Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara, pemerintah DKI Jakarta belum secara langsung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam naungannya untuk memberikan layanan telemedicine. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan telemedicine untuk mencegah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus kebijakan ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu faktornya adalah bentuk produk hukum yang hanya berupa surat edaran menciptakan pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Kondisi ini juga didukung dengan keterbatasan kecepatan internet di fasilitas pelayanan kesehatan dibawah pemerintah DKI Jakarta serta tidak dilibatkannya pemerintah DKI Jakarta saat perumusan kebijakan. Selain itu, masih terdapat permasalahan etik dan kewenangan klinis yang masih abu-abu yang membuat pemerintah DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk segera dibentuknya peraturan gubernur sebagai kebijakan lingkup daerah. Untuk lingkup nasional, disarankan untuk membentuk satu peraturan baru mengenai standar pelayanan kesehatan telemedicine, revisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dan penambahan aturan telemedicine dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

---

The telemedicine policy which was issued in the form of a circular letter, is an interesting topic, because the legal power of circular letter which weak and previously there were no legislation regulating telemedicine in the form of direct clinical consultation services between doctors and patients. On the other hand, current survey showed that people has more confidence using telemedicine which is organized by healthcare service facilities. Meanwhile, the government of DKI Jakarta has not directly utilized the healthcare service facilities under its auspices to provide telemedicine services. This study aims to analyze the implementation of telemedicine policies to prevent the spread of COVID-19 by the government of DKI Jakarta. This is qualitative research with case study design using primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results show that the policy issued in the form of a circular letter is not implemented because the form of the legal product chosen creates the choice to be implemented or not implemented. This condition is also supported by limited internet speed in healthcare service facilities under the government of DKI Jakarta and DKI Jakarta government are not involved on the formulation steps. In addition, there were still ethics issues and uncertainity of clinical authority that made DKI Jakarta government not implement this policy. Therefore, researchers suggest that the governor's regulation need to be formed as a regional policy. For the national scope, it is recommended to formulate a new regulation regarding telemedicine healthcare service standards, revise several related laws and regulations and addition of telemedicine regulations in the Indonesian Medical Code of Ethics."

"eningkatan minat olahraga di kalangan masyarakat DKI Jakarta akibat pandemi Covid-19 menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam konteks alokasi sumber daya dan anggaran untuk memfasilitasi perubahan minat masyarakat tersebut. Penelitian ini ingin mengkaji langkah implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menanggapi peningkatan minat olahraga di kalangan masyarakat. Penelitian ini ditulis menggunakan kerangka konsep kepentingan publik, kebijakan publik, dan dilengkapi dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980) yang terdiri atas empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Data diperoleh dengan metode kualitatif melalui wawancara tatap muka dengan informan dan dilengkapi dengan studi literatur serta analisis dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa keterbatasan serta tantangan yang ada mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah alternatif yang lebih mungkin untuk dilakukan, yaitu berfokus pada revitalisasi fasilitas yang sudah ada dibanding memaksakan pembangunan fasilitas baru. Kemudian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas olahraga, serta perbaikan proses birokrasi, dilihat sebagai sebuah langkah penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan di DKI Jakarta jangka panjang.

---

The increased public interest in sports among the residents of DKI Jakarta due to the COVID-19 pandemic has created new challenges for the government in the context of resource allocation and budgeting to facilitate this shift in public interest. This study aims to examine the policy implementation steps taken by the DKI Jakarta government in response to the increased interest in sports among the community. This study is framed using the concepts of public interest, public policy, and is supplemented by George C. Edwards III's (1980) public policy implementation theory, which consists of four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained using qualitative methods through face-to-face interviews with informants and supplemented with literature studies and document analysis. The findings indicate that the existing limitations and challenges require the government to take more feasible alternative steps, namely focusing on revitalizing existing facilities rather than forcing the construction of new ones. Furthermore, cooperation between the government and the community in maintaining and utilizing sports facilities, as well as improving bureaucratic processes, is seen as an essential step for the long-term success of sports policy implementation in DKI Jakarta."

"Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pasien Program Rujuk Balik (PRB)untuk melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan. Salah satu solusi pelayanan kesehatanuntuk pasien PRB dalam situasi pandemi Covid-19 adalah dengan mengadopsi layanantelemedicine. Namun, sebagian besar peserta PRB merupakan pasien berusia lanjut dantidak terlalu mahir dalam menggunakan perangkat elektronik. Sehingga, apakahmemungkinkan layanan telemedicine dapat dikembangkan untuk pasien PRB? Tujuan daripenelitian ini adalah untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan pengembangantelemedicine bagi peserta PRB dan menyusun prototype telemedicine untuk peserta PRB.Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa telaah regulasi dan wawancaramendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine untuk pasien PRB dapatdikembangkan untuk menghindari penularan Covid-19 pada pasien kronis yang berisikotinggi dan pelayanan telemedicine berpotensi untuk dapat terus dimanfaatkan setelahpandemi berakhir karena penggunaan telemedicine akan sangat membantu bagi pasien yangjauh dari fasilitas kesehatan atau pasien yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengaksesfasilitas kesehatan. Permasalahan utama dalam pengembangan layanan telemedicine pasienPRB yang dirasakan oleh user adalah pelaksanaan pemeriksaan fisik dan penunjang sertamemastikan hasil pemeriksaan akurat, validasi data dokter dan pasien, pencatatan rekammedis secara online dan penyimpanan data yang aman, mekanisme penjelasan obat secaradetail ke pasien dan mekanisme pemberian obat sehingga pasien tidak perlu datang kefaskes, monitoring kondisi pasien kronis secara berkala, pasien lansia yang tidak familiardengan teknologi terkinidan hilangnya aspek sentuhan dan interaksi manusia dalampelayanan telemedicine. Solusi terhadap permasalahan tersebut, menjadi dasarpengembangan desain prototype telemedicine pasien PRB, yaitu menambahkan fitur voice& video call untuk mempermudah dokter melakukan pemeriksaan fisik secara virtualdisertakan dengan petunjuk pemeriksaan fisik secara virtual, proses validasi data dokter danpasien saat mengakses layanan telemedicine dan menampilkan STR & SIP dokter dalamaplikasi telemedicine yang dilengkapi dengan link validasi data di Konsil KedokteranIndonesia, sistem telemedicine yang berbasis pada fasilitas kesehatan, sehingga data rekammedis pasien tersimpan di faskes, resep obat dilengkapi dengan penjelasan cara penggunaanobat dan fitur pengantaran obat ke rumah dengan bekerjasama dengan jasa penagntaran,menambahkan fitur monitoring kondisi pasien secara berkala, menyederhanakan fiturtelemedicine dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan mengadakan adminasistensi untuk mengarahkan pasien lansia., menambahkan fitur voice& video call dalamtelemedicine disertai dengan SOP bagi dokter untuk memastikan aspek humanisme menjadisentral dalam pelayanan telemedicine. Berdasarkan hasil uji kelayakan aplikasi didapatkanbahwa user pasien dan dokter menganggap bahwa desain aplikasi menarik, mudah untukdiingat, terhindar dari kesahalan dan aman digunakan, mudah untuk dioperasikan, efisiendalam memberikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan user puas dengan aplikasitelemedicine.

---

The Covid-19 pandemic hampered Program Rujuk Balik (PRB) patients from

making visits to health services. One of the healthcare solutions for PRB patients in a

Covid-19 pandemic era is telemedicine services. However, most of the PRB patients were

elderly and were not very adept at using electronic devices. So, is it possible for

telemedicine services to be developed for PRB patients? The purpose of this research is to

map the problems and needs of developing telemedicine for PRB patients and to compile a

telemedicine prototype for PRB patients. This research method is qualitative research in the

form of regulations review and in-depth interviews. This study shows that telemedicine for

PRB patients can be developed to avoid transmission of Covid-19 in high-risk chronic

patients and that telemedicine services can continue to be utilized after the pandemic ends

because the use of telemedicine will be very helpful for patients who are far from health

facilities or patients who have limitations. Time to access health facilities. The main

problem in developing telemedicine services for PRB patients that users perceiveis the

implementation of physical and supporting examinations and ensuring accurate examination

results, validation of doctor and patient data, cloud storage of medical records and data

safety, explaining drugs in detail to patients, monitoring the patient's condition periodically,

elderly patients who are not familiar with the latest technology, medicines deliver yso that

patients do not need to come to health facilities and the loss of human touch and interaction

in telemedicine services. The solution to this problem forthe basis of telemedicine prototype

design development for PRB patients are adding voice & video callfeatures, the process of

validating doctor and patient data when accessing telemedicine and displaying the doctor's

