Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis pengelolaan keuangan pada Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara kepada Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa serta telaah dokumen RPJM, Peraturan Desa, Peraturan Bupati, pencatatan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, dan laporan realisasi APBDesa tahun 2109. Evaluasi pengelolaan keuangan dilakukan atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan keuangan pada Desa Bakulan di tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Ketidaksesuaian antara lain APBDes baru diselesaikan bulan Desember padahal seharusnya bulan Oktober, tidak dilakukan tutup buku setiap bulan dan tidak disusun laporan semesteran.

---

This thesis analyzes financial management in Bakulan Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency. The research method used was interviews with the Secretary and Head of Village Finance and review of RPJM documents, Village Regulations, Regent Regulations, village financial records, procurement of goods and services, and reports on the realization of the 2109 APBDesa. Financial management evaluation was carried out on the implementation of planning, implementation, administration, reporting, to accountability, then compared with the provisions in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 concerning Village Financial Management. The results showed that there was still a mismatch between financial management practices in Bakulan Village at the planning, administration, and reporting stages. The discrepancies include the new APBDes being completed in December whereas it should have been October, no closing books every month and no semi-annual reports."

"Tulisan ini menyajikan penelitian secara doktrinal terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dana Desa Adat Baduy Kanekes. Persoalan yang muncul berupa ketika Desa Adat Baduy Kanekes menolak pemberian dana desa oleh pemerintah pusat, sehingga dana yang sudah diberikan mengendap dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Lebak yang kemudian dimanfaatkan untuk dikelola. Pengelolaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, dimana desa merupakan satuan pemerintahan di bawah daerah. Namun sejatinya desa pun memiliki otonominya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan istiadatnya terlebih lagi desa adat. Oleh karenanya, desa mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangannya termasuk dana desa, sehingga pola pertanggungjawaban atas keuangan desa berbeda dengan keuangan daerah secara yuridis maupun administratif. Kendati pun belum ada aspek yuridis untuk memayungi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, aspek pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah itu sendiri. Langkah yang ditempuh dalam pengelolaan tersebut dapat diwadahi diskresi dalam administrasi pemerintahan ataupun beranggapan bahwa pemerintahan desa masih sebagai sub pemerintahan daerah selama belum ada pengakuan secara administratif dari pemerintah pusat.

---

This paper presents doctrinal research on the management of village funds carried out by regional governments such as the Baduy Kanekes Traditional Village funds. The problem that arose was when the Baduy Kanekes Traditional Village refused to provide village funds from the central government, so that the funds that have been given are deposited in the Lebak Regency Regional Cash Account which is then used to be managed. This management is the authority of the regional government based on regional autonomy, where the village is a government unit under the region. However, in reality villages also have their own autonomy based on their rights of origin and tribes, especially traditional villages. Therefore, villages have authority over the management of their finances, including village funds, so that the pattern of accountability for village finances is different from regional finances, both juridically and administratively. Although there is no juridical aspect to cover the management of village funds carried out by the regional government. However, aspects of village fund management must be accounted for based on actions taken by the regional government so that there are no irregularities in state finances by considering the authority of the government itself. The steps taken in management can be accommodated by discretion in government administration or assume that the village government is still a regional sub-government as long as there is no administrative recognition from the central government."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi hal-hal yang mempengaruhi masyarakat desa dalam melakukan pengaduan atas pelanggaran pada pengelolaan keuangan desa, menganalisis dan mengevaluasi intensi dan aksi masyarakat desa dalam melakukan pengaduan, serta menentukan model pengaduan yang tepat guna melaporkan pelanggaran tersebut. Penelitian ini dilakukan karena adanya korupsi dana desa yang dilakukan oleh Pjs. Kepala Desa Meranti serta adanya dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Pandan. Penelitian ini berusaha mengisi research gap tentang public whistleblowing dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis faktor individual, faktor situasional atau kultural, dan faktor institusional yang mempengaruhi niat dan aksi pengaduan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative case study dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Content analysis dan thematic analysis digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa ketiga faktor mempengaruhi intensi dan aksi pengaduan masyarakat, namun faktor individual dan faktor situasional lebih berpengaruh dominan. Masyarakat memiliki intensi pengaduan tetapi tidak melakukan aksi karena dipengaruhi beberapa hal yaitu toleransi yang tinggi atas pelanggaran (faktor individual) serta kondisi budaya, ekonomi dan situasi politik di desa tersebut (faktor situasional atau kultural). Implikasi dari penelitian ini adalah dalam jangka pendek, masyarakat dapat menggunakan struktur pengaduan yang saat ini tersedia untuk melaporkan pelanggaran pada pengelolaan keuangan desa. Namun, terlebih dahulu perlu dibangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat desa dalam memelihara hasil pembangunan dan melakukan pengaduan

