Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Trust merupakan suatu Konsep Hukum yang berasal dari Negara dengan Sistem Hukum Common Law. Namun di Indonesia juga diterapkan konsep Hukum Trust. Namun secara dalam segi implementasi dan praktik Trust di Indonesia sangat berbeda dengan Trust yang diterapkan di Negara Inggris yang merupakan Negara Common Law. Dalam segi praktek di Indonesia trust hanyalah sebuah jasa oleh bank sesuai denga napa yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan dalam praktik di Inggris Trust merupakan sebuah ekuitas yang berdiri sendir. Dalam segi pengaturan jika dibandingkan di Indonesia tidak se komprehensif dengan apa yang diatur di Inggris. Dalam praktiknya trust di Indonesia juga sudah digunakan oleh beberapa sektor dan sudah dijalankan oleh tiga bank dan tidak menutup kemungkinan dengan adanya bank lain yang akan menggunakan atau menerapkan praktik Trust. Maka dengan kondisi tersebut masih perlu pengembangan pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai Trust yang akan bertindak sebagai payung hukum

---

Trust is a legal concept originating from the State with the Common Law Law System. However, Indonesia also applies the concept of Trust Law. However, in terms of the implementation and practice of Trust in Indonesia, it is very different from the Trust which is applied in the England, which is a Common Law Country. In terms of practice in Indonesia, trust is only a service by a bank in accordance with what has been regulated in the Financial Services Authority Regulation. Whereas in practice in the England Trust is an equity that stands alone. In terms of regulation, compared to Indonesia, it is not regulated by what is regulated in the England. In practice, trust in Indonesia has also been used by several sectors and has been carried out by three banks and it is possible that other banks will use or implement Trust practices. So under these conditions there is still a need for legal development in Indonesia which talks about Trust which will act as a legal umbrella"

"Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagai pemegang kekuasaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya. Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.

---

The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which is the result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technological innovation in the financial sector that requires a regulatory regime that can guarantee legal certainty and fulfill a sense of justice for stakeholders in the industry. This thesis aims to examine the advantages and disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powers in the financial services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services as a legal umbrella for Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the regulations issued by OJK is the main study material in this paper. South Korea is the country of comparison because it has special regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differences in the approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulators in Indonesia to emulate and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection."

"Pertumbuhan transaksi melalui electronic commerce (e-commerce) mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengaduan konsumen. Salah satu e-commerce yang saat ini cukup menarik minat masyarakat adalah Online Travel Agent (OTA). Adapun OTA merupakan agen perjalanan berbasis digital yang berfungsi sebagai media promosi dan penjualan jasa perjalanan wisata melalui suatu aplikasi atau website. Umumnya, OTA memiliki berbagai macam jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen, namun dalam penelitian ini, hal yang akan menjadi fokus utama pembahasan adalah terkait jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Meskipun OTA memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi, tetapi OTA tetap membawa berbagai permasalahan. Selain itu, tidak adanya aturan yang mengatur mengenai OTA secara khusus di Indonesia juga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Hal ini berbeda dengan India yang telah memiliki aturan khusus terkait OTA. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia dan India, ketentuan bentuk pelindungan hukum, dan pertanggungjawaban pelaku usaha penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan yang ada di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia hampir serupa dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di India. Terdapat beberapa ketentuan mengenai bentuk pelindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam peraturan di India yang belum diatur dalam peraturan penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia. Lebih lanjut, dikarenakan di Indonesia tidak terdapat aturan khusus mengenai penyelenggaraan OTA, maka tanggung jawab antara perusahaan OTA dan penyedia tempat penginapan hanya dapat mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan OTA di Indonesia.