STR in the telemedicine application, a telemedicine system based on health facilities, so

that patient’s medical record is stored in th ehealth facility, the prescription is equipped with

an explanation of how to use the drug, simplifies the telemedicine feature with easy-toapply

steps and adds drug delivery options to the patient's home. Based on the results of the

application feasibility test, it was found that patient and doctor users consider the

application design to be attractive, easy to operate and efficient in providing and obtaining

health services."

"Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

---

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation."

"Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kehidupan seluruh masyarkat di seluruh dunia juga mempengaruhi Ibukota Indonesia, DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa mengatur seluruh masyarakatnya agar bisa hidup sesuai dengan protokol kesehatan dan mengurangi penyebaran infeksi Covid-19 yang sangat cepat. Dalam hal ini, informasi protokol kesehatan menjadi sangat penting agar bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dilakukan dengan baik agar masyarakat dapat paham dan menjalankan peraturan atau kebijakan yang dibuat. Penelitian ini mengambil kasus Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 dengan menganalisa 3 variabel, Kepuasan, Transparansi dan Interaktivitas. Metode kualitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penting dalam penelitian ini adalah interaktivitas merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Covid-19 pandemic which has affected the lives of all people around the world has also affected Indonesia's capital city, DKI Jakarta. The DKI Jakarta Provincial Government must be able to regulate all of its people so that they can live according to health protocols and reduce the very fast spread of Covid-19 infections. In this case, information concerning health protocol becomes very important so that it can be applied by all communities. The spread of information carried out in social media belonging to the DKI Jakarta Provincial Government must be done well so that the public can understand and implement the regulations or policies that has been made. This research takes the case of public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta in tackling Covid-19 by analyzing 3 variables, Satisfaction, Transparency and Interactivity. Qualitative methods are carried out by distributing questionnaires to answer research questions. An important finding in this study is that interactivity is the dominant variable affecting public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta."

"DKI Jakarta sebagai kota padat populasi, menjadikan Jakarta sebagai wilayah yang berpotensi tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Informasi terkait spatiotemporal dinilai sangat penting digunakan untuk melihat prioritas penanganan wilayah. Keterkaitan variabel pendorong juga penting dilakukan untuk menekan penyebaran virus. Jangkauan rumah sakit rujukan tak kalah penting untuk mengoptimalkan layanan kesehatan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melakukan analisis spatiotemporal dengan mengidentifikasi variabel pendorong, serta analisis kesiapan rumah sakit rujukan menjadi kunci bagi pemerintah dalam merespon penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah Space Time Scan Staitistic untuk melihat pola penyebaran COVID-19, kemudian dilakukan analisis keterkaitan COVID-19 dengan variabel-variabel pendorong menggunakan analisis regresi. Selanjutnya, dilakukan analisis kesiapan rumah sakit rujukan menggunakan analisis jaringan. Analisis jaringan digunakan untuk melihat jangkauan dan kesiapan dari rumah sakit rujukan COVID-19. Hasil menunjukkan wilayah tengah Jakarta dan wilayah Jakarta Timur berisiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Kebijakan PPKM dan program vaksinasi dinilai lebih efektif dalam menekan penyebaran COVID-19. Variabel pendorong jumlah mal berpengaruh kuat terhadap penyebaran COVID-19 pada beberapa klaster yang terbentuk. Selanjutnya secara spasial ketersediaan rumah sakit rujukan sudah mampu melayani seluruh penduduk di DKI Jakarta dalam kondisi darurat. Namun, ketersediaan tempat tidur terbatas, sehingga perlu mengalokasikan rumah sakit lain sebagai rumah sakit rujukan COVID-19.