---

This study aims to analyze and to evaluate the things that affect the village community to report wrongdoings in village financial management, the village community's intentions and actions in making complaints, and to determine the appropriate whistleblowing models to report it. This research was conducted because of the corruption of village funds by the Acting. Head of Meranti Village as well as allegations of village funds by the Village Head of Pandan. This study seeks to fill the research gaps on public whistleblowing by analyzing and evaluating individual factors, situational or cultural factors, and institutional factors that influence the village community's intention and action to report wrongdoings. This study used a qualitative case studies approach. Data collection techniques were carried out through questionnaires, interviews, and documentation. The analysis techniques use content analysis and thematic analysis. The study found that individual factors, situational or cultural factors, and institutional factors affect the village community to blow the whistle. Still, individual factors and situational factors are more dominant. The community intends to complain but does not take action because of several things, namely high tolerance of wrongdoings (individual factors) and cultural, economic and political conditions in the village (situational or cultural factors). This research implies that the community can use the existing complaints structure to report village financial management's wrongdoings. However, it is first necessary to build community awareness and responsibility to maintain development outcomes and to make a complaint"

"ABSTRAKDana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bantuan yangdiberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dan digunakan untuk membiayaikegiatan pembangunan pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan penuhdalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitianini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Buni BhaktiKec.Babelan Kab. Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa didesa Buni Bhakti telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yangberlaku, meskipun masih terjadi permasalahan dalam hal pencatatan keuangan

---

ABSTRACTVillage fund is one source of revenue for the village as support who provided bythe central government to the village and used to finance the construction of thevillage government. The village was given full authority in the management of theVillage Fund, so that the implementation of its activities should be accounted forin accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyzethe management of village fund in Buni Bhakti Kec.Babelan Kab. Bekasi. Thisstudy uses a post-positivist approach and collectiong data by observation andinterview method. These results indicate that management of village fund in BuniBhakti in accordance with the guidelines applicable village financialmanagement, although still there is a problem in terms of financial records."

"ABSTRAK

Tesis ini menganalisis tentang Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, permasalahan perencanaan keuangan, partisipasi masyarakat, rendahnya kompetensi SDM perangkat desa dan TPK dalam pelaporan keuangan serta kurangnya koordinasi dan kerjasama pemerintah desa dengan lembaga desa yang menyebabkan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya belum berjalan dengan baik. Selain itu, belum adanya peraturan pada tingkat desa terkait musyawarah pada tingkat desa yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDesa di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede yaitu kepemimpinan, sumberdaya, komitmen dan komunikasi.

 

 

 

---

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village, Bogor Regency and the factors that influence the application of the  Village Financial System (Siskeudes). This study uses the post positivist paradigm and the type of qualitative-descriptive research. Data collected through in-depth interviews, observation and documentation. The resurlts showed several important things including, financial planning problems, community participation, low competency of village officials and TPK in financial reporting and lack of coordination and cooperation between village government and village institutions that led to the application pf the village financial system (Siskeudes) that had not yet proceeded with well. In addition, there are no regulations at the village level regarding deliberation at the village level which have caused delays in the establishment of village budget in Sukmajaya Village, Ragajaya Villlage and Bojonggede Village. Factors influencing the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village are leadership, resources, commitment and communication.

 

"

"Tesis ini membahas tentang proses pemberdayaan keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) sesi Pengelolaan Keuangan. Lokasi penelitian adalah kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2 sesi pengelolaan keuangan terdiri dari sesi pengelolaan anggaran keuangan keluarga dan sesi membuat rencana menabung berdampak kepada KPM dapat mengatur keuangan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

---

This thesis discusses the process of financial empowerment for Beneficiary Families (KPM) of the Program Keluarga Harapan (PKH) of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia through the Family Capacity Building Meeting (P2K2) Financial Management session. The research location is Srengseng Sawah sub-district, Jagakarsa District, South Jakarta Administrative City. This research was conducted using qualitative research methods that produce descriptive data. Data collection methods used are through interviews, observation, and literature and documentation studies. The results showed that the process of empowering KPM PKH through P2K2 financial management sessions consisted of a family financial budget management session and a session on making a savings plan that had an impact on KPM being able to manage family finances to meet their family's needs."