---

The growth of transactions through electronic commerce (e-commerce) has resulted in an increase in the number of consumer complaints. One of the e-commerce that is currently quite interesting to the public is the Online Travel Agent (OTA). OTA is a digital-based travel agent that functions as a medium for promotion and sales of travel services through an application or website. Generally, OTA has a variety of services that can be offered to consumers, but in this study, the main focus of the discussion will be related to lodging booking services through OTA. Although OTA provide convenience for consumers in transacting, OTA still brings various problems. In addition, the absence of rules specifically governing OTAs in Indonesia has also resulted in legal uncertainty for consumers who use lodging booking services through OTAs. This is different from India which already has specific rules regarding OTA. Through juridical-normative research, this paper discusses common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTA in Indonesia and India, provisions for legal protection, and the liability of business actors who provide lodging booking services through OTA in Indonesia and compares them with the existing regulations in India. The results of the study show that the common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTAs in Indonesia are almost similar to the problems that occur in India. There are several provisions regarding the form of legal protection and the liability of business actors in regulations in India that have not been regulated in the regulations for lodging booking services through OTA in Indonesia. Furthermore, because in Indonesia there are no specific regulations regarding the implementation of OTA, the responsibility between the OTA company and the accommodation provider can only refer to the terms and conditions that have been set by each OTA company in Indonesia."

"ABSTRAKKeperayaan dan inovasi diidentifikasi sebagai predictor pada kinerja dalamhubungan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Trust danInnovativeness terhadap Kinerja Supply Chain khususnya perusahaan manufakturyang berada di sepanjangJalan Raya Bogor. Responden dalam penelitian iniadalah 49 perusahaan manufaktur yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor.Analisa yang digunakan adalah uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS19.0. Hasil penelitian menyatakan bahwa trust memiliki pengaruh terhadapkinerja supply chain dan innovativeness jua memiliki pengaruh terhadap kinerjasupply chain.

---

ABSTRACTTrust and innovativeness is identified as a significant predictor of positive performance in business relationships This study aims to determine the impact of the Trust and Trust and innovativeness is identified as a significant predictor of positiveperformance in business relationships.This study aims to determine the impact ofthe Trust and Innovativeness on Performance of Supply Chain particularlymanufacturing companies located along Jalan Raya Bogor. Respondents in thisstudy were 49 manufacturing companies located along Jalan Raya Bogor. Thestudy states that the trust has no effect on the performance of the supply chain butinnovativeness has an influence on supply chain performance."

"Konsep job engagement merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Untuk meningkatkan job engagement, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah membuat pekerja merasa percaya dengan atasannya (trust in supervisor). Trust in supervisor dianggap belum cukup untuk memperkuat job engagement sehingga penelitian sebelumnya menggunakan psychological safety dan felt obligation sebagai mediasi sekuensial. Penelitian sebelumnya telah membuktikan adanya peran mediasi sekuensial pada trust in supervisor terhadap job engagement. Meskipun peran mediasi sekuensial tersebut terbukti, penelitian sebelumnya memiliki limitasi yaitu responden yang homogen dan telah terikat dengan tempat kerjanya. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab limitasi tersebut dengan menggunakan Generasi Milenial berusia 21 sampai 36 tahun yang memiliki atasan langsung. Untuk mengumpulkan data yang beragam, penelitian ini menggunakan kuesioner online melalui media sosial dengan total 332 orang pekerja di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, Indonesia. Hasil dari data analisis ini membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan mediasi sekuensial dari trust in supervisor terhadap job engagement. Implikasi manajerial dibahas mengenai hasil penemuan ini. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perceived web reputation, perceived web quality dan, e-wom mempengaruhi trust, attitude dan repurchase intention konsumen pada online marketpace di Indonesia. Data yang didapatkan berasal dari 250 responden. Model penelitian dengan tujuh hipotesis ini diuji dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perceived web reputation, perceived web quality memiliki pengaruh positif terhadap trust in the website. Pada variabel e-wom credibility tidak memiliki pengaruh positif terhadap trust in the vendor, sedangkan e-wom quality memiliki pengaruh yang positif terhadap trust in the vendor. Variabl trust in the website dan trust in the vendor memiliki pengaruh yang positif terhadap attitude. Attitude memiliki pengaruh yang positif terhadap repurchase intention konsumen.

