Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengenai pembagian harta dari adanya perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif karena adanya proses perceraian. Faktor dari pihak suami maupun istri akan mempermasalahkan prihal harta gono-gini atau dikenal dengan harta bersana pada saat masih berstatus kawin. Karena selama masa ikatan perkawinan banyak pihak suami istri berfokus untuk mengumpulkan harta tersebut, dalam artian memenuhi kebutuhan yang akan datang, namun apabila telah terjadinya perceraian maka suami istri itu pula yang akan mempermasalahkan harta yang telah dikumpulkan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan pula prihal pembagian harta bersama itu, namun dalam hal ini dijelaskan bahwa apabila pihak suami-istri tersebut telah berpisah secara negara tetap dijelaskan jika harta atau suatu objek yang dibeli pada saat masih dalam berstatus perkawinan maka objek tersebut menjadi harta bersama, dan dapat dibuktikan pada saat transaksi jual beli tersebut dibuat atas nama siapa. Sehingga dengan begitu dapat kita lihat pula objek yang termasuk dalam harta bersama atau tidak. Dalam hal ini terlihat jelas apabila adanya salah satu pihak yang berniat ingin merugikan pihak lain, maka tidak akan bisa, karena akan tunduk pada aturan yang berlaku dan dengan beberapa bukti pendukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila tetap ada salah satu pihak merasa dirugikan prihal harta bersama ini maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan kembali pada pengadilan setempat.

---

Regarding the distribution of assets from a marriage is something that is very sensitive because of the divorce process. Factors from the husband and wife will make an issue regarding the property of the gono-gini or known as the property while still being married. Because during the period of the marriage bond, many husband and wife focus on collecting these assets, in the sense of meeting future needs, but if there is a divorce then the husband and wife will also take issue with the assets that have been collected. Based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it has also been explained about the distribution of joint assets, but in this case it is explained that if the husband and wife have separated according to state, it is still explained if the property or object that was purchased while still in the status of marriage then the object becomes joint property, and it can be proven when the sale and purchase transaction was made on whose behalf. So that we can also see the objects that are included in joint property or not. In this case, it is clear that if one party intends to harm the other party, it will not be able to, because it will be subject to the applicable rules and with some supporting evidence. So it can be concluded that if there is still one of the parties who feels aggrieved regarding this joint property, the party who feels aggrieved can submit it again to the local court."

"ABSTRAKSeiring dengan bertambahnya pelaku perkawinan campuran di Indonesia, semakin banyak pula permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran. Salah satu permasalahan yang kerap timbul dalam perkawinan campuran adalah karena Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tidak diperbolehkan mempunyai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Guna Usaha, kecuali perkawinan campuran tersebut dilakukan dengan membuatperjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Apabila perkawinan campuran berlangsung tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka permasalahan akan timbul apabila dikemudian hari terjadi perceraian terutama dalam hal pembagian harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum atas bagaimana akibat hukum atas putusnya perkawinan terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan dan bagaimana kedudukan harta benda dalam perkawinan campuran yang berupa Hak Guna Bangunan setelah perceraian (Analisis Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.Dp). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, masing-masingsuami isteri berhak atas setengah dari jumlah harta bersama yang didapatkan selama perkawinan dan Warga Negara Asing tidak dimungkinkan untuk memiliki Hak Guna Bangunan meskipun didapatkan karena percampuran harta dalam perkawinan. Jika Warga Negara Asing mendapatkan Hak Guna Bangunan maka dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat kepemilikan. Untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam perkawinan campuran terkait harta benda perkawinan, maka dapat dilakukan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan.

