Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dimana dalam era pembangunan ini selalu memberikan pengaruh positif dibidang kesejahtraan sosial, karena akibat sampingan yang kurang serasi maka dapat mengakibatkan, kegoncangan nilai-nilai sosial yang menimbulkan ke tidak pastian dan ketidak stabilan. Hal ini dipandang perlu untuk ditanggapi dalam usaha pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, oleh karena itu sangatlah baik untuk mendorong perkembangan kesadaran, rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan golongan-golongan masyarakat tertentu guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat tertentu serta untuk terwujudnya partisipasi mereka didalam pembangunan kesejahtraan sosial. Didalam pergaulan hidup itu hukum berfungsi sebagai pengontrol ketertiban masyarakat yang terwujud dalam tingkah laku manusia, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan manusia tersebut, untuk itu disinilah dapat tercemin bahwa hukum bertujuan untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban hidup bersama yang adil. Khusus hukum keluarga adalah masalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diterapkan atas Pegawai Negeri Sipil sudah banyak sekali mengalami perubahan dalam perkembangannya, gunanya untuk meningkatkan disiplin serta pokok pokok pelaksanaan daripada perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan methods penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sesuai dengan judul skripsi yang terkait."

"ABSTRACTSkripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan beretika dan iklim kerja etis terhadap perilaku etis pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi pemerintahan. Subjek penelitian menggunakan 205 orang pegawai negeri sipil dari beberapa instansi. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan analisis regresi berganda dengan SPSS 20 untuk menguji pengaruh antar variabel dan juga efek mediasi dari iklim kerja beretika. Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya kepemimpinan yang beretika memiliki pengaruh positif terhadap perilaku etis dari pegawai, sementara iklim kerja yang beretika memediasi secara parsial pengaruh antara kepemimpinan beretika dan perilaku etis karyawan.

---

ABSTRACTThis research focused on the effect of ethical leadership and ethical climate on ethical behavior for government employees context. This study employed quantitative method using surveys to 205 civil servants working at several government institutions. Multiple regression analysis was used to analyze the data using SPSS 20 and  the mediation effect of ethical climate on the relationship between ethical leadership and ethical behavior. This study found that ethical leadership positively related to ethical behavior and the effect of ethical leadership and ethical behavior was partially mediated by ethical climate."

"Tulisan ini mendeskripsikan tentang peraturan Angger Pradata Akir yang pernah ada di wilayah kerajaan di Jawa yakni Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada abad ke 17 ? 18 lalu. Dari kajian ini tergambar bahwa di masyarakat Jawa di abad 17 ? 18 yang lalu sudah dikenal sistem hukum yang mengatur para abdi dalem atau pegawai kerajaan namun tidak mengenal pembagian seperti publik atau perdata maupun materil atau formil seperti dalam ilmu hukum masa kini.

---

This study describes Angger-angger Pradata Akir, a king?s law written in the late 18 century in Surakarta and Yogyakarta after the Mataram period. It seems that the Javaneese society at that time has already known a kind of law to control the officials of the kingdoms. In so far there was no law classification on public and private law e.z which begun in the modern law."

"ABSTRAKKeberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada kualitas kepemimipinan aparatur yang merupakan sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaku pembangunan. Untuk mewujudkan kepemimpinan aparatur yang berkualitas dan bermutu tinggi, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan/menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 dan aturan pelaksanaannya. Departemen Tenaga Kerja, merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 dalam melakukan pembinaan karier jabatan struktural. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh data yang akurat dan transparan, penulis melakukan penelitian dengan methoda analisis data sekunder pada Bagian Tata Naskah dan Statistik Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja di Jakarta dan pembuatan kuesioner sebagai pedoman wawancara mendalam dengan para pakar kepegawaian atau pejabat pengambil keputusan dalam proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural (data primer). Manfaat yang dapat dipetik dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar terdapatnya sinkronisasi, konsistensi, dan obyektivitas dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan struktural. "

"Human resources are the assets of organizations that play the most important role in accomplishing company?s goals. They have the risk of getting into an accident and health problems in their working environment. The level of risk for each person varies depending on their nature of job or their working locations. Aware this condition, PT. Lestari Busana A.M., a garment industries, has implemented safety and health program in the company. One excellent way to assess the accountability of the implementation is through perception survey.

This research focused study and analyzed perception of employees to execute of health and safety work program with supported by a number of indicator that is work-accident, work-safety, work-healthy, the last safety and health work program management. Safety and health work program is constitute to prevent the occur of work accident. There are two targets of this research, that is to know how the execution of safety and health work program in the company with knowing employees perception and to know the constraints from the execution of safety and health work program in the company.

This research use quantitative approach representing selection of variation from social phenomenon studied. There are three kind of detail examination are descriptive, cross-sectional study and pure research.

The variable of this research is univariate. The measuring instrument that is used in this research are questioner, observation and also interview in order to searching answer to raised research questions. Population in this research amount to 810 peoples with amount of sample 89 peoples who is taken with non-probability of stratified random sampling for the employees who has at least one year of employment only. Measurement of mount used in this research is ordinal measurement and use likert scale. The questioner which have been gathered, then made the tabulation of percentage to know dominant value each indicator (Quantitative) and also use central tendency technique.

Pursuant to research result, all respondent express to agree with the execution of safety and health work program. The constraints from the execution of safety and health work program can be handle cause there is cooperation between employer and employee although there are a few employees have neutral responses regarding the implementation. Good execution have been proven can be minimize amount of work accident in company. The company has to involve them in identifying the hazards of their job, so they will be more aware in implementing safety in their daily task."