---

This research aim to test the influence of perceived web reputation, perceived web quality and e-wom toward trust, attitude and repurchase intention of online marketplace's consumers in Indonesia. The data was collected from 250 respondent and research model was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The result found that perceived web reputation, perceived web quality positively influence trust in the website. However, e-wom credibility has a negative impact towards trust in the vendor. Furthermore, trust in the vendoris positively influenced by e-wom quality. Trust in the website and trust in the vendor have a positive effect toward attitude. At last, Attitude positively influence repurchase intention."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi perubahan dan kepercayaan organisasi terhadap kesipaan perubahan. Serangkaian kuesioner terstruktur yang dilakukan kepada anggota organisasi internal Sekolah XYZ di Jakarta terdiri dari manajemen puncak, dosen dan staf akademik. Hasil dari kuesioner terstruktur dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah XYZ memiliki kemampuan kesiapan untuk berubah yang dipengaruhi oleh komunikasi efektif di tempat kerja dan kejujuran dalam berinteraksi. Perubahan internal yang terjadi di Sekolah Tinggi XYZ dikomunikasikan dengan efektif sehingga membuat komunikasi perubahan dilakukan dengan baik. Perubahan yang dianggap menyegarkan dapat menjaga komitmen anggota organisasi di dalam Sekolah Tinggi XYZ sehingga kepercayaan organisasi dapat terjaga. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dan hanya terfokus pada satu tempat. Terlepas dari keterbatasan ini, temuan penelitian ini cukup untuk memberikan gambaran kesiapan organisasi untuk berubah dalam organisasi milik swasta. Penelitian ini menambah literatur tentang kesiapan perubahan dalam organisasi milik swasta. Penelitian ini juga berkontribusi untuk memperkaya pengetahuan dalam kesiapan organisasi untuk berubah, terutama bagi organisasi yang sedang menjalankan perubahan.

---

The purpose of this paper is to identify the effect communication to change and trust to the organization of School XYZ to the readiness for change in the academic activity. A series of structured questionnaires conducted to the internal organization members of School XYZ in Jakarta consists of top management, lecturers and academic staffs.

The results from the structured questionnaires are analyzed using quantitative analysis. The findings show that School XYZ has a developed sense of readiness to change which affected by effective communication in workplace and honesty in interaction. Internal changes in School XYZ are communicated effectively which made communication to change well implemented. Changes that are considered refreshing can keep the organizational commitment so that the organizational trust can be maintained.

This study was conducted in Indonesia and focused only in one place. Despite this limitation, the finding of this study is sufficient to give an overview of organization readiness to change in a private-owned organization. The paper adds to the literature on readiness to change within a private-owned organization. It contributes also to enriched knowledge in organization readiness to change, especially for those who are undergo change in the organization."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji pengaruh dari tata kelola terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dengan objek penelitian di 24 negara-negara anggota OKI selama periode 2011-2018 dengan menggunakan enam indikator tata kelola dari World Governance Index dan dua indikator makroekonomi berupa pertumbuhan PDB riil dan tingkat pengangguran. Kemudian, penelitian ini menguji pengaruh dari tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap aliran masuk FDI ke suatu negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi Fixed Effect dan Random Effect untuk data panel. Dalam penelitian ini, indikator tata kelola Political Stability and Absence of Violence/Terrorism dan Control of Corruption terbukti mempengaruhi secara positif tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Selain itu, indikator tata kelola Voice and Accountability dan tingkat pengangguran juga terbukti mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah secara negatif. Temuan penelitian selanjutnya membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat pada pemerintah mempengaruhi secara positif aliran masuk FDI ke suatu negara. Terakhir, untuk membandingkan pengaruh dari indikator tata kelola dan indikator makroekonomi, penelitian ini menggunakan koefisien beta atau Standardized Coefficients Regression dan menemukan bahwa pengaruh dari kondisi ekonomi makro suatu negara relatif sedikit lebih besar dibandingkan dengan aspek tata kelola dalam menentukan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

---

ABSTRACT

This study examines the effect of governance on the level of public trust in the government in 24 OIC member countries during the 2011-2018 period. This study uses six governance indicators from the World Governance Index and two macroeconomic indicators namely real GDP growth and the unemployment rate to determine the potential influence of a country's economic conditions in determining the level of public trust in the government. Then, this study also examines the effect of the level of trust in the government on FDI inflows to a country. The method used in this research is Fixed Effect and Random Effect Regression for panel data. This study found that two governance indicators aspects, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism and Control of Corruption, proved to positively influence the level of public trust in the government. Moreover, this study found that Voice and Accountability indicator and the unemployment rate negatively affect the level of public trust in government. Subsequently, this studies prove that public trust in government positively influences FDI inflows into a country. Lastly, to compare the effects of governance and macroeconomic indicators, this study uses beta coefficients or Standardized Coefficients Regression and found that the influence of macroeconomic conditions is slightly greater than governance aspects in determining the level of public trust in government."