---

ABSTRACTAlong with the increasing number of mixed marriages in Indonesia, the more problems occur as a result of mixed marriages. One of the problems that often occurs in mixed marriages is that Indonesian citizens of mixed marriages are not permitted to have Freehold Title, Right to Build (HGB), or Right to Cultivate (HGU), unless the mixed marriage is carried out by making a nuptial agreement concerning the separation of assets. If a mixed marriage takes place without making a nuptial agreement, problems will arise if divorce then occurs especiallyin the case of division of assets obtained during the marriage. Based on the thesis background, the cause of the problem in this thesis are how the legal consequences of divorce on common property in a mixed marriage that takes place without a marriage agreement and how the position of property in mixed marriages in the form of Right to Build after divorce (Analysis of Religious Court Judgment Number 0391/Pdt.G/2017 PA.Dp) This research is normative research, with the typology of normative explanatory research. The results of thisresearch explain that if a divorce occurs, each husband and wife are entitled to half of the amount of common property obtained during marriage and Foreign Citizens are not allowed to have the Right to Build even though they are obtained due to mixing assets in marriage. If Foreign Citizens get the Right to Build then within a period of 1 year, they must release or transfer to other parties according to the conditions of ownership. To minimize the problems that occur in mixedmarriages related to marital property, a mixed marriage can be done by making a nuptial agreement."

"Permasalahan harta bersama dalam perkawinan tidak mudah untuk diselesaikan. Meskipun, pembagian harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun hal itu dirasa belum cukup. Terkadang dalam penyelesaian sengketa harta bersama di kehidupan masyarakat ditemukan masalah yang beragam dan kompleks. Salah satu permasalahan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dari usaha dan dana pribadi istri yang diperoleh selama masa perkawinan dan terhadap harta tersebut diputuskan sebagai harta pribadi istri. Penulis merasa tertarik untuk meneliti pembagian harta bersama yang diperoleh dari istri dalam masa perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimanakah penyelesaian sengketa harta bersama yang diperoleh dari istri dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah yuridis normatif yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai sumber literatur lainnya. Undang-Undang Perkawinan menganut asas seimbang dalam perkawinan sehingga pada pembagian harta bersama tidak membedakan pihak mana yang memperolehnya. Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan seseorang, pembagian harta bersama dibagi secara rata antara mantan istri dan mantan suami. Namun, pembagian harta bersama tersebut tidaklah mutlak melainkan juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperolehnya.

---

The issue of joint property in marriage is not easy to resolve. Although, the division of joint property has been regulated in the Marriage Law, it is not enough. Sometimes in the settlement of joint property disputes in community life, diverse and complex problems are found. One of these problems is joint property obtained from the wife's personal efforts and funds obtained during the marriage period and the property is decided as the wife's personal property. The author is interested in examining the division of joint property obtained from the wife during the marriage period. Based on this background, how is the settlement of disputes over joint property obtained from wives in marriage. The research method used by the author is normative juridical which emphasises the applicable laws and regulations accompanied by other literature sources. The Marriage Law adheres to the principle of balance in marriage so that the division of joint property does not distinguish which party obtains it. In the absence of a marriage agreement in a person's marriage, the division of joint property is divided equally between the former wife and the former husband. However, the division of joint property is not absolute but also considers the contribution of each party in obtaining it."

"ABSTRAKPada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai penetapan pengadilan atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana kekuatan hukum penetapan pengadilan terkait perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung dan bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris akan tetapi tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan antara WNI dan WNA menimbulkan beberapa akibat hukum yang disebabkan oleh perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan setelah perkawinan berlangsung. Terutama mengenai ketentuan hak milik atas suatu tanah, maka dari itu majelis hakim harusnya meminta daftar atau list harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut sebelum memberikan suatu penetapan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Kemudian pasangan suami istri sebelum memohon pengesahan perjanjian perkawinan kepada pengadilan, sebaiknya para pihak membuat surat pernyataan dari ada atau tidak adanya pihak ketiga yang tersangkut dalam pemisahan harta kekayaan perkawinan yang tertuang dalam akta notarial perjanjian perkawinan tersebut.