---

As a densely populated city, DKI Jakarta become vulnerable to the spread of COVID-19. Spatiotemporal information related to the spread of the disease considered crucial in pandemic decision making. Furthermore, understanding the association between the driving variables and analyzing referral hospital coverage service are also essential to contain the spread of the virus. This research aims to perform spatiotemporal analysis by identifying driving variables and analyze the readiness of referral hospital as key for the government to respond the spread of COVID-19 in DKI Jakarta. This study employed Space time scan statistic to understand the spreading pattern of COVID-19. The associations between COVID-19 and the driving variables were identified using regression analysis, while network analysis was performed to identify COVID-19 referral hospital readiness and service coverage. The result identified center part of Jakarta and Jakarta Timur as highly vulnerable to the spread of COVID-19. Social restriction (PPKM) and vaccination policy are considered effective to contain the pandemic. In general, the availability of referral hospitals is spatially able to cover the service for all the citizens in emergency situation. However, this study finds that the bed availability in those referral hospital was inadequate. Therefore, DKI Jakarta needs additional referral hospital"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan Enjoy Jakarta oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. Kebijakan Enjoy Jakarta merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Jakarta. Proses implementasi telah menghasilkan keluaran kebijakan berupa program, laman, dan aplikasi perangkat lunak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Enjoy Jakarta sebagai suatu strategi pemasaran lebih digalakkan kepada seluruh pelaku industri pariwisata Jakarta, Disparbud Jakarta harus mandiri dan kreatif meningkatkan citra pariwisata Jakarta dengan segala media promosi dan program meskipun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki serta diperlukannya evaluasi terhadap Enjoy Jakarta yang sudah berjalan selama 10 tahun.

---

The focus of this study is the implementation of Enjoy Jakarta Policy by Jakarta Tourism and Culture Offices (JTCO). Enjoy Jakarta Policy?s objective is to increase Jakarta tourism's image. Implementation has produces several output, such as program, website and software application. This is qualitative research with descriptive design. The result of this research is to suggest that Enjoy Jakarta as a marketing strategic have to be implemented by all Jakarta tourism industry, JTCO should be creative & be autonomous to increase Jakarta tourism image with all promotion media and program even though there?s a problem on budget, and evaluation needed for Enjoy Jakarta that been implemented for 10 years."

"Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perkembangan pembangunan fisik yang cukup pesat. Beberapa area di perkotaan belum secara intensif untuk mengalokasikan sebagai ruang publik, melainkan semakin banyaknya pembangunan seperti mall, perkantoran, dan perhotelan. Dengan adanya pembangunan yang cukup pesat tersebut, Kota Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Kebijakan publik mengenai RTH di wilayah perkotaan memiliki nilai estetika dan sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan. Sulitnya pembebasan lahan dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan untuk meningkatkan lahan RTH menjadi kendala untuk mencapai target pengalokasian lahan RTH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan model teori implementasi yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dnegan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Hasil penelitian diperoleh (1) implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sempurna; (2) beberapa kendala diantaranya pembebasan lahan dan belum ada peraturan mengenai Masterplan RTH DKI Jakarta yang dapat menunjang penyelenggaraan penataan RTH di DKI Jakarta menjadi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta Province as the Capital of the Republic of Indonesia has a fairly rapid development of physical development. Some areas in urban areas have not been intensively allocated as public spaces, but more and more development such as malls, offices, and hospitality. With this rapid development, the City of Jakarta needs Green Open Space (RTH) to maintain the harmony and balance of the ecosystem of the urban environment.

Public policy regarding open green space in urban areas has aesthetic value and is also a vehicle for social interaction for urban residents. The difficulty of land acquisition and the lack of commitment of stakeholders to increase green open land is an obstacle to achieving the target of allocating green space according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

The purpose of this study is to analyze the implementation of green open space policy in DKI Jakarta and what factors influence it. The author uses an implementation theory model developed by Merilee S. Grindle. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with several related parties.

The results of the study were obtained (1) the implementation of the green open space policy by the DKI Jakarta Provincial Government has not been fully perfect; (2) some constraints including land acquisition and there are no regulations regarding the DKI Jakarta Open Space Plan that can support the implementation of green open space arrangements in DKI Jakarta are the inhibiting factors that affect the implementation of green open space policies in DKI Jakarta."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."