ministry of Health Regulation No. 26 of 2019 regulates the regulation and procedures for independent nurse practice licensing. Furthermore, a nurse on the job has civil, criminal and administrative responsibilty. Furthermore, the form of mistakes and negligences committed by nurses will determine the form of responsibility imposed on nurses. Analysis of Verdict Case No.109/Pid.Sus/2019/Pn.Kbu, that involve a nurse named Jumraini as a defendant, proved to be guilty because she owns an independent practice facility without a legal permit. Therefore, this thesis suggest that each party comply with health law regulation, especially nurses who practice independently to work according to professional standards and always comply with existing legal provisions."

"Pekerjaan dengan banyak aktivitas biasanya menggunakan seluruh anggota tubuh dan membutuhkan kinerja otot yang maksimal. Aktivitas pekerjaan fisioterapis dalam menangani pasien banyak dilakukan secara manual sehingga berisiko menimbulkan gangguan muskuloskeletal (Musculoskeletal Disorders/MSDs). Penelitian ini dilakukan pada fisioterapis di Klinik Fisioterapi Salma Putra Pinang Ranti Jakarta Timur Tahun 2012 untuk menilai tingkat risiko ergonomi berdasarkan metode REBA dan keluhan MSDs. Responden sebanyak seluruh fisioterapis (10 orang).Dari hasil penelitian di dapatkan tingkat risiko pekerjaan yaitu risiko rendah (low) 1 aktivitas kerja, risiko sedang (medium) 13 aktivitas kerja dan tingkat risiko tinggi (high) 2 aktivitas kerja dari 16 aktivitas pekerjaan yang ada. Dari hasil kuesioner dan nordic body map diketahui bahwa keluhan MSDs yang dirasakan fisioterapis pada pinggang bagian bawah dan tangan kanan (90%), kemudian leher atas, bahu kanan, lengan atas kanan dan pergelangan tangan kanan masing-masing (80%) serta leher bawah, bahu kiri dan punggung masing masing (70%).Keluhan yang dirasakan berupa rasa pegal-pegal, nyeri, kaku dan kesemutan. Selain risiko ergonomi, di dapatkan juga faktor lain yang memperberat keluhan MSDs yaitu faktor risiko pekerjaan yang terdiri dari posisi kerja, tata letak tempat kerja, organisasi kerja dan lingkungan kerja, serta karaktersitik individu yang terdiri dari umur, jenis kelamin, masa kerja, jam kerja per hari dan indeks masa tubuh.

---

Work with many activities normally will use the whole body and require maximum muscle performance. work activities physiotherapist in handling patients with many manual theraphy to induce risk of musculoskeletal disorders (Musculoskeletal Disorders / MSDs). The research was to do physiotherapist at Physiotherapy Salma Putra Clinic ,Pinang Ranti, East Jakarta in 2012 to describe the level of ergonomic risk based methods REBA of musculoskeletal disorders and complaints. Responden of all physiotherapist (10 persons).

From the results of research on the occupational risk levels obtained the degree of low risk (low) 1 work activities, medium risk 13 work activities and the level of high risk 2 work activities of 16 processes the work activities that exist. The results of the questionnaire and nordic body map is known complaint musculoskeletal disorders that be perceived physiotherapist to low back, right hand (90%); and then the upper neck, right shoulder, upper arm, right wrist (80%); and the lower neck, left shoulder, back (70%).

The complaints is stifness, painful and tingling. In addition to ergonomic risk, other factors also found that complaints aggravate MSDs risk factors work consists of working positions, workplace design, work organization and work environment, as well as an individual characteristic consisting of age, gender, length of service, hours worked per day and body mass index."

"Ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial seharusnya menjadi tanggung jawab hukum dari pemberi kerja. Hal ini disebabkan adanya kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimanakah pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif sehingga bentuk hasil penelitian nantinya berupa deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI); 2) Tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhannya berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan jenis ketidakpatuhan atau pelanggarannya; dan 3) Pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkendala dalam penerapan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang dikenai oleh pemerintah. Sebagai saran agar pemerintah baik pusat maupun daerah agar mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam penegakan hukum.