---

ABSTRACT In this thesis, the authors raised the legal issues concerning the determination of the court of marriage agreement that is not registered in the office of religious affairs after the marriage took place. The problem is based on the presence of married couples who apply for the establishment of a marriage agreement that has been made before the marriage takes place but has not been registered in the Office of Religious Affairs. Based on it writer raised a formulation problems which are how legal force of the court ruling related agreement marriage is not registered in the office of religious affairs after marriage ongoing and and how the consequences of marriage law law made by Notary but not registered in the office of religious affairs after the marriage took place against the parties third. Research methodology used in the this is the method juridical normative with typologies research used to answer problems in this research using research is descriptive analytical. The result of this study is that marriage between Indonesian citizens and foreigners gives rise to some legal consequences caused by marriage agreements that are not registered after marriage takes place. Especially regarding the provision of property rights to a land, therefore the panel of judges should request list or list of property owned by the couple before giving a determination to provide legal certainty for all parties concerned. Then the married couple before applying for the marriage agreement to the court, the parties should make a statement of the presence or absence of a third party involved in the separation of marriage property contained in the notarial deed of the marriage agreement. "

"Setelah terjadinya perceraian, masalah yang sering timbul adalah pembagian harta benda perkawinan. Harta merupakan topik yang sensitif bagi semua manusia, sehingga timbul permasalahan dalam penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah  status kepemilikan harta bersama suami istri yang telah melakukan perceraian dan penerapan asas pemisahan horizontal terhadap sengketa harta bersama sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan metode penelitian eksplanatoris untuk menemukan titik terang atas penyelesaian sengketa harta bersama terdahulu suami dan istri yang diperoleh sepanjang masa perkawinan berlangsung. Pada akhirnya, hasil penelitian membawa pada  bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan akan menimbulkan masalah jika terjadi perceraian di kemudian hari. Tidak adanya perjanjian kawin juga akan menyulitkan dalam pembagian harta bersama jika terjadi sengketa setelah perceraian. Dengan demikian, harta yang diperoleh sebelum dilakukannya pencatatan perkawinan merupakan harta bawaan masing-masing pasangan. Untuk menghindari sengketa tersebut, disarankan adanya perjanjian perkawinan yang isinya sesuai dengan Undang-Undang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum dan diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur lebih jelas tentang harta benda perkawinan.

---

After the divorce, the problem that often arises is the distribution of marital property. Property is a sensitive topic for all humans, so problems arise in the settlement of joint property disputes between husband and wife after a divorce. The formulation of the problem discussed is the status of joint property ownership of husband and wife who have divorced and the application of the principle of horizontal separation of joint property disputes in accordance with the Supreme Court Decision Number 1710 K/PDT/2020. To this problem, research was carried out using explanatory research methods to find a bright spot on the settlement of disputes over the previous joint property of husband and wife obtained during the marriage period. In the end, the results of the study lead to that marriages that are not registered according to the Legislation will cause problems if a divorce occurs in the future. The absence of a marriage agreement will also complicate the distribution of joint property in the event of a dispute after divorce. Thus, the assets obtained prior to the registration of the marriage are the innate property of each spouse. To avoid such disputes, it is recommended that there be a marriage agreement whose contents are in accordance with the law made by a notary as a public official and a law is needed that regulates marital property more clearly."

"Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan karena ketiadaan izin istri pertama yang dilakukan saat suami yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perkawinan poligami boleh dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Penelitian ini merupakan penilitian dengan metode yuridis normatif dan tipologi yang bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum poligami dengan memalsukan identitas istri, bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan yang telah putus karena kematian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 241/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan poligami yang dilakukan dengan memalsukan identitas istri adalah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI sehingga dapat dilakukan pembatalan terhadapnya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan setelah suami meninggal dunia ialah sama saja dengan yang masih hidup namun dalam praktiknya harus menyertakan beberapa syarat tertentu dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 241/Pdt.G/ 2012/PA.Pdlg sudah tepat.

---

The focus of this study is to examine the annulment of marriage caused by the absence of permission from the first and legal wife to do a polygamous marriage which the annulment itself happened by the time the husband already passed away. Polygamy in Indonesia is legal to be done if the marriage fulfills the requirements which are stated in Article 5 of Marriage Law and Article 58 Compilation of Islamic Law. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative library research methods with analytical descriptive typology.