"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

---

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."

"Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang biasa disingkat SAKTI merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja (satker) sebagai alat untuk mendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi ini mencakup tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang telah ada sebelumnya terkait pengelolaan APBN dengan menerapkan konsep single database dan digunakan untuk seluruh transaksi baik pada tingkat entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan ini mulai diterapkan ke seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga pada tahun 2022, termasuk Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKTI dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara berdasarkan teori dari Sirat (2013) yang membahas faktor-faktor penentu keberhasilan suatu e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dari 11 faktor, yaitu dukungan pimpinan; visi, misi, dan tujuan; budaya organisasi; pelatihan; peraturan; kolaborasi; strategi; infrastruktur; keamanan; dan keuangan telah sesuai dengan indikator dalam teori tersebut.

---

The ‘Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi’ or commonly abbreviated as SAKTI is an application used by units as a tool to support the implementation of SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) in financial management. The SAKTI application integrates all existing applications related to APBN management by applying a single database concept and is used for all transactions at both the accounting entity and reporting entity levels. The SAKTI application developed by the Ministry of Finance will begin to be implemented in all Ministry/Agency units in 2022, including the National Civil Service Agency Head Office. Therefore, this research aims to evaluate the implementation of SAKTI in the implementation of financial management at the National Civil Service Agency Head Office based on a research instrument by Sirat (2013) which discusses the factors determining the success of an e-government. This research is qualitative research with a case study design. The approach taken was the method of literature study and interviews with parties directly related to the implementation of the SAKTI application in the implementation of financial management at the Head Office of the National Civil Service Agency. The research results showed that 10 of the 11 factors, namely leadership support; vision, mission and goals; organizational culture; training; regulation; collaboration; strategy; infrastructure; security; and finances are in accordance with the indicators in the research instrument."

"Inklusi keuangan diartikan akses dan penggunaan layanan keuangan oleh semua lapisan masyarakat yang diharapkan dapat memberdayakan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan mendorong kesetaraan ekonomi. Skripsi ini meneliti hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia pada level kabupaten dan kota. Data yang digunakan berasal dari 514 kabupaten dan kota pada tahun 2014, 2018, dan 2021, serta data intensitas cahaya malam dari NASA's VIIRS untuk mengukur aktivitas ekonomi. Penelitian ini memakai Indeks Inklusi Keuangan (IFI) berdasarkan jumlah cabang bank dan akses ke kredit usaha (KUR), menggunakan metode yang di buat oleh Sarma (2012) untuk melihat dimensi akses dan penggunaan. Analisis menggunakan regresi Fixed Effects Two-Stage Least Squares (2SLS) untuk mengatasi masalah endogenitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar wilayah, dengan inklusi keuangan yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan intensitas cahaya malam, terutama di Jawa. Penelitian ini menekankan pentingnya inklusi keuangan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan menyarankan kebijakan yang lebih terfokus untuk meningkatkan akses layanan keuangan, terutama di daerah yang kurang berkembang.

---

Financial inclusion is defined as the accessibility and usage of financial services by all members of society, which is vital for economic empowerment, poverty reduction, and fostering economic equality. This thesis investigates the correlation between financial inclusion and economic growth across Indonesia's diverse regions. Utilizing data from 514 districts and cities over 2014, 2018, and 2021, it employs the Potensi Desa (PODES) dataset and NASA's VIIRS night-time light intensity data to measure economic activity. The study constructs a Financial Inclusion Index (IFI) based on the number of bank branches and access to business credit (KUR), using Sarma's method (2012) to measure the dimensions of access and usage. The inferential analysis employs Fixed Effects Two-Stage Least Squares (2SLS) regression to address potential endogeneity issues. Findings reveal significant regional disparities, with higher financial inclusion correlating with increased night-time light intensity, particularly in Java. The research underscores the importance of financial inclusion in promoting economic activity and suggests targeted policies to enhance financial services access, especially in less developed regions."

"ABSTRACTLaporan keuangan pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan variabel kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal pemerintah. Penelitian ini mengobservasi 52 data yang meliputi periode tahun 2015-2017 menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

---

ABSTRACTThe governments financial statement represents the states financial management accountability. This research aims to analyze the factors that influence the quality of the states financial statement using the variables of the states budget management quality and internal audit. This research observed 52 data that covered the period of 2015-2017 using the multiple linear regression analysis. Results of the research suggest that the quality of budget management quality and internal audit has a positive effect on the central governments financial statement quality."