---

Non-compliance in the implementation of the social security program should be the legal responsibility of the employer. This is due to the employer's obligations as regulated in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. The problems in this thesis are 1) What is the form of employer disobedience in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; 2) What is the legal responsibility of the employer for non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; and 3) How is the supervision and examination of employer non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan? This research method uses a normative juridical form with a research typology based on its descriptive nature so that the form of the research results will be descriptive-analytical. The data used in this research are secondary data sourced by collecting data through document studies or library materials. From the results of the study, it can be concluded that: 1) The forms of non-compliance by employers in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan are Companies that are Mandatory Not yet Registered (PWBD), Companies that are Partially Registered (PDS), and Companies in Arrears of Contributions (PMI); 2) Employer's legal responsibility for non-compliance is in the form of imposition of administrative sanctions and/or criminal sanctions according to the type of non-compliance or violation; and 3) Supervision and examination of employer non-compliance carried out by BPJS Ketenagakerjaan is constrained in the application of administrative sanctions for not receiving certain public services (TMP2T) imposed by the government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."

"Sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (2) yang berbunyi Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat tersebut dapat dijadikan dasar bahwa setiap orang berhak untuk bekerja, Manusia sendiri sebagai makhluk ekonomi bertindak sebagai agen yang melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan usaha. Bentuk usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling tua dan paling umum digunakan oleh para pengusaha sebagai sarana menjalankan kegiatan usaha. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana pengaturan mengenai Perusahaan Perseorangan di Indonesia dan dalam skripsi ini Penulis menggunakan sampel sebuah perusahaan perseorangan bernama restoran S. Sehingga rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana praktik Restoran S sebagai Perusahaan Perseorangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. yang mana hasil hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan Belum adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai Perusahaan Perseorangan.

---

As stated in Undang-Undang Dasar 1945 article 28D paragraph (2) which said Every person has the right to work and to get fair and proper compensation and treatment in an employment relationship. The verse can be used as the basis that everyone has the right to work, Human himself as an economic being acts as an agent who takes economic action to meet their needs. One form of meeting these needs is to do business. The form of Sole Proprietorship is the oldest and most commonly used form of business entity as a means of carrying out business activities. In this thesis I raise the formulation of the problem of how to regulate the Sole Proprietorship in Indonesia and in this thesis I use a sample of an individual company called Restaurant S. So the second problem formulation is how the practice of Restaurant S as a Sole Proprietorship with the applicable law in Indonesia today. This study uses a juridical-normative legal research method. which results from this thesis can be concluded There is no provision that specifically regulates the Sole Proprietorship."

"Penyelenggara sistem elektronik yaitu penyelenggara video game, sudah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap turnamen electronic Sport yang menggunakan video game buatannya. Tanggung jawab ini menjadi penting karena turnamen eSport merupakan salah satu sarana utama bagi perusahaan untuk mempromosikan video game buatannya. Selain itu turnamen tersebut mempertaruhkan hadiah berupa uang tunai yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu perlu dipahami penerapan hukum di Indonesia sehubungan dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik pada penyelenggaraan turnamen eSport. Skripsi ini akan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik pada turnamen eSport, dikhususkan dari rezim hukum telematika sehingga fokus utama analisis adalah sistem elektronik yang digunakan pada saat turnamen. Sistem elektronik tersebut adalah video game yang mana didasari oleh game mechanic. Agar dapat memberi gambaran yang lebih jelas, penelitian akan menggunakan kasus-kasus pada turnamen Counter Strike: Global Offensive. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian terhadap kasus-kasus pada turnamen Counter Strike: Global Offensive dipilih karena masalah-masalah yang timbul disebabkan oleh kondisi dari video game namun fokus pembahasan terhadap kasus-kasus tersebut hanyalah pada tanggung jawab para atlet eSport tanpa memperhatikan tanggung jawab yang dimiliki oleh Valve selaku penyelenggara video game. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa dalam dunia eSport masih kurang memperhatikan tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik sehingga perlu untuk dibahas lebih lanjut dari segi hukum