The problems in this thesis are how is the legal status of a polygamous marriage which done by falsifying the legal wife's identity, the regulation of polygamous marriage annulment done by the time the husband has passed away and whether the judge's sentence of Religious Court of Pandeglang No.241/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. is already correct and appropriate.

The conclusion of the problems are polygamous marriage which done by falsifying the legal wife's identity is prohibited and againsts Marriage Law and Compilation of Islamic Law, so that polygamous marriage can be annulled. The annulment of marriage which done after the husband has passed away is basically the same as the same as the normal one, but there are some requirements to be fulfilled and the judge?s sentence of Religious Court of Pandeglang No.241/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. is already correct and appropriate."

"Ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya yang mengatur mengenai frasa “kekuatan eksekutorial”, menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia, dimana kekuatan eksekutorial hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur bahwa debitur telah melakukan cidera janji, dan apabila tidak ada kesepatan dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka segala mekanisme pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui Pengadilan. Putusan tersebut menarik perhatian Penulis untuk meneliti bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Untuk itu agar dapat memecahkan permasalahan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisa data yang diperoleh dari studi literatur dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada jalannya bisnis pembiayaan, oleh sebab kreditur harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur guna mencegah adanya “debitur nakal” yang berusaha berlindung atau memanfaatkan ketentuan baru sehubungan dengan eksekusi jaminan fidusia dari putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk memperoleh keuntungan.

---

The provisions of Article 15 of Law 42/1999 on Fiduciary Security, particularly those that regulate the phrase "executorial power", causes various problems related to the implementation of fiduciary security. There was a Constitutional Court Decision which partially granted the Petitioners' petition regarding the provisions for the execution of fiduciary security, where executorial power can only be exercised if there is an agreement between the debtor and creditor that the debtor has committed a breach of contract, and if there is no agreement and the debtor objected to voluntarily hand over the object of the fiduciary security then all mechanisms for carrying out the execution must be carried out through the Court. This decision attracted the attention of the author to examine how the execution of fiduciary security at Bank BNI Syariah before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. For this reason, in order to solve this problem, the author uses a form of normative juridical research which in character of descriptive analytical, and is supported by secondary data. In addition, this study uses a qualitative approach in analyzing data obtained from literature studies and interviews. Based on the results of this study, it is concluded that the Constitutional Court's decision could have an impact on the running of the financing business, because creditors must be more selective in providing financing to prospective debtors in order to prevent “bad debtors” who seek to take shelter or take advantage of the new provisions in connection with the execution of fiduciary security of decisions of this Constitutional court change of provisions."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan gugatan hak bersama yang dilayangkan oleh satu pihak. serta penafsiran ketentuan pasal dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan. Permasalahan yang diangkat adalah menganalisis pengaturan tentang keabsahan Akta Autentik Perjanjian Perkawinan dan menelaah pelaksanaan hukum nasional terkait perjanjian perkawinan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta penelitian data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan pustaka . Hasil analisa dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian perkawinan mulai dipilih oleh calon pasangan suami istri di Indonesia demi melindungi aset dan kepentingan lainnya, namun masih juga menimbulkan masalah terkait harta bersama. Maka dari itu, perlunya notaris turut giat mensosialisasikan manfaat dan akibat hukum serta bersikap tegas akan pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notarial. Hal ini semata demi melindungi kepentingan klien.

---

This research discusses the legal protection provided to parties who bind themselves to the Prenuptial Agreement in connection with a claim for collective rights filed by one party. As well as the interpretation of the provisions of the Article in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage along with other laws and regulations regarding the prenuptial agreement. The problem raised is analyzing the arrangements regarding the validity of the Authentic Prenuptial Agreement and examining the implementation of national laws related to the marriage agreement.