"Performance Appraisal Systemon PT PLN (Persero) is a step forward in appraisal system commonly used to measure the employee?s performance on public service institution. This kind of performance appraisal system has been implementing on PLN since 1998. Besides measuring the achievement of working objectives aspect, performance appraisal system on PLN also measuring the managerial and behavior aspect. The result of performance appraisal then gives reward and punishment as feedback. That phenomenon is interesting to be analyzing in seeing the implementation of performance appraisal system from employee?s perception.The research is descriptively developed to answer the research hquestion, which is: How is the employee?s perception toward the implementation of performance appraisal at PT PLN (Persero) Jakarta Raya and Tangerang Distribution Office? The approach used in this research is quantitative approach. The research used survey method and interview in collecting data. Data was analyzed by descriptive statistic analysis. Sampling technique is cluster random sampling. From six divisions in PT PLN Jakarta Raya and Tangerang Distribution Office, two divisions were choosing randomly; those are Division of Business and Division of Human Resource and Organization. There are 50 respondents used in the research."

"Fenomena pekerja migran Indonesia yang merantau kerja di berbagai negara selalu melahirkan dan memunculkan beragam kisah bahagia dan kisah menyedihkan.Kisah bahagia sebagai bukti bahwa eksistensi pekerja migran sangat membeantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga

---

"

"Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta. Program pelatihan merupakan unsur yang cukup penting dan strategis dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, memberikan wawasan baru, metode kerja baru, merubah prilaku manusia sehingga memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pelatihan baik yang menyangkut materi, metode, instruktur dan kontribusi pelatihan secara keseluruhan. Untuk menguji efektivitas pelaksanaan pelatihan telah dilakukan penelitian yang melibatkan 130 responden yang dipilih secara "stratified rendom sampling" dari 200 orang yang tergolong dalam populasi penelitian ini. Sample sebanyak 130 orang tersebar menurut strata golongan IV 9 orang, III 81 orang dan II 40 orang, sehingga keseluruhan sample berjumlah 130 orang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptip dengan teknik frekuensi distribusi dan prosentase. Analisis data untuk masing-masing aspek yang telah diidentifikasi dikaji dengan menggunakan frekuensi distribusi dan prosentase kemudian dibandingkan dengan tabel interpretasi seperti yang dikembangkan Arikunto (1998). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi dan ketepatan waktu sebanyak pelatihan menunjukkan efektivitas yang tinggi. Responden sebanyak 83 % mempersiapkan bahwa Kedua aspek tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan materi yang diinginkan responden. Dari hasil analisis terhadap aspek metode, penggunaan bahasa, pemberian motivasi menunjukkan angka yang lebih tinggi. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan pelatihan untuk aspek-aspek tersebut cukup baik terutama di dalam pemberian motivasi kepada responden dilihat sebagai faktor yang positif untuk mendorong responden mengikuti pelatihan dengan seksama. Secara keseluruhan pelaksanaan pelatihan memiliki nilai sekitar 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan cukup efektif didalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kualitas pegawai. Disamping itu kontribusi pelatihan terhadap pelaksanaan tugas menunjukkan kisaran nilai 76,25% sehingga dapat diterjemahkan bahwa kontribusi pelatihan cukup efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai."

"ABSTRAKUUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden RepuhblilcIndonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaaneksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yangbersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi ada-iah menjaga agar wewenang pemerintah berada dalam batas-bartasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka. Tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sama halnya dengan melampaui wewenang, atau menyalahi hukum. Keputusan Presiden RepublikIndonesia adalah pernyataaan kehendak di bidang ketata negaraan dan tata pemerintahan, yang dapat berisi peraturan umum (regeling) dankeputusan (heschikking). Walaupun ada kemungkinan cakupan KeputusanPresiden lebih luas, tetapi harus dibatasi pada lingkup administrasinegara. Pembedaan antara Keputusan Presiden yang bersumber dari wewenang delegasi dengan Keputusan Presiden yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 penting, karena Keputusan Presiden yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ber-bentuk beleid mengandung kerancuan dengan adanya kewenangan dis-kresi. Keputusan Presiden yang terbit selama kurun waktu 12 tahun (Januari 1987- Mei 1998) berjumlah 890 (delapan ratus sembilan puluh). Dari jumlah tersebut penerbitan Keputusan Presiden menurut wewenang administrasi khusus sejumlah 23O (dua ratus tiga puluh) atau 25.84% dan wewenang administrasi umum sejumlah 660 (enam ratus enam puluh) atau 74,i6%. Keputusan Presiden yang terbit berdasarkan wewenangadministrasi umum yang dimuat dalam Lembaran Negara sejumlah 50(7.58%). Seiebihnya, yaitu 610 (92,42%) Keputusan Presiden yang tidakdimuat dalam Lembaran Negara. Keputusan Presiden yang terbitberdasarkan wewenang administrasi umum dengan kriteria sebagaiperaturan umum (regeling) sejumlah 401 atau 60,76%), keputusan(beschikking) sejumlah 18 aiau 2,7% dan peraturan kebijakan(heleidsregel, policy rules) sejumlah 241 atau 36,51%. KeputusanPresiden yang melanggar asas larangan melampaui wewenang terjadibaik dalam Keputusan Presiden sebagai peraturan umum (regeling),maupun peraturam kebijakan (heleidsregel, policy rules). Dalam pener-bitan keputusan Presiden sebagai peraturan umum (regeling) yangberjumlah 401 (empat ratus satu) tetapi tidak dimuat dalam LembaranNegara, diperoleh sejumlah 13 (3.24%) yang melanggar asas laranganmelampaui wewenang. Pada penerbitan sejumlah Keputusan Presidensebagai peraturan kebijakan (heleidsregel, policy rules), ditemukansejumlah 56 (23,24%) Keputusan Presiden yang melanggar asas Iaranganmelampaui wewenang."