---

Electronic system operators, namely video game organizers, should have responsibilities for electronic sports tournaments that use their video games. These responsibilities are important because eSport tournaments are one of the main means for companies to promote their video games. In addition, the tournament stakes prizes in the form of cash which are not small in amount. For this reason, it is necessary to understand the application of law in Indonesia in connection with the responsibilities of electronic system operators in organizing eSport tournaments. This thesis will analyze based on Indonesian laws and regulations the responsibilities of electronic system organizers in eSport tournaments, specifically from the telematics legal regime so that the main focus of the analysis is the electronic system used during the tournament. The electronic system is a video game which is based on game mechanics. In order to provide a clearer picture, this research will use cases from the Counter Strike: Global Offensive tournament. Therefore, the research method used is normative juridical. Research on cases in the Counter Strike: Global Offensive tournament was chosen because the problems that arose were caused by video game conditions but the focus of discussion on these cases was only on the responsibilities of eSport athletes without regard to the responsibilities of Valve as the organizer of the video games. This incident shows that in the world of eSports there is still little attention to the responsibilities of electronic system operators, so this needs to be discussed further from a legal perspective."

"Pertolongan pertama adalah tindakan medis dasar yang tidak dapat dihindari oleh SDM Potensi BASARNAS ketika Operasi SAR dilakukan. Walaupun dikategorikan sebagai tindakan medis dasar, pertolongan pertama dapat menentukan hidup korban yang ditolong karena pertolongan pertama dilakukan dengan tujuan untuk mencegah korban mendapatkan cedera yang lebih parah atau bahkan meninggal. Namun hingga saat ini, belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab hukum atas tindakan medis dasar yang dilakukan SDM Potensi saat Operasi SAR. Penelitian ini akan mencoba menjawab tiga permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan partisipasi relawan  saat bencana di Indonesia, bagaimana wewenang SDM Potensi atas tindakan medis yang dilakukan saat bencana, dan juga bagaimana pertanggungjawaban hukum atas tindakan medis yang dilakukan SDM Potensi kepada korban bencana. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara mengumpulkan data melalui studi pustaka serta wawancara dengan narasumber terkait dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa SDM Potensi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata apabila dalam upaya memberikan perawatan kepada korban bencana dilakukan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Standar Operasional Prosedur (SOP) pertolongan pertama, dan juga aturan yang berlaku.

---

First aid is a basic medical action that can’t be avoided by The Human Resource Potential (HR Potential) of BASARNAS during SAR Operation. Even though it is only categorized as a basic medical act, first aid can determine victims’ life because first aid is done to prevent them from getting more severe injuries or experiencing death. Despite there is no a specific regulation about basic medical action conducted by HR Potential of BASARNAS during SAR operations. This legal research focuses on answering three problems.  First, how  the legal rules in Indonesia regarding volunteer participation during disasters. Second, how is the authority of HR Potential for medical actions committed during the disaster. And last, how a HR Potential’s legal responsibilities in conducting medical actions against disaster victims. This research is performed using normative juridical method, the data are collected from library studies and interviews involving related respondents. The results will be presented descriptively. Based on these researches, it can be concluded that HR Potential of BASARNAS can still be held liable for criminal and civil liability if they give medical treatment to the disaster victims are not following with the competence owned, standard operational procedures (SOP), and rules."