To answer this problems, the method used in this research is normative juridical research. The data used are secondary data with documents and literatures study data collection tools. The result of the analysis is that the marriage agreement has begun to be selected by the prospective husband and wife in Indonesia in order to protect their assets and other interests, but still raises problems related to joint assets. Therefore, it it necessary for notaries to actively socialize the benefits and consequences of the law and to be firm in the making of a marriage agreement that must be made with a notarial deed. This is solely for the sake of protecting the client's assets."

"Tesis ini membahas tentang harta bersama pasca perceraian yang masih dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, dan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak menerima seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak di perjanjikan lain dalam perjanjian kawin. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan harta bersama pasangan suami-isteri yang telah bercerai yang harta bersama seharusnya dibagi masih menjadi jaminan utang di Bank, serta hubungannya dengan nilai utang yang melebihi nilai objek yang dijadikan jaminan. Metode penelitian yang digunakan analisis yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapat penulis adalah meskipun suami-isteri telah bercerai seluruh harta bersama akan dibagi dua, dan berikut utang yang ada. Utang yang melebihi nilai jaminan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak meskipun telah bercerai, sehingga kedua belah pihak harus tetap menanggung utang tersebut. Peran Notaris dalam hal ini perlu memperhatikan dan menjalankan pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the marital property after the divorce that is still used as a debt warranty. Article 35 of Law No. 1 of 1974 on Marriage (UUP) states that marital property is a wealth obtained during marriage, and in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that divorced widows or divorcedes are each entitled to receive one half of marital property as long as it is not in another agreement in the marriage agreement. The subject matter of this research is about the position of marital property of spouses and divorced couples whose common property should be divided into debt guarantees in the Bank, as well as their relationship with the value of the debt that exceeds the value of the collateral object. The Research Method used in writing this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with a qualitative approach. The results obtained by the author are that although the husband and wife have divorced all the marital property will be divided into two, and the following debts. Debt that exceeds the value of collateral is an obligation that must be fulfilled by both parties despite the divorce, so both parties must still bear the debt. In this case, a Notary must obey the clause 16 section in the Notary Billet Act."

"ABSTRAKMetode nisbah bagi hasil sebagai sistem yang diterapkan dalam perbankan syariah khususnya pada akad pembiayaan musyarakah seharusnya dapat memberikan keadilan. Hal ini karena pembayaran nisbah bagi hasil kerap dilakukan di awal pencairan dana saat proyek belum berjalan dan keuntungan belum diperoleh. Hal ini tentu memicu permasalahan,sebagaimana tercermin dalam perkara putusan Mahkamah Agung No:47/PDT.G/2019/PT.A.SMD. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai penerapan metode nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah X serta peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akad pembiayaan musyarakahpada perbankan syariah. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian adalah penerapan metode nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah X tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa seharusnya nisbah dibagikan setelah proyek mendapatkan keuntungan, jika nisbah harus dibayarkan nasabah kepada bank pada saat pencairan dana maka hal ini merubah sifat akad musyarakah menjadi riba.

---

ABSTRACTThe method of the ratio of the result as a system applied in Sharia banking, especially in the deliberative financing scheme, should be able to provide justice. This is because the payment of the ratio of results is often done at the beginning of disbursement when the project has not been run and profits have not earned. This certainly triggered the problem, as reflected in the case of Supreme Court ruling No:47/PDT.G/2019/PT.A.Smd. In this thesis the author will examine the ruling on the subject of the discussion on the implementation of the method of the ratio of disaster financing to PT. Bank Syariah X and the role and responsibility of the notary in making the musyarakah financing agreement on sharia banking. The thesis is a normative juridical study that uses secondary data to analyse problems. The results of the research is the implementation of the method of ratio of the results to the financing of the musyarakah in PT. Bank Syariah X not in accordance with sharia principles. It is based on the Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 on the deliberative financing that each partner's profits must be shared proportionally on the basis of the entire profit and no amount determined at the initial set for a partner. Based on the results of interviews with the speakers that should the ratio be distributed after the project profit, if the ratio should be paid by the customer to the bank at the time of disbursement, this changed the nature of musyarakah to riba."