"Tesis ini mengulas secara kritis fenomena hegemoni industri rokok di Indonesia, yang salah satunya dibentuk lewat praktik CSR beserta berbagai persoalan implikasi hukum dan sosiologis yang tercipta karenanya. Sejak 2015, Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara dengan angka perokok remaja terbanyak di dunia. Tingginya angka perokok muda membawa berbagai masalah kesehatan dan kesejahteraan akibat konsumsi rokok yang eksesif. Rokok tanpa disadari telah menjadi kelaziman dalam kehidupan sehari- hari masyarakat. Permasalahan tersebut mengakar dari lemahnya regulasi di lapisan substansi hukum, penegakan yang tidak maksimal di tingkat struktur hukum, maupun kelemahan kultur hukum yang menyebabkan tidak optimalnya kerja kebijakan pengendalian tembakau yang ada. Model CSR filantropi yang dijalankan korporasi rokok dalam bentuk beasiswa pendidikan, sponsor acara olahraga dan musik, derma sosial dan sejenisnya, punya andil dalam menciptakan situasi tersebut. Begitupun persoalan pengaturan tentang periklanan rokok subliminal yang membuat produk tersebut semakin terasosiasikan dengan konstruksi sosial tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik CSR korporasi rokok masih jauh dari prinsip CSR sebagaimana mestinya, baik dalam standar ISO 26000 maupun Pedoman Bisnis dan HAM PBB. Seharusnya CSR berkonsentrasi pada upaya meminimalisir dampak buruk pada masyarakat, dan hal ini menjadi penting karena inti bisnis yang dijalankan berbahaya dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Sebaliknya, praktik CSR industri rokok selama ini justru dijadikan celah promosi atas segala pembatasan aturan yang telah dibuat terhadapnya. Lebih dari itu, CSR digunakan sebagai medium untuk mendapatkan legitimasi moral dari masyarakat agar dapat terus beroperasi dan mendominasi pasar. Temuan penelitian empiris menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara hegemoni dan hegemoni tandingannya terhadap ekspektasi tanggung jawab sosial korporasi di mata konsumennya: semakin tinggi seorang menganggap industri rokok punya jasa-jasa dan kontribusi positif, semakin rendah pula ekspektasinya akan pertanggungjawaban korporasi rokok. Masyarakat sendiri masih gagal melihat isu etis di dalam penyelenggaraan CSR industri rokok. Solusi alternatif yang bisa ditempuh untuk mengoreksi anomali praktik CSR tadi adalah dengan dua skema: pertama, menghentikan kegiatan CSR filantropi dan mengalihkan pengalokasiannya untuk program kolaborasi dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah kelompok kepentingan pengendalian tembakau, dalam hal ini stakeholder di bidang advokasi kesehatan masyarakat, untuk menjalankan program pengendalian peredaran produk rokok dalam bentuk edukasi unit-unit penjualan, agen periklanan; serta kedua, menempatkan agen pengendalian pada unit-unit penjualan yang akan berada di bawah tanggung jawab langsung korporasi rokok.

---

This thesis critically reviews the hegemony phenomenon in Indonesian tobacco industry, one of which was believed to be formed through the Corporate Social Responsibility (CSR) practices, along with its various legal and sociological implications created upon. Since 2015, Indonesia has been named as one of the countries with the highest number of teen and child smokers in the world. Such phenomenon has been linked into various health and welfare issues which was caused by excessive cigarrette consumption. Cigarrette-smoking had been unwittingly associated as a normal habit in society’s daily lifestyle. Some of these problems rooted in the weak regulations at the level of legal substance, the minimum act of enforcement upon the legal structure, and the permissive legal culture which causing the issued tobacco control policy failing to work optimally. The philantrophic CSR done by tobacco industries in the form of education scholarship, sport or music events sponshorship, charity, and its kind, have a stake in creating such situtaions. Not to mention the regulation problem on subliminal ciggarette advertisement which caused the product associated to particular social construction. The analysis shows that the tobacco corporation has not yet implemented the CSR as it should under the standard of ISO 26000 and UN Guidelines on Business and Human Rights’ regime, whereas the focus must be on minimalizing adverse effect on society. The issue is critical since the core business is classified as dangerous and having direct impact on public health. Instead, CSR mostly used intentionally as a promotional instrument to perpetuate the dominance of tobacco industry, due to all the restriction policy having issued against them. It became a means to gain moral and intellectual legimitacy from the community for the tobacco industry in order to keep on operating its business as usual. The research findings show significant influence between the hegemony and its counter- hegemony on its consumer expectations of business responsibilities: the higher one considers the cigarette industry having positive contributions, the lower the expectations one’s had of corporate responsibility for tobacco industries. Thus, society has been failing and unaware to detect the ethical issues within the implementation of tobacco industry social responsibilty. An alternative solution to correct such anomalous CSR practices is offered within two schemes: First, ceasing the act of corporate philanthropy and diverting its allocation for collaborative program with the third parties, in this case the tobacco control interest group consisting of public health stakeholders including professionals to run product control program in the form of education sales units, advertising agencies; and Secondly, placing controlling agents upon sales units or retails within direct responsibility of the cigarette corporation."

"Penulisan ini dilatarbelakangi atas perkembangan teknologi informasi yang menguasai hampir keseluruhan aspek kehidupan di dalam suatu negara, khususnya di bidang kesehatan. Dalam hal ini mengenai rekam medis elektronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peraturan perundang-undangan tentang Rekam Medis telah mengakui adanya rekam medis elektronik, akan tetapi pengaturan yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan rekam medis elektronik belum ada sampai dengan saat ini. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan pokok mengenai, pengaturan rekam medis elektronik di Indonesia, tanggung jawab hukum rumah sakit dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik, dan penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik secara hukum tidak memiliki dasar hukum yang memadai, sehingga menghambat pemanfaatan dari rekam medis elektronik itu sendiri. Akan tetapi, rumah sakit sebagai pihak yang menyelenggarakan rekam medis elektronik tetap memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab apabila terjadi kerugian dikemudian hari

---

This study was motivated by the development of technology that appear almost in every aspects of life especially in the field of health. In this case the study held in electronic medical records at Cipto Mangunkusumo. The law on Conventional Medical records, have acknowledged about electronic medical records, but the regulations that are specifically governing the implementation of electronic medical records  are not regulated yet. This writing is to used to answer three main questions. The first one is the regulation of electronic medical records in Indonesia, the second one is hospital responsibility in implementing electronic medical records, and last one is the implementation of electronic medical records at Cipto Mangunkusumo Hospital. The regulations that used in this study are, Indonesian Law Number 29 Year 2004 about Medical Practice, Indonesian Law Number 11 Year  2016 about Information and Electronic Transactions, dan Minister of Health Regulations Number 269 Year 2008 about Medical Records. The result of this study has shown that the implementation of electronic medical records does not have a clear legal basis, that could be an obstacles for the development of electronic medical records itself. However, the hospital will still hold a responsibilty if there is a disadvantage about electronic medical record  in the future."

"Lembaga perbankan merupakan inti keuangan di suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menumpan dana yang dimilikinya. Salah satu kegiatan bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenal nasabah. Dalam pemberian kredit, bank rentan akan tindak-tindak pidana di bidang perbankan baik yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun peraturan lainnya di luar Undang-Undang Perbankan. Tulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Head Corporate Legal Officer dalam pemberian kredit dengan mengambil contoh kasus pemberian kredit oleh PT Bank Century Tbk. Pokok permasalahan tersebut dipecahkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kasus ini terjadi ketidaksesuaian antara praktik dengan peraturan pemberian kredit di PT Bank Century Tbk, serta tidak adanya tanggung jawab Head Corporate Legal Officer dalam kasus pemberian kredit tersebut sehingga Head Corporate Legal Officer PT Bank Century Tbk tidak dapat dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

---

Banking institutions is one of the primary financial establishments of a State. Bank as a financial institution manages the funds of many prime entities including individuals, businesses, and even governmental agencies. One of the fundamental activities of banking institutions are channeling funds to the public in the form of credit. In giving credit, banks abide by the principles of responsible lending which includes the Precautionary Principle and the Know Your Customer Principle. In lending, banks are vulnerable to crimes in both the regulated banking sector governed by the Banking Act and other legislation outside of the Banking Act. This paper discusses the responsibilities of Head Corporate Legal Officer in the provision of credit by taking an example case of lending as done by PT Bank Century Tbk. This paper assesses the issue using normative juridical research methods that include literature review and interviews that lead to the conclusion that in this case there is a discrepancy between the regulatory practices of credit at PT Bank Century Tbk, and an absence of obligation by the Head of Corporate Legal Officer in the case of credit lending resulting in the conclusion that the Head of Corporate Legal Officer of PT Bank Century Tbk should not have been found guilty by Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Act."